PERLINDUNGAN KOMBATAN

Distinction principle

Siapa yang boleh dijadikanobyek peperangan dantidak.Pasal 1 HR

Kombatan..?

� Dipimpin seorang yang bertanggungjawab atas bawahannya

� Mempunyai lambang yang dapat diketahui dari jarak tertentu� Mempunyai lambang yang dapat diketahui dari jarak tertentu

� Membawa senjata secara terbuka

� Tunduk pada hukum dan kebiasaan perang

Disempurnakan dan dilengkapi dengan Pasal 43 dan 44 Protokol Tambahan I 1977

Pasal 43 Protokol Tambahan I 1977

Mereka yang dapat digolongkan sebagai kombatan adalahmereka yang termasuk dalam pengertian armed force(angkatan bersenjata) suatu negara, dan mereka yangtermasuk ke dalam pengertian angkatan bersenjata ituadalah mereka yang memiliki hak untuk berperan sertasecara langsung dalam permusuhan.secara langsung dalam permusuhan.Mereka itu terdiri atas:� Angkatan bersenjata terorganisasi (organized armedforce)

� Kelompok-kelompok atau unit-unit yang berada di bawahkomando yang bertanggung jawab atas komando yangbertanggung jawab atas bawahannya kepada pihak yangbersangkutan.

� Angkatan bersenjata itu harus tunduk pada suatu disiplininternal yang berisikan antara lain,pelaksanaanketentuan yang berlaku dalam konflik bersenjata.

Pasal 44 Protokol Tambahan 1977

� Setiap Kombatan yang jatuh ke dalam kekuasaan pihak

lawan akan menjadi tawanan perang

� Kombatan yang melakukan pelanggaran terhadap

ketentuan hukum humaniter tidak akan

menghilangkankan haknya sebagai tawanan perang

� Kombatan diharuskan untuk membedakan antara

penduduk sipil dan kombatan ketika dalam pertikaian

bersenjata

Bentuk:

� Mencari dan mengumpulkan yang luka, sakit dan jenazah

� Pencatatan dan pengiriman mereka yang terluka, sakit, mati

� Kombatan yang luka, sakit dan hors de combat � tidak boleh

diserang

� Larangan melakukan diskriminasi dalam perawatan dan

pengobatan korban yang luka/sakit

� Kombatan yg jatuh ketangan musuh harus diperlakukan sbg

tawanan perang

� dll.

�Kombatan yang berstatus hors de combat atau jatuh ketangan

musuh.

Mereka yang berhak mendapat status tawanan perang:

� Anggota angkatan perang

� Anggota milisi � gerakan perlawanan yang diorganisir

� Angkatan perang reguler� Angkatan perang reguler

� lain-lain (Pasal 4A KJ III 1949)

Perlindungan Umum:

Menjamin penghormatan � diperlakukan scr manusiawi

Menjamin perlindungan � dilindungi dari bahaya dan ketidakadilan

Memberikan perawatan kesehatan � tidak boleh diabaikan

walaupun dari pihak musuh.

Permulaan tawanan:

�Dilakukan pemeriksaan (nama, pangkat, tgl lahir, dll),

dipindahkan ketempat yang aman.

Pada saat ditahanan:

� Tempat (sehat, higienis, jauh dari pertempuran), makanan

harus cukup kualitas dan kuantitas dan disesuaikan dg kondisi mereka, diberikan uang bulanan dan upah kerja (jk dipekerjakan), dll.dipekerjakan), dll.

Berakhirnya tawanan:

� Pemulangan langsung (karena luka/sakit) dan

pembebasan_pemulangan setelah permusuhan berakhir.

PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL

Perlindungan penduduk sipil sama kuatnya denganperlindungan terhadap kombatan dan mereka yang telahberhenti berperang (hors de combat) artinya terhadappenduduk sipil tidak dijadikan obyek serangan.

Diatur Dalam:

Konvensi Jenewa IV 1949

Bagian IV Protokol Tambahan I 1977

� Perlindungan Umum

� Perlindungan Khusus

�diberikan kepada penduduk sipil tidak boleh dilakukansecara diskriminatif.

�Dalam segala keadaan, penduduk sipil berhak ataspenghormatan pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan danpraktek ajaran agamanya. Terhadap mereka tidak boleh

Perlindungan Umum

praktek ajaran agamanya. Terhadap mereka tidak bolehdilakukan tindakan (Pasal 27-34):� Melakukan pemaksaan jasmani maupun rohani untukmemperoleh keterangan;

� Melakukan tindakan yang dapat menimbulkan penderitaanjasmani;

� Melakukan intimidasi, terorisme dan perampokan� Melakukan tindakan yang dapat menimbulkan penderitaanjasmani atau permusuhan terhadap orang yang dilindungi

� Dsb.

Dalam melaksanakan tugas

Mereka adalah penduduk sipil yang tergabung dalam suatu organisasisosial yang melaksanakan tugas-tugas yang bersifat sosial untukmembantu pendudul sipil lainnya pada waktu sengketa bersenjata.Yaitu penduduk sipil yang menjadi anggota perhimpunan palangmerah nasional atau perhimpuan penolong sipil lainnya, termasukanggota pertahanan sipil.

Perlindungan Khusus

Dalam melaksanakan tugas

Dihormati Dilindungi

Mereka harus dibiarkan untukmelaksanakan tugas-tugassosial mereka pada waktusengketa bersenjata

Mereka harus dilindungi dariserangan lawan sehinggamengakibatkan penderitaanyang tidak perlu

Orang sipil yang

dilindungi

Orang asing di wilayah pendudukanPasal 35 Konvensi Jenewa IV 1949

Orang yang tinggal di wilayahpendudukan

Interniran sipil

� Penduduk sipil musuh dalam wilayah pihak yang bersengketa yang

perlu diawasi dengan ketat demi keamanan;perlu diawasi dengan ketat demi keamanan;

� Penduduk sipil musuh dalam wilayah pihak yang bersengketa yang

dengan sukarela menghendaki untuk diinternir atau karena

keamanan menyebabkan ia harus diinternir;

� Penduduk sipil musuh dalam wilayah yang di duduki, apabila

penguasa pendudukan menghendaki mereka perlu diinternir

karena alasan mendesak;

� Penduduk sipil yang telah melakukan pelanggaran hukum yang

secara khusus bertujuan untuk merugikan penguasa pendudukan.

Pengaturan Perlindungan Penduduk Sipil

Konvensi Den Haag Tahun 1899&1907

Konvensi Jenewa Tahun 1949

Protoko, Tambahan I&II Tahun 1977

Konvensi Jenewa Tahun 1864

Deklarasi St. Petersburg Tahun 1868

1899&1907

Instruksi Lieber Tahun 1863

Instruksi Lieber Tahun 1863

Instruksi ini membedakan penduduk sipil 3 :

Orang sipil yang inoffensive

Orang sipil yang ikut sertalangsung dalam permusuhan

Orang sipil yg terkait pelaks tugas angk bersenjata.

Mereka diberi kedudukansebagai Belligerent.angk bersenjata.

Mereka mendapat perlindunganpribadi, harta dankehormatannya. Mereka tidakboleh dibunuh, dijadikanbudak, dipaksa bekerja padapihak yang menang.

Apabila mereka tertangkapmusuh, maka berhakmendapat status sebagaitahanan perang.

Konvensi Jenewa Tahun 1864

Perjanjian Internasional HHI I yang menetapkanperlindungan bagi korban perang

Dimaksudkan untuk menetapkan perlindungan bagi mereka yangluka di medan perang, personil dan kesatuan medik besertaperalatannya.Ketentuan ini mengatur tingkah laku orang sipil dalam pertikaianKetentuan ini mengatur tingkah laku orang sipil dalam pertikaianbersenjata dan perlindungannya.

Deklarasi St. Petersburg Tahun 1868

Deklarasi ini secara implisit menetapkan perlindungan bagi orangsipil. Perlindungan itu ditetapkan dengan dicantumkannya asaspembedaan antara orang sipil dan kombatan di dalamkonsiderannya. Konsideran itu menetapkan bahwa satu-satunyasasaran sah yang dapat dituju dalam perang adalah melemahkanangkatan bersenjata musuh.

Konvensi Den Haag Tahun 1899 & 1907

Konvensi Den Haag tidak menetapkan batasan orang sipil. Namundalam Konvensi Den Haag terdapat ketentuan yang mengatur orang-orang yang tidak tergolong belligerent, yaitu orang yang tidak turutserta dalam permusuhan, mereka adalah orang sipil.

Garis besar perlindungan yang ditetapkan antara lain:

� Larangan pemaksaan orang sipil memberikan info ttg angk bersenjata

pihak lawan bertikai atau tentang perlengkapan pertahanannya.

� Larangan meminta orang sipil untuk setia pd penguasa pendudukan.

� Penghormatan hak-hak pribadi dan harta orang sipil

� Larangan menjarah penduduk sipil

� Larangan pemungutan pajak dan pungutan lain yang sewenang-wenang

� Larangan penghukuman kolektif orang sipil

� Larangan pencabutan hak milik orang sipil secara sewenang-wenang.

Konvensi Den Haag Tahun 1899 & 1907

KJ IV secara eksplisit tidak menetapkan batasan pengertian orang sipil.Orang sipil yang dilindungi oleh konvensi ini pada umumnya hanyaorang sipil yang berada di tangan musuh, baik di wilayah musuh, diwilayah yang di duduki maupun di wilayah pertempuran.

Bentuk Perlindungannya

::

� Perlindungan thd tindakan sewenang-wenang musuh yang

menguasainya di wilayah pihak yang bertikai/pendudukan/interniran;

� Bantuan kantor penerangan;

� Penghormatan pribadi manusia;

� Penghormatan hak-hak dasar pribadi manusia pria ataupun wanita;

� Larangan hukuman kolektif, penyanderaan, penghinaan;

� Kesempatan meninggalkan wilayah musuh;

� Jaminan mendapatkan makan dan obat-obatan, dll.

Protokol Tambahan I dan II tahun 1977

Secara eksplisit menetapkan batasan pengertian orang sipil .Orang sipil adalah:���� setiap orang yang bukan anggota angkatan bersenjata pihak yang

bertikai. Anggota angkatan bersenjata adalah kombatan, yaitu merekayang berhak ikut serta dalam permusuhan.

Bentuk Perlindungannya Protokol Tambahan I Tahun 1977Tambahan I Tahun 1977

� Larangan menyerang orang sipil

� Keharusan dilakukannya penghati-hatian dalam melakukan perbuatan

perang demi untuk melindungi orang sipil

� Larangan dilakukannya kekerasan kepada orang sipil

� Larangan pemindahan paksa orang sipil

� Jaminan mendapatkan bantuan

� Kesempatan memberi bantuan korban pertikaian bersenjata.

Bentuk Perlindungannya Protokol Tambahan II Tahun 1977

� Perlindungan terhadap operasi militer

� Larangan dijadikannya orang sipil menjadi sasaran pertikaian

bersenjata

� Larangan menjadikan kelaparan orang sipil menjadi sarana pertikaian

� Larangan menyerang bangunan dan instalasi yang mengandung � Larangan menyerang bangunan dan instalasi yang mengandung

kekuatan berbahaya

� Larangan pemindahan paksa orang sipil

� Perlindungan kumpulan dan orang sipil penolong korban pertikaian

bersenjata.

Perlindungan terhadap obyek lain dalam pertikaian

bersenjata

Obyek sipil tidak boleh dijadikan sasaran penyerangan/pembalasan.Bila hal itu diragukan apakah itu obyek sipil atau bukan, maka obyek

tersebut harus diperlakukan sebagai obyek sipil.

Pasal 52 Protokol I 1977

Dalam Perang dilarang:

� Melakukan suatu tindakan permusuhan secara langsung terhadap

monumen-monumen bersejarah, hasil-hasil seni atau tempat suci yg

merupakan warisan budaya atau jiwa rakyat (The culturea or spiritual

heritage of people).

� Menggunakan obyek-obyek sipil tsb untuk membantu kepent militer

� Menjadikan obyek-obyek tersebut sebagai obyek pembalasan.

Perlindungan Lingkungan Hidup

� Dalam perang harus dijaga untuk melindungi lingkungan alam

terhadap kerusakan yang meluas, dalam jangka waktu yang lama

dan parah.

� Tmsk larangan penggunaan cara-cara atau alat-alat berperang � Tmsk larangan penggunaan cara-cara atau alat-alat berperang

yang dapat mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan alam

dan merugikan kesehatan atau kelangsungan hidup penduduk.

� Penyerangan terhadap lingkungan alam dengan cara pembalasan

dilarang