bab 4 penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

BAB 4 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

IV.1 LKPJ GUBERNUR 2013

BAB 4

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah

mengamanahkan bahwa pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan

Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah provinsi, dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tersebut menjelaskan lebih jauh bahwa urusan yang menjadi kewenangan daerah

tersebut terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib

diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (basic

services) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup,

perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan

adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk

diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (core

competence) yang menjadi kekhasan daerah. Di pertegas pula, urusan pemerintahan di

luar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah,

sepanjang menjadi kewenangan daerah yang bersangkutan tetap harus diselenggarakan

oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdapat 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan.

Ke 26 urusan wajib tersebut, adalah: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum,

perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan

hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, koperasi dan

UMKM, ketenagakerjaan, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga,

kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemberdayaan masyarakat

dan desa, statistik, kearsipan, perpustakaan, komunikasi dan informatika. Sedangkan 8

urusan pilihan, meliputi: pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan



sumberdaya mineral, kelautan dan perikanan, pariwisata, perdagangan, industri, dan

ketransmigrasian.

Penyelenggaraan setiap urusan wajib dan urusan pilihan tersebut di Provinsi

Gorontalo pada tahun 2013, dijelaskan dalam uraian berikut. Penjelasan diawali dengan

menampilkan jumlah dana pembangunan yang dialokasikan untuk setiap urusan

pemerintahan, kemudian penjelasan mengenai program dan kegiatan pokok yang

dilaksanakan, capaian kinerja indikator RPJMD yang terkait dengan setiap urusan, capaian

program unggulan maupun program strategis provinsi lainnya.

A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

Dalam penyelenggaraan urusan wajib tahun 2013 teralokasi belanja pembangunan

sebesar Rp 477.928.214.865,- realisasi keuangan dan realisasi fisik dari setiap urusan,

sebagaimana tabel 4.1.

Tabel. 4.1

Pagu dan Realisasi Anggaran Penyelenggaraan Urusan Wajib Tahun 2013

NO. URUSAN SKPD PAGU DANA

REALISASI

KEUANGAN (%)

REALISASI

FISIK

(%)

WAJIB

482.748.557.011 92,66 95,62

1 PENDIDIKAN

Dinas Pendidikan,

Pemuda Dan Olah Raga

37.029.209.636 97,62 98,24

2 KESEHATAN Dinas Kesehatan 48.922.943.062 93,24 99,12

3 LINGKUNGAN HIDUP

Badan Lingkungan

Hidup, Riset dan Teknologi Informasi

936.122.000 96,45 100

4 PEKERJAAN UMUM Dinas Pekerjaan

Umum 182.281.257.966 93,01 96,26

5 PENATAAN RUANG Bappeda Provinsi 890.350.000 89,99 94,65

6 PERENCANAAN

PEMBANGUNAN Bappeda Provinsi 7.717.703.897 93,07 96,67

7 PERUMAHAN Dinas Pekerjaan

Umum 1.182.495.550 99,41 100

8 KEPEMUDAAN DAN

OLAHRAGA

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah

Raga

8.047.653.400 95,32 95,32

9 PENANAMAN MODAL Badan Investasi Daerah

3.183.000.000 97,32 100

10 KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdangangan

3.091.410.000 97,37 97,78

11 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Biro Pemerintahan Setda Provinsi

1.815.185.500 90,96 92,88



NO. URUSAN SKPD PAGU DANA REALISASI KEUANGAN

(%)

REALISASI FISIK

(%)

12 KETENAGAKERJAAN Dinas Tenaga Kerja

Dan Transmigrasi 4.851.305.000 93,06 95,17

13 KETAHANAN PANGAN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

875.400.000 95,23 97,53

14

PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Biro Pemberdayaan

Perempuan dan Kesejahteraan Rakyat

7.900.000.000 95,89 96,95

15 PERHUBUNGAN Dinas Perhubungan dan Pariwisata

6.969.210.000 86,59 98,56

16 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi Informasi

4.113.190.000 98,94 99,89

17 PERTANAHAN Biro Pemerintahan Setda Provinsi

26.013.423.500 65,32 70,26

18 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BADAN KESATUAN BANGSA DAN

POLITIK

3.633.000.000 98,94 100

19

OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

98.849.362.500 94,02 96,03

Biro Pemerintahan

Setda 2.059.550.000 93,17 94,26

Inspektorat 4.837.500.000 93,72 98,08

Biro Hukum dan Organisasi Setda

2.779.000.000 94,6 97,6

Badan Kepegawaian

dan Pengemb. Aparatur Daerah

8.350.000.000 96,98 98,32

Badan Keuangan Daerah

14.319.536.000 95,04 97,2

Kantor Perwakilan 3.200.000.000 98,69 99,55

Biro Umum dan Humas Setda

17.983.200.500 86,11 89,08

Biro P2E Setda 3.565.576.000 93,98 95,71

Kantor Satpol PP 3.505.000.000 96,5 98,08

Sekretariat KORPRI 2.250.000.000 97,09 98,56

Sekretariat DPRD 36.000.000.000 96,07 97,56

20 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Badan

Pemberdayaan Masyakarat Desa dan Penanggulangan

Kemiskinan

20.670.000.000 99,63 100

21 SOSIAL 8.933.010.000 97,52 99,88

Dinas Sosial 5.157.000.000 98,59 99,79

Badan

Penanggulangan Bencana Daerah

3.776.010.000 96,07 100




(%)

REALISASI FISIK

(%)

22 KEBUDAYAAN

Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

2.698.325.000 99,2 99,86

23 STATISTIK Bappeda Provinsi 495.000.000 86,77 90,12

24 KEARSIPAN Kantor Perpustakaan Dan Arsip

240.258.000 94 97,12

25 PERPUSTAKAAN Kantor Perpustakaan Dan Arsip

1.409.742.000 95,05 97,47

Sumber: Badan Keuangan Daerah Prov. Gorontalo, 2013 (data diolah)

Tabel 4.1 tersebut menunjukkan bahwa dari total dana yang dialokasikan untuk

penyelenggaraan urusan wajib, urusan Otonomi Pekerjaan Umum mendapatkan alokasi

anggaran terbesar yaitu Rp. 182.281.257.966,- sedangkan alokasi terkecil mendapatkan

anggaran adalah urusan Kearsipan sebesar Rp. 240.258.000,- atau 0.05% dari total

anggaran urusan wajib. Sementara itu, dari sisi realisasi menunjukan bahwa realisasi

keuangan terbesar adalah urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan capaian

sebesar 99,63% dan realiasasi keuangan terkecil adalah urusan Pertanahan yakni

65.32%. Sedangkan realisasi fiisik terbesar dalam penyelenggaraan urusan wajib adalah

Urusan Lingkungan Hidup, Perumahan, Penanaman Modal, Kesatuan Bangsa dan Politik,

dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang semuanya mencapai 100% dan terkecil

adalah urusan Pertanahan mencapai 70.26%.

Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2013

yang dilaksanakan oleh setiap urusan pemerintahan sebagaimana alokasi anggaran yang

telah didistribusikan tersebut, dapat dilihat sebagaimana uraian berikut.

1. Urusan Pendidikan

a. Program dan Kegiatan

Kebijakan pendidikan didasarkan visi dan misi serta arah kebijakan

pembangunan Provinsi Gorontalo 2012-2017 yakni, Meningkatkan Kualitas Sumber

Daya Manusia (SDM) melalui Pendekatan Kesesuaian Keahlian serta Pemenuhan Mutu

Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Kesehatan. Bertitik tolak dari visi

pembangunan daerah ini, maka perencanaan pengembangan pendidikan Gorontalo

periode 2012-2017 diarahkan pada :

1. Program Pendidikan Gratis;

2. Pemenuhan dan perbaikan ruang kelas dan sarana pendidikan;

3. Pemberian bantuan perlengkapan belajar bagi siswa miskin;



4. Meningkatkan mutu dan relevansi melaui diklat PTK dan peningkatan kualifikasi;

5. Pemenuhan prasana belajar seperti komputer, perpustakaan;

6. Melaksanakan lomba-lomba;

7. Meningkatkan kapasitas para kepala sekolah;

8. Melakukan penilaian secara berkala terhadap prestasi satuan pendidikan;

Adapun Program dan Kegiatan APBD urusan Pendidikan pada Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

- Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD BPKB)

- Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Politeknik Gorontalo

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD BPKB)

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Politeknik Gorontalo

3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan

Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi)


Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi) pada UPTD - BPKP -

4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

- Penyusunan Anggaran, Penatausahaan dan Laporan Keuangan SKPD

5. Pendidikan Anak Usia Dini

- Pendampingan Program PAUD

- Publikasi dan Sosialisasi HAN

6. Program Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah

- Penyediaan Sarana Belajar SMA/MA dan SMK

- Olimpiade Sains

- Lomba Cerdas Cermat UUD 1945

- Beasiswa Tamatan SLTP Berprestasi ke Jenjang SLTA

- Olimpiade Sains Terapan SMK

- Lomba Kompetensi Siswa SMK

- Olimpiade olahraga SMA/SMK



- Festival seni SMA/SMK

- Insentif Guru Produktif

7. Program Pendidikan Non Formal

- Pengembangan Pendidikan Life Skill

- Penuntasan Buta Aksara

8. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar

Kualifikasi

- Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap

Profesi Pendidik

- Penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan(KTSP)

9. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

- Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan

- Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan Di Bidang Pendidikan

10. Program Kepengawasan Pendidikan

- Peningkatan Kapasitas Kepengawasan Program Pendidikan

11. Program Pendidikan Tinggi

- Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan dan Kerjasama Stakeholder

Pendidikan

- Pengembangan Sumber Daya Manusia

- Bantuan Pendidikan Mahasiswa Berprestasi Tamatan SLTA

- Beasiswa Pendidikan Kegiatan Kerjasama dan Perguruan Tinggi

12. Peningkatan Mutu PTK – PAUDNI (UPTD BPKB)

- Bimbingan Teknis Administrasi dan Kelembagaan

- Pendidikan dan Latihan Tutor PAUD

- Pendidikan dan Latihan Pengelola PAUD

- Pembinaan PAUD Terintegrasi Posyandu

- Publikasi dan Sosialisasi Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi Tingkat

Provinsi

- Uji Kompetensi Instruktur Tata Busana Tingkat Terampil

- Pembinaan Keaksaraan Usaha Mandiri di Kawasan Pesisir Bagi

Perempuan Warga Nelayan



13. Program Pengelolaan Ujian Nasional dan Diklat Mata Pelajaran Ujian

Nasional

- Penyediaan Ujian Nasional

14. Program PNF (UPTD BPKB)

- Model Kelompok Melalui Pembesaran Otili di Kawasan Pesisir Danau

Limboto

- Model Pembelajaran PAUD Wilayah Pesisir

15. Program Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal (UPTD BPKB)

- Rakor PTK-PNF

16. Program Pendidikan Untuk Rakyat (PRODIRA)

- Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SMA/MA/SMK.

- Penyediaan Sarana RKB/LAB/Rehab SMA/SMK/MA

- Insentif Tenaga Pendidik PAUD

17. Program Pengembangan Politeknik Gorontalo

- Pengembangan Akademik

- Kerjasama Kelembagaan

- Rencana Bisnis Anggaran Politeknik Gorontalo

18. Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar

- Training of Centre (TC) Siswa PK-LK Tingkat Nasional

- Penyediaan Sarana Pendidikan RSBI

- Penyediaan Sarana dan Prasrana Pendidikan Dasar

- Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD dan SMP

- Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD dan SMP

- Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD dan SMP

19. Perencanaan, Evaluasi, Pertanggungjawaban dan Dukungan Manajemen

Sistem Pelayanan Pendidikan

- Manajemen Layanan Pendidikan untuk Rakyat (Prodira)

- Sistem Informasi Manajemen Pendidikan

- Pengembangan dan Penelitian Pendidikan

- Pelatihan Assesor dan Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah

- Manajemen BOS Provinsi Gorontalo

20. Pendidikan (Lanjutan)

- Kegiatan Lanjutan



b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Pendidikan (Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo)

pada tahun 2013 memperoleh alokasi dana APBD dengan jumlah anggaran sebesar

Rp. 37.029.209.636,- terbilang (Tiga puluh tujuh miliar dua puluh sembilan juta dua

ratus sembilan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dengan capaian fisik 98,24 %

dan realisasi keuangan 97,62 % (Rp. 36.146.164.060), dilihat tabel 4.2

Tabel 4.2

Realisasi Fisik & Keuangan Urusan Pendidikan

(Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga Prov.Gorontalo)

Tahun 2013

NO PROGRAM/KEGIATAN

PAGU REALISASI PER KEGIATAN

ANGGARAN FISIK KEUANGAN

(Rp) (%) (Rp) (%)

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.604.553.100 98,14 2.536.682.909 97,39

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.401.325.000 95,41 2.291.087.290 95,41

3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

283.500.000 97,24 275.666.800 97,24

4 Peningkatan Pengembagan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

150.000.000 99,81 149.707.960 97,24

5 Pendidikan Anak Usia Dini 319.470.000 98,63 315.083.300 98,63

6 Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar

4.517.943.000 97,52 4.406.116.878 97,52

7 Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah

2.743.510.200 94,51 2.592.939.800 94,51

8 Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

7.080.500.000 97,65 6.913.975.000 97,65

9 Manajemen Pelayanan Pendidikan 999.486.900 92,96 929.159.612 92,96

10 Pendidikan Non Formal 128.585.000 97,81 125.771.200 97,81

11 Kepengawasan Pendidikan 107.152.500 69,34 74.297.300 69,34

12 Pendidikan Tinggi 6.077.087.500 97,82 5.944.688.400 97,82

13 Peningkatan Mutu PTK-PAUDNI

(UPT BPKB) 60.139.500 99,37 597.603.500 99,37

14 Pendidikan Lanjutan 378.588.886 100,00 378.588.886 100,00

15

Pengelolaan Ujian Nasional dan

Diklat Mata Pelajaran Ujian Nasional

262.680.000 95,96 252.062.000 95,96

16 Pendidikan Non Formal (UPTD

BPKB) 140.100.000 99,31 139.136.300 99,31

17 Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal (UPTD

BPKB)

45.275.000 96,42 43.652.500 96,42

18

Perencanaan, Evaluasi,

Pertanggungjawaban dan Dukungan Manajemen Sistem

1.215.925.000 87,55 1.064.500.075 88



NO PROGRAM/KEGIATAN

PAGU REALISASI PER KEGIATAN

ANGGARAN FISIK KEUANGAN

(Rp) (%) (Rp) (%)

Pelayanan Pendidikan

19 Pendidikan Untuk Rakyat (Prodira)

5.353.450.000 96,87 5.185.857.000 96,87

20 Pengembangan Politeknik

Gorontalo 2.159.938.050 89,34 1.929.587.350 89,34

Jumlah 37.029.209.636 98,24 36.146.164.060 97,62

c. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Dari berbagai keberhasilan capaian kinerja penyelenggaraan Urusan

Pendidikan tersebut masih menghadapi beberapa permasalahan dalam

penyelenggaraannya antara lain sebagai berikut :

Kegiatan Workshop kepengawasan hanya dilaksanakan 1 hari, sedangkan

anggaran yang tersedia 2 hari

Tidak bisa direalisasi karena telah menerima dana yang sama dari Instansi

lain (Peneliti pendidikan UNG)

Tidak terealisasi honor Tim posko pengaduan masyarakat karena tidak ada

SK dari Rektor UG

Untuk Kabupaten Gorontalo Utara pada semester II tidak dapat dicairkan

Pendapatan dari SPP Mahasiswa

2. Solusi

Solusi untuk mengatasi masalah tersebut diatas antara lain sebagai berikut :

Untuk kedepannya penyusunan anggaran lebih diperhatikan terutama

untuk akomodasi dan konsumsi.

Dana pengembangan dan penelitian pendidikan telah di hibahkan ke Badan

Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo

Tidak dianggarkan lagi untuk tahun berikut

Di kembalikan ke kas daerah

SPP tersebut telah disetor ke Kas Daerah



d. Hal-hal lain yang dilaporkan

Berdasarkan RPJMD Povinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017 dan Renstra

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017,

terdapat sejumlah indikator kinerja SKPD yang menjadi target pembangunan

selang 5 tahun, yang diuraikan kedalam target tahunan SKPD seperti tabel 4.3.

Tabel 4.3

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pendidikan

(Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo) Tahun 2013

Sesuai RPJMD Provinsi Gorontalo 2012-2017

No. Indikator Kinerja Target 2013 Capaian

1 Angka melek huruf 95,50 99,68

2 Angka rata-rata lama sekolah (Belajar) 8,62 8,75

3 Angka partisipasi kasar :

- Angka Partisipasi Kasar (APK) TK/PAUD 49,41 50,53

- Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI 111,10 114,29

- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs 99,70 97,06

- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK 78,04 85,15

4 Angka Partisipasi Murni :

- Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 97,00 96,37

- Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 85,50 71,95

- Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/Paket C 58,00

64,75

5 Pendidikan dasar :

5.1 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah :

(Jumlah Sekolah dibagi Jumlah Penduduk Usia Sekolah dikali 10.000)

- SD/MI 72,00 73,54

- SMP/MTs 59,00 58,52

5.2 Rasio guru/murid per kelas rata-rata

- SD/MI 637,28 725,47

- SMP/MTs 768,54 801,78

6 Pendidikan menengah:

6.1 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah :

- SMA/MA/SMK 15,00 25,06

6.2 Rasio murid terhadap guru

SMA/MA/SMK 802,48 760,14

6.3 Penuntasan Buta Aksara 3.000 3.000

7 Fasilitas Pendidikan:

7.1 Persentasae Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik 82,00 84,43

7.2 Persentase Sekolah pendidikan SMP/MTs. SMA/MA dan SMK kondisi bangunan baik :

- SMP/MTs 82,00 83,03

- SMA/MA 88,00 85,6

- SMK 84,00 88,63




8 Angka Putus Sekolah :

- Angka Putus Sekolah SD/MI 0,06 0,02

- Angka Putus Sekolah SMP/MTs 0,08 0,04

- Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK 0,40 0,12

9 Angka Kelulusan:

- Angka Kelulusan (AL) SD/MI 100,00 100

- Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 99,49 89,58

- Angka Kelulusan (AL) SMA/MA/SMK 98,04 94,24

Pada tahun 2013 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Provinsi Gorontalo mempunyai program prioritas daerah yakni Program Pendidikan

untuk Rakyat (Prodira) menjadikan program unggulan pembangunan tahun 2012-

2017. Program ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk

mendapatkan pelayanan pendidikan dengan tetap memperhatikan mutu

pendidikan, upaya meningkatkan kualitas pendidikan merupakan sebuah proses

budaya, melibatkan semua komponen masyarakat, baik yang berada di dalam

sekolah maupun lingkungan pendukungnya.

Anggaran terdiri dari :

1. Biaya operasional sekolah SMA/MA/SMK Rp. 39.130.260.000,-

2. Penyediaan sarana RKB/LAB/Rehab

SMA/MA/SMK Rp. 3.992.950.000,-

3. Insentif Tenaga Pendidik PAUD Rp. 1.360.500.000,-

4. Peningkatan Kesejahteraan pendidik dan

Tenaga Kependidikan Rp. 1.970.760.000,- Rp. 1.970.760.000,-

5. Manajemen Layanan Prodira Rp. 615.625.000,-

Jumlah total Rp. 47.070.095.000,-

Sedangkan alokasi anggaran untuk kabupaten/kota melalui rekening sekolah masing-

masing. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan prodira,

tim manajemen sekolah/madrasah wajib melaporkan hasil kegiatannya.

Realisasi Anggaran Prodira 81,29% tahun anggaran 2013 berdasarkan hasil input

simda terakhir dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo seperti pada tabel

4.4.



Tabel 4.4

Realisasi Anggaran PRODIRA Tahun 2013

PAGU REALISASI

NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN FISIK KEUANGAN

(Rp) (%) (Rp) (%)

1. Bantuan Operasional Sekolah

jenjang SMA/MA/SMK 39.130.260.000 78,27 30.627.700.000 78,27

2. Penyediaan Sarana RKB/

LAB/Rehab SMA/SMK/MA 3.992.950.000 95,80 3.825.407.000 95,80

3. Insentif Tenaga Pendidik PAUD 1.360.500.000 100,00 1.360.450.000 100,00

4.

Peningkatan Kesejahteraan

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

1.970.760.000 99,60 1.962.959.500 99,60

5. Manajemen Layanan Prodira 615.625.000 79,05 486.658.000 79,05

Jumlah Total 47.070.095.000 81,29 38.263.174.500 81,29

2. Urusan Kesehatan


Kebijakan pembangunan kesehatan di Provinsi Gorontalo periode 5 tahun

kedepan (2012-2017) diarahkan pada peningkatan kesehatan ibu, balita balita dan

KB, perbaikan gizi masyarakat, serta pengendalian penyakit menular dan penyakit

tidak menular diikuti penyehatan lingkungan, pengembangan sistem jaminan

kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin,

tersedianya akses pelayanan kesehatan dasar yang murah dan terjangkau terutama

pada kelompok menengah kebawah guna mendukung pencapaian MDGs Tahun

2015 dengan sasaran pembangunan kesehatan melalui penaingkatan akses

masyarakat terhadap pelayanan kesehatan antara lain ditandai oleh meningkatnya

angka harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi dan kematian ibu

melahirkan serta meningkatnya status gizi anak balita.

Penitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui pendekatan promotif,

preventif, tidak hanya kuratif, melalui peningkatan pemberdayaan masyarakat dan

lingkungan diataranya dengan perluasan penyediaan air bersih dan sanitasi dasar,

peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier, dapat

meningkatkan angka harapan hidup dari 66,8 tahun pada 2010 menjadi 67,52 tahun

pada 2013 dan pencapaian keseluruhan sasaran MDGs Tahun 2015.



Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017,

Tujuan Pembangunan Kesehatan Provinsi Gorontalo adalah ”Meningkatkan

Derajat Kesehatan Masyarakat”.

Adapun Program dan Kegiatan APBD urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan

Provinsi Gorontalo tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


- Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD Bapelkesman)

- Pelayanan Jasa Adminstrasi Perkantoran (UPTD Laboratorium Kesehatan

Daerah)

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


- Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD Bapelkesman)

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD Laboratorium

Kesehatan Daerah)

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (UPTD

Bapelkesman)

- Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur


Keuangan


- Rakor Pelaksanaan Anggaran Pembangunan Kesehatan Tahun 2013

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

- Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan

- Peningkatan Pengawasan dan bahan Berbahaya

6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

- Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Jaringannya

- Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

- Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana

- Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Penderita Gangguan Jiwa

7. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

- Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat



- Pelayanan Kesehatan pada Kampung Nelayan Desa Siaga Aktif

- Bimtek Pelayanan Posyandu Terintegrasi PAUD dan Bina KB kepada

Kader Posyandu

- Jaminan Kesehatan Semesta (JAMKESTA)

8. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

- Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

- Pelatihan Tenaga Pendidik Mulok Ilmu Gizi Berbasis Makanan Khas

Daerah Gorontalo

- Survey Pemantauan Status Gizi Keluarga Sadar Gizi

9. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

- Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

10. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

- Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Langsung

- Peningkatan Imunisasi

- Pencegahan Penularan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2)

- Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular

- Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan KLB

11. Standarisasi Pelayanan Kesehatan

- Bimtek Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia

- Pembekalan dr/drg PTT dan Pembinaan Teknis dr/drg PTT

- Penyusunan Renja SKPD Bidang Kesehatan

- Rapat Koordinasi Penyusunan Kebutuhan Tenaga PTT dr/drg/bidan PTT

dan Tugsus Nakes Tahun 2014

- Peningkatan Pengolahan Data dan Sistem Informasi Kesehatan

- Bimtek Bagi Tim Penilai Angka Kredit dan KTI Jabatan Fungsional

Kesehatan

- Penilaian Kesehatan Teladan

12. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

- Pelayanan Sunatan Masal

- Pengobatan Massal

- Pelayanan Rujukan Pasien Miskin Keluar Daerah

13. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

- Kemitraan Bidan dan Dukun Melalui Rumah Tunggu Persalinan



DiKecamatan IPM Rendah

- Pendampingan Puskesmas/Kecamatan IPM Rendah Dalam Peningkatan

Cakupan dan Penerapan Program Kesehatan Ibu Anak

- Orientasi Penggunaan dan Pemanfaatan Buku KIA bagi PKK, Kader dan

Masyarakat

- Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja dan Penjaringan Anak

Sekolah di Kecamatan IPM Rendah

14. Pembinaan Upaya Kesehatan

- Pelayanan Administrasi Laboratorium Kesehatan

15. Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

- Pelayanan Kesehatan Klinik Mata


Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo pada tahun 2013 memperoleh alokasi

dana APBD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 48.922.943.062,- (Empat Puluh

Delapan Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh

Tiga Ribu Enam Puluh Dua Rupiah) dengan capaian fisik 99,12% dan realisasi

keuangan 93,24 % (Rp. 45. 617.879.321,-), lihat tabel 4.5

Tabel 4.5

Realisasi Fisik & Keuangan Urusan Kesehatan

(Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo) Tahun 2013

NO PROGRAM PAGU

REALISASI

KEUANGAN (Rp.)

% FISIK (%)

1 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

101,100,000 90,134,600 89.15 95.00

2 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

452,180,500 426,183,731 94.25

98.00

3 Program pelayanan administrasi perkantoran

1,080,844,750

947,620,246 87.67 100.00

4 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

564,300,000 553,274,800 98.05 100.00

5 Program standarisasi pelayanan kesehatan

1,256,407,250

1,141,991,100 90.89 97.14

6 Program obat dan perbekalan kesehatan

1,103,574,250

1,101,386,500 99.80 100.00

7 Program promkes dan pemberdayaan masyarakat

35,751,294,768

33,767,244,764

94.45 100.00

8 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 434,822,825 394,854,839 90.81

97.5000



NO PROGRAM PAGU

REALISASI

KEUANGAN

(Rp.) %

FISIK

(%)

9 Program upaya kesehatan masyarakat 157,500,000 154,335,600 97.99 100.00

10 Program perbaikan gizi masyarakat 934,034,500 852,983,600 91.32 100.00

11 Program peningkatan keselamatan ibu

melahirkan dan anak 355,838,250 352,854,000 99.16 100.00

12 Program pengembangan lingkungan sehat 223,564,250 217,951,200 97.49 100.00

13 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

674,918,950 643,757,700 95.38 100.00

14 Pelayanan jasa administrasi perkantoran (UPTD Bapelkesman)

829,610,094 658,219,403 79.34 96.88

15 Peningkatan sarana dan prsarana perkantoran (UPTD Bapelkesman)

1,879,900,000

1,520,628,250

80.89 100.00

16 Program pelayanan kesehatan penduduk

miskin 692,775,000 614,832,324 88.75 100.00

17 Kemitraan peningkatan pelayanan

kesehatan

1,355,855,000

1,133,458,100 83.60 98.72

18 Pelayanan jasa administrasi perkantoran (UPTD Labkes)

79,501,000 75,237,564 94.64 100.00

19 Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran (UPTD Labkes)

640,192,000 628,075,000 98.11 100.00

20 Pelayanan administrasi Labkes 175,429,675 167,470,700 95.46 100.00

JUMLAH 48,922,943,062 45,617,879,321 93.24 99.12


1. Permasalahan

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja 2013 dan Analisis Capaian

Kinerja Tahun 2012 dan Tahun 2013, dapat diidentifikasi permasalahan

pelaksanaan program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak :

a. Tingginya Angka Kematian Ibu : 243,3/100.000 KH (2012) dan

263.5/100.000 KH (2013). Target Renstra Tahun 2013 sebesar

200/100.000 KH belum tercapai apalagi dibandingkan dengan target

MDGs Tahun 2015 yakni 102/100.000 KH.

b. Belum optiomalnya pemberdayaan keluarga dan masyarakat serta

keterlibatan suami akan pemenuhan dan perbaikan gizi serta

perawatan kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir serta balita.

c. Belum optimalnya pemanfaatan Buku KIA di tingkat keluarga,

masyarakat dan tenaga kesehatan.

d. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan

Ibu hamil terutama yang beresiko tinggi antara lain : Bidan KIT, Alat

pemeriksaan HB beserta reagennya.



e. Kurangnya fasilitas alat antropometri sesuai standar gizi di

puskesmas.

f. Belum optimalnya pemanfaatan posyandu, poskesdes dan desa siaga.

g. Rendahnya cakupan UCI

2. Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular :

a. Penyakit Malaria :

- Suspek malaria belum seluruhnya terkonfirmasi laboratorium

- Masih rendahnya cakupan pengobatan malaria dengan ATC

- Belum optimalnya peran serta lintas sektor dan mitra terkait dalam

pengendalian malaria.

b. Penyakit TB :

- Belum optimalnya Angka Notifikasi Kasus (CNR)

- Masih adanya kesenjangan dalam mengakses layanan DOTS

berkualitas

c. Penyakit HIV dan AIDS :

- Masih rendahnya upaya promotif dan preventif tentang HIV/AIDS

pada masyarakat

- Masih tingginya perilaku risiko tinggi (penggunaan narkotika suntik,

dan perilaku seks yang tidak aman

d. Penyakit Tidak Menular :

- Masih rendahnya kewaspadaan masyarakat terhadap faktor risiko

Penyakit Tidak Menular (PTM)

- Masih rendahnya akses pelayanan PTM.

3. Program Penyehatan Lingkungan :

a. Kurangnya akses air bersin dan sanitasi dasar bagi maskin meliputi :

- Rumah Tangga yang memiliki akses air berish hanya 59% (target

MDGs 2015 :68,78%)

- Rumah Tangga yang memilki jamban sehat hanya 47% (target

MDGs Tahun 2015 : 62,41%)

- Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan

masih rendah yakni 60,4% (target Renstra 2013 : 79%)

- Persentase cakupan TPM yang memenuhi syarat kesehatan masih

rendah 58% dibandingkan dengan target Renstra 2013 : 65%)

b. Dampak pencemaran lingkungan/air bersih akibat PETI.



4. Program JAMKESTA :

a. Belum meratanya kesiapan pelayanan kesehatan, termasuk sistem

rujukannya guna mendukung pelaksanaan JAMKESTA dan SJSN,

meliputi :

- Fasilatas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan termasuk PONED

dan PONEK.

- Tenaga kesehatan

- Dukungan obat dan vaksin

- Sistem rujukan

b. Sistem akreditasi fasilitas kesehatan belum terbangun

5. Program Promosi Kesehatan yakni masih rendahnya cakupan PHBS pada

5 tatanan.

6. Program SDM Kesehatan yakni masih kurangnya SDM kesehatan di DTPK

serta distribusi yang tidak merata.

7. Program Perencanaan dan Evaluasi :

a. Masih lemahnya penyajian data dan informasi untuk evidenve

planning

b. Masih rendahnya pemenuhan anggaran kesehatan dalam mendukung

pencapaian target SPM Kesehatan dan MDGs.

2. Solusi

Berdasarkan permasalahan diatas maka langkah strategis/solusi yang

diambil untuk ditindaklanjuti dalam perumusan rencana kegiatan tahun 2014

adalah sebagai berikut :

1. Penurunan AKI dan AKB

a. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak pada daerah yang

perlu penanganan secara intensif yakni di Kota Gorontalo, Kab.

Gorontalo, Bonbol dan Gorut.

b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk

menurunkan AKI dan AKB, melalui :

• Peningkatan 18 Puskesmas mampu PONED dan 2 RS mampu

PONEK (RSUD Aloei Saboe dan RSUD MM Dunda) serta

pengembangan RS PONEK di Boalemo (RSTN) dan kab Bone

Bolango ( RS TOTO )



• Perluasan pelayanan Jamkesta di 280.884 jiwa dengan premi

Rp. 19.225/jiwa/bulan

• Pengadaan Bidan KIT untuk 168 Bides di Puseksemas /

poskesdes.

• Pengadaan Pemeriksaan HB & Reagennya untuk Puseksemas.

• Pengadaan alat pemeriksaan golongan darah untuk puskesmas.

• Pengadaan Antropometri sesuai standar gizi untuk Puskesmas dan

RS.

c. Peningkatan upaya promotif-preventif,

• Mengoptimalkan peran promosi kesehatan dan pemberdayaan di

masyarakat dalam Perencanaan Persalinan dan Pencegahan

Komplikasi (P4K) dan Gerakan Sayang Ibu serta Pemanfaatan

Penggunaan Buku KIA.

• Peningkatan peran posyandu dan desa siaga

d. Peningkatan kemampuan bidan desa pada kabupaten dengan AKI

tinggi dalam penerapan P4K

e. Peningkatan Pengetahuan & ketrampilan Nakes dalam Asuhan

Persalinan Normal pada Kab/Kota AKI & KAB Tinggi.

f. Peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap melalui penguatan

infrastruktur pelayanan imunisasi , penyediaan dan peningkatan

kapasitas tenaga, serta penggerakan sasaran.

2. Penurunan Angka Kesakitan dan Kematian Akibat Penyakit Menular dan

Tidak Menular :

a. Penyakit Malaria :

- Penguatan sistem jejaring laboratorium dan peningkatan

penemuan penderita secara aktif.

- Intervensi pengobatan malaria dengan ATC disemua fasilitas

kesehatan

- Peningkatan peran mitra melaluiForum Gebrak Malaria.

b. Penyakit TB :

- Peningkatan integrasi pelayanan TB dalam poskesdes

- Penguatan jejaring kerja dan kemitraan

- Peningkatan layanan dengan strategi DOTS di rumah sakit.



c. Penyakit Tidak Menular :

- Peningkatan jejaring kemitraan dan lintas sektor

- Peningkatan akses pelayanan PTM dan penguatan PTM di fasilitas

pelayanan dasar

- Adanya perda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dengan pilot

projecnya di Kota Gorontalo.

3. Penurunan Kasus HIV dan AIDS :

a. Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

melalui :

- Peningkatan pengetahuan pada penduduk 15 tahun keatas

tentang HIV dan AIDS.

- Perluasa kampanye ”Aku Bangga Aku Tahu” terhadap pelajar,

mahasiswa dan organisasi kepemudaan

- Penyebarluasan informasi HIV dan AIDS melalui media massa.

b. Peningkatan kerja sama lintas sektor, LSM, tokoh masyarakat, tokoh

agama dan organisasi keagamaan.

4. Peningkatan Akses Air Bersih dan Sanitasi Dasar bagi Maskin :

a. Peningkatan pengawasan kualitas air disemua kab/kota

b. Pengembangan wirausaha sanitasi untuk mempercepat pencapaian

desa Stop BABS melalui pengadaan mal kloset dan buys sebanyak 36

Uni yang diperuntukkan untuk kab/kota.

c. Peningkatan cakupan rumah sehat disemua kabupaten/kota

d. Peningkatan cakupan TPM terutama di Boalemo dan Gorut.

e. Koordinasi dengan Baliristi terhadap pengawasan dampak lingkungan

akibat PETI di Kabupaten Bone Bolango.

5. Pelaksanaan JAMKESTA :

a. Penyiapan pelaksanaan JAMKESTA dan SJSN, melalui :

- Penyediaan bantuan iuran JAMKESTA bagi 280.884 jiwa (tahun

2014) penduduk maskin dan tidak mampu

- Peningkatan Fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

termasuk PONED dan PONEK.

- Peningkatan SDM Kesehatan (PONED dan PONEK)

- Peningkatan ketersedian obat publik dan perbekalan kesehatan

- Peningkatan pengawasan obat dan makanan



6. Membangun Sistem akreditasi fasilitas kesehatan

7. Meningkatkan cakupan PHBS pada 5 tatanan.

8. Pengutan fasiltas dan SDM Pengelola Sistem Informasi Kesehatan (SIK)

9. Peningkatan dan pemerataan SDM kesehatan di DTPK

10. Pemenuhan anggaran kesehatan dalam mendukung pencapaian target

SPM Kesehatan dan MDGs.



Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017, terdapat sejumlah

indikator kinerja SKPD yang menjadi target pembangunan selang 5 tahun, yang

diuraikan kedalam target tahunan SKPD seperti tabel 4.6

Tabel 4.6

Indikator Kinerja Pembangunan

Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2013



1 Angka usia harapan hidup 67,52 67

2 Persentase balita gizi buruk 4,03 2,32

3 Angka Kematian Ibu/100.000 200 251,7

4 Angka Kematian Bayi/1.000 Kelahiran Hidup 17 13,46

5 Angka kematian neonatal/1.000 kelahiran hidup 11,00 10

6 Angka Kematian Balita/1.000 Kelahiran Hidup 19,70 15,35

7 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 100 100

8 Prevalensi kekurangan gizi (standar WHO, 2005) 14,22 10,87

9 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

75,00 73,1

10 Rasio puskesmas. per satuan penduduk 0,08 0,08

11 Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk (Jumlah RS/Jlh

Pddk x 1000) 0,007 0,01

12 Rasio Tempat Tidur RS 1/750 Penduduk 0,64 0,84

13 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

81% 153,84%




14 Jumlah masyarakat miskin yang mendapat pelayanan

kesehatan gratis 170.392 272.071

15 Jumlah Posyandu 1330 1233

16 Rasio posyandu per satuan balita 11,65 11,09

17 Rasio Pustu per satuan penduduk 0,24 0,22

18 Persentase rumah tangga pengguna air bersih yang

sehat 63,5 59

19 Rasio Dokter Umum per satuan penduduk 0,26 0,24

20 Rasio Dokter gigi per satuan penduduk 0,02 0,04

21 Rasio Dokter spesialis per satuan penduduk 0,05 0,05

22 Rasio tenaga medis (perawat) persatuan penduduk 1,23 1,45

23 Rasio tenaga medis (bidan) per satuan penduduk 0,66 0,89

24 Rasio tenaga nutritionist per satuan penduduk 0,27 0,22

25 Rasio tenaga apoteker per satuan penduduk 0,06 0,06

Pencapaian tujuan dan indikator sasaran dijabarkan pada program dan

kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo sebagaimana tertuang dalam RPJMD

untuk Tahun 2013 meliputi :

1. Peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat

a. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator Millenium

Development Goal’s tujuan ke 5 yaitu meningkatkan kesehatan ibu, dimana

target yang akan dicapai sampai tahun 2015 adalah mengurangi sampai ¾

resiko jumlah kematian ibu.

Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan di Provinsi Gorontalo mengalami fulktuasi

turun naik, dimana tahun 2009 ke tahun 2010 mengalami penurunan, namun

tahun 2011 mengingkat menjadi 249,7/100.000 Kelahiran hidup, tahun 2012

mengalami penurunan namun tidak signifikan, tahun 2013 mengalami kenaikan

menajdi 251,7/100.000 KH. Angka ini belum mencapai target RPJMD Tahun

2013 yakni 200 per 100.000 kelahiran hidup., seperti terlihat pada gambar 4.1



Gambar 4.1

Angka Kematian Ibu di Provinsi Gorontalo

Tahun 2009-2013

Penyebab kematian ibu pada tahun 2013 adalah hipertensi, pendarahan,

infeksi, abortus, partus lama dan lain-lain, dengan persentase masing-masing

dapat dilihat pada gambar 4.2

Gambar 4.2

Persentase Penyebab Kematian Ibu

Tahun 2013 di Provinsi Gorontalo



Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya AKI di Provinsi Gorontalo

adalah:

1) Faktor medis (langsung dan tidak langsung).

2) Faktor kualitas sistem pelayanan rendah (sistem antenatal, system

pelayanan persalinan dan sistem pelayanan pasca persalinan dan

pelayanan kesehatan anak)

3) Faktor ekonomi, sosial budaya dan peran serta masyarakat (kurangnya

pengenalan masalah, terlambatnya proses pengambilan keputusan,

kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan, dan peran serta

masyarakat dalam kesehatan ibu dan anak) yang menjadi salah satu

penyebab buruknya kondisi kesehatan dan gizi kaum perempuan.

Kondisi kesehatan ibu dan anak bayi sangat buruk, tetapi tidak

diperhatikan karena dinilai bukan kebutuhan mendesak.

4) Kerjasama antara petugas kesehatan dengan kader kesehatan maupun

dukun terlatih belum optimal.

5) Komitmen dan motivasi dari semua pihak untuk bersama-sama

berusaha menurunkan AKI

b. Angka Kematian Neonatal, Bayi dan Balita

b.1. Angka Kematian Neonatal (AKN)

Capaian AKN di Provinsi Gorontalo tahun 2013 (10/1000 KH) sudah

berada dalam posisi hijau dari target RPJMD yakni 11/1000 KH dan target

MDGs yakni 23/1000 KH. Penyebab utama kematian neonatal adalah

Berat Bada Lahir Rendah (BBLR) yaitu 42,57%. Selain itu, terdapat

beberapa penyebab lainnya yakni : Asfiksia (25,25%), Kelainan

Kongenital (7,92%), Masalah laktasi (2,48%), Ikterus (2,48%), Sepsis

(0,99%), Tetanus Neonaturum (0,50%) dan lain-lain (17,82%)

b.2. Angka Kematian Bayi (AKB)

Capaian AKB tahun 2013 (13,46/1000 KH) berada dalam posisi hijau dari

target RPJMD yakni 17/1000KH dan target MDGs 23/1000 KH. Penyebab

utama kematian pada bayi adalah disebabkan oleh diare yaitu sebesar

22,37%, penyebab lainnya adalah Pneumonia (19,74%), Kelainan

Kongenital (9,21%), Infeksi (1,32%), Gizi buruk (6,58%) dan lain-lain

(40,79%).



b.3 Angka Kematian Balita (AKABA)

Capaian AKABA tahun 2013 (15,1/1000 KH) telah mencapai target RPJMD

19,7/1000KH dan MDGs yakni 32/1000 KH. Penyebab utama kematian

pada balita sama dengan pada bayi yaitu diare dengan persentase 30,77%.

Penyebab lainnya adalah ISPA (7,69%), Malaria (2,56%), Typoid (2,56%),

kelainan saluran cerna (2,56%) dan lain-lain : 53,85%

Capaian indikator AKN, AKB dan AKABA pada tahun 2013 mengalami

penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perbandingan capaian

tahun ini dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada gambar 4.3

Gambar 4.3

AKN, AKB dan AKABA di Provinsi Gorontalo

Tahun 2012 dan 2013

c. Status Gizi Anak Balita

Keadaan status gizi Balita telah menunjukkan kecenderungan yang

semakin membaik, hal ini ditunjukkan dengan penurunan prevalensi balita gizi

kurang sebesar 18,97% tahun 2009 turun menjadi 14,00% tahun 2013. Hal ini

dapat dilihat pada tabel 4.7



Tabel 4.7

Prevalensi Balita Gizi Kurang

di Provinsi Gorontalo Tahun 2009 – 2013

Tahun Prevalensi (%)

2009 18,97

2010 17,05

2011 -

2012 14,44

2013 10,87

Sumber : Seksi Gizi Mayarakat Dikes Provinsi Gorontalo Tahun 2013

d. Angka Usia Harapan Hidup

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial

ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup

penduduk dari suatu daerah. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui

Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses

terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori,

mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh

pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan

hidupnya. Data UHH Provinsi Gorontalo dalam 5 tahun berdasarkan data BPS

Provinsi Gorontalo Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 4.8

Tabel 4.8

Usia Harapan Hidup Provinsi Gorontalo

Tahun 2007-2012

TAHUN UHH

2009 66,4 Tahun

2010 66,8 Tahun

2011 67,1 Tahun

2012 67,47 Tahun

2013 Menunggu hasil

BPS



2. Pengendalian penyakit menular dan tidak menular, diikuti penyehatan

lingkungan

a. Penyakit TB – Paru

Tuberculosis (TBC) merupakan penyakit menular yang masih

menjadi perhatian dunia, adalah penyakit infeksi pada saluran pernafasan

yang disebabkan oleh bakteri. Bakteri ini merupakan bakteri basil yang

sangat kuat sehingga memerlukan waktu lama untuk mengobatinya.

Di Provinsi Gorontalo meskipun Angka Penemuan Kasus (CDR) TB-

Paru dari tahun 2008 ke tahun 2009 mengalami penurunan, namun sejak

tahun 2009 sampai 2012 terjadi peningkatan meskipun belum mencapai

sebagaimana capaian pada tahun 2008. Hal ini dapat dilihat dari tren

kecenderungan Angka Penemuan Kasus dapat dilihat pada gambar

dibawah ini :

Gambar 4.4

Angka Penemuan Kasus BTA Positif atau CDR

Provinsi Gorontalo Tahun 2009-2013

b. Penyakit HIV/AIDS

Prevalensi Penderita HIV/AIDS di Provinsi Gorontalo cenderung

meningkat, dari Hasil Riskesdas Tahun 2007 gambar 4.5, prevalensi

HIV/AIDS sebesar 0,05% (39 orang) meningkat menjadi 1,7% pada tahun

2011 atau sebanyak 78 orang. Gambar 4.5 menunjukkan angka kumulatif

jumlah kasus HIV/AIDS di Provinsi Gorontalo tahun 2001 sampai dengan

tahun 2012.



Gambar 4.5

Jumlah Kasus HIV/AIDS Provinsi Gorontalo Tahun 2001-2012

Sumber : Program P2M-PL Dinkes Prov. Gorontalo & Profil Kab/Kota Tahun 2012

c. Penyakit yang disebabkan karena lingkungan

Penyakit yang disebabkan oleh lingkungan, diantaranya angka

kesakitan DBD, Diare dan Malaria. Tahun 2013 Kasus penyakit DBD dan

Diare dilaporkan tertinggi di Kota Gorontalo, sedangkan kasus Malaria

tertinggi berada di Kabupaten Pohuwato. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat

pada gambar 4.6,4.7 dan 4.8

Gambar 4.6

Angka Kesakitan DBD/1000 Penduduk

Tahun 2013



Gambar 4.7

Angka Kesakitan Diare/1000 Penduduk

Tahun 2013

Gambar 4.8

Angka Kesakitan Malaria/1000 Penduduk

Tahun 2013



d. Penyehatan Lingkungan

Persentase rumah tangga pengguna air bersih yang sehat di provinsi

Gorontalo tahun 2013 yaitu 59% telah mencapai bahkan melebihi target

RPJMD yakni 63,5%. Sedangkan untuk persentase penduduk dengan akses

sanitasi dasar di provinsi Gorontalo sampai tahun 2013 sangat rendah yaitu

47%, padahal capaian di tahun 2012 sudah mencapai 59,6% Target

RPJMD 2013 (60%). Capaian ini juga lebih rendah jika dibandingkan

dengan capaian nasional tahun 2012 yaitu 55,60% (Profil PPPL Tahun

2012).

Secara umum, kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target

akses sanitasi dasar yakni proses peningkatan perubahan perilaku tidak

dapat dilakukan secara instan, cenderung membutuhkan waktu yang relatif

lama agar masyarakat dapat mengadopsi perilaku yang sehat dalam

kehidupan sehari-hari, selain itu belum meratanya ketersediaan sarana air

minum dan sanitasi yang mudah, murah dan terjangkau oleh masyarakat,

Program Pamsimas baru menjangkau 2 kabupaten dari total 6

Kabupaten/Kota serta MCK tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena

masalah teknis dan kebersihan, sehingga tidak dihitung sebagai akses

jamban.

3. Peningkatan fasilitas kesehatan dasar dan rujukan serta menjamin tersedianya

upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan

Di Provinsi Gorontalo pada tahun 2013, jumlah puskesmas tercatat

sebanyak 92 unit dengan 219 puskesmas pembantu, 81 Pusling dan 5 Pusling

Air. Adapun rasio puskesmas per satuan penduduk sebesar 0,08. Rasio ini

diperoleh dengan membandingkan jumlah puskesmas dengan jumlah penduduk

Gorontalo lalu dikalikan 1000. Jadi rasio puskesmas 0,08 artinya rata-rata

puskesmas di Provinsi Gorontalo melayani 12.500 penduduk. Angka ini sama

dengan tahun sebelumnya yaitu 0,08. Sedangkan rasio pustu adalah 0,22

artinya rata-rata pustu melayani 4.545 penduduk, angka ini meningkat dari

tahun sebelumnya yaitu 0,20. Untuk jumlah posyandu tahun 2013 adalah 1233,

bertambah sebanyak 3 posyandu dari tahun sebelumnya yaitu 1230 posyandu.

Rasio posyandu persatuan balita adalah 49,24 per satuan balita.

Dalam pelayanan kesehatan rujukan Provinsi Gorontalo mempunyai 7

RUSD tersebar di kaupaten/kota, 3 Rumah Sakit Swasta yang semuanya berada



di kota gorontalo, dan 1 (satu) Rumah sakit bergerak di kabupaten Gorontalo

Utara.

4. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih

dan sehat (PHBS)

Menanamkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) kepada setiap orang

bukanlah hal yang mudah, akan tetapi memerlukan proses yang panjang.

Setiap orang hidup dalam tatanannya dan saling mempengaruhi serta

berinteraksi antar pribadi dalam tatanan tersebut. Oleh karena itu, pembinaan

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dilakukan melalui pendekatan 5

tatanan tatanan, yaitu tatanan rumah tangga, sekolah, tempat-tempat umum,

tempat kerja, dan institusi kesehatan. Capaian indicator kinerja untuk PHBS di

Provinsi Gorontalo tahun 2013 baru mencapai 55%.

5. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan

yang merata.

Ketersediaan fasilitas dengan mutu pelayanan yang baik akan

mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Dengan

menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang bermutu secara merata dan

terjangkau akan meningkatkan akses masyarakat ke fasilitas pelayanan

kesehatan. Saat ini pemerintah pusat maupun daerah telah berusaha

memenuhi aspek yang sangat terkait dengan upaya pelayanan kesehatan, yaitu

upaya memenuhi ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga

kesehatan yang merata. Pelayanan rujukan di Provinsi Gorontalo juga telah

ditingkatkan dengan munculnya rumah sakit baru yaitu Rumah Sakit Umum

Daerah Provinsi.

Ketesediaan fasilitas tentunya harus ditopang dengan tersedianya tenaga

kesehatan yang merata dan cukup jumlahnya serta memiliki kompetensi di

bidangnya. Berikut ini dapat dilihat keadaan rasio tenaga kesehatan di Provinsi

Gorontalo sampai dengan tahun 2013, gambar 4.9.



Gabar 4.9

Rasio Dokter Gigi Per Satuan Penduduk


Rasio dokter gigi persatuan penduduk selama 5 tahun terakhir cenderung

fliktuatif, dimana tahun 2013 adalah 0,04 merupakan capaian tertinggi dan

berhasil mencapai target kinerja, gambar 4.9

Gambar 4.10

Rasio Dokter Spesialis Per Satuan Penduduk


Rasio dokter spesialis persatuan penduduk selama 5 tahun terakhir dimana

pada tahun 2013 adalah capaian tertinggi yaitu 0,05 dan telah mencapai target

kinerja, lihat gambar 4.10.

Sedangkan untuk rasio dokter umum dalam 5 tahun terakhir menunjukan

peningkatan yang signifikan, dimana tahun 2009 adalah 0,15 persatuan

penduduk terus meningkat hingga 0,24 per satuan penduduk pada tahun 2013



dapat dilihat pada Gambar 4.11. Meskipun demikian capaian di tahun 2013 ini

tidak dapat pencapai target kinerja yaitu 0,26 persatuan penduduk.

Gambar 4.11

Rasio Dokter umum Per Satuan Penduduk


Penempatan dokter umum dan dokter gigi PTT di daerah terpencil dan sangat

terpencil diseluruh kabupaten di provinsi Gorontalo sangat mempengaruhi

peningkatan jumlahnya dari tahun ke tahun. Sedangkan peningkatan jumlah

dokter spesialis dikarenakan beberapa dokter yang telah selesai menyelesaikan

pendidikan spesialisnya.

Perkembangan rasio perawat persatuan penduduk dalam 5 tahun terakhir

sangat fluktuatif, dapat dilihat pada gambar 4.12

Gambar 4.12

Rasio Perawat Per Satuan Penduduk


Rasio bidan per satuan penduduk pada tahun 2010 yaitu 0,4 sempat mengalami

penurunan dari tahun 2009 dengan rasio 0,63. Akan tetapi angka ini terus



mengalami peningkatan sampai 2013 mencapai 0.89 per satuan penduduk, dan

telah melebihi target kinerjanya yaitu 0,66, lihat gambar 4.13

Gambar 4.13.

Rasio Bidan Per Satuan Penduduk


Secara keseluruhan, perkembangan rasio tenaga kesehatan pada tahun 2013

meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini merupakan perkembangan

yang baik untuk mewujudkan mutu pelayanan yang baik pula, sehingga akan

mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

6. Peningkatan kinerja aparatur dan layanan organisasi

Terwujudnya peningkatan kinerja aparatur dinas kesehatan dapat dinilai

dari tersusunya RENSTRA Dinas Kesehatan Tahun 2012 – 2017 dan RENJA

Dinas Kesehatan Tahun 2013, serta produk hokum yang terkait dengan bidang

kesehatan yakni Perda tentang OKR RSUD Provinsi Gorontalo dan Perda

tentang Penamaan RSU DR. H. Hasri Ainun Habibie. Untuk menunjang

pelaksanaan JKN pada Tahun 2013, pada bulan Desember 2013 dihasilkan

regulasi melalui Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Sistem Rujukan Pasien,

yang sudah diosialisasikan ke seluruh RSUD di kabupaten/kota.

TINDAK LANJUT HASIL REKOMENDASI PANSUS LKPJ GUBERNUR

TAHUN 2012

Terkait dengan pelayanan kesehatan yang merupakan hak setiap

orang dan dijamin oleh undang-undang dasar Negara RI tahun

1945, maka dengan ini DPRD Provinsi Gorontalo



merekomendasikan perlu upaya pemerintah untuk menekan AKI

dan AKB, serta imunisasi perlu ditingkatkan.

Dalam rangka pencapaian target sasaran rencana Pembangunan

Jangka Menengah Bidang Kesehatan (RPJMN-BK) dan target MDG’s yaitu AKI

menjadi 102/100.000 KH pada tahun 2015, perlu dilakukan upaya terobosan

yang efektif dan berkesinambungan.

Sebagian besar kematian ibu disebabkan oleh penyebab langsung,

yaitu perdarahan, infeksi, eklampsia, persalinan lama dan komplikasi abortus.

Disamping itu, kematian ibu juga dilatar belakangi oleh rendahnya tingkat

sosial ekonomi, tingkat pendidikan, kedudukan dan peran perempuan,faktor

sosial budaya serta faktor transportasi yang kesemuanya berpengaruh pada

munculnya dua keadaan yang tidak menguntungkan, yaitu : 1. Tiga terlambat

(terlambat mengenal tanda bahaya dan mengambil keputusan, terlambat

mencapai fasilitas kesehatan : (2) Empat Terlalu (terlalu muda melahirkan,

terlalu sering melahirkan, terlalu rapat jarak melahirkan, dan terlalu tua

melahirkan). Mengingat penyebab dan latar belakang kematiaan ibu yang

sangat kompleks dan menyangkut bidang –bidang yang di tangani oleh

banyak sektor, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, maka upaya

percepatan penurunan AKI memerlukan penanganan yang menyeluruh

terhadap masalah yang ada dengan melibatkan sektor terkait.

Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, maka perlu di lakukan

upaya percepatan penurunan AKI. Pada tahun 2000 Departemen Kesehatan

telah mencanangkan Strategi making Pregnancy Safer (MPS) yang merupakan

strategi terfokus dalam penyediaan dan pemantapan pelayanan kesehatan,

dengan 3 (tiga) pesan kunci MPS, yaitu : (1) Setiap Persalinan di tolong oleh

tenaga kesehatan terlatih, (2) setiap komplikasi obsetri dan neonatal

mendapat pelayanan yang adekuat, dan (3) setiap wanita usia subur

mempunyai akses terhadap pencegahan kehamilan yang tidak di inginkan dan

penanganan komplikasi keguguran. Upaya percepatan penurunan AKI

tersebut di laksanakan melalui empat strategi, yaitu : (1) peningkatan kaulitas

dan akses pelayanan kesehatan`ibu dan bayi, (2) kerjasama lintas program,

Lintas sektor terkait dan masyarakat termasuk swasta, (3) Pemberdayaan

Perempuan, keluarga dan pemberdayaan masyarakat, dan (4) meningkatkan

surveilance, monitoring- evaluasi KIA dan pembiayaan.



Tahun 2014 untuk upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi

Gorontalo melalui dana APBD dan APBN adalah sebagai berikut :

Kegiatan melalui dana APBD :

1. Penyelamatan ibu hamil, bersalin melalui rumah tunggu kelahiran di

desa dengan geografis sulit pada 3 kabupaten AKI Tinggi yaitu

Kabupaten Boalemo, Pohuwato dan Bonbol.

2. Pengadaan ambulance tanggap darurat ibu hamil dan bersalin untuk

wilayah Kabupaten Boalemo

3. Pengadaan Bidan KIT dan Asam Folat

4. Peningkatan kemampuan PONEK pada 2 RSUD yakni RSU Tani

Nelayan dan RSU Toto Kabila.

Kegiatan melalui dana APBN :

1. Review penyelenggaraan ANC terpadu dan pelaksanaan kelas ibu

hamil di 3 kabupaten yakni kabupaten gorontalo, boalemo dan gorut

2. Pertemuan penguatan & koordinasi LP/LS dan pelaksanaan rumah

tunggu kelahiran, kemitraan bidan & dukun dan P4K bagi bumil risti

3. Pendampingan puskesmas dalam pelaksanaan kelas ibu hamil dalam

upaya percepatan AKI.

4. Peningkatan kapasitas bidan dalam manajemen aktif kala III dan

penanganan komplikasi di kab. Gorontalo, boalemo dan gorut.

5. Pertemuan jejaring sistem rujukan puskesmas PONED ke RS PONEK.

Dengan adanya animo masyarakat untuk berobat semakin tinggi

namun masyarakat sangat mengeluhkan pelayanan rumah sakit

yang tidak maksimal

Jamkesta adalah upaya pemeliharaan kesehatan masyarakat yang

dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar pada Puskesmas beserta

jaringannya dan pelayanan kesehatan rujukan pada kelas III Rumah Sakit

Pemerintah Daerah yang tidak dipungut biaya. Jaminan pemeliharaan ini

diberikan secara kompherensif meliputi Promotif, Preventif, Kuratif, dan

Rehabilitatif yang mencakup seluruh penduduk di Provinsi Gorontalo. Dengan

Jamkesta Askes Pelayanan Kesehatan Masyarakat terhadap fasilitas pelayanan

kesehatan baik dasar maupun rujukan semakin mudah dan dekat. Hal ini

menyebabkan utilitas masyarakat terhadap fasilitas kesehatan menjadi tinggi.



Dilain pihak fasilitas kesehatan dituntut untuk memberikan pelayanan yang

baik dan berkualitas. Dilain pihak fasilitas kesehatan dituntut untuk

memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas.untuk itu telah dilakukan

beberapa hal :

a) Terbitnya peraturan Gubernur No. 45 Tahun 2013 tentang Sistem Rujukan

Pelayanan Kesehatan Perorangan di Provinsi Gorontalo.

b) Dibenuknya Asosiasi Dinas Kesehatan (ADINKES) Provinsi Gorontalo dan

Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) yang akan

Memonitoring Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan.

c) Dibentuknya unit pengaduan masyarakat untuk melayani keluhan

masyarakat dalam pelayanan JAMKESTA.

d) Melaksanakan program internship dokter Indonesia untuk memenuhi

kebutuhan dokter di fasilitas pelayanan kesehatan.

e) Melakukan sosialisasi secara bertahap kepada seluruh petugas kesehatan

dan masyarakat terkait dengan pelaksanaan program JAMKESTA yang

pada Tahun 2014 akan berintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN).

Untuk kedepan perlu diprogramkan kembali pemberian nutisi kepada

ibu hamil keluarga prasejahtera.

Masa kehamilan menentukan tumbuh kembang janin dan kesehatan

pada usia selanjutnya. Selama kehamilan kenaikan berat badan ibu

diharapkan dapat mencapai 9 – 12 Kg dan kebutuhan gizinya terpenuhi.

Kekurangan gizi yang terjadi di masa ini dapat menimbulkan kerusakan awal

pada kesehatan, perkembangan otak, kecerdasan, kemampuan sekolah, dan

produktivitas yang tidak dapat diperbaiki di masa berikutnya. Dengan

ddemikian, ibu hamil seharusnya dapat memenuhi kebutuhan gizi tidak hanya

untuk dirinya tetapi juga untuk bayi yang dikandungnya.

Maksud dari 1000 hari pada tema adalah 1000 pertama kehidupan

anak. Dimana prhitungannya mulai dari anak masih dalam kandunga (9 bulan

10 hari = 280 hari) dan sampai anak tersebut berusia 2 tahun (720 hari). Hal-

hal yang diperhatikan dalam masa tersebut adalah perhatikan gizi ibu hamil,

periksakan kehamilan ke petugas kesehatan di tempat-tempat pelayanan

kesehatan, segera susui bayi ½ - 1 jam setelah di lahirkan dengan cara

Inisiasi Menyusu Dini (IMD), berikan hanya ASI sampai umur 2 tahun dan



berikan makanan pendamping ASI dengan memanfaatkan bahan pangan

lokal.

Tahun 2014 Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo menyediaakan Buffer

Stock MP-ASI dan Susu untuk Balita Gizi Buruk dan Bumil Kurang Energi

Kronik (KEK) sebanyak 450 Bumil KEK

3. Urusan Lingkungan Hidup


Dari beberapa sasaran program kegiatan yang ditargetkan oleh Badan

Lingkungan Hidup, Riset Dan Teknologi informasi Provinsi Gorontalo, beberapa

sasaran belum dapat tercapai seutuhnya. Sasaran ini dimaksudkan untuk

mengukur peningkatan program instansi pemerintah, baik di Provinsi Kabupaten

dan Kota yang menerapkan kegiatan dengan baik. Sasaran tersebut di atas

menjadi salah satu prioritas yang ditetapkan dalam Rencana Strategis dan

Rencana Kinerja Tahunan Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah Provinsi

Gorontalo. Analisis capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Badan

Lingkungan Hidup dan Riset Daerah pada tahun 2013, adalah sebagai berikut:

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1.1. Pemantauan Kualitas Lingkungan

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan database dan trend data

kualitas air sungai dan udara ambient di Provinsi Gorontalo. Hasil yang telah

dicapai adalah tersedianya Laporan Status Lingkungan Hidup Gorontalo (SLHD)

tahun 2013, Laporan Environment Quality Index (EQI) dan tersusunnya laporan

SPM bidang LH tahun 2013, kondisi kualitas udara ambiet di Kab/Kota masih

baik, gambaran Status Mutu air Sungai yaitu Sungai Bone: Cemar Ringan –

sedang, sungai, Biyonga: cemar ringan-sedang, sungai Paguyaman: cemar

ringan-sedang, sungai Buladu: cemar sedang-berat, sungai Taluduyunu: cemar

ringan-sedang, sungai Andagile Atinggola: cemar ringan-sedang, sungai

Randangan pohuwato: cemar ringan-sedang.

1.2. Peningkatan Kinerja Kab/Kota dan masyarakat dalam Pengelolaan

SDA dan LH

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas Lingkungan dan

mendorong keterlibatan semua pihak (Pemerintah, legislatif, masyarakat, dunia

usaha, Media massa dan LSM) dalam pelestarian lingkungan hidup di Provinsi



Gorontalo. Hasil yang telah dicapai adalah terwujudnya kota Adipura 2012-2013

yaitu Kota Limboto, Kota Suwawa dan Kota Marisa dan terlaksananya kegiatan

pemantauan tahap I dan ekspose untuk penilaian Adipura tahun 2014.

2. Program Peningkatan Pengelolaan Lingkungan bagi Usaha atau Kegiatan

2.1. Pengawasan Kegiatan/usaha yang berdampak terhadap pencemaran dan

kerusakan lingkungan

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan komitmen para

Pemrakarsa kegiatan atau stakeholders dalam upaya pengelolaan lingkungan

(AMDAL dan UKL/UPL). Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya komitmen para

Pemrakarsa atau stakeholders dalam upaya pengelolaan lingkungan (AMDAL

dan UKL/UPL, tersedianya data dan informasi kualitas limbah yang dihasilkan

usaha atau kegiatan 5 Rumah Sakit daerah Se Provinsi Gorontalo (RSUD Aloe

saboe, RSUD Tani nelayan, RSUD Pohuwato, RSUD Dunda, Rumah Sakit Totok )

dan terlaksananya sosialisasi hasil pengawasan.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya aparatur dalam pengelolaan

lingkungan hidup

3.1. Pemberdayaan masyarakat diwilayah pesisir Danau Limboto

Tujuan kegiatan ini adalah untuk Peningkatan ketrampilan masyarakat

dipesisir danau dan aparat BLH Kab Gorontalo dan Kota Gorontalo dalam

membuat sedimen danau limboto menjadi batu bata. Hasil yang telah dicapai

adalah Meningkatnya ketrampilan masyarakat pada pesisir danau limboto

sebanyak 100 orang peserta dalam pemanfaatan sedimen danau limboto

menjadi batu bata

3.2. Pembinaan Model Sekolah Adiwiyata

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mewujudkan sekolah

peduli dan berbudaya Lingkungan Hidup di Provinsi Gorontalo. Hasil

pelaksanaan kegiatan ini adalah Meningkatnya jumlah sekolah Adiwiyata tingkat

Provinsi menjadi 21 dan sekolah Adiwiyata tingkat Nasional menjadi 6 sekolah

(SDN 7 Tabongo, SMP 1 Telaga, SDN 2 Botubilotahu Pohuwato, SMP 1

Pohuiwato, SDN 7 Kabila Bone, SDN Kabila)




Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi Informasi Provinsi

Gorontalo pada tahun 2013 khususnya untuk urusan Lingkungan Hidup

memperoleh alokasi dana APBD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.

936.122.000,- (Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Dua

Ribu Rupiah) dengan rata-rata capaian fisik 100 % dan realisasi keuangan

96.45 % (Rp. 902.858.150,-) lihat tabel 4.9.

Tabel 4.9

Realisasi Fisik & Keuangan Urusan Lingkungan Hidup

(Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi Informasi

Provinsi Gorontalo) Tahun 2013

NO PROGRAM PAGU

ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

FISIK (%)

KEUANGAN

(Rp) (%)

1 Pemulihan Pencemaran dan

Kerusakan Lingkungan 588.000.000 100 561.909.550 95,56

2

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya

Aparatur Dalam pengelolaan Lingkungan Hidup

278.222.000 100 272.539.100 97,96

3

Peningkatan Pengelolaan

Lingkungan bagi Usaha atau Kegiatan

69.900.000 100 68.409.500 97,87

TOTAL 936.122.000 100 902.858.150 96,45


1. Permasalahan

- Keterlambatan penyampaian SLHD dan SPM dari Kab/Kota

- Peralatan untuk sampling kualitas air sungai masih terbatas

- Bahan untuk pengawetan sample pada saat sampling kualitas air

- BLH Kab/Kota belum mengalokasikan anggaran untuk pemantauan

sungai dan udara

- Dalam pelaksanan kegiatan dilapangan diperhadapkan beberapa

permasalahan, seperti beberapa Kabupaten sudah mentargetkan untuk

memperoleh ADIPURA tetapi belum didukung ketersediaan sarana dan

prasarana pendukung seperti sarana pengolahan sampah, penambahan

ruang terbuka hijau dan fasilitas lainnya.

- Belum semua parameter untuk penilaian kualitas limbah dapat dipantau



- Semua Lokasi pemantauan belum taat dalam pengelolaan limbah medis

- Belum tersedianya alokasi anggaran untuk modal usaha dan peralatan

untuk pembuatan batu bata

- Belum optimalnya pelaksanaan Adiwiyata di BLH/KLH dan Diknas

Kabupaten/ Kota

- Belum tersediannya anggaran yang memadai untuk peningkatan fisik

dan data non fisik Sekolah Adiwiyata.

2. Solusi

- SLHD disusun dengan melakukan pendataan langsung kabupaten/ kota

tanpa menunggu laporan dari Kab/Kota

- Menganggarkan Belanja modal peralatan untuk sampling

- Melakukan pemantauan bersama dengan Kab/ Kota

- Penguatan kelembagaan LH dan instansi terkait di Kabupaten dan Kota

dan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan.

- Pemrakarsa dimintakan untuk melakukan pengelolaan limbah medis

sesuai dengan peraturan perundangan.

- Direkomendasikan kepada Pemda Kabupaten/ Kota dan dinas terkait

provinsi dalam pengembangan usaha dan ketrampilan masyarakat

- Koordinasi dengan BLH/KLH dan Diknas serta peningkatan alokasi

anggaran tahun 2014.



Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi Informasi Provinsi Gorontalo

Tahun 2012 – 2017, terdapat sejumlah indikator kinerja SKPD yang menjadi

target pembangunan selang 5 tahun, yang diuraikan kedalam target tahunan

SKPD pada tabel 4.10



Tabel 4.10

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup

(Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi Informasi

Provinsi Gorontalo ) Tahun 2013



1 Meningkatnya tingkat ketaatan pemrakarsa terhadap pelaksanaan

dokumen lingkungan (352 perusahaan)

18 usaha/ kegiatan

18 usaha/ kegiatan

2 Meningkatnya indeks kualitas lingkungan

78 95,01

4. Urusan Pekerjaan Umum


Program dan Kegiatan APBD Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo

tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran


- Rapat Kerja Terbatas

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Bimbingan Teknis serta Peningkatan Koordinasi dan Kompetensi SDM

Aparatur


Keuangan

- Penyusunan Anggaran dan Laporan Keuangan SKPD

5. Pembangunan Jalan dan Jembatan

- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan

Jalan dan Jembatan

- Koordinasi dan Memfasilitasi Pengembangan Jaringan Jalan

- Pembangunan Jalan Provinsi

- Pembangunan Jalan Strategis Provinsi

- Pembangunan Jembatan Provinsi

- Pembangunan Jembatan Strategis Provinsi



6. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengawasan

Peningkatan/Rehab Jalan dan Jembatan

- Pemeliharaan/Peningkatan Berkala Jalan Provinsi (DAK)

- Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi

- Pemeliharaan Jembatan Provinsi

7. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan Lainnya

- Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun

- Koordinasi dan Sinkronisasi Dewan Sumber Daya Air

- Koordinasi dan Memfasilitasi Perluasan Jaringan Irigasi Randangan,

Dumbaya Bulan dan Irigasi Baru Lainnya serta Revitalisasi Danau

Limboto.

- Penyusunan Dokumen Data Base SDA dan Dokumen Perencanaan

serta Pengawasan Bidang di SDA

- Koordinasi dan Memfasilitasi Kegiatan Revitalisasi Danau Limboto

- Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi Pertanian (DAK)

8. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

- Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum dengan Jaringan

Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan bagi Masyarakat

- Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi bagi Masyarakat

9. Pengendalian Banjir

- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai

- Pembangunan Pengamanan Badan Sungai dan Tebing

- Pemeliharaan Infrastruktur Pengendali Banjir

- Pemeliharaan Pengaman Pantai

10. Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

- Pembangunan Prasarana dan Sarana Gedung Perkantoran

- Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Permukiman

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Fasilitas Layanan

Umum

11. Pembinaan Jasa Konstruksi

- Pemberdayaan Masyarakat Usaha Jasa Konstruksi



12. Program Pembentukan Kantor Pelayanan Barang/Jasa Provinsi Gorontalo

- Pelayanan Administrasi Unit Layanan Pengadaan (ULP)

13. Sarana dan Prasarana untuk menunjang Kinerja Masyarakat Jasa

Konstruksi

- Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD

- Pelayanan Jasa Adminstrasi Kantor UPTD.

14. Peningkatan Masyarakat Jasa Konstruksi

- Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi

15. Subdin Perencanaan (Lanjutan)

- Master Plan dan DED (Lanjutan)

16. Bina Marga (Lanjutan)

- Kegiatan Penyusunan DED, Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan

Berkala (Lanjutan)

17. Peningkatan Sumber Daya Air (Lanjutan)

- DED dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Lanjutan)

18. Cipta Karya (Lanjutan)

- Penyusunan FS Perumahan, Rehabilitasi jalan lingkungan, Konstruksi

Jaringan Air, Saluran air, Pengadaan Instalasi Listrik, Pembangunan

Gedung Kantor, dan Rehabilitasi Asrama Mahasiswa di Jakarta

(Lanjutan)

19. UPTD Tempat Pembuangan Akhir Talumelito (Lanjutan)

- UPTD Tempat Pembuangan Akhir Talumelito (Lanjutan)

20. UPTD Laboratorium (Lanjutan)

- UPTD Laboratorium (Lanjutan)

21. Perencanaan Pembangunan Daerah

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

- Survey, Pengukuran dan Pemetaan

- Peningkatan Kinerja Penyusunan Program

- Study Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur

- Penyusunan Studi dan Perencanaan Umum Bidang Infrastruktur ke-

PU-an

22. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

- Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaaan Persampahan

- Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana



Persampahan

- Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan

Persampahan


Urusan Pekerjaan Umum (Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo)

pada tahun 2013 memperoleh alokasi dana APBD dengan jumlah anggaran

sebesar Rp. 182.281.257.966,- terbilang (Seratus Delapan Puluh Dua Milyar

Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan

Ratus enam Puluh Enam Rupiah) dengan rata-rata capaian fisik 96,26 % dan

realisasi keuangan 93,01 % (Rp. 169.536.312.202.-), lihat tabel 4.11

Tabel 4.11

Realisasi Fisik & Keuangan Urusan Pekerjaan Umum

(Dinas Pekerjaan Umum Prov.Gorontalo)

Tahun 2013

NO PROGRAM PAGU

ANGGARAN (Rp)

REALISASI

FISIK (%)

KEUANGAN

(Rp) (%)

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.447.240.000 100,00 1.412.328.694 97,59

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.140.390.000 100,00 1.112.375.600 97,54

3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

947.080.000 100,00 902.072.200 95,25

4 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

150.000.000 100,00 147.666.200 98,44

5 Pembangunan Jalan dan Jembatan 34.021.863.000 96,00 31.108.114.974 91,44

6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

23.000.484.000 100,00 22.728.029.950 98,82

7 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

22.236.921.000 100,00 21.184.130.602 95,27

8 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

2.800.150.000 100,00 2.688.016.081 96,00

9 Pengendalian Banjir 6.085.000.000 90,00 5.149.726.200 84,63

10 Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

52.399.234.650 93,00 46.534.409.220 88,81

11 Pembinaan Jasa Konstruksi 320.950.000 100,00 311.309.400 97,00

12 Program Pembentukan Kantor Pelayanan Barang/Jasa Provinsi

Gorontalo

689.424.000 100,00 678.353.940 98,39

13

Sarana dan Prasarana untuk

menunjang Kinerja Masyarakat Jasa Konstruksi

2.164.550.000 100,00 2.123.575.162 98,11



NO PROGRAM PAGU

ANGGARAN (Rp)

REALISASI

FISIK (%)

KEUANGAN

(Rp) (%)

14 Peningkatan Masyarakat Jasa Konstruksi

83.300.000 100,00 81.852.500 98,26

15 Subdin Perencanaan (Lanjutan) 50.727.273 100,00 49.481.944 97,55

16 Bina Marga (Lanjutan) 4.780.080.908 100,00 4.778.259.200 99,96

17 Peningkatan Sumber Daya Air (Lanjutan)

392.313.660 100,00 392.313.660 100,00

18 Cipta Karya (Lanjutan) 1.182.495.550 100,00 1.175.467.270 99,41

19 UPTD Tempat Pembuangan Akhir Talumelito (Lanjutan)

101.421.270 100,00 98.565.953 97,18

20 UPTD Laboratorium (Lanjutan) 698.975.359 90,00 576.468.999 82,47

21 Perencanaan Pembangunan Daerah 4.345.320.000 100,00 4.265.302.729 98,16

22 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

2.417.154.000 96,00 2.221.492.894 91,91

TOTAL 182.281.257.966 96,26 169.536.312.202 93,01


1. Permasalahan

Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan fisik disebabkan oleh peralatan

utama AMP dan Stone Crusher yang mengalami kerusakan permanen serta

kondisi cuaca selama beberapa bulan terakhir mengalami musim

penghujan sehingga menjadi salah satu factor menghambat pihak

kontraktor untuk dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan

2. Solusi

PPK telah menyarankan kepada pihak kontraktor agar memperbanyak

stock suku cadang alat berat yang sering mengalami kerusakan dan

mengenai kondisi cuaca PPK menyarankan kepada kontraktor pelaksana

untuk mengacu pelaksanaan pekerjaan pada saat cuaca kondisi dalam

baik.


Peningkatan infrastruktur transportasi dilakukan melalui pengelolaan

Jalan Provinsi hingga tahun 2013 sepanjang 432,51. Pada tahun 2013 untuk

menjaga kemantapan jalan dan jembatan telah dilakukan pemeliharaan berkala

pada ruas jalan Provinsi sepanjang 12,85 Kilometer, panjang jalan provinsi yang

dibangun dan ditingkatkan sepanjang 7,3 kilometer, jembatan yang dibangun di



ruas jalan Provinsi 1 (satu) buah sepanjang 20 Meter, pembangunan jembatan

diruas strategis Provinsi sebanyak 2 (dua) buah.

Dari pengembangan tersebut, hingga tahun 2013 kondisi jalan di

Provinsi Gorontalo adalah dengan kondisi baik 186,45 Km, kondisi sedang 22,72

Km, kondisi rusak ringan 35,42 Km, kondisi rusak berat 77,97 Km, dan jalan

yang belum tembus/terbuka masih sepanjang 109,95 Km, kondisi tersebut

meningkat dibanding tahun 2012 dimana kondisi jalan di Provinsi Gorontalo

adalah dengan kondisi baik 174,11 Km, kondisi sedang 24,83 Km, kondisi rusak

ringan 39,58 Km, kondisi rusak berat 84,05 Km. Sedangkan kondisi jalan

nasional dalam wilayah provinsi Gorontalo yang sepanjang 606,696 Km di tahun

2013 yaitu, kondisi baik 232,550 Km, kondisi sedang 302,898 Km, kondisi rusak

ringan 34,848 Km, kondisi rusak berat 36,400 Km.


Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017, terdapat

sejumlah indikator kinerja SKPD yang menjadi target pembangunan selang 5

tahun, yang diuraikan kedalam target tahunan SKPD, lihat tabel 4.12

Tabel 4.12


Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo Tahun 2013


No. Indikator Kinerja Target 2013

Capaian

1 Jumlah Panjang ruas jalan provinsi yang

dibangun dan yang ditingkatkan 10 Km 7,3 Km

2 Jumlah Panjang ruas jalan Strategis provinsi

yang dibangun dan yang ditingkatkan 5 Km 7,12

3 Jumlah jembatan yang dibangun diruas jalan provinsi

1 Bh 1 Buah

4 Jumlah jembatan yang dibangun pada ruas jalan Stategis provinsi

3 Bh 2 Buah

5 Jumlah Panjang pemeliharaan berkala pada

ruas jalan Provinsi 15,4 Km 12,85 Km

6 Jumlah Panjang pemeliharaan rutin jalan

Provinsi 95 Km 142 Km

7 Jumlah Panjang jembatan diruas jalan provinsi yang dipelihara

60 Meter 189,5 M

8 Jumlah Luas Areal Jaringan Irigasi pertanian yang direhabilitasi dan ditingkatkan (meter)

10.500 M 13305,75

M




Capaian

9 Jumlah Luas Areal Jaringan dan bangunan irigasi pertanian yang dipelihara (Operasi dan

Pemeliharaan)

17.131 Ha 17.304,5

Ha

10 Jumlah Panjang penanganan erosi, longsor

dan sedimentasi pada tebing-tebing, badan sungai ke areal Pertanian, persawahan, dan

permukiman masyarakat

850 M 2.001,29

M

11 jumlah panjang Tanggul pengaman pantai

yang dibangun bagi permukiman masyarakat

150 Meter 92 M

12 Jumlah SR yang terlayani oleh akses air bersih melalui fasilitasi dan sistem penyediaan air bersih dengan jaringan perpipaan dan bukan

jaringan perpipaan

16.545 SR (46 %

Pencapaian

MDG's)

379 SR

13 Jumlah Bangunan penyediaan Sanitasi yang terbangun

43 Unit 52 Unit

14 Prosentase terbangunnya Prasarana dan Sarana Gedung Perkantoran (13 Kantor

dalam 1 kawasan)

4 Unit 4 Unit

15 Jumlah kawasan yang ditingkatkan PSD infrasruktur permukiman di kawasan perkotaan/ Perdesaan dan stimulasi

infrastruktur perdesaan, desa potensial dan kawasan agropolitan (Km)

20 Km 43,91 Km

16 Jumlah Kawasan yang dibangun Sarana dan Prasarana fasilitas layanan umum

1 Kws (53 Bh)

12 Bh


TAHUN 2012

Sistem pengawasan pekerjaan tidak professional dan perencanaan

kegiatan pada dinas pekerjaan umum tidak optimal sehingga

mengakibatkan kualitas pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak

sehingga ada beberapa pekerjaan yang dilakukan pemutusan kontrak, take

over seperti yang terjadi di tahun anggaran 2012, maka diharapkan kepada

dinas PU untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan melakukan

pembenahan pada SDM yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum.

Untuk tahun 2012 sudah dilakukan pekerjaan yang cukup optimal akan

tetapi masih terdapat beberapa kekurangan sehingga hal itu akan menjadi

perhatian pada tahun-tahun berikutnya, yang mana untuk tahun 2014



perencanaan dan pengawasan sudah dilaksanakan oleh masing-masing bidang

Cipta Karya, SDA, dan Bina Marga sehingga hasilnya akan lebih efektif.

5. Urusan Penataan Ruang


Adapun Program dan Kegiatan APBD urusan Penataan Ruang pada Bappeda

Provinsi Gorontalo tahun 2013 antara lain:

1. Program Perencanaan Tata Ruang

- Pemetaan dan Survey Potensi Kawasan Perdesaan

- Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Pertambangan

Gorontalo

2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

- Optimalisasi Peran dan Fungsi BKPRD dalam Penataan Ruang


Urusan Penataan Ruang (Bappeda Provinsi Gorontalo) pada tahun 2013

memperoleh alokasi dana APBD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 890.350.000.-

terbilang (Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

dengan rata-rata capaian fisik 94.65 % dan realisasi keuangan 89.99 % (Rp.

801.204.550,-), lihat tabel 4.13

Tabel 4.13

Realisasi Fisik & Keuangan Urusan Penataan Ruang

(Bappeda Prov.Gorontalo) Tahun 2013

NO PROGRAM

PAGU

ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

FISIK KEUANGAN

(%) (Rp) (%)

1. Program Perencanaan Tata

Ruang 650.350.000 95,08 593.863.400 91,31

2. Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang 240.000.000 93,5 207.341.150 86,39

J U M L A H 890.350.000 94,65 801.204.550 89,99



6. Urusan Perencanaan Pembangunan


Program dan kegiatan pada tahun 2013 urusan perencanaan pembangunan

yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo

antara lain :



2. Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur



- Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Perencana Lingkup BAPPEDA

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan


5. Program Kerjasama Pembangunan

- Fasilitasi Kerjasama Pembangunan dengan Dunia Usaha/Donor/ Lembaga

- Koordinasi Perencanaan Regional Sulawesi (MP3EI Koridor IV Sulawesi,

BKPRS)

- Penyusunan Master Plan KAPET GOPANDANG Provinsi Gorontalo

6. Program Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

- Koordinasi dan Sosialisasi Air Minum dan Pengelolaan Lingkungan

7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah

- Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Tata Ruang, Infrastuktur, Perhubungan dan

Lingkungan Hidup

- Forum Koordinasi Kabupaten/Kota dan Lintas Kementerian/ Lembaga

- Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional se Sulawesi Tahun 2013

- Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan

Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Gorontalo

- Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (MUSRENBANGDA) Provinsi

Goorntalo Tahun 2013

8. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

- Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sektor Ekonomi Daerah



- Koordinasi Tindaklanjut Pengelolaan Teluk Tomini dan Workshop Optimalisasi

Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil

- Implementasi RAD Pangan dan Gizi

- Penyusunan Peta Digital Peternakan

9. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

- Koordinasi, Sinkronisasi Program di Kabupaten/Kota dan Konsolidasi Program

dengan Departemen/Lembaga Lingkup Bidang Sosial Budaya

- Sosialisasi, Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan berbasis

Capaian IPM

- Pemantauan dan Evaluasi RAD MDG’s Provinsi Gorontalo Tahun 2013

- Fasilitasi Gerbang Desa Gorontalo

10. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

- Implementasi RAD GRK (Gas Rumah Kaca)

11. Program Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

- Diseminasi Perencanaan Pembangunan Daerah

- Evaluasi Pelaksanaan Pencapaian Kinerja Pemerintah Daerah

12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Lanjutan)

- Pembangunan Gedung Kantor (Lanjutan)


Urusan Perencanaan Pembangunan (Bappeda Provinsi Gorontalo) pada

tahun 2013 memperoleh alokasi dana APBD dengan jumlah anggaran sebesar

Rp. 7.717.703.897,- terbilang (Tujuh miliyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta

Tujuh Ratus Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) dengan

rata-rata capaian fisik 96.67 % dan realisasi keuangan 93.07 % (Rp.

7.183.241.246,-), lihat tabel 4.14



Tabel 4.14

Realisasi Fisik & Keuangan

Urusan Perencanaan Pembangunan (Bappeda Prov.Gorontalo)

Tahun 2013

NO PROGRAM PAGU

ANGGARAN (Rp)

REALISASI

FISIK KEUANGAN

(%) (Rp) (%)

1. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 751.052.000 85,25 606.110.118 80,70

2. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 968.948.000 93 860.180.740 88,77

3. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur (Lanjutan) 755.703.897 100 755.703.897 100

4. Program Peningkatan Kapasitas

SDM Aparatur 156.500.000 87,65 128.708.400 82,24

5.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

130.000.000 100 129.658.000 99,74

6. Program Kerjasama Pembangunan 1.118.000.000 98,05 1.041.646.645 93,17

7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.657.400.000 99,74 1.608.286.020 97,04

8. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

736.200.000 100 712.233.700 96,74

9. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

872.500.000 100 830.298.901 95,16

10. Program Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

171.400.000 85,17 132.194.450 77,13

11. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

200.000.000 96,2 189.213.525 94,61

12. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota

Menengah dan Besar

200.000.000 100 189.006.850 94,5

J U M L A H 7.717.703.897 96,67 7.183.241.246 93,07


1. Permasalahan

- Penjadwalan kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama pada

triwulan II, sehingga penyediaan dana anggaran untuk kegiatan tersebut

mengalami hambatan walaupun sudah meminta pencairan dana

tambahan untuk 3 kegiatan melalui tambahan uang (TU).

- Tidak disiplinnya pelaksana kegiatan melaksanakan ROK yang sudah

disusun sebelumnya dan minimnya dukungan anggaran yang diberikan

terhadap kegiatan yang sudah diusulkan.



2. Solusi

- Perlu penjadwalan/pengkajian kembali pelaksanaan kegiatan, sehingga

penyediaan dana anggaran untuk tiap-tiap kegiatan tersedia dan tidak

mengalami hambatan;

- Pelaksanaan setiap kegiatan harus sesuai ROK (Rencana Operasional

Kegiatan), sehingga pelaksanaan kegiatan bisa diatur sesuai jadwal yang

telah ditentukan serta perlu adanya penambahan dukungan anggaran

pada beberapa kegiatan rutin yang dilaksanakan.



Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017, terdapat sejumlah indikator

kinerja SKPD yang menjadi target pembangunan selang 5 tahun, yang diuraikan

kedalam target tahunan SKPD pada tabel 4.15

Tabel 4.15


Urusan Perencanaan Pembangunan (Bappeda Provinsi Gorontalo) Tahun 2013



1 Tersedianya dokumen perencanaan

RPKD yang telah ditetapkan dengan

Pergub

1 Dok 1 Dok

2. Terwujudnya sistem perencanaan yang

didukung oleh dokumen perencanaan

yang terintegrasi (RPJPD, RPJMD,

Renstra, RKPD, Renja)

30 % 30 %

7. Urusan Perumahan


Anggaran untuk urusan Perumahan Tahun 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum

Provinsi Gorontalo adalah sebesar kurang lebih Adapun program dan kegiatannya

adalah Penyusunan FS Perumahan, Rehabilitasi Jalan Lingkungan, Konstruksi



Jaringan Air, Saluran Air, Pengadaan instalasi Listrik, Pembangunan Gedung kantor,

dan Rehabilitasi Asrama Mahasiswa di Jakarta (Lanjutan).


Urusan Perumahan (Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo) pada tahun

2013 memperoleh alokasi dana dengan jumlah anggaran sebesar Rp.

1.182.495.550,- terbilang (Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus

Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah). dengan rata-rata capaian

fisik 100 % dan realisasi keuangan 99.41 % (Rp. 1.175.467.270,-).

8. Urusan Kepemudaan dan Olahraga


Program dan kegiatan pada tahun 2013 urusan kepemudaan dan olahraga

yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo

antara lain :

1. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

- Pembinaan Organisasi Kepemudaan

2. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

- Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan

3. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

- Penyelenggaraan Olahraga Masyarakat

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

- Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

5. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

- Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Di Tingkat Daerah


Urusan Kepemudaan dan Olahraga (Dikpora Provinsi Gorontalo) pada


Rp. 8.047.653.400,- terbilang (Delapan Miliyar Empat Puluh Tujuh Juta Enam

Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah) dengan rata-rata capaian fisik

95.32 % dan realisasi keuangan 95.32 % (Rp. 7.670.682.766,-), pada tabel 4.16



Tabel 4.16


Urusan Kepemudaan dan Olahraga (Dikpora Provinsi Gorontalo)

Tahun 2013

NO PROGRAM PAGU

ANGGARAN (Rp)

REALISASI

FISIK KEUANGAN

(%) (Rp) (%)

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

5.609.671.400 95,24 5.342.626.826 95,24

2. Pembinaan dan Peningkatan Prestasi

Pemuda 1.450.274.000 98,25 1.424.854.000 98,25

3. Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

14.000.000 100 14.000.000 100,00

4. Pembinaan dan Pemasyarakatan olahraga

918808000 92,74 852.101.850 92,74

5. Pengembangan Kebijakan dan

Manajemen Olahraga 54.900.000 67,58 37.100.000 67,58

Jumlah APBD 8.047.653.400 95,32 7.670.682.676 95,32


1. Permasalahan

Dari berbagai keberhasilan capaian kinerja penyelenggaraan Urusan

Kepemudaan dan Olahraga tersebut masih menghadapi permasalahan dalam

penyelenggaraannya yaitu : barang yang diberikan kepada pihak masyarakat

tidak bisa diproses karena tidak sesuai dengan peruntukannya

2. Solusi

Akan disesuaikan dengan mata anggaran yang sesuai



Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017,


selang 5 tahun, yang diuraikan kedalam target tahunan SKPD pada tabel 4.17



Tabel 4.17

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Kepemudaan dan Olahraga




Capaian

1 Jumlah organisasi pemuda 27 27

2 Jumlah organisasi olahraga 23 23

9. Urusan Penanaman Modal


Adapun Program dan Kegiatan APBD urusan Penanaman Modal pada Badan

Investasi Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2013 adalah sebagai berikut :






Keuangan


4. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

- Koordinasi Pengembangan Penanaman Modal

- Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi

- Kerjasama Investasi Dalam dan Luar Negeri

- Promosi Investasi

- Gelar Potensi Investasi Daerah

5. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

- Penyelenggaraan PTSP

- Pengendalian Penanaman Modal

- Penyusunan Profil Realisasi Investasi

6. Program Penyiapan Sumber Daya Investasi

- Perumusan Kebijakan Investasi

- Penyusunan Data Potensi Investasi berbasis GIS

- Penyuluhan Potensi Investasi bagi Masyarakat




Urusan Penanaman Modal (Badan Investasi Daerah Provinsi Gorontalo) pada

tahun 2013 memperoleh alokasi dana APBD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.

3.183.000.000,- terbilang (Tiga Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah)

dengan rata-rata capaian fisik 100 % dan realisasi keuangan 97.32 % (Rp.

3.097.711.102,-), pada tabel 4.18.

Tabel 4.18


Urusan Penanaman Modal (Badan Investasi Daerah Provinsi Gorontalo)

Tahun 2013

NO PROGRAM

PAGU

ANGGARAN (Rp)

REALISASI

FISIK KEUANGAN

(%) (Rp) (%)

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

365.000.000 100 355.612.202 97,43

2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 531.500.000 100 513.594.900 96,63

3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

130.000.000 100 129.972.500 99,98

4 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1.061.500.000 100 1.025.747.450 96,63

5 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

530.000.000 100 523.259.050 98,73

6 Program Penyiapan Sumber Daya Investasi

565.000.000 100 549.525.000 97,26

Jumlah APBD 3.183.000.000 100 3.097.711.102 97,32


Pelaksanaan kegiatan Urusan Penanaman Modal (Badan Investasi Daerah

Provinsi Gorontalo) selama Tahun 2013 tidak mengalami hambatan.


Berdasarkan RPJMD Povinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017 dan Renstra Badan

Investasi Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017, terdapat sejumlah indikator


kedalam target tahunan SKPD pada tabel 4.19.



Tabel 4.19

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Penanaman Modal

(Badan Investasi Daerah Provinsi Gorontalo) Tahun 2013



Capaian

1 Jumlah investor berskala nasional PMA dan PMDN

11 PMA/PMDN

14 PMA/PMDN

2 Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN

dan PMA (Rp.)

2,083

Trilyun

3,023

Triliyun

3 Rasio daya serap tenaga kerja 9.642 10,497


TAHUN 2012

Menanggapi hasil rekomendasi Pansus LKPJ Gubernur Gorontalo Tahun

2012 tersebut, Badan Investasi Daerah Provinsi Gorontalo mengadakan Rapat

evaluasi dan tindak lanjut MoU yang ditangani oleh Badan Investasi Daerah

Provinsi Gorontalo Periode 2008-2009. Selama kurun waktu 5 tahun sejak tahun

2008 – 2012, ada sejumlah 19 MoU dan perjanjian kerjasama investasi yang

telah ditandatangani oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan berbagai pihak

yaitu dengan perbankan, BUMD dan PMA/PMDN. Dari sejumlah perjanjian

kerjasama tersebut sebagian besar tidak berjalan sebagaimana isi perjanjian

yang tertuang dalam MoU dengan berbagai alasan. Rekomendasi yang

dihasilkan pada rapat ini adalah MoU atau perjanjian kerjasama yang sudah

melampaui batas atau sudah tidak berlaku lagi, sebaiknya dihilangkan saja dari

daftar yang ada sehingga tidak membuat atau menimbulkan pertanyaan dari

pihak luar.

Perkembangan Investasi di Provinsi Gorontalo Selang tahun 2011 – 2013

sebagai berikut :

Pada Tahun 2011 Total Investasi sebesar Rp. 1,145 Trilyun Terdiri dari

Penanaman Modal Asing sebesar Rp. 683 Milyar, Penanaman Modal Dalam

Negeri sebesar Rp. 62,8 Milyar dan Investasi Swasta Murni sebesar Rp. 400

Milyar.

Pada Tahun 2012 Realisasi Investasi sebesar 1,446 trilyun. Terdiri dari

Penanaman Modal Asing (PMA) Rp. 906,9 Milyar, Penanaman Modal Dalam

Negeri (PMDN) Rp. 81,6 Milyar dan Swasta Murni Rp, 458 Milyar



Dalam kurun waktu 2012 Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami

kenaikan yang cukup signifikan antara lain pada PT. Pabrik Gula

Tolangohula sebesar Rp. 175 Milyar, hal ini terjadi karena ada penambahan

mesin gula rafinasi.

Di Tahun 2013 ini sampai dengan smester pertama realisasi investasi

sebesar Rp. 3,389 Trilyun yang terdiri dari realisasi investasi Penanaman

modal Asing (PMA) sebesar Rp. 1.936 Trilyun, Penanaman Modal Asing

sebesar 787,7 Milyar dan Investasi Swasta Murni sebesar 665,5 Milyar. Di

Tahun ini kita sementara memfasilitasi PT. Cipta Energi Lestari untuk

pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Biomas yang rencananya akan

dibangun di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten

Pohuwato dengan kapasitas 15 megawatt untuk masing – masing

Kabupaten. Dengan total investasi sebesar 1,3 Trilyun di tiga daerah

tersebut, yang rencananya pada tanggal 19 September 2013 akan

dilakukan penandatangan antara Direktur PT. Cipta Energi Lestari dengan

Bupati Gorontalo, Bupati Boalemo dan Bupati Pohuwato.

Adapun Strategi Promosi yang dilaksanakan Badan Investasi Daerah

Provinsi Gorontalo untuk menarik investor menanamkan modalnya adalah

sebagai berikut :

Promosi melalui leaflet, banner dan baliho

Promosi melalui media massa, televisi, RRI

Promosi melalui website yang berisi tentang perkembangan dan potensi

investasi regulasi dan dukungan pemerintah kabupate/kota

Melakukan promosi langsung dengan mengikuti pameran tingkat

domestic, regional, nasional bahkan internasional.

10. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah


Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2013 lingkup SKPD

Dinas Koperindag Provinsi Gorontalo berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Beberapa proyek fisik antara lain Revitalisasi Pasar tradisonal Bugis, pasar telaga,

pasar kamis Tapa, pasar Lopo, Pasar Sipayo dan Pasar Sidomulyo, Pembangunan

gedung arsip pada Dinas Koperindag, secara keseluruhan telah 100% terlaksana.



Demikian halnya dengan kegiatan non fisik seperti pembinaan dan pemberdayaan

Koperasi, UMKM, IKM dan pelaku usaha juga telah terlaksana.

Adapun program dan kegiatan urusan koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

(Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo) yang bersumber

dari dana APBD tahun anggaran 2013 adalah sebagai berikut :



2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


3 Peningkatan perencanaan bidang koperindag

- Koordinasi, Singkronisasi Dan Monev Program Koperindag


Keuangan

- Penyusunan Anggaran Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan

SKPD

5. Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur

- Peningkatan Kualitas SDM Aparatur

6. Peningkatan akses terhadap sumberdaya produktif

- Fasilitasi Bantuan bagi Koperasi Pengelola SPBN

- Sosialisasi dan Implementasi Perluasan KUR Kerjasama Bank Pelaksana

7. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

- Fasilitasi Pengembangan Koperasi Berkualitas

- Fasilitasi Penumbuhan Koperasi Baru

8. Program Pengembangan Akses Dan Kelembagaan UMKM

- Fasilitasi Pendampingan UMKM

- Promosi Produk UMKM

9. Program Penciptaan Wira Usaha Baru (WUB)

- Fasilitasi Pengembangan Wira Usaha Baru (WUB).

10. Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah

- Fasilitasi Pemasaran Produk IKM

- Fasilitasi Kerjasama Kemitraan IKM dengan Swasta

- Festival Karawo

- Pelatihan Usaha Teknis Proses Produksi dan Kemasan

- Revitalisasi sentra Kerajinan Provinsi Gorontalo



11. Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan

- Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-Permasalahan Pengaduan Konsumen

- Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa dan UTTP

12 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

- Informasi Harga kebutuhan Pokok Masyarakat

- Kerjasama Dagang Antar Daerah

- Pengembangan Pasar Lelang Daerah

- Revitalisasi Pasar Tradisional

13 Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor

- Pengembangan Informasi Peluang Pasar PLN

- Peningkatan SDM Bidang Ekspor

14 Program Peningkatan Standarisasi Mutu Barang

- Bimtek dan Sosialisasi Standarisasi Mutu Komoditi.

- Penunjang Ops. UPTD BPSMB

- Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

15 Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan

- Pelayanan dan Pengembangan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kemetrologian

Daerah


Realisasi kegiatan urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

(Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo) pada


Rp. 3.091.410.000 (Tiga Miliar Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Sepuluh

Ribu Rupiah) dengan rata-rata capaian fisik 97,78 % dan realisasi keuangan

97,37% (Rp. 3.010.213.181,-), pada tabel 4.20



Tabel 4.20


Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

(Dinas Koperasi, Perindustrian & Perdagangan Prov Gorontalo)

Tahun 2013

NO PROGRAM ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

FISIK KEUANGAN

(%) (Rp.) %


428.845.000 97,27 417.126.981 97,27

2 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur 481.990.000 97,89 471.813.000 97,89

3 Pengembangan Sumber Daya

Manusia Aparatur 113.900.000 98,54 112.232.700 98,54

4

Program Peningkatan


136.000.000 99,92 135.891.800 99,92

5 Program penciptaan wira usaha baru(WUB)

321.660.000 95,1 305.884.000 95,10

6 Program pengembangan akses

dan kelembagaan UMKM 279.615.000 99,32 278.185.500 99,49

7 Program peningkatan kualitas

kelembagaan KOPERASI 298.500.000 99,4 295.774.750 99,09

8 Peningkatan Perencanaan Bidang Koperindag

485.100.000 98,02 475.506.900 98,02

9 Peningkatan akses terhadap sumberdaya produktif

545.800.000 97,09 517.797.550 94,87

TOTAL 3.091.410.000 97,78 3.010.213.181 97,37


1. Permasalahan

- Secara kelembagaan, persoalan yang dihadapi oleh UMKM terutama

berkaitan dengan legalitas usaha dan administrasi kelembagaan yang

tidak memadai.

- Anggaran kegiatan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran tidak

terserap secara keseluruhan disebabkan oleh karena Pembayaran

rekening bersifat fluktuatif.

- Perangkat organisasi koperasi/KUD belum berfungsi maksimal

sehingga perencanaan pada SPBN belum terealisasi keseluruhan.



- Ketersediaan sarana penunjang seperti pasar tradisional untuk

menampung dan memasarkan produk KUMKM masih

terbatas/kurang.

- Adanya Rolling atau pergantian pejabat dan staf di Kabupaten/Kota

dalam jangka waktu relatif cepat, berdampak kepada minimnya

sumber daya Pembina Koperasi dan UMKM yang handal di daerah

sehingga tugas-tugas pembinaan koperasi dan UMKM menjadi tidak

maksimal.

2. Solusi

- Mengurangi kegiatan – kegiatan yang bersifat insidential menjadi

kegiatan tetap

- Meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM, dan UMKM

melalui pembinaan yang berkelanjutan dan konsisten.

- Dibutuhkan pusat pelayanan terpadu(PLUT) untuk pengembangan

koperasi dan UMKM.

- Dibutuhkan lembaga pendidikan dan pelatihan koperasi dan

UMKM(BALATKOP) tingkat provinsi, untuk melatih tenaga

perkoperasian sesuai dengan kondisi daerah dan budaya daerah

- Dalam rangka Revitalisasi KUD, diharapkan KUD diberi peran sebagai

penyalur pupuk/pestisida, menangani pengadaan stok pangan Nasinal

kerja sama dengan BULOG dan tata niaga cengkeh.

- Mengusulkan koperasi untuk dapat menangani ztasiun pengisian

bahan bakar nelayan(SPBN) sendiri.



SKPD Dinas Koperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017, terdapat

sejumlah indikator kinerja SKPD yang menjadi target pembangunan bidang

Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan selang 5 tahun, yang

diuraikan kedalam target tahunan SKPD pada tabel 4.21.



Tabel 4.21


Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

(Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan




1 Jumlah Koperasi (unit) 1.030 koperasi 1.101 koperasi

2 Jumlah Koperasi Berkualitas (unit) 15 koperasi 15 koperasi

3 Penyaluran KUR (Rp. Milyar) Rp. 100 M Rp. 131.818 M

4 Jumlah UMKM (unit) 62.020 UMKM

63.434 UMKM

5 Jumlah Wirausaha Baru (WUB) yg difasilitasi modal usaha (UMKM)

750 UMKM 816 UMKM

11. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil


Program dan kegiatan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil (Biro

Pemerintahan Provinsi Gorontalo) yang bersumber dari dana APBD tahun anggaran

2013 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang kegiatannya adalah :

- Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (Biro Pemerintahan)

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan kegiatan adalah

- Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan,

Bimbingan Teknis dan Sosialisasi)

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kependudukan dan

Pencatatan SIpil yang kegiatannya antara lain :

- Pelatihan/Bimtek Penyusunan Proyeksi Kependudukan bagi Aparat Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab./Kota dan Provinsi;

- Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Pengurus PKK

Provinsi dan Kab./Kota.

4. Program Optimalisasi Sistem Administrasi Kependudukan

- Fasilitas Blanko Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi 6 Kabupaten/Kota.




Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil (Biro Pemerintahan Setda Provinsi

Gorontalo) pada tahun 2013 memperoleh alokasi dana APBD dengan jumlah

anggaran sebesar Rp. 1.815.185.500,- terbilang (Satu Milyar Delapan Ratus Lima

Belas Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan rata-rata

capaian fisik 92,88 % dan realisasi keuangan 90.96 % (Rp. 1.651.129.620,-), pada

tabel 4.22.

Tabel 4.22


Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

(Biro Pemerintahan Setda Provinsi Gorontalo) Tahun 2013

NO PROGRAM ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

FISIK KEUANGAN

(%) (Rp.) %

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

551.487.000

95,00

517.867.913

93,90

2 Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur

70.700.000

90,00

60.660.600

85,80

3

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

256.144.500

80,00

199.603.750

77,93

4 Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

593.004.000

95,00

552.699.200

93,20

5 Optimalisasi Sistem Administrasi Kependudukan

343.850.000

96,00

320.298.157

93,15

TOTAL 1.815.185.500 92,88 1.651.129.620 90,96


Rendahnya realisasi anggaran ini disebabkan oleh adanya belanja barang dan

jasa (perjalanan dinas dalam daerah) yang tidak terserap sesuai rencana.


Berdasarkan RPJMD Povinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017 dan Renstra Biro

Pemerintahan Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017, terdapat sejumlah




diuraikan kedalam target tahunan SKPD pada tabel 4.23.

Tabel 4.23

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil (Biro

Pemerintahan Setda Provinsi Gorontalo) Tahun 2013



1 Jumlah blanko Kartu Keluarga

untuk 6 Kab/Kota

2.400 Lembar blanko Kartu

Keluarga

2.400 Lembar blanko Kartu

Keluarga

2 Jumlah blanko Akta Kelahiran untuk 6 Kab/Kota

1.800 lembar blanko akta kelahiran

1.800 lembar blanko akta kelahiran

3 Ketersediaan database

kependudukan skala provinsi Ada Ada

12. Urusan Ketenagakerjaan


Program dan kegiatan urusan Ketenagakerjaan (Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Gorontalo) yang bersumber dari dana APBD tahun anggaran


1. Program pelayanan administrasi perkantoran merupakan program yang

menunjang operasional dan administrasi SKPD sebagai penyelenggara

pembangunan untuk bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, yang terdiri

dari kegiatan ;


- Pelayanan Administrasi Balai Latihan Kerja, Transmigrasi dan

Pengembangan Produktivitas.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur, terdiri dari kegiatan

peningkatan sarana dan prasarana perkantoran yang merupakan belanja modal

sarana penunjang aktivitas manajemen perkantoran.

3. Program Peningkatan Kasapasitas Sumber Daya Aparatur, merupakan kegiatan

yang difokuskan pada keikutsertaan pelatihan, bimbingan teknis dan kegiatan

sosialisasi pelaporan bidang ketenagakerjaan dan kertransmigrasian serta

peningkatan aparatur bidang perencanaan, keuangan dan kepemimpinan.




Keuangan, merupakan program yang difokuskan untuk menunjang kegiatan

penyusunan anggaran dan pembuatan laporan keuangan SKPD.

5. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas tenaga kerja, merupakan salah

satu kebijakan dalam rangka mengurangi angka pengangguran serta tanpa

secara langsung mengurangi angka kemiskinan dalam rangka meningkatkan

ketrampilan bagi para pencari kerja terutama di kecamatan dengan IPM rendah.

Kegiatan ini dengan sasaran pencari kerja dengan tingkat pendidikan rendah,

sehingga mereka mampu meningkatkan ketrampilan. Kegiatan ini dilaksanakan

sebanyak 8 paket yakni:

- Pelatihan kejuruan otomotif sepeda motor di Kota Gorontalo;

- Pelatihan budidaya ikan air tawar di desa Barakati Kab. Gorontalo;

- Pelatihan processing hasil perikanan laut di desa Bubaa Kab. Boalemo;

- Pelatihan kejuruan menjahit di desa Popayato Kab. Pohuwato;

- Pelatihan pengolahan pakan ternak kambing Kec. Bulango Ulu Kab. Bone

Bolango;

- Pelatihan kejuruan otomotif sepeda motor di Kec. Bone raya Kab. Bone

Bolango;

- Pelatihan budidaya rumput laut di Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara;

- Pelatihan pembuatan pakan ternak sapi di Kec. Atinggola Kab. Gorontalo

Utara.

Selain itu juga terdapat kegiatan bimbingan desa produktif dalam rangka

meningkatkan pendapatan masyarakat yang ada di desa dilaksanakan di 4

(empat) desa yakni :

- Pengembangan usaha industri dodol di Kec. Tibawa Kab. Gorontalo;

- Pengembangan peternakan ayam kampung RI unggul Kec. Suwawa Kab.

Bone Bolango;

- Pengembangan peternakan ayam kampung RI unggul Kec. Bulango Selatan

Kab. Bone Bolango;

- Pengembangan budidaya ikan air tawar di Kec. Marisa Kab. Pohuwato.



6. Program Peningkatan Kesempatan Kerja, merupakan salah satu kebijakan

pemerintah dalam menurunkan angka pengangguran melalui perluasanan

kesempatan kerja dengan pelaksanaan informasi pasar kerja di kabupaten dan

kota dan pelaksanaan teknologi tepat guna. Dimana kegiatannya terdiri dari :

- Pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela (Sarjana)

- Pemberdayaan Petugas Pengelola Informasi Pasar Kerja

- Temu Konsultasi Bidang Penempatan dan perluasan Kesempatan Kerja

- Optimalisasi Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG)

- Pengembangan Wirausaha Baru melalui Kelompok Usaha

7. Program Perlindungan dan Pengembangan lembaga ketenagakerjaan, yang

difokuskan pada kegiatan memfasilitasi penyelesaian prosedur, perselisihan

hubungan industrial dalam penyelesaian kasus, pelaksanaan pencanangan bulan

K3, pengawasan dan perlindungan terhadap keselematan dan kesehatan pekerja

melalui pemantauan, pembinaan dan sosialisasi ke perusahaan serta rapat-rapat

dalam menetapkan UMP.

8. Program Peningkatan Koordinasi Perencanaan; yang difokuskan pada kegiatan

koordinasi dan sinkronisasi program pusat dan daerah dalam perencanaan, serta

monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ketenagakerjaan dan

ketransmigrasian berupa Permen No. 18 yang setiap bulan dan tahun

dilaporakan secara berkala. Pelaksanaan rapat koordinasi bertujuan untuk

mensinergikan pelaksanaan kegiatan baik yang dibiayai oleh APBN

(Dekonsentrasi/TP) maupuan APBD baik yang ada di Provinsi mapun di

Kabupaten/Kota.


Urusan Ketenagakerjaan (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi


anggaran sebesar Rp. 4.851.305.000,- terbilang (Empat Milyar Delapan Ratus Lima

Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah) dengan rata-rata capaian fisik 95,17 %

dan realisasi keuangan 93.06 % (Rp. 4.514.685.039,-), pada tabel 4.24



Tabel 4.24

Realisasi Fisik & Keuangan Urusan Ketenagakerjaan

(Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo)

Tahun 2013

NO PROGRAM ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

FISIK KEUANGAN

(%) (Rp.) %


893.340.000 90,00 770.182.239 86,21


275.000.000 100,00 274.773.500 99,92

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

169.250.000 95,00 154.951.100 91,55



130.000.000 100,00 129.980.300 99,98

5 Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja 1.068.500.000 100,00 1.057.369.060 98,96

6 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

1.125.500.000 98,00 1.069.454.200 95,02

7 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

570.000.000 80,00 446.415.000 78,32

8 Program Peningkatan Koordinasi Perencanaan

619.715.000 100,00 611.559.640 98,68

TOTAL 4.851.305.000 95,17 4.514.685.039 93,06


- Keterbatasan sumber daya manusia;

- Faktor alam/cuaca yang berpengaruh pada pelaksanaan program dan

kegiatan


Berdasarkan RPJMD Povinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017 dan Renstra Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017, terdapat

sejumlah indikator kinerja SKPD yang menjadi target pembangunan selang 5 tahun,

yang diuraikan kedalam target tahunan SKPD pada tabel 4.25.



Tabel 4.25

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Ketenagakerjaan

(Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo) Tahun 2013



1

Jumlah perusahaan yang

menerapkan Norma Kerja dan

Norma K3

300

Perusahaan

300

Perusahaan

2 JumlahTenaga Kerja yang Dilatih 160 Orang 160 Orang

3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 64,35% 62,00

Sasaran dan fokus/target pembangunan urusan ketenagakerjaan yaitu :

- Menurunnya tingkat pengangguran terbuka hingga mencapai 4,50%. Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2013 mencapai 4,12%, mengalami

penurunan dibandingkan pada Pebruari 2013 sebesar 4,31%. Pada Agustus

2013 jumlah penduduk yang bekerja sebesar 449.104 orang berkurang 10.585

orang dari keadaan Pebruari 2013 sebesar 459.689 orang. Sedangkan jumlah

penganggur pada Agustus 2013 sebesar 19.276 orang berkurang 1.417 orang

dari keadaan Pebruari 2013 sebesar 20.693 orang.

- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2013 sebesar 64,82%.

- TPAK pada bulan Agustus 2013 mencapai 62% mengalami penurunan baik

dibandingkan TPAK bulan Februari 2013 sebesar 64,33% atau TPAK Agustus

2012 sebesar 63,08%

Untuk pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja dalam rangka

meningkatkan daya saing dan produktivitas tenaga kerja pada Tahun 2013

sebanyak 8 Paket Pelatihan berbasis masyarakat masing- masing 20 orang peserta

dan 4 paket Pembinaan desa produktif dengan 20 orang peserta. Total yang

mengikuti pelatihan sebanyak 240 orang. Adapun pelatihan yang dilaksanakan

sebagai berikut :

- Pelatihan kejuruan otomotif sepeda motor di Kota Gorontalo ;

- Pelatihan budidaya ikan air tawar di desa Barakati Kab. Gorontalo;

- Pelatihan processing hasil perikanan laut di desa Bubaa Kab. Boalemo;

- Pelatihan kejuruan menjahit di desa Popayato Kab. Pohuwato;



- Pelatihan pengolahan pakan ternak kambing Kec. Bulango Ulu Kab. Bone

Bolango;

- Pelatihan kejuruan otomotif sepeda motor di Kec. Bone raya Kab. Bone

Bolango;

- Pelatihan budidaya rumput laut di Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara;

- Pelatihan pembuatan pakan ternak sapi di Kec. Atinggola Kab. Gorontalo Utara.

- Pengembangan usaha industri dodol di Kec. Tibawa Kab. Gorontalo;

- Pengembangan peternakan ayam kampung RI unggul Kec. Suwawa Kab. Bone

Bolango;

- Pengembangan peternakan ayam kampung RI unggul Kec. Bulango Selatan

Kab. Bone Bolango;

- Pengembangan budidaya ikan air tawar di Kec. Marisa Kab. Pohuwato.

Untuk Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2014 sebesar Rp. 1.325.000.-

(satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), mengalami kenaikan sebesar

12,77% yang sebelum UMP tahun 2013 sebesar Rp. 1.175.000,- dengan Penetapan

UMP 80,82% dari KHL (kebutuhan hidup layak) sebesar Rp. 1.639.272,-

13. Urusan Ketahanan Pangan


Program dan kegiatan urusan Ketahanan Pangan (Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo) yang bersumber dari dana APBD tahun

anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Program ini terdiri atas 3 kegiatan sebagai berikut :

- Pengembangan Diversifikasi Pangan

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah :

Terbentuknya kawasan Rumah Pangan Lestari (2 desa).

terlaksananya pelatihan teknologi hasil olahan pangan lokal sebanyak 82

orang

tersedianya dokumen pola konsumsi pangan sebanyak 1 dokumen.

Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dengan pola Bansos

sebesar Rp. 50.000.000 yang merupakan desa baru sebanyak 2 desa kegiatan

adalah berupa pemanfaatan pekarangan sebagai sumber gizi keluarga

sekaligus tambahan pendapatan oleh kelompok wanita tani (KWT).



- Pengembangan Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan


Tersedianya buffer stock bahan pangan sebanyak 200 pkt

tersedianya Bansos LDPM sebanyak 1 Gapoktan

monev perkembangan kegiatan LDPM dan lumbung pangan.

Kegiatan strategis PL-DPM sebanyak 1 Gapoktan merupakan kegiatan

replikasi dari dana APBN yang merupakan model pemberdayaan Gapoktan

dalam pengelolaan distribusi pangan (gabah/beras, jagung) melalui

pembelian,penyimpanan, pengolahan dan pemasaran.

- Penyusunan Data dan Informasi Ketahanan Pangan

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah : Informasi analisis akses pangan

serta laporan kondisi pangan dan gizi dengan target 2 dokumen laporan dan

penunjang operasional kesekretariatan dewan ketahanan pangan daerah.


Urusan Ketahanan Pangan (Dinas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Provinsi Gorontalo) pada tahun 2013 memperoleh alokasi dana APBD dengan jumlah

anggaran sebesar Rp. 875.400.000,- terbilang (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu

Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan rata-rata capaian fisik 96,17 % dan realisasi

keuangan 95.23 % (Rp. 833.658.660,-) pada tabel 4.26

Tabel 4.26

Realisasi Fisik & Keuangan Urusan Ketahanan Pangan (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo)

Tahun 2013

NO PROGRAM ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

FISIK KEUANGAN

(%) (Rp.) %

1

Peningkatan Ketahanan

Pangan (Pertanian/Perkebunan)

- Pengembangan Diversifikasi

Pangan 311.690.000 97,00 295.088.500 94,67

- Pengembangan Distribusi,

Harga dan Cadangan

Pangan

317640000 100,00 312.451.760 98,37

- Penyusunan Data dan

Informasi Ketahanan Pangan 246.070.000 95,00 226.118.400 91,89

TOTAL 875.400.000 97,53 833.658.660 95,23




Pelaksanaan kegiatan Urusan Ketahanan Pangan (Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo) tahun 2013 tidak mengalami hambatan.



Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017, terdapat

sejumlah indikator kinerja ketahanan pangan yang menjadi target pembangunan


Tabel 4.27

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Ketanahanan Pangan

(Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo) Tahun 2013



1 Peningkatan ketersediaan dan

penanganan kerawanan pangan

221,92 % 290,03 %

2 Pengembangan sistem distribusi

dan stabilitas harga pangan

78,40% 70,33 %

3

Pengembangan

penganekaragaman konsumsi

pangan dan peningkatan

keamanan pangan, dengan

indikator penurunan angka

konsumsi beras

93,9

Kg/kapita/thn

-

Capaian kinerja hasil aspek ketahanan pangan yaitu : Berdasarkan hasil

analisis pola produksi padi angka Sementara (ASEM) 2013 diperoleh angka produksi

padi di provinsi Gorontalo mencapai 295.912 ton. Dengan konversi gabah ke beras

tersedia untuk konsumsi langsung sebesar 56.22%, maka ketersediaan beras tahun

2013 mencapai 171.870 ton. maka diperkirakan provinsi Gorontalo akan mengalami

surplus beras sebesar 59.862 ton pada tahun 2013 . Hal ini dapat dengan jelas

terlihat Matriks surplus – defisit beras pada tabel 4.28.



2012 2013

1 Produksi Gabah Kering Giling Ton 245.492 295.512

2 Penggunaan GKG % dr 1 Ton 17.921 21.572

Bibit / benih 0,9 Ton 2.209 2.660

Pakan ternak 0,44 Ton 1.080 1.300

Bahan baku industri non makanan 0,56 Ton 1.375 1.655

Susut / tercecer 5,4 Ton 13.257 15.958

3 GKG yang diolah menjadi beras Ton 227.571 273.940

(Produksi - Penggunaan GKG)

4 Produksi beras (konversi GKG ke beras) 62,74 Ton 142.778 171.870

5 Penggunaan beras untuk non pangan 4.755 5.723

Pakan ternak 0,17 Ton 243 292

Industri non makanan 0,66 Ton 942 1.134

Tercecer / susut 2,5 Ton 3.569 4.297

6 Ketersediaan beras utk konsumsi penduduk Ton 138.024 166.146

(Produksi - Penggunaan Beras)

7 Konsumsi RT & Non RT Kg/th 95,94 95,94

Jumlah penduduk 000 Jiwa 1.086,098 1.107,818

8 Kebutuhan beras total Ton 104.201 106.284

9 Selisih (Ketersediaan - Kebutuhan Total) Ton 33.823 59.862

URAIAN Konversi SatuanTAHUN

Tabel 4.28

Surplus Defisit Beras Berdasarkan Angka Tetap (ATAP) 2012

dan Angka Sementara (ASEM) 2013



14. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Adapun program dan kegiatan urusan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (Biro PP dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo) yang bersumber

dari dana APBD tahun anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

1. Program Perlindungan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

- Peningkatan Fasilitas dan Pengembangan P2TP2A Provinsi Gorontalo

- Pemenuhan Hak Partisipasi Anak

- Fasilitasi Kongres Anak Indonesia 2013

- Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Perempuan

2. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Penguatan

Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

- Advokasi Desa Prima dan PPEP

- Capacity Building Organisasi Perempuan

- Penunjang P2WKSS Penunjang Kegiatan hari Ibu

- Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perempuan Tingkat Provinsi

Gorontalo

- Forum Koordinasi PUG Provinsi dan Kabupaten/Kota

3. Program Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

- Keagamaan (Pokja 1)

- Perlindungan Anak (Pokja 2)

- P2WKSS (Pokja 3)

- Desa Prima (Pokja 4)


- Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (Biro Pemberdayaan Perempuan

dan Kesra)

- Pelayanan Administrasi Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan

Keluarga


- Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Biro Pemberdayaan

Perempuan dan Kesra)

6. Program Peningkatan Pelayanan Kegiatan Keagamaan, Adat dan Budaya

- Fasilitasi Penyelenggaraan STQ Tingkat Provinsi, TC STQ dan

Keikutsertaan Kafilah Provinsi Gorontalo di tingkat Nasional



- Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Embarkasi Haji Provinsi Gorontalo

Tahun 1434 H/2013 M

- Kegiatan Bulan Suci Ramadhan 1433 H

- Koordinasi dan Pelayanan terhadap Umat beragama

- Kegiatan Adat dan Budaya Serta Pelaksanaan Workshop Bagi Pemangku

Adat Di Provinsi Gorontalo

- Koordinasi dan Monitoring/Evaluasi Kegiatan Kesra


Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo pada


Rp. 7.900.000.000,- (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah) dengan rata-

rata capaian fisik 96,95 % dan realisasi keuangan 95,89 % (Rp.

7.575.372.232,-), pada tabel 4.29.

Tabel 4.29

Realisasi Fisik & Keuangan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo)

Tahun 2013

NO PROGRAM ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

FISIK KEUANGAN

(%) (Rp.) %

1

Program Perlindungan

Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

579.798.000 100,00 569.494.737 98,22

2

Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender

809.640.000 100,00 801.373.500 98,98

3

Program Tim Penggerak

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

638.570.000 70,00 431.345.000 67,55


1.242.845.000 96,00 1.157.798.495 93,16


140.000.000 100,00 140.000.000 100,00

6

Program Peningkatan

Pelayanan Kegiatan Keagamaan, Adat dan Budaya

4.489.147.000 100,00 4.475.360.600 99,69

TOTAL 7.900.000.000 96,95 7.575.372.232 95,89




Kendala yang dihadapi oleh Biro PP dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo

sehingga hanya dapat menyerap anggaran sebesar 95,89% dari target yang

ditetapkan sebesar 96%, yaitu ada satu kegiatan yang hanya terserap sebagian

anggarannya. Yaitu pada kegiatan Perlindungan Anak (Pokja 2) yang dilaksanakan

oleh TP. PKK Provinsi Gorontalo yang anggarannya melekat pada Biro PP dan Kesra

Setda Provinsi Gorontalo. Namun pada umumnya seluruh Program dan Kegiatan pada

Biro PP dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo telah terlaksana sesuai dengan target

yang telah ditetapkan. Untuk tahun anggaran 2014 Program dan Kegiatan TP. PKK

Provinsi Gorontalo sudah tidak melekat lagi pada Biro PP dan Kesra Setda Provinsi

Gorontalo.


Berdasarkan RPJMD Povinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017 dan Renstra Biro PP

dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017, terdapat sejumlah indikator



Tabel 4.30


Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo) Tahun 2013



1 Menekan tindak kekerasan terhadap Perempuan dan anak

17 Kasus 15 Kasus

2 Kasus-kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

tertangani dengan baik

127 Kasus 67 Kasus

3 Implementasi Perencanaan Penganggaran yang responsip Gender

25% 35%

4 Partisipasi angkatan kerja

perempuan 39,02% 52,10%



15. Urusan Perhubungan


Adapun rincian Program dan Kegiatan urusan Perhubungan (Dinas

Perhubungan dan Pariwisata Provinsi Gorontalo) pada Tahun Anggaran 2013









4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan


5. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

- Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

6. Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan

- Pemilihan Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan dan Pelopor

Keselamatan Transportasi Darat

- Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan

- Pelayanan Angkutan Darat

- Pembangunan Fasilitas Penunjang Terminal Tipe B dan Jembatan

Timbang

- Pelayanan Transportasi Darat Penunjang Kegiatan Pemerintah Daerah

7. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Koordinasi dalam Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Penunjang Operasional Embarkasi Haji Antara

Rakornis Perhubungan Laut, Udara dan Postel

8. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLAJ

9. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ (Dana Alokasi Khusus/DAK)

Pengadaan dan Pemasangan Fasilitasi Keselamatyan LLAJ (DAK)




Realisasi Urusan Perhubungan (Dinas Pehubungan dan Pariwisata Provinsi


anggaran sebesar Rp. 6.969.210.000,- (Enam Miliyar Sembilan Ratus Enam

Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dengan rata-rata capaian

fisik 98,56 % dan realisasi keuangan 86,59 % (Rp. 5.801.913.491,-), pada

tabel 4.31

Tabel 4.31

Realisasi Fisik & Keuangan Urusan Perhubungan

(Dinas Pehubungan dan Pariwisata Provinsi Gorontalo)

Tahun 2013

NO PROGRAM ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

FISIK KEUANGAN

(%) (Rp.) %

1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 614.000.000 100,00 507.299.949 82,62




127.000.000 100,00 109.720.900 86,39

4

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

118.000.000 100,00 110.616.475 93,74

5

Program Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

533.000.000 100,00 457.168.900 85,77

6 Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan

2.061.000.000 87,00 1.373.953.500 66,66

7 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

404.000.000 100,00 351.385.350 86,98

8 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

1.145.000.000 100,00 1.103.990.000 96,42

9

Pembangunan Prasarana dan

Fasilitas LLAJ (Dana Alokasi Khusus/DAK)

1.035.210.000 100,00 1.035.000.000 99,98

TOTAL 6.969.210.000 98,56 5.801.913.491 86,59


Pelaksanaan kegiatan Urusan Perhubungan (Dinas Pehubungan dan

Pariwisata Provinsi Gorontalo) tahun 2013 terdapat kendala pada salah satu

program peningkatan pelayanan angkutan yaitu kegiatan pengadaan bus

perintis yang tidak terealisasi pada tahun 2013 dan anggaran tersebut



diluncurkan pada tahun 2014 sehingga berdampak pada realisasi anggaran

yang tercapai.



Dinas Perhubungan dan Pariwisata Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017

khususnya untuk urusan Perhubungan, terdapat sejumlah indikator kinerja

SKPD yang menjadi target pembangunan selang 5 tahun, yang diuraikan


Tabel 4.32

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perhubungan Tahun 2013



1. Meningkatnya layanan angkutan transportasi

2 terminal memenuhi kriteria tipe B

2 Terminal B Kab/kota

(Terminal Telaga

dan Atiggola)

2 unit (subsidi)

layanan angkutan pemadu moda

-

3 lintasan perintis

(Gtlo-Bondawuna, Gtlo-Bubaa, Gtlo-Pangea)

3 lintasan perintis

(Gtlo - Bubaa, Gtlo - Pangea, Gtlo -

Bondawuna)

1 unit prototipe

bentor yg sesuai standar keselamatan

transportasi

-

2. Peningkatan produktivitas bongkar muat di pelabuhan

se-provinsi Gorontalo

2.600 ton/hr 3.420 ton/hari

16. Urusan Komunikasi dan Informatika


Adapun rincian Program dan Kegiatan padan Badan Lingkungan Hidup,

Riset dan Teknologi Informasi Provinsi Gorontalo) pada Tahun Anggaran 2013




1. Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna

- Pengembangan Desa dan Sekolah Mandiri Energi

Kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan kebutuhan energi listrik dan

bahan bakar untuk pihak sekolah di lokasi sasaran, membuat rumusan

kesiapan pembangunan laboratorium dan SME (Sekolah Mandiri Energi)

energi utamanya yang berbasis limbah bio, dengan juga

memperhatikan kemungkinan pengembangan pemanfaatan energi

matahari dan air dan merumuskan kesiapan jejaring pendukung SME.

Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya data potensi jejaring

pendukung untuk lokasi sekolah Mandiri Energi, tersusunnya strategi

pengembangan jejaring pendukung SME, tersedianya 1 model biogas

Digester di Sekolah SMA Wira Bakti Kabupaten Bone Bolango.

2. Program Pengembangan Kerjasama Penelitian

- Pengembangan Kreativitas Ilmiah dan Kerjasama Penelitian

Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan kerjasama penelitian antara

lembaga peneliti dengan lembaga penelitian lainnya. Hasilnya adalah

Terwujudnya Pengembangan IPTEK dan Penguatan Kerjasama

Penelitian dengan lembaga terkait baik kabupaten/kota maupun Pusat

dan Daerah dan tersosialisasinya hasil penelitian melalui media Jurnal

Inovasi gorontalo yang terbitnya 3 (tiga) kali dalam setahun serta

terselenggarannya Seminar Proposal Penelitian.

- Rakor Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Daerah

Regional Timur

Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi Untuk membangun

jejaring penelitian dengan lembaga penelitian (Kementerian Perguruan

Tinggi, Lembaga Non Departemen serta BPP se Indonesia). Hasil

pelaksanaan kegiatan ini adalah terbangunnya jejaring Penelitian

dengan lembaga penelitian yang meliputi Kementerian, Lembaga Non

Departemen Badan penelitian dan Pengembangan Daerah se-Wilayah

Timur Indonesia, Perguruan Tinggi, Dewan Riset Daerah (DRD), serta

stacholder lainnya yang berkepentingan.

- Workshop Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah

daerah, daya saing daerah dan pelaksanaan masterplan percepatan dan



perluasan pembangunan ekonomi indonesia 2011-2015 secara terarah

dan berkesinambungan. Hasil pelaksanaan kegiatan ini Meningkatnya

kapasitas Pemerintah Daerah, daya saing daerah dan pelaksanaan

MP3EI 2012-2015 secara terarah dan berkesinambungan.

- Kajian percepatan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di

Provinsi Gorontalo

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan dan

strategi kepada pemerintah daerah dalam percepatan pelaksanaan SPM

di Provinsi Gorontalo. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah:

Sebagian besar SKPD yang menjadi objek kajian ini belum

melakukan penyusunan rencana pencapaian SPM dan target

tahunan pencapaian SPM

Masih perlunya langkah-langkah untuk meningkatkan pemahaman

secara mendalam tentang SPM. Realitas menunjukkan sebagian

besar para staf masih mengalami kendala dalam melakukan

penjabaran pada indikator kinerja sebagaimana yang

dipersyaratkan dalam peraturan Menteri terkait. Dengan

keterbatasan ini pula menyebabkan laporan rencana dan target

tahunan pencapaian SPM pada sebagian besar SKPD yang menjadi

objek kajian ini belum disusun dengan baik.

Perlu menambah atau memaksimalkan peran konsultan

pendamping, terutama dalam melakukan pendampingan pada

penyusunan laporan rencana dan target tahunan pencapaian SPM

dan sedapat mungkin agar setiap SKPD didampingi oleh satu

tenaga konsultan, karena yang terjadi selama ini satu tenaga

konsultan menangani beberapa SKPD, sehingga perannya dinilai

belum optimal.

Perlu dilakukan bimbingan teknis (Bimtek) yang “lebih teknis” dan

berbasis SKPD. Hal ini dipandang perlu, karena sebagian staf SKPD

menganggap standar teknis yang ditetapkan dalam peraturan

Kementerian/Lembaga teknis sangat tinggi, sehingga umumnya

mereka mengalami kesulitan dalam mensinkronisasaikan dengan

kondisi riil di instansi masing-masing.



3. Program Pengembangan SDM dalam melakukan Penelitian

- Studi persepsi masyarakat tentang kinerja Pemerintah Provinsi

Gorontalo

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat persepsi masyarakat

tentang kinerja pemerintah Provinsi Gorontalo. Hasil kegiatan tersebut

menghasilkan beberapa rekomendasi, yaitu :

Instansi pemerintah yang paling sering dikunjungi warga dalam

setahun terakhir yaitu Kantor Kecamatan, Puskesmas, Kantor

Desa/Kelurahan, Rumah Sakit Umum dan Sekolah Negeri. Sangat

mendasar, oleh karena jika layanan yang diharapkan semakin

kompleks maka kemungkinan munculnya ketidakpuasan dikalangan

warga akan semakin besar.

Secara umum hasil kerja pemerintah Provinsi Gorontalo hingga saat

ini belum dinilai baik, gap antara rata-rata indeks kinerja dengan

rata-rata indeks harapan negatif. Artinya secara umum kinerja

pemerintah melalui 15 bidang kerja yang diukur secara rata-rata

belum memenuhi harapan warga.

- Model rehabilitasi lahan dalam rangka manajemen lahan pertanian.

Kegiatan ini bertujuan untuk membangun suatu model rehabilitasi

lahan dalam rangka manejemen lahan pertanian untuk menunjang

pemanfaatan lahan pada pembangunan pertanian secara

berkelanjutan di DAS Bone. Hasilnya penelitian tersebut menunjukkan

bahwa:

Klasifikasi kemampuan lahan di DAS Bone diperoleh dari hasil

analisa perangkat software LCLP (Land Cladification and Land Use

Planning) diperoleh kemampuan lahan kelas II-VIII. Faktor kendala

penggunaan lahan meliputi bentuk lahan dominan perbukitan dan

pegunungan, lereng dominan >30%, penggunaan lahan dominan

kawasan hutan lindung.

Faktor penyebab lahan kritis meliputi factor fisik lahan (bentuk

lahan, topografi dan penggunaan lahan). Faktor social ekonomi dan

budaya menjadi factor terjadinya lahan kritis, ditemukan luas

kepemilikan lahan rata-rata 0,73 ha dengan beban keluarga 4-8



orang/RT, tingkat pendidikan rata-rata rendah serta kebiasaan

dalam pengelolaan lahan belum menerapkan teknis konservasi

tanah, sehingga tekanan penduduk terhadap lahan cukup tinggi

dan daya dukung lahan pertanian rata-rata rendah.

Zonasi lahan kritis tersebar di kawasan lindung di dalam kawasan

hutan, kawasan lindung luar kawasan hutan dan kawasan

budidaya.

4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

- Peningkatan Infrastruktur Jaringan E-Government

Kegiatan ini bertujuan untuk memfungsikan jaringan sistem informasi

dan komunikasi yang terpusat di Pemerintah Daerah Provinsi

Gorontalo secara online dengan belanja Koneksi Internet dan

kemudian disalurkan ke SKPD-SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi

Gorontalo. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Penambahan

bandwith sebesar 40 mbps, terintegrasinya jaringan antar SKPD di

lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, terlayaninya akses internet

34 SKPD ke Jaringan internet global. Manfaat pelaksanaan kegiatan ini

adalah tersedianya sarana informasi terpadu dan terintegrasi dalam

penyebarluasan kegiatan maupun kebijakan inovatif Pemerintah

Provinsi Gorontalo.

- Peningkatan layanan media informasi publik di Provinsi Gorontalo

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi

kegiatan pembangunan di Provinsi Gorontalo ke publik. Hasil dari

pelaksanaan kegiatan ini adalah terpublikasinya beberapa kegiatan

pembangunan di provinsi gorontalo pada publik.

- Pengembangan Aplikasi dan Website seluruh SKPD

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam

kegiatan pembangunan melalui pengembangan website pemda dan

aplikasi e-gov lainnya. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah

terlaksananya pengembangan portal yang dapat dimanfaatkan oleh

Pemprov dan Pemkab/Kota dan terintegrasinya seluruh website pemda

ke portal pemprov dan serta terlaksannya mobile school di kalangan

pelajar didaerah terpencil di Provinsi Gorontalo.



5. Program Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pengembangan Teknologi

Informasi

- Peningkatan Kapasitas Tenaga Sandi

Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM

dibidang Sandi dan Telekomunikasi, mengamankan infrastruktur

Komunikasi dan telekomunikasi berupa jaringan internet, intranet dan

telekomunikasi mobile. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah

terjadinya peningkatan kualitas SDM Sandi sebanyak 5 orang dan

Bantuan Peralatan Sandi berupa Kryptofax dan Kryptophone dari

Lembaga Sandi Negara untuk Seluruh Daerah di Provinsi Gorontalo.

Manfaat pelaksanaan kegiatan ini adalah amannya informasi strategi

pemerintah.


- Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan

Adminstrasi Perkantoran di Balihristi Provinsi Gorontalo. Hasil dari

pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan administrasi

perkantoran dengan baik dalam mendukung seluruh pelaksanaan

program dan kegiatan di Balihristi Provinsi Gorontalo pada tahun 2013.




Perkantoran di Balihristi Provinsi Gorontalo. Hasil dari pelaksanaan

kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan perkantoran dengan baik

dalam mendukung seluruh pelaksanaan program dan kegiatan di

Balihristi Provinsi Gorontalo pada tahun 2013.


dan Keuangan

- Penyusunan Anggaran dan laporan Keuangan SKPD


keuangan di Balihristi Provinsi Gorontalo. Hasil dari pelaksanaan

kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan keuangan dengan baik

dalam mendukung seluruh pelaksanaan program dan kegiatan di

Balihristi Provinsi Gorontalo pada tahun 2013.



9. Program Peningkatan perencanaan, monitoring dan evaluasi

- Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


keuangan di Balihristi Provinsi Gorontalo. Hasil dari pelaksanaan

kegiatan ini adalah sinkronisasi program dan kegiatan antara provinsi

dan Kabupaten/Kota serta terlaksananya kegiatan evaluasi

pelaksanaan kegiatan tahun 2013.


Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi Informasi Provinsi

Gorontalo khususnya untuk urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun

2013 memperoleh alokasi dana APBD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.

4.113.190.000,- (Empat Milyar Seratus Tiga Belas Juta Seratus Sembilan Puluh

Ribu Rupiah) dengan rata-rata capaian fisik 99.89 % dan realisasi keuangan

98.94 % (Rp. 4.069.781.826,-), pada tabel 4.33

Tabel 4.33

Realisasi Fisik & Keuangan Urusan Komunikasi dan Informatika (Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi Informasi


NO PROGRAM ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

FISIK KEUANGAN

(%) (Rp.) %


Perkantoran 375.490.000,00 100,00 364.400.298,00 97,05


Prasarana Aparatur 387.000.000,00 100,00 385.080.000,00 99,50

3 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

122.000.000,00 100,00 120.894.950,00 99,09

4 Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

187.760.000,00 99,00 180.797.600,00 96,29

5 Pengembangan SDM Dalam

Melakukan Penelitian 400.000.000,00 100,00 398.857.000,00 99,71

6 Pengembangan Kerjasama Penelitian

695.100.000,00 100,00 691.746.600,00 99,52

7 Pengembangan Teknologi Tepat Guna

150.840.000,00 100,00 149.863.500,00 99,35

8 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media

Massa

1.659.750.000,00 100,00 1.649.876.078,00 99,41

9

Peningkatan Kapasitas SDM

dalam Pengembangan Teknologi Informasi

135.250.000,00 98,00 128.265.800,00 94,84

TOTAL 4.113.190.000 99,89 4.069.781.826 98,94




1. Permasalahan

- Updating data Portal Provinsi Gorontalo belum optimal karena

kurangnya operator yang handal

- Kurangnya SDM Sandi baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota

2. Solusi

- Meningkatkan kapasitas aparatur yang bertugas untuk updating data

dan lebih proaktif, dan merekrut tenaga operator dari kalangan

profesional.

- Mengikut sertakan PNS pada Diklat yang diselenggarakan oleh

Lembaga Sandi Negara



Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi Informasi Provinsi Gorontalo

Tahun 2012 – 2017 khususnya untuk urusan Komunikasi dan Informatika,



Tabel 4.34

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2013



1.

Jumlah nilai rata-rata penerapan e-government Provinsi (referensi

PeGI) 2.75 (baik) 3,03 (baik)

2.

Jumlah SDM Aparatur Pemerintah Provinsi dan masyarakat dalam penerapan aplikasi Teknologi

Informasi

260 orang 270 orang

3

Jumlah nilai rata-rata kepuasan

publik dalam mengakses informasi kepemerintahan (referensi index kesiapan

kompetisi)

>2.5 (cukup) Evaluasi belum

dilakukan

Adapun untuk bidang Riset pada tahun 2013 mendapatkan Penghargaan

Pelopor Sistem Inovasi Daerah (SIDA).



17. Urusan Pertanahan


Adapun rincian program dan kegiatan Urusan Pertanahan (Biro

Pemerintahan Setda Provinsi Gorontalo) pada tahun 2013 adalah sebagai

berikut :

1. Program Pembebasan Tanah, kegiatannya adalah :

- Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

2. Program Administrasi Wilayah, kegiatannya antara lain :

- Penetapan dan Pemasangan Tugu/Pilar batas Antar Daerah dan

Pendataan dan Penamaan Rupa Bumi (Toponimi);

- Fasilitas Perselisihan Batas Wilayah Antar Daerah.


Realisasi Urusan Pertanahan (Biro Pemerintahan Setda Provinsi Gorontalo)


sebesar Rp. 26.013.423.500,- (Dua Puluh Enam Milyar Tiga Belas Juta Empat

Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan rata-rata capaian fisik

70,26 % dan realisasi keuangan 65,32 % (Rp. 16.991.545.445.-), pada tabel

4.35

Tabel 4.35

Realisasi Fisik & Keuangan Urusan Pertanahan

(Biro Pemerintahan Setda Provinsi Gorontalo)

Tahun 2013

NO PROGRAM PAGU

ANGGARAN (Rp)

REALISASI

FISIK KEUANGAN

(%) (Rp) (%)

1. Program Pembebasan Tanah 25.671.911.000 70 16.669.877.445 65,05

2. Program Adminstrasi Wilayah

341.512.500 90 291.668.000 85,40

TOTAL 26.013.423.500 70,26 16.991.545.445 65,32


1. Adanya transisi ketentuan dan peraturan tentang pengadaan tanah untuk

kepentingan umum;

2. Permintaan harga oleh pemilik tanah yang melebihi harga kesepakatan;

3. Status penguasaan tanah yang tidak jelas di tingkat pemilik;



4. Tahun anggaran 2013 program pengadaan tanah GORR tidak dapat

direalisasikan ke tahap pelaksanaan dimana ada kegiatan pengukuran oleh

BPN karena belum adanya dokumen AMDAL;

5. Belanja pensertifikatan belum dapat direalisasikan karena permohonan

pensertifikatan yang diajukan ke kantor pertanahan kabupaten/kota belum

bisa dibayarkan biaya penerbitan dan pendaftaran karena masih dalam

tahap perlengkapan berkas;

6. Pensertifikatan tanah tahun 2013 difokuskan pada tanah yang diadakan

sebelum tahun 2008 dimana terdapat administrasi yang masih harus

dilengkapi. Tingginya permintaan harga/ganti rugi tanah dari masyarakat.

18. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri


Adapun rincian program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Gorontalo pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :






- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dan

Peraturan Lainnya

- Rapat Koordinasi Forum SKPD


dan Keuangan


5. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

- Pemantauan dan Monitoring Potensi Konflik

- Forum Kerjasama Intelijen Dan Penanganan Konflik

6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

- Rapat Kerja Daerah Bidang Kasatuan Bangsa

- Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan



7. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

- Forum Dialog Penguatan Nilai-nilai Idiologi Pancasila dengan

Pengaruh Idiologi Barat

- Sosialisasi Permendagri No. 64 Tahun 2011 tentang Pedoman

Penerbitan Rekomendasi Penelitian

- Pembinaan/Koordinasi Pemantauan Monitoring terhadap Dinamika

Pertemuan LSM/Orkemas beserta Aktivitasnya

- Rapat Koordinasi Pengawasan Orang Asing

8. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

- Rapat Koordinasi dan Peninjauan Peringatan Hari-Hari Besar

Beragama

- Forum Koordinasi dan Komunikasi dan Aksi Kekerasan

9. Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi dan Budaya Daerah

- Fasilitasi dan Koordinasi dengan Lembaga-lembaga Terkait mengenai

Gejolak Sosial yang ditimbulkan dari Kebijakan Pemerintah di Bidang

Ekonomi

10. Program Pendidikan Politik Masyarakat

- Sosialisasi Etika dan Budaya Politik Berbasis Nilai-nilai Budaya Lokal

- Layanan Informasi Perkembangan Situasi Politik

- Forum Komunikasi Diskusi Politik

- Fasilitasi Pendampingan Lembaga Legislatif, PAW dan Verifikasi Adm.

Bantuan Keuangan Parpol

- Pemantauan dan Pengkajian Implementasi Kebijakan-kebijakan

Pemerintah

- Monitoring dan Pemantauan Proses Pemilukada

- Fasilitasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Pemilukada, Pileg, Pilpres dan

Pasca Pemilukada


Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2013 memperoleh alokasi

dana APBD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.421.000.000,- (Tiga Milyar

Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Rupiah) dengan rata-rata capaian fisik 100 %

dan realisasi keuangan 97,55 % (Rp. 3.337.351.461,-), pada tabel 4.36



Tabel 4.36


Badan Kesbang dan Politik Provinsi Gorontalo

Tahun 2013

NO PROGRAM ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

FISIK KEUANGAN

(%) (Rp.) %


618.000.000 100,00 600.051.236 97,10


205.000.000 100,00 204.500.000 99,76


300.000.000 100,00 295.823.700 98,61

4

Program Peningkatan


115.000.000 100,00 113.779.500 98,94

5 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

285.000.000 100,00 284.885.700 99,96

6 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

300.000.000 100,00 299.969.200 99,99

7

Program Kemitraan

Pengembangan Wawasan Kebangsaan

300.000.000 100,00 298.170.500 99,39

8 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

200.000.000 100,00 199.559.700 99,78

9 Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi dan Budaya Daerah

150.000.000 100,00 149.831.000 99,89

10 Program Pendidikan Politik

Masyarakat 1.160.000.000 100,00 1.148.015.900 98,97

TOTAL 3.633.000.000 100,00 3.594.586.436 98,94


1. Permasalahan

Keterbatasan jumlah aparat, sehingga tugas-tugas pemantauan

dilapangan kurang maksimal.

Keterbatasan anggaran menyebabkan beberapa kegiatan yang

diamanatkan dalam Permendagri tidak bisa dilaksanakan.

Fasilitas sarana dan prasarana yang masih kurang dalam mendukung

pelaksanaan tugas dan kegiatan.

Masih kurangnya data yang terpilah dan akurat.



2. Solusi

Keterbatasan personil telah diajukan permohonan penambahan

personil dari BKPAD Provinsi.

Anggaran yang tersedia telah dimaksimalkan untuk pelaksanaan

program dan kegiatan yang prioritas.

Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada.

Data yang masih kurang akan segera diperbaiki dan dilengkapi.



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017,



Tabel 4.37

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Kesatuan Bangsa dan

Politik Dalam Negeri Tahun 2013



1.

Terlaksananya penyuluhan kepada

masyarakat dalam rangka peningkatan

kesadaran dan partisipasi politik baik

PILEG, PILPRES maupun PILKADA

15.200 Org 15.200 Org

2.

Terlaksananya penguatan kerukunan

umat beragama masyarakat melalui

Forum Kerukunan Umat Beragama

100 Orang 100 Orang

3.

Terlaksananya LSM/Ormas yang

mendapat penguatan dan pendataan

LSM/Ormas

75 LSM/Ormas & 1

Database

74 LSM/Ormas & 1 Database

Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penanganan

Gangguan Keamanan Dalam Negeri yang ditindaklanjuti dengan penyusunan

Tim Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tingkat Provinsi Gorontalo

yang dibentuk berdasar SK Gubernur Gorontalo. Tim ini menyusun Rencana Aksi



Daerah (RENAKSI) yang dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan melalui UKP4. Hasil

pelaporan pada B06 Provinsi Gorontalo memperoleh peringkat pertama se-

Indonesia Timur dan peringkat tiga nasional. Untuk hasil pelaporan B09 Provinsi

Gorontalo memperoleh peringkat pertama se-Indonesia Timur dan peringkat

lima Nasional. Atas hasil ini Pemerintah Provinsi Gorontalo memperoleh

penghargaan peringkat 3 (tiga) Nasional Daerah teraman di wilayah Rebuplik

Indonesia yang diberikan oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan

Keamanan RI.

19. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dilaksanakan oleh

beberapa SKPD antara lain :

A. Biro Pemerintahan Setda Provinsi Gorontalo


Adapun rincian program dan kegiatan Biro Pemerintahan Setda Provinsi

Gorontalo pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah yang kegiatannya antara lain :

- Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya;

- Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);

- Fasilitasi Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah Pusat/Studi Banding ke

Provinsi Gorontalo.

2. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kecamatan dengan kegiatannya

adalah :

- Peningkatan Kapasitas dalam menjaga Stabilitas Keamanan dan

Ketertiban.


Biro Pemerintahan Setda Provinsi Gorontalo pada tahun 2013 memperoleh

alokasi dana APBD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.059.550.000,- (Dua

Milyar Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh ribu Rupiah) dengan



rata-rata capaian fisik 94,26 % dan realisasi keuangan 93,17 % (Rp.

1.918.928.200-), pada tabel 4.38

Tabel 4.38


Biro Pemerintahan Setda Provinsi Gorontalo

Tahun 2013

NO PROGRAM ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

FISIK KEUANGAN

(%) (Rp.) %

1.

Program Peningkatan

Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

593.004.000 85,00 552.699.200 93.20

2.

Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Kecamatan

1.466.546.000 98,00 1.366.229.000 93.16

TOTAL 2.059.550.000 94,26 1.918.928.200 93,17


Rendahnya realisasi anggaran ini disebabkan oleh adanya kegiatan yang

realisasinya ditentukan oleh jumlah kunjungan kerja pejabat pemerintah

pusat yang difasilitasi oleh Biro Pemerintahan

B. Inspektorat Provinsi Gorontalo


Adapun rincian program dan kegiatan Inspektorat Provinsi Gorontalo pada

tahun 2013 adalah sebagai berikut :






dan Keuangan




4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH

- Pelaksanaan Pengawasan Berkala SKPD Pemerintah Provinsi

- Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah

- Pelaksanaan Pengawasan Reguler Kabupaten/Kota

- Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

- Koordinasi Pengawasan Tingkat Provinsi, Regional dan Nasional

- Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan

- Pelaksanaan SPIP untuk Pemerintah Provinsi

- Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

- Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

- Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan SKPD

- Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Laporan Kinerja

5. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

- Pengembangan Kompetensi Pemeriksa dan Jabatan Fungsional

Dilingkungan Inspektorat Provinsi Gorontalo

- Pembinaan SDM Aparatur Pengawaan Inspektorat Kabupaten Kota

6. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

- Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik


Inspektorat Provinsi Gorontalo pada tahun 2013 memperoleh alokasi

dana APBD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.837.500.000,- (Empat

Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

dengan rata-rata capaian fisik 98,08 % dan realisasi keuangan 93,72 %

(Rp. 4.533.925.262,-), pada tabel 4.39



Tabel 4.39


Inspektorat Provinsi Gorontalo

Tahun 2013

NO PROGRAM ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

FISIK KEUANGAN

(%) (Rp.) %


500.000.000 96,00 473.553.307 94,71


287.000.000 100,00 286.796.000 99,93

3

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

114.100.000 100,00 113.482.235 99,46

4

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

3.360.700.000 98,00 3.097.103.100 92,16

5

Program Peningkatan

Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

465.200.000 100,00 462.425.525 99,40

6 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Informasi

110.500.000 95,00 100.565.095 91,01

TOTAL 4.837.500.000 98,08 4.533.925.262 93,72


Pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Provinsi Gorontalo

selama Tahun 2013 tidak mengalami hambatan.

C. Biro Hukum dan Organisasi Setda Provinsi Gorontalo


Adapun rincian program dan kegiatan Inspektorat Provinsi Gorontalo

pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :




- Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Biro Hukum dan

Ortala)



3. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

- Fasilitasi, Sosialisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan

- Publikasi Peraturan Perundang-Undangan

- Penyusunan dan Pengkajian Ranperda

- Rapat Koordinasi dengan Instansi bidang Hukum terkait di Pusat dan

Daerah

- Penyusunan Peraturan Kepala Daerah

4. Peningkatan Kapasitas Organisasi Perangkat Daerah

- Penataan Organisasi Perangkat Daerah

- Evaluasi dan Penerapan SOP, SPM, CPP, dan Penilaian Citra Pelayanan

Prima/CBAN

- Bimtek Penerapan SAKIP

5. Koordinasi Kerjasama dan Pendampingan Advokasi Hukum

- Bimtek PPNS dan Rapat Koordinasi

- Pengkajian dan Pembahasan MoU dan PK

- Sosialisasi HAM

- Pendampingan Penanganan Sengketa dan Bimtek dan Penyelesaian

Sengketa Hukum


Biro Hukum dan Organisasi Setda Provinsi Gorontalo pada tahun 2013


2.779.000.000,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah)

dengan rata-rata capaian fisik 97,60 % dan realisasi keuangan 94,60 % (Rp.

2.628.866.770,-), pada tabel 4.40



Tabel 4.40


Biro Hukum dan Organisasi Setda Provinsi Gorontalo

Tahun 2013

NO PROGRAM ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

FISIK KEUANGAN

(%) (Rp.) %


Perkantoran 257.535.625,00 90,00 223.635.525,00 86,84


Prasarana Aparatur 421.980.000,00 99,00 411.853.000,00 97,60

3 Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan 603.208.750,00 99,00 582.198.052,00 96,52

4 Peningkatan Kapasitas Organisasi

Perangkat Daerah 520.340.000,00 96,00 482.558.765,00 92,74

5 Koordinasi Kerjasama dan

Pendampingan Advokasi Hukum 975.935.625,00 99,00 928.621.428,00 95,15

TOTAL 2.779.000.000 97,60 2.628.866.770 94,60


1. Permasalahan

- Penyebarluasan informasi belum dapat diakses melalui internet

sebab Biro Hukum dan Organisasi Setda Provinsi Gorontalo belum

mempunyai Web site dan server sesuai Permen Kominfo Nomor

28 Tahun 2006 tentang penggunaan domain go.id.

- relatif lambat SKPD pengusul Rancangan Peraturan Daerah dalam

hal pembuatan naskah akademik dan Rancangan peraturan

Daerah untuk di kaji di Biro Hukum dan Organisasi selanjutnya

untuk dibahas pada tingkat selanjutnya.

- Kurangnya usulan Ranperda dari masing-masing SKPD

- Pelaksanaan Rapat Koordinasi yang hamper setiap bulan

dilaksanakan baik pusat maupun didaerah tida ksepenuhnya

diikuti disebabkan anggaran yang tersedia tidak memadai.

- Adanya SKPD yang belum memahami Pergub nomor 11 tahun

2006 yang mengatur tentang Mekanisme dan Tata Cara

Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan Peraturan Daerah,



Peraturan Gubernur, dan Keputusan Gubernur diLingkungan

Pemerintah Provinsi Gorontalo.

- Penyusunan Pergub dan SK tanpa paraf koordinasi dan koreksi

Biro Hukum tapi langsung diajukan ke Sekretaris Daerah, Wakil

Gubernur, dan Gubernur untuk ditandatangani. Sehingga

bilaterjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan hierarki pembuatan

suatu produk hukum, terutama dari aspekyuridisnya, penomoran,

serta konsekwensi anggaran, Biro Hukum tidak dapat

mempertanggungjawabkannya

- Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang

berkompotensi menangani Sengketa Hukum

- Belum memanfaatkan dokumen-dokumen perencanaan kinerja

sebagai alat untuk mengendalikan kinerja dan memperbaiki

kinerja sehingga capaian kinerja tidak sinkron dengan

perencanaan kinerja.

- Belum seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo

menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga keberhasilan

yang dicapai tidak bias diukur.

- Belum sempurnanya kualitas indikator kinerja.

- Belum optimalnya kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja sehingga

rekomendasinya belum dapat ditindak lanjuti untuk perbaikan

penerapan manajemen kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Gorontalo.

- Kurangnya kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan

manajemen kinerja

2. Solusi

- Dalam upaya penyebar luasan informasi dilakukan melalui

internet sesuai dengan Permen Kominfo Nomor 28 Tahun 2006

tentang penggunaan domain go.id melalui pengadaan website

dan server siskum

- telah melaksanakan konsultasi dengan pimpinan SKPD pengusul

Rancangan Peraturan Daerah mengenai kendala penyiapan

Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah dengan



memberikan saran dan masukan guna kelancaran pengajuan

Naskah Akademik dan rancangan peraturan daerah.

- Analisis terhadap kebutuhan Ranperda di masing-masing SKPD

perlu ditingkatkan.

- Memberikan pemahaman kepada aparatur tentang manfaat dan

pentingnya Perda

- Memberikan pemahaman kepada aparatur tentang mekanisme

penyusunan produk hukum daerah

- Menyediakan alokasi anggaran sesuai kebutuhan Rakor Pusat dan

Daerah

- Mendistribusikan kembali Pergub Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Mekanisme dan Tata Cara Penyusunan Pengajuan dan

Pembahasan Perda, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur

di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo ke SKPD – SKPD

untuk dijadikan acuan dalam Penyusunan Produk Hukum Daerah

- Melakukan sinkronisasi terhadap dokumen-dokumen perencanaan

kineja;

- Menghimbau dan menyarankan kepada seluruh SKPD

dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk memanfaatkan

dokumen-dokumen perencanaan kinerja yang ada (RPJMD,

Renstra SKPD, RKT dan PK SKPD) sebagai alat untuk

pengendalian kinerja dan memperbaiki kinerja;

- Mewajibkan kepada seluruh SKPD untuk segera menetapkan

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan

organisasi;

- Menyempurnakan kualitas indikator kinerja sehingga dapat

memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik;

- Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja;

- Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan

manajemen kinerja diseluruh jajaran Pemerintah Provinsi

Gorontalo untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang

berkinerja dan akuntabilitas.





Biro Hukum & Organisasi Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017, terdapat

sejumlah indikator kinerja SKPD yang menjadi target pembangunan selang 5

tahun, yang diuraikan kedalam target tahunan SKPD pada tabel 4.41

Tabel 4.41


Biro Hukum & Organisasi Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2013



1. Tersusunnya produk hukum

daerah

Perda 10

Pergub / SK 300

Perda 16

Pergub / SK 501

2.

Unit Pelayanan Publik (UPP)

SKPD yang telah menerapkan

SOP,CPP/CBAN

4 UUP Prov 9 UUP Prov

D. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Aparatur Daerah (BKPAD)

Provinsi Gorontalo


Adapun program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Aparatur Daerah (BKPAD) Provinsi Gorontalo yang bersumber dari dana APBD

tahun anggaran 2013 adalah sebagai berikut :



Merupakan kegiatan rutin SKPD dalam menunjang keperluan

kesekretariatan. Fokus anggaran pada pengadaan Alat tulis kantor,

kelengkapan arsip perkantoran dan seluruh keperluan ketatausahan di

SKPD. Kegiatan ini memiliki realisasi keuangan sebesar 95,89 %

dengan capaian melebihi 100% untuk target




- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Merupakan pengadaan sarana dan prasarana penunjang

pelaksanaan kegiatan perkantoran seperti computer, laptop, Printer,

mesin absensi, AC, tempat tidur asrama diklat, Pembuatan Front

office, mobilitas darat dan pengadaan konstruksi pagar serta

pengadaan sarana fisik kantor lainnya. Kegiatan ini memiliki realisasi

keuangan sebesar 95,69 % dengan capaian melebihi 100% untuk

target

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

- Koordinasi dan Konsultasi di bidang kepegawaian dan kediklatan

Kegiatan ini merupakan Perjalanan dinas daerah dan dalam

daerah dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan dibidang

Kepegawaian dan Kediklatan. Rincian kegiatan ini adalah koordinasi

dan konsultasi dibidang kepegawaian dan kediklatan di badan

kepegawaian dan Diklat Kabupaten dan Kota. Untuk luar daerah

Koordinasi dan Konsultasi Ke Badan Kepegawaian Negara dan

Lembaga Administrasi Negara serta Kementerian/Lembaga yang

menangani tentang Kepegawaian dan Kediklatan. Kegiatan ini memiliki

realisasi keuangan sebesar 99,65 % dengan capaian melebihi 100%

untuk target

- Pengembangan Kapasitas Widyaiswara

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi dan

profesionalisme Tenaga Pengajar Widyaiswara Provinsi Gorontalo

melalui beberapa kegiatan diklat Pengembangan dan Diklat

Kewidyaiswaraan berjenjang. Untuk tahun anggaran 2013 terdapat 12

orang widyaiswara provinsi Gorontalo yang mengikuti diklat yang

dilaksanakan oleh BKPAD Provinsi Gorontalo dan dilaksanakan di hotel

grand City jakarta. Kegiatan ini memiliki realisasi keuangan sebesar

99,03 % dengan capaian melebihi 100% untuk target.

- Pengiriman Peserta Diklat teknis Fungsional luar daerah

Kegiatan ini merupakan salah satu cara yang di tempuh oleh

BKPAD Provinsi Gorontalo dalam meningkatkan kompetensi dan

profesionalisme aparatur SDM yang ada melalui Bimtek atau Diklat



yang dilaksanakan oleh Lembaga Diklat terakreditasi yang berlokasi

luar daerah. kegiatan ini ditargetkan untuk 11 Orang PNS akan tetapi

dengan realisasi kinerja anggaran 99,42 % dapat diikuti oleh 14 Orang

PNS.


dan Keuangan

- Penyusunan Anggaran dan laporan keuangan SKPD

Kegiatan Penyusunan Anggaran dan laporan keuangan SKPD

yang merupakan Kegiatan SKPD dalam rangka mewujudkan kinerja

Instansi yang akuntable dalam bentuk penyusunan Dokumen

Keuangan Kegiatan. Dokumen keuangan yang akan dihasilkan berupa

Renstra dan Renja SKPD, Rencana Kinerja Anggaran, Tapkin serta

LAKIP. Kegiatan ini memiliki realisasi keuangan sebesar 99,89 % dan

capaian 100% untuk target

5. Program Pendidikan Kedinasan

- Pengiriman Peserta Diklatpin Tingkat III

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi

sumber daya aparatur serta memenuhi kebutuhan sumber daya

manusia yang sesuai dengan formasi serta penempatkan sumber daya

manusia sesuai dengan keahliannya sehingga diharapkan mampu

memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pekerjaannya.

Kegiatan Pengiriman Peserta Diklat Pim Tk. III diselenggarakan Aula

Wisma Mandiri Gorontalo yang diikuti oleh 40 Orang pejabat Eselon III

Provinsi Gorontalo yang telah memenuhi syarat mengikuti diklat

Kepemimpinan Tk. III. Kegiatan ini memiliki realisasi keuangan

sebesar 99,30 % dan capaian 100% untuk target.

- Pelaksanaan Diklatpim Tingkat IV

Pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan

kompetensi aparatur yang menduduki jabatan eselon IV Pemerintah

Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini dilaksanakan Oleh Bidang diklat

Aparatur BKPAD Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan melalui 2(dua)

Angkatan. Angkatan XXII dengan peserta sebanyak 40 Orang

dilaksanakan pada tanggal 13 maret s/d 27 April 2013 yang bertempat

di Aula Wisma mandiri kota Gorontalo. Angkatan XXIII dengan Peserta



sebanyak 40 Orang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei s/d 22 Juni 2013

yang bertempat di Aula Wisma mandiri kota Gorontalo. Kegiatan ini

memiliki realisasi keuangan sebesar 99,66 % dancapaian 100% untuk

target

- Pengiriman Peserta Diklatpin Tingkat II

Pelaksanaan Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan

kompetensi dan profesionalisme aparatur yang menduduki jabatan

eselon II provinsi gorontalo. Kegiatan ini dilaksanakan oleh PKP2A I

LAN Jatinangor bandung dengan peserta sebanyak 2(dua) Orang pada

tanggal 3 September s/d 8 November 2013 dan yang dilaksanakan

oleh PKP2A II LAN yang diikuti peserta sebanyak 3(tiga) orang pada

tanggal 16 September s/d 24 November 2013. Kegiatan ini memiliki

realisasi keuangan sebesar 85,79 % dancapaian melebihi 100% untuk

target.

6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

- Seleksi Penerimaan Calon PNS

Kegiatan ini meliputi pengangkatan honorer menjadi CPNS, CPNS

menjadi PNS dan pengambilan sumpah/janji PNS sesuai kebutuhan

yang berlaku. Realisasi keuangannya adalah 93,05 % dan capaianya

100 % dari target.

- Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyeleksi kebutuhan Calon

Praja IPDN yang akan mengikuti pendidikan di kampus IPDN

jatinangor dan regional. Kegiatan ini diperuntukkan kepada seluruh

lulusan SLTA di kab/Kota se-Provinsi Gorontalo dengan beberapa

indikator penyeleksian yang telah ditentukan melalui surat edaran

menteri dalam negeri. Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa

tahap kegiatan yaitu Tes Psikologi, Tes Kesehatan, TesKesemaptaan,

Tes Akademis dan Penentuan Akhir(Pantukhir). Kegiatan ini memiliki

realisasi keuangan sebesar 98,96 % dengan capaian 100% untuk

target kinerja.



- Pemberian bantuan Studi tugas belajar dan Izin belajar PNS Pemprov

Gorontalo

Setiap Aparatur Provinsi Gorontalo mendapat kesempatan untuk

menerima bantuan penyelesaian akhir Study dan aparatur Provinsi

Gorontalo yang melaksanakan tugas belajar dengan ketentuan dan

syarat yang sudah ditentukan. PNS Provinsi Gorontalo yang menerima

bantuan studi belajar dan izin belajar sebanyak 53 Orang yang terdiri

dari 43 Orang dengan kualifikasi pendidikan S1 dan 10 Orang dengan

Kualifikasi Pendidikan S2. Kegiatan ini memiliki realisasi keuangan

sebesar 99,70 % dan capaian 100% untuk target.

- Penyusunan Analisis Kebutuhan Pegawai dan Formasi

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyukseskan pelaksanaan

program pemetaan dan penataan PNS, Serta perencanaan dan

pengembangan SDM dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Sebagai ringkasan bahwa jabatan yang tersebar pada seluruh SKPD

Provinsi Gorontalo adalah sebanyak 2.103 jabatan yang terdiri dari

jabatan struktural berjumlah 633 Jabatan, Jabatan Fungsional

Tertentu berjumlah 94 Jabatan serta jabatan fungsional umum

berjumlah 1.376 (dari634 Nama jabatan). Kegiatan ini memiliki

realisasi keuangan sebesar 97,30 % dan capaian 100% untuk target

- Pengukuran Kompetensi PNS (Asesment PNS) Eselon III, IV, dan Staf

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat kompetensi

dan profesionalisme Aparatur PNS di Lingkup Pemerintah Provinsi

Gorontalo terhadap beban kerja dan jabatan yang diemban. Untuk

tahun anggaran 2013 BKPAD Provinsi Gorontalo Melaksanakan

Assessment bagi Pejabat Eselon II, III, IV dan Staf. Untuk Assessment

Pejabat Eselon III dan IV dilaksanakan dari tanggal 16 April s/d 17

April 2013 yang diikuti oleh 152 Orang Pejabat Eselon III dan 432

Orang Pejabat Eselon IV. Untuk Assessment Staf `dilaksanakan pada

tanggal 16 dan 17 September 2013 yang diikuti oleh 161 Orang. Untuk

Assessment Pejabat eselon II dan III dilaksanakan pada tanggal 18

dan 19 Desember 2013 yang diikuti oleh 33 Orang Pejabat Eselon II

dan 152 Pejabat eselon III. Kegiatan ini memiliki realisasi keuangan

sebesar 93,86 % dengan capaian melebihi 100% untuk target.



- Pelaksanan ujian dinas dan penyesuaian Ijasah

Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi pegawai yang

sudah memenuhi persyaratan untuk naik ke golongan yang lebih

tinggi. PNS yang lulus ujian diberikan surat tanda lulus ujian

dinas. Kegiatan ini dilaksanakan dalam 2(dua) periode yaitu pada

bulan april dan bulan oktober. Realisasi keuangan kegiatan ini

adalah 92,72 % dan capaian 100 % dari target.

- Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala dan Penanganan Kasus-kasus

Pelanggaran disiplin PNS

Merupakan Kegiatan pelayanan yang rutin dilaksanakan oleh

BKPAD Provinsi Gorontalo dibidang administrasi kepegawaian dan

penanganan pelanggaran disiplin PNS. Penanganan Kasus

pelanggaran disiplin PNS diselesaikan dengan mencermati tahapan

yang mesti dilewati. Dari tahapan teguran, surat peringatan

sampai dengan surat keputusan memerlukan proses yang tidak

sederhana. Banyak hal perlu dipertimbangkan, sehingga keputusan

yang diambil adalah keputusan yang memang berlandaskan hukum

yang jelas serta sudah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Kegiatan ini membutuhkan realisasi

keuangan 99,62 % dan capaian 100 % Dari target.

- Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

Dalam rangka Peningkatan Pelayanan dibidang kepegawaian

serta dalam menanggapi tuntutan dari pemangku kepentingan, maka

perlu adanya system informasi Kepegawaian yang dapat

mengakomodir data kepegawaian dan tertibnya pelayanan adminitrasi

kepegawaian. Melalui system ini seluruh PNS di lingkup Pemerintah

Provinsi Gorontalo dalam mengakses data dan informasi kepegawaian

akan lebih mudah, dan nantinya untuk yahun mendatang BKPAD

Provinsi Gorontalo akan memperluas cakupan wilayah pengaksesan

data dan informasi ke kab./kota. Kegiatan ini memiliki realisasi

keuangan sebesar 93,86 % dengan capaian dalam taraf

pengambangan dan penambahan sarana komputerisasi dan jaringan

melebihi 100% untuk target.



- Pengangkatan dalam jabatan structural dan fungsional

Kegiatan ini berupa Pelantikan Pejabat Eselon II, III dan IV

dilingkungan pemerintah provinsi Gorontalo. Pengangkatan dalam

jabatan structural diawali dengan rekomendasi pejabat atau PNS yang

memenuhi syarat oleh Dinas, Badan dan Biro untuk dapat diangkat

dalam jabatan, untuk dibahas oleh tim Baperjakat Provinsi yang di

ketuai Oleh Gubernur Gorontalo. kegiatan ini merupakan kegiatan

yang rutin dilaksanakan oleh BKPAD setiap tahun anggaran demi

menciptakan aparatur yang memiliki daya saing dalam pola karir

jabatan. Untuk tahun 2013 hampir mencapai 20% PNS Provinsi

Gorontalo yang menduduki jabatan eselon II, III, IV serta PNS yang

pangkat dan golongannya memenuhi syarat dalam menduduki jabatan

dan telah dilantik sesuai dengan Surat keputusan Gubernur Gorontalo.

Kegiatan ini memiliki realisasi keuangan sebesar 94,68 % dengan

capaian melebihi 100% untuk target.

- Pelayanan Mutasi, Kenaikan Pangkat, pensiun PNS

Kegiatan ini terlaksana merupakan wujud dari pelayanan

administrasi kepegawaian yang meliputi :

Pelayanan pension PNS pada provinsi gorontalo dan Kab./Kota

sampai pada 31 desember 2013 telah mencapai 99 berkas

Pelayanan Kenaikan Pangkat PNS Provinsi Gorontalo sampai pada

31 desember 2013 telah mencapai sebanyak 1161 berkas

Pelayanan Mutasi PNS pada Provinsi Gorontalo dan Kab./Kota

sampai pada 31 desember 2013 telah mencapai 267 berkas

Dengan melihat data tersebut capaian kinerja BKPAD dalam pelayanan

administrasi kepegawaian sejumlah 1527 berkas. Kegiatan ini memiliki

realisasi keuangan sebesar 97,65 % dengan capaian 85% untuk target

kinerja.

- Manajemen Kepegawaian dan Penataan Arsip Induk Kepegawaian

Merupakan kegiatan pengelolaan penataan administrasi

kepegawaian PNS Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini pada dasarnya

mendukung sarana Sistem Informasi Kepegawaian dalam segi data

Kepegawaian setiap PNS yang ada. Kegiatan ini memiliki realisasi



keuangan sebesar 95,66 % dengan capaian 100% untuk target

kinerja.

- Penyusunan Dokumen Standar Kompetensi Jabatan

Dalam menertibkan tingkat kebutuhan SKPD akan Sumber daya

aparatur perlu adanya dokumen infetarisasi jabatan. Dokumen ini

dapat merinci setiap jabatan dan kebutuhan tenaga dengan

memperhatikan kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang dimiliki

setiap aparatur. Kegiatan ini memiliki realisasi keuangan sebesar 98,45

% dengan capaian 100% untuk target kinerja.


Badan Kepegawaian dan Pengembangan Aparatur Daerah (BKPAD)

Provinsi Gorontalo pada tahun 2013 memperoleh alokasi dana APBD

dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 8.350.000.000,- (Delapan Milyar Tiga

Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan rata-rata capaian fisik 98,32 % dan

realisasi keuangan 96,98 % (Rp. 8.098.026.858,-), pada tabel 4.42

Tabel 4.42


Badan Kepegawaian dan Pengembangan Aparatur Daerah

(BKPAD) Provinsi Gorontalo

Tahun 2013

NO PROGRAM ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

FISI

K KEUANGAN

(%) (Rp.) %


897.227.000 97,00 860.367.791 95,89


731.525.000 97,00 700.025.000 95,69

3

Program Peningkatan

Kapasitas Sumberdaya Aparatur

499.487.500 100,00 496.046.500 99,31

4


Keuangan

130.000.000 100,00 129.806.900 99,85

5 Program Pendidikan Kedinasan 3.071.270.000 99,00 2.997.110.275 97,59

6 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

3.020.490.500 98,00 2.914.670.392 96,50

TOTAL 8.350.000.000 98,32 8.098.026.858 96,98




1. Permasalahan

- Belum terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana

kediklatan yang sesuai dengan persyaratan Lembaga Diklat

Terakreditasi sedangkan waktu pemenuhan kembali Syarat

Lembaga Diklat Provinsi yang terakreditasi berakhir pada tahun

2015 sehingga perlu adanya perhatian khusus Pemerintah dan

para pemangku kepentingan.

- Belum optimalnya Sistem Informasi Kepegawaian sehingga

pelayanan administrasi kepegawaian masih dilaksanakan secara

manual.

- Masih adanya pejabat structural lingkup Pemerintah Provinsi

Gorontalo yang enggan mengikuti Diklat Penjenjangan

- Masih banyaknya Aparatur Provinsi Gorontalo yang belum paham

terhadap aturan kepegawaian yang berlaku

2. Solusi

- Untuk tahun anggaran yang berikutnya Pemerintah Provinsi

Gorontalo agar mengalokasikan anggaran pembangunan Sarana

dan prasarana Kediklatan.

- Pemutahiran dalam peningkatan aplikasi Sistem Informasi

Kepegawaian dapat dicapai melalui pembaharuan Konektivitas

Internet dan ketersediaan sarana komputer serta peningkatan

kapasitas staf entri melalui pengikutsertaan bimtek dan Wokshop

Simpeg.

- PNS yang telah menduduki jabatan Struktural apabila tidak mau

mengikuti diklat penjejangan supaya dibebaskan dari jabatan

struktural.

- Perlu dilakukan sosialisasi secara terus menerus kepada semua

PNS dan menghimbau agar PNS meningkatkan minat baca

terhadap aturan kepegawaian.




Berdasarkan RPJMD Povinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017 dan

Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Aparatur Daerah Provinsi

Gorontalo Tahun 2012 – 2017, terdapat sejumlah indikator kinerja SKPD

yang menjadi target pembangunan selang 5 tahun, yang diuraikan


Tabel 4.43

Indikator Kinerja Pembangunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Aparatur Daerah

Provinsi Gorontalo Tahun 2013



1. Peningkatan Indeks Kepuasan

Pelayanan Kepegawaian (IKPK) 50 74,18

2. Jumlah/Rasio PNS Profesional tiap SKPD

55% 55%

3. Persentase PNS yang menempati Jabatan sesuai Standar

Kompetensi Jabatan

55% 60%

4. Lembaga diklat yang terakreditas

Akreditasi : - Prajabatan “B”

- DiklatPim IV “C”

- DiklatPim III

“C”

Akreditasi : - Prajabatan

“B”

- DiklatPim IV “B”

- DiklatPim III “B”

1. Peningkatan Indeks Kepuasan Pelayanan (IKPK)

Pengukuran Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) untuk kinerja

BKPAD tahun 2013 telah dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2013.

Dengan berdasarkan SK Kepala Badan tentang pembentukan Tim

pelaksana mandiri penyusunan IKM dibidang pelayanan kepegawaian dan

kediklatan tahun 2013, yang terdiri dari 14 unsur pelayanan yang yang

menjadi tolak ukur. Pengukuran Indeks Kepuasan layanan bukan hanya

dilakukan pada SKPD Provinsi yang secara langsung merasakan

pelayanan kepegawaian dan kediklatan akan tetapi pengukuran juga

dilaksanakan pada BKD dan Diklat Kab./kota sebagai penerima layanan

kepegawaian dan kediklatan di tingkat daerah. Laporan hasil Survey IKM



BKPAD menyebutkan kepuasan atas pelayanan BKPAD 74,18 melebihi

target yang telah ditetapkan.

2. Jumlah Ratio PNS Profesional tiap SKPD

Untuk tahun 2013 jumlah rasio PNS yang Profesional dapat diukur

melalui data Pejabat Struktural Provinsi Gorontalo yang mempunyai

Kompetensi sesuai dengan jabatan.

3. Persentase PNS yang menempati jabatan sesuai standar kompetensi

jabatan.

Persentase PNS yang menempati jabatan sesuai standar kompetensi

jabatan dapat dilihat dari rasio PNS menduduki jabatan Struktural yang

telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan/Kepemimpinan.

Sesuai data dari Bidang Diklat Aparatur Pada BKPAD Provinsi Gorontalo

Per desember 2013, dapat dilihat pada tabel 4.44

Tabel 4.44

Data Pejabat Strutural Provinsi Gorontalo Yang Telah Mengikuti

Diklat Kepemimpinan Kedinasan Tahun 2013

Nama Jabatan

Sudah

Mengikuti Diklat Kepemimpinan

Belum

Mengikuti Diklat Kepemimpinan

TOTAL

Eselon I 1 1

Eselon II 23 12 35

Eselon III 134 34 168

Eselon IV 225 203 428

Jumlah 382 249 631

Bila dikompilasi dengan menggunakan rumus :

= 60 %

Jadi untuk indicator Persentase PNS yang menempati jabatan sesuai

standar kompetensi jabatan pada RPJMD Provinsi gorontalo, untuk

tahun 2013 BKPAD telah mencapai sasaran dengan persentase sebesar

60% dengan Persentasi Kinerja capaian Indikator pada RPJMD



4. Lembaga Diklat Terakreditasi

Untuk tahun anggaran 2013 BKPAD Provinsi Gorontalo

menyelenggarakan pemenuhan syarat lembaga diklat terakreditasi hanya

melalui Peningkatan kompetensi Aparatur Pelaksana Diklat melalui TOC

dan TOT serta pengambangan kapasitas tenaga pengajar Widyaisawara

melalui diklat MOT. Pengambangan dan pembangunan infrastruktur

Kediklatan belum terlaksana pada tahun 2013 sehingga capaian target

akreditasi masih sama seperti tahun 2012.

E. Badan Keuangan Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo


Awal Tahun Anggaran 2013 Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo

mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.729.847.000,- yang selanjutnya

dialokasikan disetiap program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang

dilaksanakan lebih pada kegiatan rutin yang bertujuan untuk melayani seluruh

administrasi penatausahaan keuangan SKPD Provinsi serta untuk menunjang

kegiatan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Kendaraan.

Alokasi anggaran untuk Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

memiliki alokasi anggaran lebih besar dibanding dengan program yang lain.

Kegiatan sarana dan prasarana lebih ditujukan untuk mensuport pelaksanaan

kegiatan lainnya dengan porsi yang lebih pada peningkatan pelayanan samsat.

Pembangunan fisik lebih kearah untuk lebih memperlancar pelayanan dan untuk

membuat paradigma pelayanan lebih kearah kepuasan wajib pajak di samsat

maupun guna keamanan bangunan samsat itu sendiri yakni untuk Samsat Bone

Bolango; Penataan Halaman Rabat Beton dan Pembuatan Taman serta

penimbunan halaman. Di Samsat Kota Gorontalo dibangunan Saluran Air dan

Tempat Parkir Motor. Di Samsat Kabupaten Gorontalo dibangun gedung

percetakan TNKB dan paving block halaman belakang. Untuk Samsat Gorontalo

Utara dibangun saluran air dan pagar samping belakang. Di Samsat Boalemo

telah direhab gedung yang mulanya tempat untuk fisik kendaraan menjadi

tempat cetak TNKB dan Samsat Pohuwato direhab gedung yang semula mes

dijadikan kantin dan mushala. Seluruh sasaran yang direncanakan untuk

dicapai telah tercapai dan terlebih penting lagi memiliki manfaat yang langsung

maupun tidak langsung sangat berpengaruh terhadap pelayanan disamsat.



Pada Kegiatan Penyediaan Sarana Perkantoran sebagian besar bertujuan

untuk peremajaan komputer-komputer yang digunakan di seluruh samsat

sebagai salah satu upaya untuk upgrade komputer khusus spesifikasi yang

sesuai dengan aplikasi Sipamor yang berada di samsat sehingga tidak

mengalami kendala yang berarti pada pelaksanaannya. Disamping itu juga

dimanfaatkan untuk mengupgrade aplikasi Simda sehingga pada

pengopersiannya diusahakan untuk tidak mengalami kendala yang berarti baik

dari segi interkoneksi dengan seluruh SKPD maupun kesesuaian dengan

regulasi akuntansi yang berlaku disamping melakukan interkoneksi 3 (tiga)

SKPD yang belum bisa koneksi ke server database yang berada di Badan

Keuangan Daerah di Kantor Gubernur.

Program yang juga memiliki alokasi anggaran yang besar adalah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Kegiatan yang berada pada

program ini bertujuan untuk melayani dari segi administrasi pemenuhan

kebutuhan operasional penatausahaan administrasi. Disamping Badan

Keuangan Daerah mempunyai kegiatan administrasi sendiri di seluruh Unit

Pelaksana Teknis Badan juga memiliki kegiatan Jasa Administrasi yang

bertujuan untuk memperpendek rentang kendali pemenuhan administrasi yang

memiliki jarak dan waktu cukup jauh apabila pelaksanaan penatausahaan

administrasi harus berada di kantor induk. Seluruh pemenuhan administrasi

yang dibutuhkan terpenuhi guna mendukung kelancaran administrasi di

Samsat.

Di Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur memiliki tiga

kegiatan yakni Kegiatan Diklat, Bimtek dan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur yang bertujuan untuk mendukung peningkatan kapasitas

pegawai Badan Keuangan dalam hal pengelolaan keuangan daerah, kegiatan

Bimtek Penatausahaan Keuangan yang bertujuan meningkatkan kemampuan

pegawai yang bertugas sebagai bendahara, dan Kegiatan Bimtek

Penatausahaan Barang Milik Daerah yang diharapkan dapat menghasilkan

pegawai yang mampu mengelola Barang Milik Daerah melalui aplikasi Simbada

sehingga tercapai tertib administrasi aset barang provinsi.

Di Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah berisikan kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin maupun bersifat

koordinatif yang antara lain menunjang tugas Badan Keuangan Daerah sebagai



PPKD maupun sebagai SKPD. Dalam tahun berjalan rutinitas kegiatan

penyusunan Perubahan APBD, penyusunan APBD induk untuk tahun berikutnya

kemudian pertanggungjawaban APBD tahun sebelumnya merupakan kegiatan

yang menggambarkan sebagian dari tupoksi Badan Keuangan Daerah.

Penyediaan anggaran kas serta penatausahaan APBD berupa prosesi tagihan

dari seluruh SKPD sebagai kegiatan rutin yang dijalankan dengan menggunakan

aplikasi Simda.

Di Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Kabupaten/Kota merupakan Kegiatan pembinaan anggaran yang dilaksanakan

oleh kabupten/kota. Kegiatan yang menunjang tercapainya peningkatan

pendapatan asli daerah baik itu dari sektor pajak kendaraan bermotor maupun

sumber sumber pajak yang lain terdapat pada Program Intensifikasi dan

Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah. Hasil yang dapat dicapai

secara umum berupa meningkatnya pendapatan dari sektor pajak kendaraan

bermotor yang merupakan primadona pendapatan ditopang dengan melengkapi

berbagai fasilitas penunjang yang dipergunakan disamsat sebagai satu

kesatuan yang tidak terpisahkan dalam kerangka pelayanan prima yang secara

terus menerus berusaha untuk ditingkatkan mengiringi semakin meningkatnya

tingkat intensitas ekonomi masyarakat. Kegiatan koordinasi sumber pajak yang

lain dan dana perimbangan guna meningkatkan pendapatan provinsi gorontalo

secara keseluruhan juga ditempatkan pada kegiatan ini.

Untuk lebih jelasnya program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah

(BKD) Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan selama tahun 2013 antara lain :


- Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTB Kota Gorontalo/Bone

Bolango)

- Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTB Kab. Gorontalo/

Gorut)

- Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTB Kab. Boalemo/

Pohuwato)

- Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran pada BKD


- Penyediaan Sarana Perkantoran BKD

- Penyediaan Prasarana Perkantoran (Samsat)



3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

- Diklat, Bimtek dan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Sumberdaya

Aparatur

- Bimtek Penatausahaan Keuangan

- Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah

4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan

Penyusunan Rancangan Peratuaran KDH tentang Penjabaran APBD

(Induk)

- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran

Perubahan APBD

- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Rancangan

Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD

- Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah

- Pelayanan Arus Kas dan Penyediaan SPD

- Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara

- Pembinaan Badan Layanan Umum Taksi Mina Bahari

- Pembinaan BUMD

- Penyusunan Buku Standarisasi Barang dan Jasa

- Penatausahaan dan Pelaksanaan APBD

- Review Sisdur dan Pedoman Kebijakan Akuntansi

- Penatausahaan Aset

- Perencanaan, Koordinasi dan Monitoring

5. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan

Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota

6. Program Intensifikasi & Ekstensifikasi Sumber - sumber Pendapatan

Daerah

- Koordinasi Pajak dan Dana Perimbangan

- Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan



- Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Kota Gorontalo/Bonbol

- Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Kab. Gorontalo/Gorut

- Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Kab. Boalemo/Pohuwato

- Sosialisasi Sadar Pajak

- Pemeliharaan Sistem (SIPAMOR)


Badan Keuangan Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo pada tahun 2013


14.319.536.000,- (Empat Belas Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Lima

Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan rata-rata capaian fisik 97,20 %


Tabel 4.45


Badan Keuangan Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo

Tahun 2013

NO PROGRAM ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

FISIK KEUANGAN

(%) (Rp.) %


Perkantoran 3.158.182.100 95,00 2.939.448.970 93,07


Prasarana Aparatur 4.345.570.000 99,00 4.253.033.400 97,87

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

604.700.000 100,00 596.650.400 98,67

4 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

3.404.343.900 98,00 3.236.490.233 95,07

5

Program Pembinaan dan Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

214.250.000 99,00 209.494.785 97,78

6 Program Intensifikasi & Ekstensifikasi Sumber - sumber Pendapatan Daerah

2.592.490.000 95,00 2.374.719.642 91,60

TOTAL 14.319.536.000 97,20 13.609.837.430 95,04


Seperti telah sedikit dikatakan diatas bahwa faktor perkembangan

ekonomi dunia tidak lepas pengaruhnya terhadap penetapan anggaran maupun

pada tataran pelaksanaannya. Hal lainnya, dalam pelaksanaan program dan

kegiatan selama tahun anggaran 2013 mengalami kendala yang cukup klasik



bagi daerah yang masih mengandalkan anggaran pembangunan dari APBN

berupa dana perimbangan. Keterbatasan anggaran memaksa SKPD untuk

melakukan berbagai inisiatif penggunaan anggaran yang inovatif dengan

mensiasati keterbatasan anggaran namun harus tetap menjalankan pelayanan

kepada masyarakat.

Beberapa kendala internal yang dihadapi antara lain seperti dari segi

pendapatan tunggakan pajak tahun anggaran 2013 yang masih besar kurang

lebih 29.000.0000.0000,- yang perlu ditindaklanjuti dan dikoordinasikan secara

terpadu, sumber daya manusia yang berbasis pendidikan perpajakan masih

belum ada, sarana prasarana diwilayah tertentu yang belum mendukung. Dari

segi anggaran, waktu penyusunan anggaran yang sangat padat dan singkat.

Dari segi aset, inventarisasi asset dimasing-masing SKPD belum optimal

sehingga berimplikasi pada penatausahaan aset daerah.

Kendala eksternal berikutnya juga yang dihadapi seperti perkembangan

teknologi informasi yang begitu cepat sehingga untuk mengimbanginya penting

untuk melakukan upgrade teknologi informasi secara berkala disesuaikan

dengan anggaran yang tersedia serta melakukan peremajaan komputer-

komputer yang kompatibel yang dipergunakan pada system teknologi informasi

maupun perangkat pendukung teknologi informasi lainnya.


Capaian target pembangunan Badan Keuangan Daerah pada Tahun

Anggaran 2013 yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Gorontalo adalah dalam

hal penatausahaan asset telah dilakukan melalui teknologi informasi Simbada

sehingga dapat terinventarisasi dengan lebih optimal dan sudah terintegrasi

dengan Simda. Tahun anggaran 2013 telah dilakukan pendidikan dan pelatihan

bagi para pengurus dan penerima barang seluruh SKPD Provinsi Gorontalo.

Sedangkan penatausahaan pendapatan dari sektor pajak kendaraan

bermotor telah dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan pada teknologi

informasi system informasi pajak kendaraan bermotor (Sipamor) berupa

penerapan pajak progresif dan telah online seluruh samsat. Perkembangan

pendapatan pajak kendaraan bermotor bahkan dapat dilihat disitus web

sehingga progressnya dapat diketahui setiap saat. Penerapan ini didukung oleh

Perda Pajak Nomor 5 tahun 2012.



Dari sektor pendapatan asli daerah pada tahun anggaran 2013 terealisasi

Rp.214.109.650.760 meningkat dari tahun 2012 sebesar Rp.179.135.328.296

dan tahun 2011 sebesar Rp.158.083.317.775 sedangkan dari sektor dana

perimbangan tahun 2013 sebesar realisasi sementara Rp.724.255.635.359

turun dari tahun 2012 sebesar Rp.753.033.441.336 meningkat dari tahun 2011

sebesar Rp.515.369.176.652.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap penyelenggaraan

pengelolaan keuangan tahun anggaran 2012 Wajar Dengan Pengecualian, Opini

yang sama juga tahun 2011. Ekspektasi lebih diharapkan akan bisa dicapai

terhadap pengelolaan keuangan tahun anggaran 2013. Telah diupayakan

penggunaan anggaran yang tepat sasaran, terinci dengan baik seluruh

penggunaan anggaran baik itu belanja barang dan jasa maupun belanja modal.

Keseluruhan penatausahaan keuangan terus upayakan agar tidak terjadi

kesalahan baik itu secara administrasi maupun keuangan. Upaya yang

dilakukan yakni dengan terus mengoptimalkan penggunaan anggaran sesuai

dengan regulasi yang menjadi pedoman sehingga pengelolaan keuangan dapat

dijalankan dengan lebih baik.

F. Kantor Perwakilan Gorontalo di Jakarta


Adapun program dan kegiatan Kantor Perwakilan Gorontalo di

Jakarta yang bersumber dari dana APBD tahun anggaran 2013 adalah

sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

- Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Provinsi dengan Lembaga

Lainnya.





4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan Anggaran, Penatausahaan dan Laporan Keuangan

SKPD

-



5. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

- Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Lainnya

- Pelayanan keprotokoleran

6. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

- Fasilitasi Penataan Anjungan Gorontalo di TMII

-


Kantor Perwakilan Gorontalo di Jakarta pada tahun 2013 memperoleh

alokasi dana APBD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.200.000.000,-

(Tiga Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) dengan rata-rata capaian fisik 99,55

% dan realisasi keuangan 98,69 % (Rp. 3.157.960.667,-), pada tabel

4.46

Tabel 4.46


Kantor Perwakilan Gorontalo di Jakarta

Tahun 2013

NO PROGRAM ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

FISIK KEUANGAN

(%) (Rp.) %

1 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

118.950.000 100 118.024.600 99,22


657.500.000 98 631.586.071 96,06


1.016.050.000 100 1.007.678.500 99,18



70.400.000 98 67.538.700 95,94

5

Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

1.164.200.000 100 1.161.134.096 99,74

6 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

172.900.000 100 171.998.700 99,48

TOTAL 3.200.000.000 99,55 3.157.960.667 98,69


Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Perwakilan Gorontalo di

Jakarta selama tahun 2013 tidak mengalami hambatan.



G. Biro Umum dan Kehumasan


Adapun rincian program dan kegiatan Biro Umum dan Humas Setda

Provinsi Gorontalo yang bersumber dari dana APBD tahun anggaran 2013





- Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Biro Umum dan

Humas)

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

3. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah

- Pelayanan Keprotokoleran

- Pelayanan Umum Kedinasan Penghubung Makasar




5. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pemerintah Provinsi Gorontalo

- Koordinasi/Konsultasi Penyelenggaraan Pemerintahan dengan

Pemerintah Pusat dan Daerah Lainnya

- Monitoring Aset

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Lanjutan)

- Rehabilitasi Ruang Kerja Gubernur (Lanjutan)

7. Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa

- Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah


Biro Umum dan Humas Setda Provinsi Gorontalo pada tahun 2013


17.983.200.500,- (Tujuh Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta



Dua Ratus Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan rata-rata capaian fisik 89,08 % dan


Tabel 4.47


Biro Umum dan Humas Setda Provinsi Gorontalo

Tahun 2013

NO PROGRAM ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

FISIK KEUANGAN

(%) (Rp.) %

1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 1.586.329.996 70 1.037.097.198 65,38


dan Prasarana Aparatur 9.123.367.774 84 7.366.028.973 80,74

3

Program Peningkatan

Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

1.100.000.000 100 1.077.693.920 97,97

4 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur 128.628.000 96 120.066.600 93,34

5

Program Peningkatan

Pelayanan Kedinasan

Pemerintah Provinsi Gorontalo

316.116.500 93 290.296.000 91,83

6

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Perkantoran

(Lanjutan)

566.848.230 100 566.848.230 100,00

7 Program Kerjasama Informasi

dengan Media Massa 5.161.910.000 100 5.027.439.398 97,39

TOTAL 17.983.200.500 89,08 15.485.470.319 86,11


Dengan melihat realsiasi penyerapan anggaran baik fisik dan keuangan

maka ada beberapa program kegiatan yang di bawah prosentase yakni :

1. Kegiatan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

Kegiatan pelayanan jasa administrasi perkantoran penyerapan anggaran

hanya mencapai 65, 38 % karena ada beberapa belanja yang tidak bisa

derealisasikan berupa :



- Belanja Honor Panitia Pelaksana kegiatan yang semula dialokasikan

sebanyak 30 orang tetapi yang di ada di SK hanya 22 orang

- Tenaga yang semula disiapkan sebagai tenaga bongkar pasang Tenda,

Kursi, Sound System serta sopir truk batal di SK kan berhubung untuk

pengadaan tenda, kursi dan sound system tersebut tidak jadi

dilaksanakan dan telah digeser anggarannya untuk kegiatan lain yang

lebih prioritas

- Untuk belanja telepon dan listrik dianggarkan berdasarkan pembayaran

biaya sebelumnya dan ditambah sebesar kurang lebih 10 % guna

mengantisipasi adanya kenaikan dan pemakaian lebih, sedangkan

pemakaian bulanan menjadi lebih irit karena disebabkan adanya

pemadaman serta penghematan pemakaian listrik dan telepon.

- Adanya efisiensi pengadaan barang dan jasa sehingga anggaran yang

tersedia tidak terealisasi secara keseluruhan

2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Biro Umum dan

Humas penyerapan anggaran hanya mencapai 78, 25 % karena ada

beberapa jenis belanja yang tidak bisa direalisasikan berupa :

- Belanja Hibah Barang dan Jasa berkenaan kepada masyarakat

(pengadaan mobil jenazah) untuk masyarakat Manado gagal lelang

karena perusahaan yang mengadakan mobil jenazah meminta waktu

120 hari diakibatkan mobil tersebut membutuhkan perubahan dari

sfesifikasi standar ke sfesifikasi kendaraan khusus mobil jenazah

- Belanja Modal Pengadaan Mobli Fortuner untuk Asisten I gagal

dilaksanakan karena telah dua kali dilaksanakan proses lelang tetapi

sampai waktu pemenang tidak ada perusahaan yang memasukkan

penawaran sehingga dinyatakan gagal lelang

- Solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan

menganggarkan kembali belanja tersebut pada Anggaran 2014 dengan

tidak merubah nomenklatur sebelumnya.

3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor penyerapan anggaran

hanya mencapai 83, 50 % karena ada belanja yang tidak bisa direalisasikan

berupa :

- Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Jabatan (Rehab

Rumah Dinas Gubernur) karena anggaran tersebut bertambah pada



APBD-P sehingga waktu pelaksanaan pekerjaan tidak mencukupi

sampai batas waktu yang ditentukan.

- Solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan

menganggarkan kembali belanja tersebut diatas pada Anggaran 2014

dengan tidak merubah nomenklatur sebelumnya.

4. Kegiatan Monitoring Aset penyerapan anggaran hanya mencapai 83, 12 %

karena data aset yang akan diinventarisir tidak lengkap sehingga

penyerapan anggaran tidak sesuai target yang ditentukan.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut untuk tahun 2014

perjalanan dinas dalam daerah tidak dianggarkan lagi.

H. Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi


Adapun program dan kegiatan Biro Pengendalian Pembangunan dan

Ekonomi Setda Provinsi Gorontalo yang bersumber dari dana APBD tahun

anggaran 2013 adalah sebagai berikut :


- Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (Biro Pengendalian

Pembangunan dan Ekonomi)



3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur



4. Program Peningkatan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

- Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan

- Penerapan TEPPA Kabupaten/Kota

5. Program Optimalisasi Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik

- Pengembangan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik

6. Program Pembangunan Ekonomi

- Koordinasi dan Pengendalian Perekonomian




Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Setda Provinsi Gorontalo


sebesar Rp. 3.565.576.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta

Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan rata-rata capaian fisik

95,71 % dan realisasi keuangan 93,98 % (Rp. 3.350.781.649,-), pada tabel

4.48

Tabel 4.48


Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi

Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2013

NO PROGRAM ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

FISIK KEUANGAN

(%) (Rp.) %


555.480.000 94,00 504.767.283 90,87


1.089.496.000 98,00 1.053.899.502 96,73

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

250.000.000 96,00 236.114.350 94,45

4

Program Peningkatan Sistem

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1.057.675.000 95,00 992.528.625 93,84

5 Program Optimalisasi Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik

131.300.000 99,00 127.653.500 97,22

6 Program Pembangunan Ekonomi 481.625.000 93,00 435.818.389 90,49

TOTAL 3.565.576.000 95,71 3.350.781.649 93,98


Pada Tahun 2013 pelaksanaan semua program dan kegiatan telah

memberikan kontribusi kepada Visi dan Misi Biro Pengendalian Pembangunan

dan Ekonomi Setda Provinsi Gorontalo, dan penggunaan anggaran telah

dilakukan seefisien mungkin tanpa mengurangi essensibilitas pencapaian target

pelaksanaan fisik program/ kegiatan. Adapun beberapa kendala/permasalahan

yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2013

dan solusi sebagai upaya menyelesaikan permasalahan dapat diuraikan sebagai

berikut :

Monitoring kegiatan pembangunan yang pelaksanaannya terletak di

kabupaten/kota tidak dapat termonitor secara keseluruhan untuk dapat

melaksanakan kegiatan pemantauan realisasi fisik pembangunan



infrastruktur di lapangan karena kurangnya anggaran pada APBD induk,

walaupun mendapatkan anggaran pada APBD-P namun terdapat beberapa

kegiatan yang sama pentingnya dalam waktu yang bersamaan efektif pada

2 (dua) bulan terakhir pada akhir Tahun 2013. Solusi yang diusulkan yaitu

adanya penambahan anggaran untuk monitoring kegiatan tersebut pada

APBD induk, termasuk pengadaan prasarana kendaraan operasional

lapangan khususnya untuk memonitor proyek fisik yang sulit dijangkau dan

harus menempuh medan yang sulit.

Terbatasnya jumlah sumber daya manusia aparatur yang secara kualifikasi

teknis dapat melaksanakan monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur.

Solusi yang diusulkan yaitu adanya penambahan SDM yang memadai secara

teknis khusus di bagian monitoring dan evaluasi pembangunan.

Secara umum adalah penyediaan sarana dan prasarana yang belum

memadai dan kurangnya profesionalitas aparat biro dalam pelaksanaan

tugas.

Untuk itu usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan

misi Biro P2E dengan menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu

dengan mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas, dengan

pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan dicapai, dan

pengalokasian dana untuk pengadaan sarana dan prasarana pendukung

program dan kegiatan serta meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak

terkait dan peningkatan profesionalisme kerja serta penerapan reward and

punishment secara tegas dan konsisten. Dengan berbagai upaya yang telah dan

akan dilakukan disertai dengan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja

Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi

Gorontalo akan lebih meningkat.

I. Kantor Satpol dan Linmas


Adapun program dan kegiatan Kantor Satpol dan Linmas Provinsi

Gorontalo yang bersumber dari dana APBD tahun anggaran 2013 adalah

sebagai berikut :








dan Keuangan


4. Program Peningkatan Kinerja PPNS


5. Pemantapan Tugas-Tugas Operasional Dalam Mengantisipasi Gangguan

Ketentraman dan Kenyamanan Serta Ketertiban Umum

- Pelayanan dan Pengamanan Pejabat di Wilayah Provinsi Gorontalo

6. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan



Kantor Satpol dan Linmas Provinsi Gorontalo pada tahun 2013


3.505.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Lima Juta Rupiah) dengan rata-rata

capaian fisik 98,08 % dan realisasi keuangan 96,50 % (Rp. 3.382.292.024,-),

pada tabel 4.49

Tabel 4.49 Realisasi Fisik & Keuangan

Kantor Satpol dan Linmas Provinsi Gorontalo Tahun 2013

NO PROGRAM ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

FISIK KEUANGAN

(%) (Rp.) %


142.610.000 98,00 137.957.996 96,74


580.910.000 100,00 573.661.828 98,75

3



47.150.000 97,00 45.167.000 95,79

4 Program Peningkatan Kinerja PPNS

139.000.000 90,00 115.133.400 82,83

5

Pemantapan Tugas-Tugas Operasional Dalam Mengantisipasi Gangguan

Ketentraman dan Kenyamanan Serta Ketertiban Umum

2.458.430.000 98,00 2.374.702.200 96,59

6 Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan 136.900.000 100,00 135.669.600 99,10

TOTAL 3.505.000.000 98,08 3.382.292.024 96,50




1. Permasalahan

- Kurangnya anggaran yang tersedia

- Kurangnya Personil

- Kurangnya Peralatan

- Kurangnya Personil yang memiliki Pengetahuan Kesatpolan

- Tidak memiliki Kantor/Gedung yang representative

2. Solusi

- Memiliki anggaran besar

- Memiliki Personil yang cukup

- Mempunyai Peralatan yang cukup

- Mempunyai Personil yang memiliki Pengetahuan Kesatpolan

- Memiliki Kantor/Gedung yang representative

J. Seketariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Gorontalo


Adapun program dan kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Provinsi Gorontalo yang bersumber dari dana APBD tahun anggaran 2013






3. Program Peningkatan Pembinaan, Pelayanan dan Fasilitasi Kewirausahaan

untuk Kesejahteraan Anggota KORPRI

- Sosialisasi, Bimtek, Fasilitasi Pelayanan Lembaga Konsultasi Bantuan

Hukum (LKBH) dan Bantuan Sosial bagi Anggota KORPRI.

- Workshop Usaha Pelayanan Kegiatan (UPK) dan Kesejahteraan

Anggota

4. Program Peningkatan Mental Rohani melalui Olahraga, Seni Budaya dan

Agama

- Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan, Pembentukan Forum dan

Pelaksanaan Mahir Baca Quran

- Pembinaan Etos Kerja, Disiplin dan Seni Budaya bagi Anggota KORPRI.



- Peningkatan Prestasi dan Kebugaran bagi Anggota KORPRI.

5. Program Peningkatan Kerjasama Antar Organisasi untuk Optimalisasi

Pelayanan KORPRI.

- Penguatan Organisasi dan Kelembagaan KORPRI.


Sekretariat KORPRI Provinsi Gorontalo pada tahun 2013 memperoleh

alokasi dana APBD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.250.000.000,- (Dua

Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan rata-rata capaian fisik

98,56% dan realisasi keuangan 97,09% (Rp. 2.184.431.714,-), pada tabel 4.50

Tabel 4.50


Sekretariat KORPRI Provinsi Gorontalo

Tahun 2013

NO PROGRAM ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

FISIK KEUANGAN

(%) (Rp.) %

1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 288.000.000 94,00 263.558.464 91,51



3

Program Peningkatan

Pembinaan, Pelayanan dan Fasilitasi Kewirausahaan untuk Kesejahteraan Anggota

KORPRI

286.240.000 100,00 281.392.100 98,31

4 Program Peningkatan Mental Rohani melalui Olahraga, Seni Budaya dan Agama

1.131.883.000 99,00 1.100.416.800 97,22

5

Program Peningkatan Kerjasama Antar Organisasi

untuk Optimalisasi Pelayanan KORPRI.

77.927.000 95,00 73.194.100 93,93

TOTAL 2.250.000.000 98,56 2.184.431.714 97,09


1. Permasalahan

- Perlunya peningkatan kompetensi dan kualitas SDM aparatur dalam

mengelola dan menghendel tugas-tugas pokok dan fungsi serta

administrasi



- Sarana dan prasarana kantor yang kurang memadai dalam

menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tugas-tgas

tambahan

- Terbatasnya anggaran untuk mendanai program kegiatan untuk

peningkatan kesejahteraan anggota KORPRI dan keluarganya

- Masih kurangnya motivasi kinerja dan etos kerja aparatur dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

2. Solusi

- Mengikutsertakan aparatur Sekretariat DP KORPRI Provinsi

Gorontalo pada kegiatan DIKLAT, BIMTEK, Magang dan

memberikan kesempatan untuk meningkatkan kualifikasi

pendidikannya yang dananya melalui TP. SDM Aparatur Provinsi

Gorontalo

- Menganggarkan program kegiatan untuk peningkatan

kesejahteraan anggota KORPRI dan keluarganya yang didasarkan

pada skala prioritas dan menyentuh langsung kebutuhan antara lain

: Pengadaan Lahan Pemakaman, BIMTEK, Pembentukan Yayasan,

dll.

- Memberikan pembinaan berupa peningkatan sanksi, hukuman dan

memberikan reward serta mengadakan alat elektronik card absensi

pegawai

K. Seketariat DPRD Provinsi Gorontalo


Adapun program dan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo yang

bersumber dari dana APBD tahun anggaran 2013 adalah sebagai berikut :






dan Keuangan




4. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

- Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah

dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

- Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan

- Rapat-Rapat Paripurna

- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

5. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pemerintah Provinsi Gorontalo

- Koordinasi / Konsultasi Penyelenggaraan Pemerintahan dengan

Pemerintah Pusat dan Daerah Lainnya

6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

- Kegiatan Reses

- Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah

- Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD


Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo


sebesar Rp. 36.000.000.000,- (Tiga Puluh Enam Miliyar Rupiah) dengan rata-

rata capaian fisik 97,56 % dan realisasi keuangan 96.07 % (Rp.

34.586.635.146,-), pada tabel 4.51

Tabel 4.51


Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo

Tahun 2013

NO PROGRAM ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

FISIK KEUANGAN

(%) (Rp.) %

1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 538.275.000 94 493.314.180 91,65

2

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

2.434.720.000 98 2.338.880.921 96,06

3



145.000.000 100 143.913.550 99,25



NO PROGRAM ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

FISIK KEUANGAN

(%) (Rp.) %

4 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

2.163.675.000 93 1.969.527.305 91,03

5

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Pemerintah Provinsi Gorontalo

1.011.300.000 95 931.434.418 92,10

6 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

29.707.030.000 98 28.709.564.772 96,64

TOTAL 36.000.000.000 97,56 34.586.635.146 96,07


Sampai pada saat ini diakui banyak permasalahan yang dihadapi oleh

Sekretariat DPRD, namun dari sekian banyak permasalahan tersebut

Alhamdulillah dapat dicarikan solusi yang terbaik sehingga kegiatan

Kesekretariatan Dewan berjlan secara maksimal. Adapun permasalahan dan

solusi yang dihadapi Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo, antara lain :

1. Permasalahan

- Terbatasnya sumber daya manusia, khususnya PNS yang berpendidikan

Sarjana Hukum di Sekretariat DPRD dan dengan tingginya kompleksitas

permasalahan Anggota DPRD yang berjumlah 45 orang dan tugas yang

harus diselesaikan tepat waktu

- Dengan adanya bangunan baru diperlukan sarana dan prasarana yang

sangat mendukung aktifitas Pegawai dan Anggota DPRD

- Sulitnya mengakomodir berbagai pemahaman Anggota DPRD yang

berasal dari berbagai latar belakang partai politik dan pendidikan

sehingga sulit memperoleh kata sepakat

2. Solusi

- Mengoptimalkan peran dan fungsi staf Sekretariat yang ada dan terus

berupaya meningkatkan kompetensi dalam bidang tugas masing-

masing.

- Mengikutsertakan PNS untuk mengikuti berbagai Lokakarya / Workshop

ataupun Diklat ke berbagai daerah setiap ada perubahan kegiatan oleh

Pusat yang diselenggarakan berbagai lembaga pendidikan.



- Diperlukan Tenaga Ahli yang akan membantu kerja dari para Anggota

DPRD.

- Mengusulkan rencana pengadaan sarana dan prasarana / fasilitas guna

menunjang kegiatan DPRD.

- Selalu berupaya meningkatkan hubungan yang harmonis terhadap

Dewan dengan Sekretariat Dewan Provinsi Gorontalo dengan Pimpinan

dan Anggota DPRD serta memfasilitasi peningkatan lembaga kemitraan

antara DPRD dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo

20. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


Adapun rincian Program dan Kegiatan APBD Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pembangunan Desa Terpencil (BPM-PDT) Provinsi Gorontalo

pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Adimistrasi Perkantoran

- Pelayanan Administrasi Perkantoran


Adminstrasi Perkantoran. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah

terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dalam

mendukung seluruh pelaksanaan program dan kegiatan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.



Perkantoran. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya

pelayanan perkantoran dengan baik dalam mendukung seluruh

pelaksanaan program dan kegiatan.


dan Keuangan

- Penyusunan Angaran dan Laporan Keuangan

Kegiatan ini berupa pelaporan keuangan spj, bimtek Keuangan,

pembelian atk, materai, foto copy Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini

adalah untuk menunjang operasional keuangan SKPD.

4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaaan.

- PAP-PNPM mandiri Pedesaan



Hasil kegitan ini yaitu Terkoordinasinya. pelaksanaan PNPM MPd di

5 Kab, serta Meningk. Kompetensi SDM pelaksana PNPM tingkat

Kab/kec/desa 65 Kecamatan, 662 Desa

- Forum Koordinasi Lintas SKPD/Forum PMPK Kab/Kota

Tujuan kegiatan ini yaitu terlaksananya koordinasi, sinkronisasi

dan integrasi program TKPK Provinsi, instansi vertikal dan TKPK

kab/kota dalam intervensi program/kegiatan dalam penurunan Angka

Kemiskinan.

- Pembangunan mahyani dan MCK untuk masyarakat miskin secara

swakelola oleh kelompok masyarakat.

Tujuan kegiatan ini yaitu mengurangi faktor penyebab

kemiskinan penduduk desa melalui peningkatan perumahan dan

meningkatnya kinerja pembangunan yang berbasis partisipasi

masyarakat melalui pola/metode swakelola yang juga mendorong

perputaran dana pada tingkat desa.

- PAP-PNPM mandiri Generasi Sehat Cerdas.

Hasil Kegiatan ini yaitu Terselenggaranya sosialisasi PNPM

Generasi Sehat Cerdas serta terkoordinasinya pelaksanaan PNPM GSC

di 4 Kabupaten serta Meningkatnya Kompetensi SDM pelaksana PNPM

GSC tingkat Kab/kec/desa 19 Kecamatan Lokasi PNPM Generasi Sehat

& Cerdas.

- Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Dan Kelurahan Di Provinsi Gorontalo

Hasil kegiatan ini yaitu Peningkatan dan percepatan penyusunan

Profil Desa di Provinsi Gorontalo, Tersusunnya 100 Data Profil Desa dan

Kelurahan Provinsi Gorontalo dan Tersedianya informasi 100 Data Profil

Desa di Provinsi Gorontalo.

- Perencanaan Program Gerbang Prodesa

Tujuan kegiatan ini yaitu dalam bentuk penyusunan data

monografi desa di 6 kab/kota.

- Fasilitasi Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Sementara

Masyarakat Daerah (BLSMD).

Kegiatan ini berupa dana sharing daerah untuk mengakomodir

data RTM yang tidak masuk pada data BLSM pusat.



5. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa

- Pencanangan BBGRM tingkat Provinsi Gorontalo

Tujuan kegiatan ini yaitu Meningkatkan Kinerja Pemerintah

Desa dan Kelurahan yang didorong oleh Partisipasi dan Gotong-Royong

Masyarakat Dalam Membangun Desa.

- Pemasyarakatan dan Pemanfaatan TTG Perdesaan.

Tujuan kegiatan ini yaitu:

Memperkenalkan berbagai jenis teknologi tepat guna dan

produknya secara visual kepada masyarakat, sehingga masyarakat

dapat memperoleh informasi yang cukup untuk menetapkan

pilihan.

Menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang

perkembangan dan kemajuan teknologi serta manfaatnya dalam

rangka peningkatan mutu dan kuantitas produksi di berbagai

sektor usaha.

Meningkatan kerjasama dan koordinasi antara instansi pemerintah

daerah, dunia usaha, perguruan tinggi dan lainnya dalam

pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna.

- Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Prov. Gorontalo.

Tujuan kegiatan ini merupakan kompetisi dan evaluasi hasil

pembangunan desa dan kelurahan yang bersifat mendorong

kebersamaan dan keswadayaan yang dilakukan setiap tahun secara

berjenjang dan berkelanjutan mulai dari tingkat kecamatan,

kabupaten/kota dan provinsi. Penyelenggaraan perlombaan Desa dan

Kelurahan Tingkat Provinsi diakhiri dengan Penilaian dan Temu Karya

Nasional para juara perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi

dan Nasional di Jakarta.

- Penguatan Kelembagaan Melalui Pembentukan Pokjanal SIP.

Tujuan kegiatan ini yaitu Penguatan kelembagaan dalam Sistem

Informasi Posyandu (SIP) dan Terbentuknya Kelompok Kerja

Operasional Tingkat Provinsi dengan Wilayah Penguatan Sistem

Informasi Posyandu (SIP) di 5 Kab/Kota.



- Koordinasi Penguatan Kelembagaan Komisi Penanggulangan HIV AIDS.

Tujuan kegiatan ini yaitu Terkoordinasinya Rakor Penguatan

Kelembagaan HIV/AIDS di Kabupaten dan Kota se-Provinsi Gorontalo

dan Terlaksananya Rakor Penguatan Kelembagaan Komisi

Penanggulangan HIV-AIDS tingkat Kab/Kota.

6. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

- Forum pembinaan kepala desa, kelurahan & Camat.

tujuan kegiatan ini yaitu Terwujudnya peningkatan kinerja

kepala desa, lurah dan camat serta optimalisasi pelayanan kepada

masyarakat dalam pemerintahan bagi 77 orang Camat, 72 orang Lurah

dan 657 Kades se-Provinsi Gorontalo.


Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Kemiskinan

(BPMD-PK) Provinsi Gorontalo pada tahun 2013 memperoleh alokasi dana APBD

dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 20.670.000.000,- (Dua Puluh Milyar Enam

Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah) dengan rata-rata capaian fisik 100% dan


Tabel 4.52


Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Kemiskinan

(BPMD-PK) Provinsi Gorontalo Tahun 2013

NO PROGRAM ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

FISIK KEUANGAN

(%) (Rp.) %


283.000.000 100,00 280.203.636 99,01

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

437.000.000 100,00 435.248.187 99,60

3

Program Peningkatan


148.000.000 100,00 146.947.290 99,29

4 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

18.377.000.000 100,00 18.331.890.650 99,75

5

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun

Desa

1.060.000.000 100,00 1.054.449.750 99,48



NO PROGRAM ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

FISIK KEUANGAN

(%) (Rp.) %

6 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

365.000.000 100,00 345.187.100 94,57

TOTAL 20.670.000.000 100 20.593.926.613 99,63


1. Permasalahan

- Belum adanya satu Database yang seragam antar program dalam

penetapan jumlah rumah tangga sasaran yang dibutuhkan.

- Masih kurangnya keterpaduan antar program dalam pelaksanaan fungsi

pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan program ke

Kabupaten/Kota.

- Lomba desa terkesan dianggap seremonial belaka tanpa di dukung oleh

penataan dan pembangunan Desa.

- Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) belum mampu

membangkitkan substansi inti yakni nilai-nilai gotong royong dan

partisipasi murni masyarakat.

- Tidak efektifnya pelibatan lintas sektor/SKPD dalam rangka optimalisasi

pengembangan TTG di Provinsi Gorontalo.

- Kurangnya sumber daya manuasia yang memadai dalam penguasaan

aplikasi profil desa secara online.

2. Solusi

- Melakukan rekonsiliasi dan sinkronisasi data sasaran pembangunan

antar program baik provinsi maupun kabupaten/kota yang dikeluarkan

melalui satu pintu yakni di bagian perencanaan kabupaten/kota dan

provinsi.

- Meningkatkan keterpaduan antar program dalam melaksanakan

pembinaan dan monev ke kabupaten/kota, sehingga permasalahan

program dalam pecapaian target kinerja dapat diselesaikan secara

terintegrasi.

- Perlu adanya partisipasi dan dukungan dari masyarakat tanpa rasa

keterpaksaan dan dapat memberi manfaat sebaik-baiknya bagi

masyarakat dalam pelaksanaan lomba desa.



- Dengan pencanangan BBGR kedepan subtansi nilai-nilai

kegotongroyongan dan partisipasi murni masyarakat dapat terlaksana.

- Kedepan harus meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara instansi

pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi dan lainnya dalam

pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna serta melakukan

upaya pengenalan dan pengaplikasian kepada masyarakat terhadap

hasil-hasil TTG.

- Perlu diadakannya pelatihan-pelatihan pada operator profil desa yang

ada di desa.


Berdasarkan RPJMD Povinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017 dan Renstra Badan

Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Kemiskinan (BPMD-PK)

Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017, terdapat sejumlah indikator kinerja SKPD

yang menjadi target pembangunan selang 5 tahun, yang diuraikan kedalam target

tahunan SKPD pada tabel 4.53.

Tabel 4.53


Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2013



1.

Jumlah Rumah Layak Huni Yang

dibangun Bagi RTM secara

swakelola

1000 unit 1000 Unit

2. Terwujudnya Desa Maju dan Mandiri 3 Desa dan 3

kelurahan

3 Desa dan 3

kelurahan



21. Urusan Sosial

Urusan Sosial dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD antara lain :

A. Dinas Sosial


Adapun rincian Program dan Kegiatan APBD Dinas Sosial Provinsi

Gorontalo pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :






- Sosialisasi Jabatan Fungsional

- Penyusunan Rencana Kerja dan Program Pembangunan

Kesejahteraan Sosial.


dan Keuangan


5. Program Pemberdayaan Sosial

- Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

- Pemberdayaan Fakir Miskin

- Pelestarian Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial

- Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

6. Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

- Jaminan Kesejahteraan Sosial

7. Program Rehabilitasi Sosial

- Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak

- Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat

- Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

- Rehabilitasi Sosial Tuna Susila




Dinas Sosial Provinsi Gorontalo pada tahun 2013 memperoleh alokasi

dana APBD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.157.000.000,- (Lima Milyar

Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah) dengan rata-rata capaian fisik 99,79 %


Tabel 4.54


Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2013

NO PROGRAM PAGU

ANGGARAN (Rp)

REALISASI

FISIK KEUANGAN

(%) (Rp) (%)


451.635.000 99,00 436.230.142 96,59


594.434.000 99,00 574.406.155 96,63


494.260.000 99,88 486.855.556 98,50



54.700.000 100,00 54.137.500 98,97

5 Program Rehabilitasi Sosial 1.145.200.000 99,00 1.142.328.000 99,75

6 Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

837.686.000 98,37 824.038.000 98,37

7 Pemberdayaan Sosial 1.579.080.000 99,19 1.566.226.250 99,19

TOTAL 5.157.000.000 99,79 5.084.215.603 98,59


1. Permasalahan

- Alokasi anggaran APBD untuk pembangunan kesejahteraan

sosial tidak sebanding dengan jumlah PMKS dan PSKS yang

harus ditangani oleh Dinas Sosial.

- Terbatasnya kualitas dan kuantitas aparatur pelaksana

pembangunan kesejahteraan sosial.

- Kurangnya pengetahuan Aparatur tentang Program Dinas Sosial

2. Solusi

- Meningkatkan sumber daya manusia baik dalam bidang profesi

pekerjaan sosial profesional/kesejahteraan sosial, pengelolaan

keuangan/anggaran, pengadaan barang dan jasa.



- Melakukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan anggaran

pembangunan kesejahteraan sosial.



Renstra Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017, terdapat

sejumlah indikator kinerja SKPD yang menjadi target pembangunan selang

5 tahun, yang diuraikan kedalam target tahunan SKPD pada tabel 4.55

Tabel 4.55

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Sosial Tahun 2013



Capaian

1. Meningkatnya jumlah layanan atas perlindungan dan jaminan

kesejahteraan masyarakat

60 KK 60 KK

2. Meningkatnya cakupan layanan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan KAT

120 KK 120 KK

3.

Meningkatnya layanan rehabilitasi

terhadap penyandang diabilitas, tuna sosial, lanjut usia, anak bermasalah sosial, korban penyalahgunaan napza

& LKS

135 org 145 org

4. Meningkatnya cakupan layanan dan pembinaan terhadap pilar-pilar

kesejahteraan sosial

10 lembaga/

64 org

10 lembaga/ 64 org

B. Badan Penanggulangan Bencana Daerah


Adapun rincian Program dan Kegiatan APBD Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Provinsi Gorontalo pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai

berikut :


- Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran;

Tujuan kegiatan ini adalah Peningkatan pelayanan dan urusan

administasi kegiatan perkantoran. Output kegiatan adalah Tersedianya

kebutuhan surat menyurat dan kebutuhan operasional kantor.



- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tujuan kegiatan ini adalah melakukan koordinasi antara Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan

BNBP pusat dan Instansi terkait. Output kegiatan adalah

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi BPBD se-Provinsi Gorontalo serta

instansi terkait.



Tujuan kegiatan adalah Untuk menunjang kegiatan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah dan untuk pemenuhan kebutuhan

sarana dan prasarana Kantor. Output kegiatan adalah Tersedianya

sarana berupa peralatan kantor dan mobiler.


Keuangan

- Penyusunan Anggaran dan Laporan SKPD

Tujuan Kegiatan adalah

Peningkatan kualitas Sumber Daya manusia baik dalam hal

penatausahaan, perencanaan, kepegawaian maupun anggaran.

Melaksakan Penyusunan anggaran yang terkoordinasi antara

perencana dan bidang teknis serta anggaran

Output kegiatan adalah :

Pegawai yang terlatih melalui Bimtek dan pelatihan baik staf

keuangan dan kepegawaian serta perencana.

Rapat pembahasan anggaran lingkup BPBD Provinsi.

4. Peringatan Dini

- Kegiatan Pemantauan Kondisi Potensi Bencana;

Tujuan kegiatan adalah Meriview hasil data telah ada untuk

memudahkan penanganan apabila adanya bencana dalam skala besar.

Kegiatan ini dilaksanakan di 6 Kab/Kota. Output kegiatan adalah Peta

rawan bencana di 6 Kab/Kota.



- Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana

Tujuan kegiatan adalah

Meningkatkan mekanisme koordinasi dalam penanggulangan

bencana, berdasarkan pemahaman tugas dan fungsi setiap

stakeholders terkait.

Mengidentifikasi kesenjangan dan permasalahan koordinasi dalam

pelaksanaan penanggulangan bencana.

Meningkatkan pemahaman serta review terhadap SOP yang sudah

ada.

Output Kegiatan adalah Masyarakat dapat bertindak untuk evakuasi

mandiri secara cepat. Kegiatan ini dilaksanakan di 6 Kab/Kota. Peserta

sosialisasi ini berjumlah 50 orang dan melibatkan berbagai unsur

Pemerintah dan Masyarakat serta LSM antara lain instansi BAPPEDA,

Badan Penanggulangan Bencana/Satkorlak, Dinas Kesehatan, Dinas

Sosial, PU, Dinas Perhubungan, Pertanian, ESDM, TNI, POLRI, PMI, LSM,

Camat, Lurah/Kepala Desa yang wilayahnya terkena dampak bencana.

5. Kesiapsigaan

- Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana

Tujuan Kegiatan adalah : Memberikan motivasi kepada masyarakat

untuk terlibat dalam Penanggulangan Bencana, sesuai dengan amanat

UU no 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Output

Kegiatan adalah Masyarakat mampu mengantisipasi dan meminimalisir

kerugian serta dengan cepat membangun kehidupan menjadi normal.

Kegiatan ini dilaksanakan di 3 Kab/Kota yaitu Daerah Kabupaten

Boalemo, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bonebolango.

6. Penanggulangan Bencana

- Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kedaruratan

Logistik.

Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah:

Mengadakan sarana berupa peralatan dalam upaya menunjang

tanggap darurat saat bencana.

Mengadakan pemeliharaan semua sarana dan prasarana peralatan

yang ada di kedaruratan baik dana APBD maupun APBN.



Output Kegiatan adalah terfasilitasinya dukungan fasilitas

penyelenggaraan kegiatan Penanngulangan bencana.

- PUSDALOPS (Pusat Pengendali Operasi Sistem Penanggulangan

Bencana);

Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah:

Menunjang kegiatan Tanggap darurat dalam rangka penyediaan

Data .

Sebagai Pusat pengendali informasi pada saat tanggap darurat

Output Kegiatan adalah Data Bencana di 6 Kab/Kota.

- Pelatihan Penanganan Darurat

Tujuan Kegiatan adalah Membantu proses berbenah diri dalam hal

meminimalisir korban yang diakibatkan bencana. Output kegiatan adalah

Terlatihnya aparatur penanganan tanggap darurat.

- Penanganan dan Penyelamatan Korban Bencana

Tujuan Kegiatan adalah terlaksanya dukungan penyelenggaraan

kegiatan penanggulangan bencana. Output kegiatan adalah masyarakat

korban bencana.

7. Rehabiltasi dan Rekonstruksi

- Pendataan Kerusakan dan Kerugian di Lokasi Bencana Kab/Kota

Tujuan Kegiatan adalah :

Melaksakan pendataan dan analisis untuk kerusakan dan

kerugian paska bencana.

Dapat segera diketahui semua kerusakan dan kerugian akibat

bencana.

Output kegiatan adalah : data analisis kerusakan dan kerugian.

- Pemantapan Petugas Penilai Kerusakan dan Kerugian Paska Bencana

Tujuan Kegiatan adalah tersedianya SDM yang terampil dalam

menginventarisasi data kerugian dan kerusakan paska bencana. Output

kegiatan adalah Aparat penilai kerusakan dan kerugian.



8. Forum Lintas Sektor, meliputi :

- Forum SKPD dan Monev

Tujuan Kegiatan adalah untuk menyatukan persepsi tentang

program dan kegiatan penanggulangan bencana serta fungsi koordinasi

lintas sektor. Output kegiatan adalah 3 kali kegiatan rapat.


Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo pada tahun

2013 memperoleh alokasi dana APBD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.

3.776.010.000,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sepuluh Ribu

Rupiah) dengan rata-rata capaian fisik 100,00 % dan realisasi keuangan 96,07

% (Rp. 3.627.628.761,-), pada tabel 4.56

Tabel 4.56

Realisasi Fisik & Keuangan Urusan Sosial

(Badan Penanggulangan bencana Daerah Prov. Gorontalo) Tahun 2013

NO PROGRAM ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

FISIK KEUANGAN

(%) (Rp.) %

1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 683.850.000 100,00 664.254.721 97,13

2

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

274.000.000 100,00 266.734.500 97,35

3



110.600.000 100,00 99.180.900 89,68

4 Program Rehabilitasi dan rekonstruksi

378.300.000 100,00 326.422.000 86,29

5 Program Penanggulangan Bencana

1.297.510.000 100,00 1.248.533.800 96,23

6 Peringatan Dini 379.100.000 100,00 374.919.600 98,90

7 Kesiapsiagaan 437.650.000 100,00 436.245.900 99,68

8 Program Forum Lintas Sektor

215.000.000 100,00 211.337.340 98,30

TOTAL 3.776.010.000 100,00 3.627.628.761 96,07




1. Permasalahan

- Sumber Daya Manusiaa yang belum memadai baik secara kuantitas

maupun kualitas di Bidang Penanggulangan Bencana

- Masalah Sarana Prasarana dan Peralatan/Logistik yang belum

memadai

- Perencanaan kegiatan penanggulangan bencana tidak dapat

ditargetkan secara pasti

- Bencana Merupakan hal bersifat Destruktif

- Permasalahan Anggaran yang kurang terserap dengan baik dalam

hal Penanggulangan Bencana, Misalnya belanja bahan bakar

minyak (BBM), paket pengiriman ke lokasi bencana. Hal ini

disebabkan karena kejadian bencana tidak dapat diprediksi

- Penguatan Kelembangan

2. Solusi

- Menempatkan SDM sesuai dengan keahliannya;

- Mmengikutsertakan SDM yang baru pada diklat formal maupun

nonformal (terutama di bidang teknis), selanjutnya SDM yang telah

diberikan pelatihan teknis ataupun non teknis tidak dimutasi ke

instansi lain, sehingga kualitas SDM tetap terjaga.

- Pengusulan ke Dinas PU untuk pembangunan gudang peralatan dan

logistik yang representatif pada Tahun Anggaran 2015 serta

Peralatan-peralatan lapangan guna menunjang kegiatan

Penanggulangan Bencana

- Dalam melakukuan perencanaan, Kami memberikan target

kegiatan penanggulangan bencana berdasarkan intensitas kejadian

bencana sebagaimana yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya

- Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana sangat penting bagi Aparat

Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat guna megurangi risiko-

risiko yang dihadapi yang diakibatkan bencana alam.

- Kegiatan Pembentukan Desa Tangguh Merupakan suatu terobosan

dalam Program Pra Bencana, manfaatnya akan terbentuk suatu

desa mandiri dalam meminimalisir kerugian yang ditimbulkan akibat

bencana.



- Sosialisasi Daerah Rawan Bencana ke Masyarakat agar lebih

ditingkatkan dan berkesinambungan

- Anggaran tahun 2014 dalam tanggap darurat harus dikembalikan

Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo

- Penetapan PERDA Penanggulangan Bencana Provinsi Gorontalo

pada tahun 2014

22. Urusaan Kebudayaan


Adapun program dan kegiatan urusan kebudayaan (Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo) pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Nilai Budaya

- Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

- Pelayanan Adminstrasi pada Museum dan Taman Budaya Di Daerah

3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

- Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah


Urusan Kebudayaan (Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi


anggaran sebesar Rp. 2.698.325.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh

Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rata-rata capaian fisik

99,86 % dan realisasi keuangan 99,20 % (Rp. 2.676.642.287,-), pada tabel 4.57

Tabel 4.57 Realisasi Fisik & Keuangan Urusan Kebudayaan


NO PROGRAM ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

FISIK KEUANGAN

(%) (Rp.) %

1 Program Pengembangan Nilai Budaya

52.700.000 93 47.090.000 89,35

2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

594.300.000 100 589.905.879 99,26

3 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

2.051.325.000 100 2.039.646.408 99,43

TOTAL 2.698.325.000 99,86 2.676.642.287 99,20




Pelaksanaan kegiatan Urusan Kebudayaan (Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga Provinsi Gorontalo) tahun 2013 tidak mengalami hambatan.



Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017 khususnya

untuk urusan Kebudayaan, terdapat sejumlah indikator kinerja SKPD yang menjadi

target pembangunan selang 5 tahun, yang diuraikan kedalam target tahunan SKPD

pada tabel 4.58

Tabel 4.58

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Kebudayaan Tahun 2013



1. Penyelenggaraan festival seni

dan budaya 3 3

2. Jumlah Pagelaran Budaya 5 5

23. Urusan Statistik


Program dan kegiatan pada tahun 2013 urusan statistik yang dilaksanakan

oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo antara lain :

1. Program Pengembangan Data/Informasi

- Penyusunan Profile Daerah, Gorontalo dalam Angka dan Buku Saku

- Rapat Koordinasi Data Perencanaan Daerah

- Konsultasi Regional PDRB se-SULAMPAPUA


Urusan Statistik (Bappeda Provinsi Gorontalo) pada tahun 2013 memperoleh

alokasi dana APBD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 495.000.000,- terbilang

(Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rata-rata capaian fisik

90.12 % dan realisasi keuangan 86.77 % (Rp. 429.529.273,-).




Pelaksanaan kegiatan Urusan Statistik (Bappeda Provinsi Gorontalo) tahun

2013 tidak mengalami hambatan.



Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017 khususnya untuk urusan Statistik,

terdapat indikator kinerja SKPD yang menjadi target pembangunan selang 5 tahun,

yang diuraikan kedalam target tahunan SKPD yaitu : Buku Gorontalo Dalam Angka

setiap tahun ditargetkan ada pengadaan yang bekerja sama dengan BPS Provinsi.

24. Urusan Kearsipan


Program dan kegiatan pada tahun 2013 urusan kearsipan yang dilaksanakan

oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo yaitu Program

Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dengan kegiatan antara lain :

- Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan dan Monitoring Evaluasi Kegiatan.

- Pengumpulan Data Kearsipan


Urusan Kearsipan yang dilaksanakan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Provinsi Gorontalo pada tahun 2013 memperoleh alokasi dana APBD dengan jumlah

anggaran sebesar Rp. 240.258.000,- terbilang (Dua Ratus Empat Puluh Juta Dua

Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan rata-rata capaian fisik 97.12 % dan

realisasi keuangan 94.00 % (Rp. 225.848.100,-).


1. Permasalahan

- Tidak Tersedianya Tenaga Arsiparis (Kearsipan)

- Sarana dan Prasarana yang masih kurang untuk menunjang pelayanan

Kearsipan.



2. Solusi

- Segera mendapatkan SDM Aparatur yang berhasil guna dan berdaya

guna untuk mencapai kinerja kegiatan Kantor Perpustakaan dan Arsip

Daerah Provinsi Gorontalo.

- Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana guna menunjang

pelayanan perpustakaan dan kearsipan


Berdasarkan RPJMD Povinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017 dan Renstra Kantor

Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017 khususnya

untuk urusan Kearsipan, terdapat sejumlah indikator kinerja SKPD yang menjadi

target pembangunan selang 5 tahun, yang diuraikan kedalam target tahunan SKPD

pada tabel 4.59

Tabel 4.59

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Kearsipan Tahun 2013



1. Peningkatan SDM & pengelola

kearsipan (orang) 30 30

Sasaran Pembangunan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi

Gorontalo adalah Pengembangan SDM Daerah melalui peningkatan Gemar Membaca

Masyarakat Gorontalo dan pengamanan dan pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

sehingga sumber daya manusia Provinsi Gorontalo meningkat seiring dengan

tuntutan era globalisasi. Juga secara tidak langsung dapat menuntaskan Buta

Aksara.

Fokus target Pembangunan untuk Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Provinsi Gorontalo untuk urusan kearsipan yaitu : Peningkatan SDM dan Pengelola

Kearsipan untuk 30 Orang. Pada Tahun 2013 peningkatan SDM melalui Anggaran

APBD tidak menganggarkan Program dan Kegiatan yang berkaitan dengan

peningkatan SDM Kearsipan tersebut karena telah diakomodir oleh anggaran APBN.

Untuk Tahun 2014 program dan kegiatan tersebut telah di anggarkan melalui

kegiatan Bimtek Pengelola Kearsipan.



25. Urusan Perpustakaan


Adapun program dan kegiatan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Provinsi Gorontalo khususnya urusan Perpustakaan yang dibiayai APBD tahun







dan Keuangan


4. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

- Pelayanan Perpustakaan Keliling dan Monitoring Evaluasi Kegiatan.

- Gerakan Gorontalo Membaca


Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo pada tahun 2013


1.409.742.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh

Dua Ribu Rupiah) dengan rata-rata capaian fisik 97,47 % dan realisasi keuangan

95,05 % (Rp. 1.339.938.684,-), pada tabel 4.60


Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013

NO PROGRAM ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

FISIK KEUANGAN

(%) (Rp.) %


539.970.000 100,00 524.167.734 97,07


399.500.000 100,00 398.656.000 99,79



66.950.000 95,00 60.349.300 90,14

4 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

403.322.000 92,00 356.765.650 88,46

TOTAL 1.409.742.000 97,47 1.339.938.684 95,05




1. Permasalahan

- Kurang memadainya kompetensi dan latar belakang pendidikan

dari masing – masing SDM dalam menunjang tugas – tugas yang

dilaksanakan

- Masih Minimnya Tenaga Pustakawan

- Koleksi Bahan Pustaka yang masih minim sehingga minat

pemustaka untuk datang ke perpustakaan kurang.

- Jumlah anggaran yang masih minim sehingga untuk mencapai

target sasaran belum dapat terpenuhi sesuai dengan yang

diharapkan.

2. Solusi

- Segera mendapatkan SDM Aparatur yang berhasil guna dan

berdaya guna untuk mencapai kinerja kegiatan Kantor

Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo.

- Koleksi Bahan Pustaka harus diperbanyak guna menarik minat

Budaya baca bagi masyarakat (Pemustaka).

- memaksimalkan anggaran yang ada untuk efisiensi dan efektifitas

pelaksanaan Kegiatan APBD.



Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017

khususnya untuk urusan Perpustakaan, terdapat sejumlah indikator kinerja

SKPD yang menjadi target pembangunan selang 5 tahun, yang diuraikan




Tabel 4.61

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perpustakaan Tahun 2013



1. Jumlah Pengunjung

Perpustakaan pertahun 4000 Org 12.889 Org

2. Meningkatnya Jumlah Buku

Bacaan dan Judul Bacaan 800 Judul 1.553 Judul

3. Ketersediaan Jenis Buku dan

Judul Terbitan Daerah 15 Judul 30 Judul

4. Jumlah Pustakawan dan Tenaga

Teknis Perpustakaan 15 Orang 10 Org

Sasaran Pembangunan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi

Gorontalo adalah Pengembangan SDM Daerah melalui peningkatan Gemar Membaca

Masyarakat Gorontalo dan pengamanan serta pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

sehingga sumber daya manusia Provinsi Gorontalo meningkat seiring dengan

tuntutan era globalisasi. Juga secara tidak langsung dapat menuntaskan Buta

Aksara.

Fokus target Pembangunan untuk Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Provinsi Gorontalo antara lain :

1. Jumlah Pengunjung Perpustakaan pertahun dengan target 4000 Orang :

Target yang telah ditetapkan pada tahun 2013 sebanyak 4000 orang telah

terpenuhi, bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan yakni sejumlah

12.889 Orang, lihat tabel 4.62

Tabel 4.62

Jumlah Pengunjung Perpustakaan

No TAHUN JUMLAH PENGUNJUNG (ORANG)

1 2005 9.812

2 2006 18.274

3 2007 14.465

4 2008 9.928



No TAHUN JUMLAH PENGUNJUNG (ORANG)

5 2009 8.689

6 2010 6.717

7 2011 8.009

8 2012 10.531

9 2013 12.889

TOTAL 84.554

2. Meningkatnya Jumlah Buku Bacaan dan Judul Bacaan (Target 800 Judul).

Pada Tahun 2013 Jumlah Buku dan Judul Buku pada Kantor Perpustakaan

dan Arsip Daerah mengalami peningkatan jumlah Buku sebanyak 4.136

Eksemplar dengan Judul sebanyak 1.553 Judul. Hal ini telah melebihi target yang

telah ditetapkan.

3. Ketersediaan Jenis Buku dan Judul Terbitan Daerah (Target 15 Judul)

Koleksi Buku dan Judul Tebitan Daerah telah tersedia pada Kantor

Perpustakaan dan Arsip Daerah, dengan jumlah Koleksi sebanyak 30 Judul dari

berbagai pengarang daerah diantaranya Alm. Farhah Daulima, Basri Amin dll)

4. Jumlah Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan (dengan Target 15 Orang)

Jumlah Pustakawan yang ada pada KPAD Provinsi Gorontalo berjumlah 2

Orang dan Tenaga Teknis Perpustakaan berjumlah 8 Orang yang bertugas dalam

pengolahan Buku, Pemegang Klas Bahan Pustaka dan IT Perpustakaan. Hal ini

belum memenuhi target yang direncanakan permasalahan yang dihadapi adalah

kurangnya minat para PNS untuk menjadi Pustakawan dan Tenaga Teknis

Perpustakaan. Untuk meningkatkan minat tersebut KPAD telah menganggarkan

Kegiatan Peningkatan SDM Khususnya Pelatihan dan Diklat Pustakawan/Tenaga

teknis Perpustakaan sehingga peningkatan kualitas pelayanan Perpustakaan

terhadap Pemustaka (Masyarakat) dapat dilaksanakan sebaik mungkin.


TAHUN 2012

Rekomendasi Tim Pansus DPRD Gorontalo menitik beratkan pada

Peningkatan Kinerja Kantor Perpustakaan dan diharapkan dapat membuat

dokumen sejarah terbentuknya Provinsi Gorontalo sebagai Arsip yang

disimpan pada KPAD Provinsi Gorontalo. Hal ini telah kami tindak lanjuti



dengan meningkatkan pelayanan kami dalam Pelayanan Perpustakaan dan

Kearsipan melalui Peningkatan Jumlah Koleksi Buku dan Judul Bacaan yang

ada pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo. Untuk

Dokumen Sejarah Terbentuknya Provinsi Gorontalo telah kami tindak

lanjuti dengan Foto/Dokumentasi Pembentukan Provinsi Gorontalo dan

telah disimpan pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi

Gorontalo. Selain itu kami juga mengadakan monitoring dan evaluasi bagi

Desa/Kelurahan Penerima bantuan Buku tersebut. Bahkan untuk

mensuport pengembangan perpustakaan desa/Kelurahan, kami dari Pihak

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo berencana akan

memberikan bantuan Rak Buku untuk 6 Perpustakaan/Desa yang akan

terbentuk pada Tahun Anggaran 2014. Berikut Jumlah Desa/Kelurahan

Penerima Bantuan Perpustakaan Desa/Kelurahan, pada tabel 4.63

Tabel 4.63

Jumlah Perpustakaan Desa/Kelurahan s/d Tahun 2013

NO Uraian Bantuan Tahun Jumlah Desa/Kel Penerima

Bantuan

1 Perpustakaan

Desa/Kelurahan

2009

2010

2011

2012

2013

32 Desa/Kelurahan

55 Desa/Kelurahan

58 Desa/Kelurahan

50 Desa/Kelurahan 31 Desa/Kelurahan

TOTAL 226 Desa/Kelurahan



B. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

Dalam penyelenggaraan Urusan Pilihan pada tahun 2013 dialokasikan anggaran

belanja pembangunan sebesar Rp 85.745.163.144,-. Tabel 4.64 memperlihatkan distribusi

anggaran untuk setiap urusan pilihan dengan realisasi keuangan beserta realisasi fisiknya.

Tabel 4.64

Pagu dan Realisasi Anggaran Urusan Pilihan Pada 2013


(%)

REALISASI FISIK (%)

PILIHAN

102.933.499.844 90,71 94,67

1 KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dinas Kelautan dan Perikanan

20.973.937.000 92,51 97,22

2 PERTANIAN

57.758.755.344 89,39 93,18

Dinas Pertanian dan

KP 32.181.612.400 95,95 98,44

Dinas Perkebunan

dan Peternakan 18.428.317.944 75,23 81,86

Bakorluh 4.725.425.000 95,7 98,52

Badan Pusat Informasi Jagung

2.423.400.000 97,57 98,98

3 KEHUTANAN Dinas kehutanan dan Pertambangan

4.666.772.500 94,3 96,85

4

ENERGI DAN

SUMBER DAYA MINERAL

Dinas kehutanan

dan Pertambangan 5.256.150.000 87,46 91,11

5 PARIWISATA

Dinas

Perhubungan dan Pariwisata

3.902.100.000 89,6 91,11

6 INDUSTRI Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

1.713.080.000 98,41 100

7 PERDAGANGAN

Dinas

Perindustrian dan Perdagangan

3.870.510.000 93,3 100

8 KETRANSMIGRASIAN

Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi

4.792.195.000 94,83 100

Sumber: Badan Keuangan Daerah Prov. Gorontalo, 2013 (diolah)

Tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran terbesar untuk penyelenggaraan

Urusan Pilihan di alokasikan kepada Urusan Pertanian sebesar Rp 57.758.755.344,-

sedangkan anggaran terkecil teralokasi untuk Urusan Industri sebesar Rp 1.713.080.000,-

Sementara itu, dari sisi realisasi menunjukan bahwa urusan yang mendapatkan realisasi

keuangan terbesar adalah urusan Industri yakni sebesar 98,41 % Sedangkan realisasi

keuangan terkecil adalah Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral yakni sebesar 87,46%.

Sedangkan realisasi fiisik terbesar dalam penyelenggaraan urusan Pilihan terjadi pada

Urusan Industri, Urusan Perdagangan dan Urusan Ketransmigrasian mencapai 100%,



sedangkan realisasi fisik terkecil adalah Urusan Energi & Sumber Daya Mineral dan Urusan

Pariwisata yakni sebesar 91,11%. Capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang

diselenggarakan oleh setiap urusan beserta realisasi fisik dan keuangannya, sebagaimana

uraian berikut.

1. Urusan Kelautan dan Perikanan


1. Program Perikanan Tangkap

Program perikanan tangkap merupakan salah satu program sektor

perikanan dan kelautan yang diharapan untuk meningkatan produksi

perikanan dan peningkatan kesehidupan nelayan (PKN) di Provinsi

Gorontalo. Untuk itu Pemerintah Provinsi melalui Kepemimpinan Bapak

Gubernur mengupayan beberapa terobosan yaitu dengan melakukan

Restrukturisasi Armada Perikanan Tangkap, melalui Bantuan Sarana

Produksi Perikanan Tangkap berupa Kapal Inkamina > 30 GT beserta alat

tangkapnya”. Langkah ini diambil oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo

dalam hal ini Gubernur Gorontalo sebagai jawaban untuk mengatasi

berbagai permasalahan dalam pengembangan perikanan tangkap di

Provinsi Gorontalo yaitu masih tingginya (97,67 %) armada tangkap di

Provinsi Gorontalo masih berstatus dibawah > 30 GT (perahu tanpa motor

dan motor tempel) dan kesemuanya dimiliki oleh nelayan kecil (nelayan

tradisional). Dengan kondisi tersebut, nelayan tentu saja tidak akan

mampu menghasilkan produksi yang optimal. Apalagi para nelayan juga

masih tergantung pada kondisi musim, dan cuaca, yang artinya bisa

dipastikan jika mereka tanpa peralatan dan kapal yang memadai dan

modern, maka sulit bagi nelayan untuk bisa meningkatkan hasil

produksinya, dan produktivitas.

Upaya pengembangan, Restrukturisasi Armada perikanan tangkap

melalui pembangunan dan penyediaan kapal Inkamina Kapasitas Diatas

(> 30 GT) di Provinsi Gorontalo. merupakan upaya dan solusi Pemerintah

Provinsi Gorontalo untuk membangun suatu perikanan tangkap yang

modern di Provinsi Gorontalo yang berbasis pada Blue Economy.

Keseriusan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam pengembangan perikanan

tangkap melalui Restrukturisasi Armada Tangkap Kapal Inkamina > 30 GT,

ditandai dengan komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk



membangunan dan menyediaan kapal Inkamina >30 GT dari tahun 2010

sampai dengan tahun ini 2013, dan semuanya untuk disalurkan kepada

kelampok nelayan yang memenuhi kriteria dan persyaratan, khususnya

untuk kegiatan operasionalnya.

Sebagai informasi dari tahun 2010 sampai tahun 2013 ini, Pemerintah

Provinsi Gorontalo melalui anggaran APBN dan APBD sudah

mengalokasikan pembangunan dan penyediaan kapal Inkamina > 30 GT

sebanyak 28 unit.

Ditambahkan Pula, bahwa Penyaluran dan Pemanfaatan kapal

Inkamina >30 GT di Provinsi Gorontalo sampai dengan tahun ini,

Alhamdulilah Sangat Berhasil dan mendapatkan Apresiasi Positif dari

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, hal ini ditandai semua kapal yang

sudah disalurkan, dilakukan dengan mekanisme yang sudah di tetapkan

atau melalui (Pola Kemitraan yang sesuai) dan kelompok-kelompok

penerima Kapal Inkamina >30 GT sudah berhasil mengoperasionalkan

kapal tersebut disertai dengan tingkat produksi perikanan tangkap yang

cukup besar. Sebagai contoh salah satu kelompok penerima kapal

Inkamina KUB " Dualis Jaya “ dan kelompok KUB lainnya yang sudah

mendapatkan kapal Inkamina >30 GT Dalam waktu 3 bulan Bisa

menghasilkan produksi ikan rata-rata sebanyak 35,4 Ton (dengan

komoditi perikanan : Tuna, Tonkol, Cakalang) dengan nilai sebesar Rp.

1,089,198,000 , atau per tripnya bisa menghasilkan 5 ton ikan tuna,

cakalang dan tongkol dengan nilai mencapai Rp 175 juta-.

Apresiasi dan penilaian yang baik dari Kementerian Kelautan dan

Perikanan RI ini, membuat Menteri Kelautan dan Perikanan RI, mengutus

Dirjen Perikanan Tangkap KKP-RI, untuk mengujungi Provinsi Gorontalo

dalam rangka untuk melihat langkah-langkah strategi yang diambil oleh

Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menerapkan Program Restrukturisasi

Armada Perikanan Tangkap melalui pembangunan dan bantuan kapal

Inkamina > 30 GT kepada KUB (kelompok usaha bersama) Nelayan

dengan model kemitraan. Provinsi Gorontalo dianggap mampu dan

berhasil dalam menerapkan program ini, dibandingkan dengan Provinsi-

Provinsi Lainnya yang menerapkan pola program yang sama.



2. Program Perikanan Budidaya

Secara makro sektor perikanan dan kelautan pada pringsipnya

berorientasi terhadap peningkatan kontribusi yang pencapaiannya

difokuskan melalui pertumbuhan ekonomi nasional dan mewujudkan

kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Hal ini selaras dengan

visi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadikan Indonesia

sebagai produsen perikanan terbesar di dunia pada tahun 2015 yang

berbasis pada Blue Economy.

Searah dengan hal tersebut dari sub sektor perikanan budidaya telah

menargetkan besaran produksi 16,89 juta ton pada tahun 2013 atau

sebesar 353 %. Upaya pencapaiannya dilakukan dengan cara intensifikasi,

yaitu peningkatan produktivitas lahan budidaya dengan peningkatan

efisiensi pengelolaan usaha. Pembangunan usaha perikanan budidaya

beberapa tahun terakhir telah menunjukkan hasil yang cukup

menggembirakan. Disamping peningkatan tersebut, ternyata berbagai

permasalahan masih menjadi hambatan pada pengembangan usaha

perikanan budidaya diantaranya tingkat produktivitas yang masih rendah,

beberapa teknologi pembenihan belum sepenuhnya dikuasai, mutu benih

yang masih rendah dan terbatas jumlahnya, adanya serangan hama dan

penyakit, serta proses alih teknologi yang aplikatif adaptif belum berjalan

dengan baik dan terasa lambat.

Pembangunan perikanan budidaya di masa datang akan didorong

lebih kuat untuk mencapai sasaran yang diharapkan. Sesuai dengan

potensi sumberdaya yang dimiliki dalam rangka menghadapi tantangan

global termasuk di bidang perikanan sebagaimana diuraikan di atas, maka

untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan perikanan dan

kelautan, Pemeritah Provinsi Gorontalo melalui Kepemimpinan Gubernur

Gorontalo telah menyediakan dukungan Anggaran Belanja Pembangunan

melalui Bidang Perikanan Budidaya baik APBN maupun dukungan yang

besar dari APBD.

Pelaksanaan kegiatan pada Bidang Perikanan Budidaya di Provinsi

Gorontalo tahun 2012 dan tahun 2013 ini diarahkan untuk membangun

kesiapan masyarakat pembudidaya ikan dalam menghadapi tantangan,

mengatasi permasalahan pembangunan perikanan budidaya dan



mendayagunakan potensi sumberdaya lahan budidaya untuk mendorong

dan menghidupkan kegiatan produksi perikanan berbasis ekonomi rakyat,

mendorong dan meningkatkan perolehan devisa negara, serta

mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat pembudidaya di

pedesaan.

Dari beberapa program perikanan budidaya yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Provinsi Gorontalo, ada tiga program/kegiatan perikanan

budidaya yang menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu

(1). Penyediaan dan bantuan sarana produksi perikanan budidaya secara

gratis (Benih ikan, bibit rumput laut dan pakan ikan) bagi Pembudidaya

kecil, pembudidaya pemula dan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) ;

(2). Memberikan sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik bagi

pembudidaya yang sudah mampu melaksanakan kegiatan budidaya sesuai

dengan standart CBIB. Sampai dengan tahun 2013 Provinsi Gorontalo telah

ditargetkan oleh pusat sebanyak 100 kelompok pembudidaya yang

disertifikasi. Target ini berhasil dilampaui dengan capaian 105 % atau 105

usaha budidaya yang telah disertifikasi.; (3). Melaksanakan program PUMP

perikanan budidaya. Program ini bertujuan untuk Pengembangan Sistem

Usaha Perikanan Budidaya yaitu terpenuhinya kebutuhan modal kerja guna

berkembangnya usaha perikanan budidaya yang mandiri. Indikator kinerja

kegiatan ini adalah jumlah kelompok usaha perikanan budidaya yang

memenuhi standar kelembagaan, jumlah lokasi pembinaan tenaga kerja

perikanan budidaya, jumlah kelompok pembudidaya penerima

pengembangan usaha mina pedesaan/PUMP, dan jumlah investasi yang

mendukung kegiatan usaha perikanan budidaya. Adapun alokasi anggaran

dalam kegiatan pengembangan sistem usaha perikanan budidaya melalui

dana APBN. Kegiatan PUMP-PB juga merupakan upaya Pemerintah baik

Pusat Maupun Pemerintah Provinsi untuk memberdayakan masyarakat

pembudidaya ikan yang bertujuan untuk meningkatkan produksi,

mendorong tumbuhnya wirausaha, mengentaskan kemiskinan,

menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan dan

kesejahteraan masyarakat di pedesaan.



3. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Hasil Perikanan setiap tahunnya

mengalami peningkatan permintaan baik kualitas maupun kuantitasnya.

Untuk memenuhi kualitas dan kuantitas produksi hasil perikanan maka

peran Pemerintah sangat penting sebagai inisiator, fasilitator dan regulator

terhadap pelaksanaan program ini. Dalam pelaksanaan program ini Dinas

Perikanan dan Kelautan Provinsi Goorntalo, memfokuskan beberapa

kegiatan yang menjadi indikator kinerja utama sektor perikanan dan

kelautan. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain : (1). Peningkatan

kelembagaan pelaku usaha perikanan, melalui pembinaan UMKM

pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta melakukan bimbingan

teknis produk olahan ikan bernilai tambah ; (2). Pengembangan dan

pembangunan sarana dan prasarana pengolahan serta pemasaran hasil

perikanan melalui pembangunan pabrik es untuk memenuhi kebutuhan es

yang semakin meningkat, Optimalisasi industry pengolahan rumput laut

melalui system klasterisasi rumput laut dan pembangunan pasar ikan

higienis. Sedangkan untuk peningkatan jaminan mutu hasil perikanan

yang akan di pasarkan, Pemerintah Provinsi Gorontalo memberikan

bantuan cuma-cuma motor roda dua ber cool box bagi pedangan ikan yang

masih menggunakan sepeda. (3). Kampanye peningkatan konsumsi ikan

bagi masyarakat, khusus bagi pelajar dan anak-anak usia dini.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian

Sumberdaya Perikanan

Pada pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dalam

Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan, Pemerintah

Provinsi Gorontalo juga memfokuskan beberapa kegiatan yang tidak lain

sebagai langkah strategi Pemerintah Provinsi untuk menjaga sumberdaya

perikanan agar lestari dan mengurangi ilegal fishing. Kegiatan-kegiatan

tersebut yang dilaksanakan tahun 2013 adalah peningkatan kapasitas

kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) di masing-masing

kecamatan pesisir dan melaksanakan koordinasi dan harmonisasi kegiatan

pengawasan antara Instansi Terkait yaitu Pemerintah Provinsi Gorontalo,

TNI Angkatan Laut dan Kepolisian Perairan RI.



Untuk kegiatan koordinasi dan harmonisasi pengawasan sumberdaya

perikanan di Provinsi Gorontalo, Pemerintah Provinsi Gorontalo (Dinas

Perikanan dan Kelautan Prov. Gorontalo) menginisiasi Kerjasama

Pengawasan Terpadu antara Pemerintah Provinsi Gorontalo, TNI AL dan

Polisi Perairan Polda Gorontalo melalui sebuah nota kesepahaman (MOU)

tentang kegiatan pengawasan sumberdaya perikanan di Perairan

Gorontalo. MOU ini ditanda tangani oleh ketiga Pimpinan (Gubernur

Gorontalo, Dan Lanal AL Gorontalo dan Kapolda Gorontalo) pada tanggal

15 Oktober 2012 di Kapal Operasi Pengawasan Polair Kutilang. Penanda

tanganan MOU pengawasan terpadu untuk memenuhi kebutuhan Standar

Operasional Prosedur Pengawasan Dan Penegakan Hukum Dibidang

Perikanan Dan Kelautan di Provinsi Gorontalo.

Penandatangan MOU ini di dasari juga sebagai tindak lanjut atas : (1)

Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 yang dirubah menjadi Undang-

undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Penyidik Tindak Pidana

Perikanan adalah PPNS Perikanan,Penyidik Polri dan Penyidik TNI-AL ; (2).

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah

Pesisir dan Pulau-pulau kecil adalah Penyidik PPNS tertentu dan Penyidik

Polri. ; (3). Kesepakatan Bersama antara Departemen Kelautan dan

Perikanan Republik Indonesia Nomor KB.05A/DJP2SDKP/2008, Kepolisian

Negara Republik Indonesia Nomor: B/325/II/2008 dan Tentara Nasional

Indonesia Angkatan Laut Nomor : B/150/II/2008 tentang Standar

Operasional dan Prosedur Penanganan Tindak Pidana Perikanan pada

Tingkat Penyidikan.

Kegiatan kerjasama pengawasan ini juga berlanjut sampai tahun

2013, khususnya dalam pengawasan sumberdaya perikanan dan

melakukan pembekalan bagi kelompok pengawas masyarakat

(Pokmaswas).

5. Program Kelautan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Program Kelautan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

adalah merupakan salah satu program utama disektor Perikanan dan

Kelautan. Program ini memuat beberapa kegiatan yang fokus pada

konservasi sumberdaya mangrove dan peningkatan kesejateraan nelayan



melalui pemberian sarana produksi perikanan bagi nelayan dengan

Program Pengembangan Desa Nelayan Tangguh.

Khusus program PDNT atau Program Pengembangan Desa Nelayan

Tangguh yang menjadi bagian dari Program kelautan dan Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat Pesisir adalah sebuah Program INOVASI Pemerintah

Provinsi Gorontalo untuk menjawab berbagai Permasalahan di Desa

Nelayan.

Program PDNT (Program Pengembangan Desa Nelayan Tangguh),

dilaksanakan dengan tujuan bagaimana Desa Nelayan menjadi desa yang

kuat ekonominya dengan menjadikan nelayan menjadi sejeterah dan

terpenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan bagi anak-anak nelayan,

kesehatan bagi keluarganya, aksesbiliti jalan perkambungan nelayan yang

baik, tersedianya perumahan layak huni bagi nelayan dan kebutuhan akan

air bersih dan listrik bagi nelayan. Kesemua kebutuhan ini tidak akan

terpenuhi, jika pembangunan sebuah daerah hanya berfokus pada

pembangunan sektoral dan tidak berbasis pada wilayah.

Untuk menjawab semua itu, Pemerintah Provinsi Gorontalo, Melalui

Bapak Gubernur menjadikan Program PDNT sebagai Program Utama

Pembangunan Berbasis Wilayah, Khususnya di Daerah Pesisir atau Desa

Nelayan. Karena program ini tidak saja melaksanakan program perikanan

dan kelautan, tapi juga melibatkan beberapa sektor yang fokus dan

mempunyai sumberdaya dalam pembangunan berbasis desa. Karena

strategisnya program PDNT ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo

memasukannya dalam RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017 dan

harapannya 77 desa nelayan bisa dilaksanakan dengan program PDNT

tersebut sampai tahun 2017.

Program PDNT Bagi Bapak Gubenur Gorontalo, merupakan program

yang sangat penting dan harus serius dalam pelaksanaannya, sehingganya

pada tahun 2012 dan tahun 2013 program ini sudah menyentuh 16 Desa

nelayan dari 77 desa yang ditargetkan dengan alokasi anggaran 6,55

Milyar Rupiah hanya untuk pemenuhan sarana pro duksi perikanan. Desa

nelayan yang menjadi pelaksanaan program PDNT tahun 2012-2013 yaitu

D.Lemito, D. Wonggrasi Barat, D.Bumbulan, D.Bajo, D.Limbatihu, D.



Bonggo, D. Bubaa, D.Luluo, D.Ilomata, D. Biluhu Timur, D. Olele, D.

Uabanga, D. Sogitia, D. Bolontio Barat, D. Katialada dan D. Dumolodo.

Pada pelaksanaan program PDNT ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo

selain memberikan dan mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan

sarana produksi perikanan berupa (mesin tempel, mesin katinting, perahu,

alat tangkap, cool box dan peralatan perikanan lainnya) juga

mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan Waserda (warung serba ada)

bagi kelompok perempuan pesisir yang merupakan istri-istri para nelayan.

Tujuan pemberian waserda tersebut, diharapkan disaat kondisi paceklik

(kondisi laut tidak memungkinkan untuk menangkap ikan), para istri atau

perempuan pesisir bisa membantu keluarganya dalam memenuhi

kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini juga mengakomodir bahwa program

perikanan dan kelautan juga diharapkan berbasis pada pemenuhan

kebutuhan gender. Jumlah nelayan/perempuan pesisir yang sudah

mendapat sarana produksi perikanan melalui program PDNT yaitu tahun

2012 sejumlah 31 kelompok nelayan atau 403 orang dan tahun 2013 naik

menjadi 40 kelompok dengan jumlah 450 orang.

Selain Program PDNT (Program Pengembangan Desa Nelayan

Tangguh), Pemerintah Provinsi Gorontalo pada program kelautan dan

pesisir juga mengalokasikan anggaran pada kegiatan konservasi mangrove,

terutama pada lokasi-lokasi hutan mangrove yang sudah rusak. Sampai

tahun 2013 ini sudah 3 kawasan konservasi mangrove yang sudah

dilaksanakan penanaman mangrove dan hal ini dudukung sepenuhnya oleh

bapak Gubernur Gorontalo.

Adapun rincian program dan kegiatan Dinas Perikanan dan Kelautan

Provinsi Gorontalo yang dibiayai APBD tahun 2013 adalah sebagai berikut :



- Pembinaan Pengembangan Sistem Perencanaan, Monitoring dan

Evaluasi




dan Keuangan




4. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

- Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Dinas Taksi Mina Bahari (UPTD-TMB)

- Pengembangan Desa Nelayan Tangguh (PDNT)

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan

Pengendalian Sumberdaya Kelautan

- Pemeliharaan KP singaru 01 dan singaru 02

- Pelayanan Adminstrasi P2SDKP Kapal Pengawas Singaru 02 dan Speed

Pengawas

- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Perikanan dan

Kelautan

6. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

- Pelayanan Jasa adminstrasi, Peningkatan Sarana/Prasarana dan

Pengembangan Benih

- Pembinaan Dan Pengembangan Budi Daya Air Payau

- Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar

- Pengembangan Kawasan Budidaya Laut

7. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

- Penyediaan Sarana Perikanan Tangkap

- Penyediaan Sarana Perikanan Tangkap (DAK)

- Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Ikan

8. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

- Pengembangan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan

- Penguatan Sistem Informasi Pasar

- Pelayanan Administrasi Laboratorium Pembinaan Dan Pengujian Mutu

Hasil Perikanan (LPPMHP )Gorontalo

- Promosi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMAR IKAN)

9. Program pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Taksi Mina Bahari

- Rencana Bisnis dan Anggaran Unit Pelaksana Teknis Dinas (Taksi Mina

Bahari)

10. Program Pengembangan Perikanan Tangkap (Lanjutan)

- Pengembangan Perikanan Tangkap (Lanjutan)




Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo pada tahun 2013


20.973.937.000,- (Dua Puluh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan

Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan rata-rata capaian fisik 97,722 % dan


Tabel 4.65


Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo

Tahun 2013

NO PROGRAM ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

FISIK KEUANGAN

(%) (Rp.) %


992.767.000 100 773.793.580 77,94


Aparatur

304.000.000 100 276.698.750 91,02

3

Program Peningkatan


130.000.000 100 129.164.640 99,36

4 Program Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat Pesisir 4.291.639.287 100 4.241.060.039 98,82

5

Program Pemberdayaan

Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya

Kelautan

276.105.000 100 249.174.000 90,25

6 Program Pengembangan

Budidaya Perikanan 3.674.701.000 100 3.316.655.883 90,26

7 Program Pengembangan Perikanan Tangkap

5.911.967.713 100 5.739.618.140 97,08

8 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

1.655.470.000 100 1.591.774.601 96,15

9 Program pada Unit Pelaksana Teknis Dinas

Taksi Mina Bahari

685.000.000 15 31.726.621 4,63

10 Program Pengembangan Perikanan Tangkap (Lanjutan)

3.052.287.000 100 3.052.287.000 100,00

TOTAL 20.973.937.000 97,22 19.401.953.254 92,51




1. Permasalahan

- Pembangunan desa nelayan yang dilaksanakan selama ini bersifat

sektoral, dan hanya akan memberikan solusi secara parsial juga,

sehingga tidak ada jaminan kelangsungan program tersebut ;

- SDM yang rendah dan infastruktur dasar yang kurang memadai di desa

nelayan, memberikan kontribusi besar terhadap melambatnya berbagai

upaya pelaksanaan pembangunan desa itu sendiri ;

- Keterbatasan sumber pendanaan, baik dari desa nelayan, Kecamatan

maupun dari Kabupaten, merupakan faktor utama lain yang

menyebabkan proses pembangunan desa juga agak terhambat ;

- Kurangnya sarana & prasarana produksi perikanan dan penunjang

lainnya (alat tangkap dan armada tangkap, cool box, sarana

pengolahan) yang dimiliki oleh nelayan, masih tingginya kebutuhan es,

kurangnya pasokan listrik dan masalah BBM pada sentra-sentra

produksi, dll ;

- Sumberdaya ikan (SDI) pada daerah pesisir, sudah mulai menurun

akibat ilegal fishing ;

- Kurangnya infrastruktur dasar lainnya seperti akses jalan, sarana air

bersih , sanitasi dan rumah layak huni ;

- Rendahnya akses pasar produk hasil perikanan ;

- Kurangnya akses permodalan bagi nelayan dalam peningkatan

usahanya.

2. Solusi

- Diperlukan suatu konsep yang matang dengan sasaran bahwa

pembangunan di desa nelayan sangat penting dilakukan dengan tujuan

untuk meningkatkan kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi

masyarakat desa melalui program PDNT secara teintegrasi yaitu

Pembangunan desa secara konkret harus memperhatikan berbagai

faktor, diantaranya adalah terkait dengan pembangunan ekonomi,

pembangunan/pelayanan pendidikan dan kesehatan, pengembangan

kapasitas pemerintahan dan penyediaan berbagai infrastruktur desa ;



- Dengan melihat desa nelayan sebagai wadah kegiatan ekonomi paling

bawah, kita harus merubah pandangan inferior atas wilayah ini, dan

merubahnya dengan memandang desa sebagai basis potensial kegiatan

ekonomi melalui investasi prasarana dan sarana yang menunjang

berbagai keperluan, khususnya keperluan nelayan, serta

mengarahkannya secara lebih terpadu ;

- Peran Pemerintah, sangat diharapkan dalam mengintervensi

berbagai kebutuhan dasar pembangunan desa nelayan, melakukan

berbagai koordinasi pelaksanan Program/kegiatan, khususnya program

dan kegiatan dari SKPD terkait seperti program penyediaan sarana air

bersih , sanitasi dan rumah layak huni ;

- Melakukan koordinasi dengan pihak terkait, khususnya TNI/POLRI,

menyangkut kerjasama operasi pengawasan dan pemberdayaan

kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) untuk mengurangi

kegiatan illegal fishing



Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017, terdapat sejumlah


diuraikan kedalam target tahunan SKPD, dapat dilihat pada tabel 4.66

Tabel 4.66

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2013



1. Produksi perikanan Tangkap (ton) 90.964 92.171,3

2. Produksi Perikanan Budidaya (ton) 144.007 115.300,9

- Produksi Ikan Budidaya (Ton) 28.801 15.846,5

- Produksi rumput laut (Ton) 115.206 99.454,4

Total Produksi (Tangkap + Budidaya)

(Ton) 234.971 207.472

3. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan/ pembudidaya (Ton)

82.133 82.203

4. Konsumsi ikan (kg/kap/thn) 49 48,6

5. Cakupan bina kelompok Perikanan (kelompok)

467 467

6. Pendapatan Nelayan (Rp/bln) 2.074.539 2.968.642

7. Pendapatan pembudidaya (Rp/bln) 1.773.855 1.790.750



8. Pendapatan pengolah dan pemasar perikanan (Rp./Bln)

2.700.000 2.359.183

9. Desa Nelayan/PEsisir yang Menjadi Desa Tangguh /PDNT (Desa

Nelayan/Pesisir)

10 10

10. Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya (NTN-P)

105,50 105.50

2. Urusan Pertanian

Urusan Pertanian di Provinsi Gorontalo yang diselenggarakan pada 4 SKPD

antara lain : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo, Dinas

Perkebunan dan Peternakan Provinsi Gorontalo, Badan Koordinasi Penyuluhan

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Gorontalo dan Badan Pusat Informasi

Jagung Provinsi Gorontalo.

Pembangunan pertanian di Provinsi Gorontalo dalam rangka peningkatan

produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura di biayai melalui

anggaran APBD dan DAK TA. 2013.

A. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan


Adapun program dan kegiatan urusan Pertaniaan pada Dinas Pertanian

dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo yang bersumber dari dana APBD

dan DAK tahun anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran

Program ini terdiri atas 4 kegiatan merupakan belanja administrasi umum

di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan 3 Unit Pelayanan Teknis

Dinas (UPTD) BBTPH, BPSBTPH dan BPTPH. Keluaran dari program dan

kegiatan ini adalah tersedianya pelayana jasa administrasi dan operasional

perkantoran.

2. Program Peningkatan sarana prasarana Perkantoran

Program ini terdiri atas 1 kegiatan yakni kegiatan peningkatan sarana

prasarana perkantoran merupakan belanja modal penunjang sarana

prasarana aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi

Gorontalo. Keluaran dari program dan kegiatan ini adalah tersedianya

sarana prasarana perkantoran dan aparatur yang memadai



3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

Program ini terdiri atas 1 kegiatan merupakan belanja kursus, bimtek dan

pelatihan bagi aparatur Dinas Pertanian dan KP Provinsi Gorontalo.

Keluaran dari program dan kegiatan ini adalah terlaksananya peningkatan

kapasitas aparatur dinas sebanyak 6 orang aparatur yang mengikuti

bimtek, kursus dan pelatihan di Kementerian pertanian dan Kementerian

terkait lainnya.


dan Keuangan

Program ini terdiri atas 1 kegiatan merupakan belanja administrasi

penunjang administrasi pengelolaan keuangan di Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan. Keluaran dari program dan kegiatan ini adalah

tersusunya dokumen anggaran dan laporan bulanan, triwulan, semester,

tahunan.

5. Program Peningkatan Ketahanan Pangan


- Perencanaan Program monev dan pelaporan

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah

Tersedianya dokumen perencanaan program kerja tahunan (Rapat

kerja daerah, forum SKPD, Musrenbangtan 2013, Penyusunan renja

2014, revisi renstra, LAKIP, Laporan Tahunan, LPPD dan RKA 2014)

Koordinasi dan monev pelaksanaan program dan kegiatan

kabupaten/kota dan tingkat pusat.

- Penyusunan data statistik pertanian


Terlaksananya sinkronisasi penyusunan angka produksi tanaman

pangan dan hortikultura baik di daerah maupun tingkat pusat

Terlaksananya ubinan swadaya kerjasama BPS komoditi padi dan

jagung

Tersedianya dokumen data statistik (ASEM, ATAP, dan ARAM 2

komoditi TP dan Hortikultura) sebagai dasar pengambilan kebijakan

teknis di daerah dan nasional.



- Pengelolaan Sarana Produksi, Pasca Panen (P2HP)


tersedianya sarana produksi pertanian pupuk urea dan NPK 129.250

kg

Tersediannya Sarana Alat Mesin Pertanian dan Sarana Pasca Panen

sebanyak 58 unit.

Terlaksananya bantuan paket UP3HP pada 16 kelompok KUBE.

Terlaksananya pembinaan, pelatihan dan sinkronisasi kegiatan

penunjang 14 kegiatan.

Rendahnya realisasi capaian fisik keuangan di sebabkan oleh karena

tidak selesaianya fisik pengadaan pupuk dan pengadaan lantai jemur

sebanyak 15 unit pada Anggaran APBD Perubahan 2013 oleh karena

keterbatasan waktu pelaksanaan pekerjaan.

Dalam rangka peningkatan produktivitas komoditi tanaman pangan

Penyediaan pupuk terus disuport melalui dana APBD 1 yang diharapkan

dapat meningkatkan produktivitas tanaman pangan khususnya komoditi

jagung. Kelangkaan pupuk pada setiap musim tanam tertentu

mendorong pemerintah untuk berupaya memperbaiki fasilitas

penunjang antara lain infrastruktur pelabuhan laut dan usulan realokasi

kuota pupuk bersubsidi ke pemerintah pusat yang belum mencukupi

kebutuhan di Provinsi Gorontalo. Alokasi pupuk urea dan NPK melalui

dana APBD 1 sebesar 129.250 Kg dan terealisasi sebesar 100 %.

Namun pada APBD Perubahan Tahun 2013 sebesar 92.000 Kg

mengalami keterlambatan dalam pengadaannnya sehingga mengalami

putus kontrak pada akhir Bulan Desember.

Dalam mendukung intensitas pertanaman melalui dana APBD 1

dianggarkan pula alat dan mesin pertanian terutama alat pengolah

tanah seperti traktor roda 4 sebanyak 2 unit (Joon Deer), traktor roda 4

Mini 2 unit. Pola yang dikembangkan adalah bantuan langsung kepada

kelompok melalui sistim KSO yang diharapkan mampu memberikan

pelayanan yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat atau

kelompok tani yang membutuhkan. dapat dilihat pada tabel 4.67



No Uraian Vol Satuan Harga Satuan Jumlah Sumber Dana

Belanja Modal 2.553.000.000 APBD

1 Hand Tracktor 10 Unit 25.000.000 250.000.000

2 Pemipil Jagung 10 Unit 8.500.000 85.000.000

3 Perontok Padi 10 Unit 8.500.000 85.000.000

4 Moisture Tester 10 Unit 12.000.000 120.000.000

5 Cultivator 2 Unit 32.500.000 65.000.000

6 Alat Pengetes Pupuk 2 Unit 4.000.000 8.000.000

7 Alat Penepung (Pengolahan Mie Jagung) 1 Paket 100.000.000 100.000.000

8 Traktor Roda 4 (92 HP) 2 Unit 575.000.000 1.150.000.000

9 Traktor Roda 4 (14 HP) 4 Unit 165.000.000 660.000.000

10 Pompa Air 3 " 3 unit 10.000.000 30.000.000 APBD-P

Belanja Barang (diserahkan ke Masy) 2.497.000.000 APBD

11 Bantuan UP3HP 1 Pkt 250.000.000 250.000.000 APBD

12 Lantai Jemur (15 x 20 Mtr) 360.000.000

- Kabupaten Pohuwato 2 Unit 40.000.000 80.000.000

- Kabupaten Boalemo 2 Unit 40.000.000 80.000.000

- Kabupaten Gorontalo 2 Unit 40.000.000 80.000.000

- Kabupaten Bone Bolango 1 Unit 40.000.000 40.000.000

- Kabupaten Gorontalo Utara 2 Unit 40.000.000 80.000.000

- Lantai Jemur (15 x 20 meter) 15 Unit 40.000.000 600.000.000 APBD-P

- Terpal (Uk. 6x 8 mtr) 100 lbr 400.000 40.000.000 APBD-P

13 Belanja pupuk Urea dan NPK APBD

- Urea (1.100 Ha) 110.000 Kg 7.100 781.000.000

- NPK (1.100 Ha) 220.000 Kg 3.250 715.000.000

- Pupuk NPK (466 Ha) 92.000 Kg 4.250 391.000.000 APBD-P

Total 5.050.000.000

Tabel 4.67

Alokasi belanja Modal dan Belanja Barang Sarana Prasarana Alsintan

dan Pasca Panen Tanaman Pangan TA. 2013

- Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi Palawija

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah : Pengadaan Benih Jagung

Hibrida 6000 Ha, Pengadaan Benih Padi Non Hibrida 450 Ha.Pengadaan

Batang Stek Ubi Kayu 10 Ha.

Berdasarkan Angka Sementara (ASEM) 2013, sasaran peningkatan

produksi dan produktivitas komoditas utama tanaman pangan; padi,

jagung, kedelai (PJK) mencampai sasaran yang ditargetkan kecuali

komoditi jagung yang masih belum memenuhi target. Capaian kinerja

produksi Padi 295.512 ton dari target 299.363 , jagung 669.094 ton

dari target 719.652 dan kedelai 4.410 ton dari target 2.337 ton.

Penyebab belum tercapainya sasaran produksi maupun produktivitas

jagung hal ini disebabkan antara lain petani/masyarakat belum



menerapkan teknologi budidaya yang benar dan kurangnya faktor

pemupukan, selain itu faktor pola subsidi benih yang mulai diterapkan

Tahun 2013 ini varietas benih yang disubsidi oleh pemerintah tidak

diminati oleh petani, hal ini didasari oleh realisasi penyerapan subsidi

benih jagung untuk provinsi Gorontalo hanya kurang lebih sebesar 12

persen sampai dengan akhir tahun 2013. Demikian pula hanya untuk

dukungan dana APBD melalui bantuan benih jagung hibrida mengalami

peningkatan baik melalui dana APBD pergeseran dan APBD Perubahan

yang hasil produksinya baru akan dipanen pada bulan Januari dan

Februari 2014 sehingga tidak memberikan pengaruh pada capaian

produksi tahun 2013.

- Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian

(Hortikultura)

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah : 1) Terlaksananya

Pengembangan Cabe 300 Ha 2) Tersedianya bufferstock benih Sayuran

20 Ha 3) Tersedianya Bibit Buah-buahan 10.000 pohon 4) Tersedianya

Bibit Tanaman Hias 1750 phn.

- Pengemb. Sistem Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian OPT

(UPTD BPTPH)


Terlaskananya kegiatan asah terampil 1 kegiatan

Tersedianya Tanaman Penghasil Bahan Baku Pembuatan bahan

pengendali OPT ramah lingkungan berupa Pestisida Nabati (20

jenis tanaman)

Tersedianya bahan pengendalian OPT biologis berupa agens hayati

dan pestisida nabati 1 pkt.

Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengendalian OPT pada tanaman

pangan dan hortikultura ( padi, jagung dan cabe ) sebanayak 15

kegiatan.



6. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan


- Pengelolaan Irigasi Pertanian


Terlaksananya Kegiatan Lomba P3A tingkat Provinsi 1 pkt

Tersedianya Pompa Air & Perlengkapannya 14 unit

Tersedianya Sumur Suntik dan Perlengkapannya 14 unit.

Terlaksananya Pelatihan Penguatan Kelembagaan sebanyak 50

org.

Kegiatan ini bertujuan mendukung pengelolaan irigasi pertanian melalui

pemberdayaan kelompok petani pemakai air (P3A) dan mendukung

penyediaan irigasi air tanah dalam dalam mendukung mewujudkan

swasembada pangan yang berkelanjutan, beberapa program/kegiatan

penting yang didanai melalui dana APBD Dinas Pertanian dan Dinas

Pekerjaan Umum antara lain ; SID perluasan areal sawah, perbaikan

jaringan irigasi primer dan pembuatan embung.

- Pengelolaan Lahan Pertanian


Terlaksananya pemuktahiran data potensi pertanian lahan kering

Terlaksananya pendampingan dana PUAP (Pengelolaan Usaha

Agribisnis Pedesaan)

Pada Tahun 2013 melalui kegiatan ini dilaksanakan pemuktahiran luas

baku lahan basah dan lahan kering melalui metode survey, diharapkan

dihasilkan data luas lahan kering by name by adress sebagai data

pembanding dalam perumusan kebijakan dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Hortikultura.

- Pengembangan Perluasan Areal Pertanian


Tersedianya data potensi lahan cetak sawah ; 746 ha

Terlaksananya koordinasi dan evaluasi perluasan areal di 6

kab/kota

Kegiatan ini merupakan sharing dana APBN dimana pada anggaran

Tugas Pembantuan 2013 dialokasi anggaran perluasan lahan sawah

700 ha dimana APBD 1 dianggarkan SID Perluasan sawah.



- Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Pertanian (UPTD BPSBTPH)


Terlaksananya Pengawasan Mutu Produksi Dan Peredaran Benih TP

dan Hortikultura

Terlaksananya Pemurnian Varietas Tanaman Pangan Dan

Hortikultura dan

Terlaksananya Pertemuan Teknis Stokeholder Perbenihan Tk.

Provinsi

- Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan (UPTD BBTPH)

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah ; tersedianya Benih Sumber

di tingkat BBU dan Penangkar

7. Program Pembangunan/Rehabilitasi UPTD/Balai Perbenihan/ Perbibitan

(Dana Alokasi Khusus/Dak)

Program ini terdiri atas 3 kegiatan, berupa belanja modal peningkatan

infrastruktur sarana dan prasarana penunjang Balai Perbenihan, Balai

Pengawasan Sertifikasi dan Balai Proteksi Tanaman Pangan dan

Hortikultura yang antara lain membiayai.

8. UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

- Pembangunan Laboratorium hama, laboratorium Agens Hayati, ruang

kepala, ruang administrasi pelayanan teknis, ruang staf, ruang

pertemuan, green house dan gudang.

- Penyediaan Peralatan/Mesin Laboratorium dan penunjang laboratorium

- Rahab kantor UPTD BPTPH

9. UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

- Bangunan (antara lain gudang benih, gudang peralatan, gudang

prosessing, gudang obat-obatan (pupuk dan pestisida), kantor,

laboratorium,

- Peralatan Produksi (antara lain sarana pengairan, mini tractor, mist

blower, hand sprayer, power sprayer, cangkul, arit/parang, alat mesin

panen, pompa air, gerobak dorong, landak, mesin pemotong

rumput;Peralatan Pengolahan/Penyimpanan Benih Peralatan

Laboratorium (moisture tester, rak benih dll).



10. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan

Hortikultura

- Bangunan (green house laboratorium, rehab kantor, gudang)

- Peralatan penunjang (alat pengolah data, sarana prasarana pendukung

laboratorium dan sarana penunjang lainnya)


Urusan Pertanian yang dilaksanakan Dinas Pertanian dan Ketahanan

Pangan Provinsi Gorontalo) pada tahun 2013 memperoleh alokasi dana APBD

dan DAK dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 32.181.612.400,- (Tiga Puluh

Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu

Empat Ratus Rupiah) dengan rata-rata capaian fisik 98,44 % dan realisasi

keuangan 95,95 % (Rp. 30.879.219.142,-), pada tabel 4.68

Tabel 4.68

Realisasi Fisik & Keuangan Urusan Pertanian

(Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo)

Tahun 2013

NO PROGRAM ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

FISIK KEUANGAN

(%) (Rp.) %


1.573.386.400 90,00 1.351.095.327 85,87


497.100.000 100,00 489.348.200 98,44

3 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur 131.000.000 100,00 129.905.300 99,16

4

Program Peningkatan


130.000.000 100,00 128.600.600 98,92

5 Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

17.188.336.700 98,00 16.529.495.340 96,17

6 Program Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan 1.981.969.900 100,00 1.883.507.950 95,03

7

Pembangunan/Rehabilitasi

UPTD/Balai Perbenihan/Perbibitan (Dana Alokasi Khusus/DAK)

10.679.819.400 100,00 10.367.266.425 97,07

TOTAL 32.181.612.400 98,44 30.879.219.142 95,95




1. Permasalahan :

- Kurangnya sarana prasarana produksi (benih, pupuk,

alsintan)

- Sebagian besar petani yang menggunakan benih jagung

hibrida belum menggunakan teknologi yg benar dan

pemupukan

- Mahalnya harga benih jagung Hibrida menyebabkan petani

menanam benih ulangan yang berakibat rendahnya

produktivitas

- Rendahnya produktivitas padi dan jagung karena

penerapan teknologi pemupukan belum sepenuhnya

dilaksanakan oleh petani

- Berita Acara penerimaan benih jagung, Pupuk (APBD)

sering terlambat di kembalikan oleh penerima/petani.

2. Solusi :

- Koordinasi instansi terkait kab/kota dan lintas sektor dalam

pencapaian sasaran 2013 dalam upaya peningkatan

indeks pertanaman (IP) terutama lahan-lahan sawah tada

hujan

- Diharapkan adanya investasi Swasta dalam membangun

industri pakan ternak sehingga dapat merangsang minat

petani dalam pengembangan usaha tani jagung

- Mengoptimalkan kembali industri benih jagung hibrida di

kab.pohuwato kerjasama swasta

- Intensitas pegawalan penyuluh dan petugas pertanian

kab/kota dilapangan dalam mengawal program kegiatan.

- Pengembangan industri rumah tangga olahan/tepung-

tepungan dalam upaya peningkatan daya saing dan nilai

tambah.

- Peningkatan daya beli masyarakat melalui crash program

lintas sektor terkait.



- Memaksimalkan pembinaan petani baik petani yang

menerima alokasi bantuan maupun petani swadaya yang

mengupayakan sendiri usahataninya.



Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017,


selang 5 tahun, yang diuraikan kedalam target tahunan SKPD, dapat dilihat

pada tabel 4.69

Tabel 4.69

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pertanian

(Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo) Tahun 2013



Capaian

1 Komoditi tanaman pangan :

- Peningkatan produksi padi 3% /tahun (ton)

299.363 295.512 (Asem)

- Peningkatan produktivitas padi 4,72%/tahun (ku/ha)

54,56

52,01 (Asem)

- Peningkatan Produksi jagung sebesar 9,29%/tahun (ton)

719.652

669.094 (Asem)

- Peningkatan Produktivitas jagung

sebesar 2,66%/tahun (ku/ha)

50,42 47,65 (Asem)

- Peningkatan Produksi Kedelei 3%/thn (ton)

2.337

4.410 (Asem)

- Peningkatan produktivitas kedelai (ku/ha)

12,78 13,10 (Asem)

2. Komoditi Hortikultura :

- Peningkatan Produksi Sayuran 3 % per Tahun (Ton)

17.048 16.897

(Asem)

- Peningkatan Produksi Tanaman Hias (Kg,Tgk,Phn)

16.978 53.527 (Asem)

- Peningkatan Produksi Buah -

buahan 2 % per Tahun (Ton) 13.211 14.490 (Asem)



Kg Ha Kg Ha Kg Ha Kg Ha

1 KAB. GORONTALO 28.160 1.877 6.410 427 10.447 696 45.017 3.001

2 KAB. BOALEMO 19.799 1.320 3.240 216 6.760 451 29.799 1.987

3 KAB. POHUWATO 22.799 1.520 6.435 429 19.015 1.268 48.249 3.217

4 KAB. BONBOL 8.694 580 1.450 97 3.620 241 13.764 918

5 KAB. GORUT 15.048 1.003 2.410 161 6.620 441 24.078 1.605

6 KOTA GORONTALO - - 50 3 - - 50 3

94.500 6.300 19.995 1.333 46.462 3.097 160.957 10.730

KABUPATENNO

JUMLAH

APBD INDUK APBD-

PERGESERAN APBD P JUMLAH

Capaian kinerja hasil aspek produksi antara lain :

Pencapaian Produksi Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun

2013

Dari tabel diatas menunjukan bahwa pencapaian kinerja produksi tanaman

pangan padi, jagung, kedelai (PJK) Tahun 2013 berdasarkan Angka

Sementara (ASEM) 2013 mengalami peningkatan baik dari tahun

sebelumnya maupun dari sasaran 2013 kecuali komoditi jagung yang

belum mencapai sasaran/target baik produksi dan produktivitas tapi masih

mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya (2012).

- Jagung

Rendahnya produktivitas komoditas jagung atau hanya meningkat

sebesar 0,17 % dari tahun 2012disebabkan oleh petani kurang

menerapkan teknologi budidaya yang benar antara lain pengolahan

tanah TOT (Tanpa Olah Tanah), serta kurangnyapemupukan sehingga

menyebabkan produktivitas jagung menurun, namun dari sisi luas

panen mengalami peningkatan yang cukup significant dari tahun

sebelumnya bahkan hampir mencapai sasaran 2013. Lihat tabel 4.70

dan 4.71

Tabel 4.70

Alokasi bantuan benih jagung Hibrida TA. 2013



2012 2013 2014

(Ha) (Ha) (Ha)

1 SLPTT 9.150 15.000 6.000

2 APBD I 4000 6.300 9.922

3 APBD Pergeseran - 1.333

4 APBD-P 1.738 3.097

Total 14.888 25.730 15.922

NO KEGIATAN

JAGUNG

Tabel 4.71

Alokasi Benih Jagung Hibrida melalui SLPTT Tahun 2012-2104

Produksi jagung tahun 2013 (ASEM) sebesar 669.094 ton pipilan

kering, mengalami kenaikan sekitar 3,78 persen dibandingkan tahun

2012. Kenaikan produksi tersebut disebabkan adanya peningkatan luas

panen sebesar 140.423. Ha atau naik 3,60 % dari ATAP 2012 yang

hanya sebesar 135.754 Ha.Selain itu penyebab belum tercapainya

sasaran produksi maupun produktivitas jagung hal ini disebabkan

antara lain petani/masyarakat belum menerapkan teknologi budidaya

yang benar dan kurangnya faktor pemupukan, selain itu faktor pola

subsidi benih yang mulai diterapkan Tahun 2013 ini varietas benih yang

disubsidi oleh pemerintah tidak diminati oleh petani, hal ini didasari

oleh realisasi penyerapan subsidi benih jagung untuk provinsi Gorontalo

hanya kurang lebih sebesar 12 persen sampai dengan akhir tahun

2013. Dukungan dana APBD melalui bantuan benih jagung hibrida

mengalami peningkatan yang cukup significant melalui tambahan

anggaran APBD Pergeseran dan APBD-Perubahan namun hasil

produksinya baru akan dipanen pada bulan Januari dan Februari 2014

sehingga tidak memberikan pengaruh pada capaian produksi tahun

2013, lihat tabel 4.72



Tabel 4.72

Produksi Jagung di Provinsi Gorontalo Tahun 2011-2013

Uraian ATAP 2011

ATAP 2012

(ASEM) 2013

PERKEMBANGAN

(2011 TERHADAP 2012)

PERKEMBANGAN

( (2012 TERHADAP 2013)

ABSOLUT PERSEN

(%) ABSOLUT

PERSEN (%)

Luas Panen

(Ha) 135.754 135.543 140423 -211 -0,16 4.880 3,60

Produktivitas (Ku/ha) 44,62 47,57 47,65 2,94 6,60 0,08 0,17

Produksi (Ton) 605.781 644,754 669.094 38.973 6,43 24.430 3,78

- Padi

Berdasarkan perhitungan Angka Sementara (ASEM) 2103 produksi padi

tahun 2013 sebesar 298.647 ton Gabah Kering Giling (GKG), meningkat

sebanyak 50.420 ton atau meningkat 20,54 persen dibandingkan

dengan Angka Tetap tahun 2012 atau hampir mencapai sasaran pada

RPJMD 2013 yaitu sebesar 299.363 ton

Peningkatan produksi utamanya juga disebabkan oleh peningkatan luas

panen tahun 2013 sebesar 56.894 Ha atau melampaui sasaran yang

telah ditetapkan yang hanya sebesar 54.865 Ha atau mencapai

peningkatan sebesar 3,70 persen dari sasaran RPJMD atau meningkat

11,14 persen dari tahun 2012. Demikian pula hanya peningkatan

produktivitas padi sebesar 52,01 Ku/Ha, atau mengalami peningkatan

yang cukup significant terhadap realisasi ATAP 2012 yang hanya

sebesar 47,95 Ku/ha atau meningkat sebesar 8,46 persen dari tahun

sebelumnya. Capaian rata-rata produktivitas padi terbesar yaitu di Kota

Gorontalo sebesar 59,30 Ku/Ha hal ini dikarenakan seluruh lahan fungsi

sawah di kota Gorontalo merupakan sawah irigasi teknis hal ini

didukung pula oleh penggunaan benih serta pemupukan yang intensif

sesuai teknologi anjuran. Penyebab kenaikan produksi antara lain

adalah :

- Adanya pergeseran tanam yang terjadi di 2 kabupaten yaitu

kabupten Bone Bolango dan Kota Gorontalo yang umumnya

penanamannya pada bulan september-Oktober bergeser ke bulan



November-desember akhir tahun 2012 akibat adanya perbaikan

bendungan Lomaya yang selesai pada Bulan Okotober.

- Wilayah kabupaten Gorontalo Utara yang memiliki potensi lahan

padi ladang (760 Ha) umumnya tidak menanam,namun pada

tahun 2013 ini karena iklim dan curah hujan yang cukup

mendukung terdapat pertanaman padi ladang, lihat tabel 4.73

Tabel 4.73

Produksi Padi di Provinsi Gorontalo Tahun 2011-2013

Uraian ATAP

2011

ATAP

2012

(ASEM)

2013

PERKEMBANGAN

(2011 TERHADAP

2012)

PERKEMBANGAN

(2012 TERHADAP

2013)

ABSOLUT (%) ABSOLUT (%)

Luas Panen

(Ha) 52.811 51.193 56.894 -1.618 -3,06 5.701 11,14

Produktivitas

(Ku/ha) 51,87 47,95 52,01 -3,86 -7,44 4,06 8,46

Produksi (Ton) 273.921 245.492 298.647 -28.135 10,27 50.420 20,54

- Kedelai

Produksi kedelai tahun 2013 sebesar 4.410 ton biji kering. Jumlah

tersebut mengalami peningkatan cukup signifikan dibanding tahun

2012 yang hanya sebesar 3.451 ton. Peningkatan luas panen juga

sebesar 3,367 Ha atau meningkat 27,78 persen dibandingkan tahun.

Penyebab peningkatan antara lain adalah : Adanya dukungan bantuan

benih APBD di Kabupaten Pohuwato dan program SLPTT kedelai 2.500

Ha dan minat masyarakat tani melalui swadaya, lihat tabel 4.74



Tabel 4.74

Produksi Kedelai di Provinsi Gorontalo Tahun 2011-2013

Uraian ATAP

2011

ATAP

2012

(ASEM)

2013

PERKEMBANGAN

(2011 TERHADAP

2012)

PERKEMBANGAN

(2012 TERHADAP

2013)

ABSOLUT (%) ABSOLUT (%)

Luas Panen (Ha) 1.741 2.851 3.367 1.110 63,76 516 18,10

Produktivitas

(Ku/ha) 12,38 12,10 13.10 -0,28 -2,25 0,99 8,20

Produksi (Ton) 2.156 3.451 4.410 1.295 60,07 959 27,78

- Komoditas Hortikultura

Realisasi capaian target kinerja untuk komoditi sayuran hanya

berkisar 99,11% hal ini disebabkan oleh adanya keterlambatan

penyaluran penyaluran bantuan benih Cabe Rawit ( APBD 2013 )

yang baru bisa direalisasikan pada bulan Oktober seluas 300 Ha

(dari APBN selauas 45 Ha baru bisa direalisasikan pada bulan

Desember 2013, komoditi Cabe Rawit memiliki peranan penting

dalam menopang jumlah produksi sayuran di Provinsi Gorontalo

(sekitar 74% dri tot prod sayur) Sekitar 60 - 70 % ekonomi di

Provinsi Gorontalo digerakkan oleh bantuan Pemerintah,

ketergantungan masyarakat petani terhadap bantuan benih

menyebabkan komoditi hortikultura di Gorontalo kurang

berkembang.

Tanaman Hias mengalami peningkatan diatas 100 % hal ini

disebabkan oleh fokus program bantuan baik dari APBN dan

APBD I hanya dipusatkan di Kota Gorontalo, sampai pada tahun

2013 tercatat sudah ada 15 Kelompok Usaha Tani Tanaman Hias

di Kota Gorontalo, 6 diantaranya aktif melakukan penjualan



sedangkan siasanya dalam bentuk Rental Tanaman Hias (Bank,

Hotel, Pemda dan Gedung Pertemuan).

Tanaman Buah mengalami peningkatan 109,68 % ini

dipengaruhi oleh naiknya jumlah produksi Jeruk Siam sebesar

90,90 % (sentra Kec. Randangan, Pohuwato). Adanya bansos

untuk 3 kelompok pada tahun 2009/2010 (APBD I dan APBD II)

untuk komoditi Jeruk Siam memberikan sumbangan yang cukup

besar bagi peningkatan produksi di tahun 2013.

Tanaman Biofarmaka (Tanaman Obat) hanya bisa mencapai

target 64,39 % , jumlah produksi Tanaman Biofarmaka di

Provinsi Gorontalo relative sangat kecil jika dibandingkan dengan

produksi dari provinsi lain, hal ini terjadi karena masih kurang

dikomersilkannya komoditi ini. Selama ini tanaman Biofarmaka di

Gorontalo dibudidayakan dalam spot - spot kecil yang biasanya

sebagian dikonsumsi sendiri (RT) dan sebagian lainnya dijual jika

harga sedang bagus, biasanya benih/bibitnya diperoleh

masyarakat dari bantuan Badan Ketahanan Pangan berupa

program pemanfaatan pekarangan.

B. Dinas Perkebunan dan Peternakan


Dari tahun ke tahun alokasi anggaran untuk Dinas Perkebunan dan

Peternakan mengalami peningkatan seiring dengan kebutuhan dan orientasi

pembangunan wilayah di Gorontalo khususnya sektor pertanian, sub sektor

perkebunan dan peternakan. Program rutin utama yang dilaksakan antara lain

Peningkatan Populasi dan Produksi Peternakan, Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Hewan Menular, Peningkatan Pemasaran Hasil

Produksi Pertanian/Perkebunan serta khusus untuk UPTD Wonggahu

dilaksanakan program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Adapun program dan kegiatan urusan Pertaniaan pada Dinas Pertanian

dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo yang bersumber dari dana APBD

dan DAK tahun anggaran 2013 adalah sebagai berikut :











dan Keuangan


5. Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

- Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan serta

Penyusunan Data Statistik Perkebunan dan Peternakan

6. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

- Pengembangan Agribisnis Perkebunan

7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

- Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

- Penyediaan PAH ASUH dan Jaminan Keamanan PAH

8. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak

- Pengadaan Bibit, Sarana Pendukung untuk Masyarakat.

9. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

- Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah

10. Program Penerapan Teknologi Peternakan

- Pelayanan Administrasi dan Peningkatan Sarana/Prasarana UPT

Wonggahu.

11. Peningkatan Produksi Ternak dengan Pendayagunaan Sumberdaya

Lokal.

- Optimalisasi IB dan Kontes Ternak.

12. Pembangunan/Rehabilitasi UPTD/Balai Perbenihan/Perbibitan (Dana

Alokasi Khusus/DAK)

- Pembangunan/Renovasi UPTD/Perbibitan Ternak Sapi Wonggahu

(DAK)




Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Gorontalo pada tahun

2013 memperoleh alokasi dana APBD dan DAK dengan jumlah anggaran

sebesar Rp. 18.428.317.944,- (Delapan Belas Milyar Empat Ratus Dua

Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Empat

Puluh Empat Rupiah) dengan rata-rata capaian fisik 81,86% dan realisasi

keuangan 75,23 % (Rp. 13.863.756.801,-), pada tabel 4.75

Tabel 4.75


Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Gorontalo Tahun 2013

NO PROGRAM ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

FISIK KEUANGAN

(%) (Rp.) %


883.200.000 94 811.883.288 91,93


333.875.000 100 330.535.000 99,00


140.643.944 98 134.878.500 95,90



130.000.000 100 129.411.500 99,55

5 Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

212.627.500 98 195.647.400 92,01

6 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

1.512.170.900 99 1.436.437.200 94,99

7 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

504.905.000 100 499.862.900 99,00

8 Program Peningkatan Produksi

Hasil Peternakan 10.282.928.100 70 6.261.997.292 60,90

9 Program Peningkatan Pemasaran

Hasil Produksi Peternakan 112.000.000 100 111.905.000 99,92

10 Program Penerapan Teknologi Peternakan

846.140.000 100 828.218.121 97,88

11 Peningkatan Produksi Ternak dengan Pendayagunaan Sumberdaya Lokal.

177.417.500 90 150.301.100 84,72

12

Pembangunan/Rehabilitasi UPTD/Balai

Perbenihan/Perbibitan (Dana Alokasi Khusus/DAK)

3.292.410.000 95 2.972.679.500 90,29

TOTAL 18.428.317.944 81,86 13.863.756.801 75,23




1. Permasalahan

Program Peningkatan Produksi hasil Peternakan

(Pertanian/Perkebunan) Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak

kepada Masyarakat, Khusus pengadaan bibit ternak sapi betina

terdiri dari 2 paket yaitu bibit ternak sapi betina sejumlah 453 ekor

dengan pagu anggaran 2.944.500.000,- realisasi fisik 100% dan

realisasi keuangan 95,12%. Sedangkan untuk pengadaan bibit

ternak sapi paket 515 ekor realisasi fisik 0% dan realisasi keuangan

19,96% adalah Uang Muka yang telah diterima PT Catur Mitra

Ruminan tidak tercapainya pengadaan bibit sapi bali betina karena

penyedia dalam hal ini PT Catur Mitra Ruminan lalai dalam mentaati

jadwal kontrak yang telah disepakati yang berakibat pada gagalnya

pengadaan 515 ekor bibit sapi bali betina.

2. Solusi

- Langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan

dan Peternakan adalah : Mengirim surat pemberitahuan dan

surat peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali ke pihak

rekanan agar dapat memenuhi permintaan Bibit Ternak Sapi Bali

sesuai spesifikasi.

Surat Peringatan tanggal tanggal 28 September 2013

Surat Peringatan tanggal 26 Oktober 2013

Pertemuan Monitoring oleh Komisi II DPRD Provinsi

Gorontalo tanggal 31 Oktober 2013 kepada rekanan agar

segera mempercepat pengadaan yang tidak dipatuhi

Supervisi oleh Tim Selektor pada tanggal 26 November 2013

di Holding Ground Sumber Bibit, hasilnya rekanan tidak

mampu manyediakan Bibit Ternak Sapi.

Surat Pemutusan Kontrak kepada Rekanan karena lali dalam

mengadakan 515 ekor Bibit Sapi Bali Betina, sebagai akibat

penyedia wajib mengembalikan uang muka dan menyetor

jaminan pelaksanaan ke kas daerah



- Rekanan (PT. Catur Mitra Ruminan) segera menyelesaikan

pengembalian uang muka dan menyetor jaminan pelaksanaan ke

kas daerah.

- Untuk pengadaan sapi sebaiknya dalam kontrak diikat antara

penyedia dan supplier sehingga ada tanggung jawab bersama

antara penyedia dan supplier ternak dalam batasan pekerjaan

tertentu, dan pengadaan sapi seharusnya dikategorikan dalam

kategori pengadaan khusus.



Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Gorontalo Tahun 2012

– 2017, terdapat sejumlah indikator kinerja SKPD yang menjadi target

pembangunan selang 5 tahun, yang diuraikan kedalam target tahunan

SKPD dapat dilihat pada tabel 4.76

Tabel 4.76

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pertanian

(Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Gorontalo) Tahun 2013



1. Nilai Tukar Petani Kebun 128.01 102.41

2. Perluasan Areal Tebu (Ha) 1.764 1.324

3. Produksi Tebu (Ton) 30.467 32.521

4. Perluasan Areal Cengkih (Ha) 9.150 9.370

5. Produksi Cengkih (Ton) 911 755

6. perluasan Areal Kelapa Dalam (Ha) 66.506 10.269

7. Produksi Kelapa Dalam (Ton) 62.400 66.345

8. Perluasan Areal Kakao (Ha) 13.823 13.629

9. Produksi Kakao (Ton) 3.962 5.043

10. Peningkatan Populasi Ternak Sapi (Ekor)

198.872 214.186

11. Peningkatan Populasi Kambing (Ekor) 88.659 88.513

12. Peningkatan Populasi Ayam Buras (Ekor)

1.270.588 1.555.867

13. Peningkatan Produksi Daging Sapi (Kg) 4.145.989 3.617.458

14. Peningkatan Produksi Daging Kambing (Kg)

194.772 177.910

15. Peningkatan Produksi Daging Ayam

Buras (Kg) 1.939.176 1.513.115




16. Jumlah Konsumsi Daging (kg/kapita/th)

2,9 3,02

17. Pengendalian dan pengobatan

Gangguan Reproduksi (ekor) 4.800 1820

18. Pengendalian (AI) Avian Influenza (ekor)

270.200 600.000

19. Pengendalian dan Pengobatan Penyakit Hewan Strategis (ekor)

14.574 2.587

20. Pemeriksaan Serum, Feses dan SWAB di Laboratorium Keswan (Sampel)

1.856 313

21. Peningkatan Fasilitas Kios Daging

(Kios) 5 4

22. Pemeriksaan Produk Hasil Pangan ASUH (PMSR-CM) di Laboratorium Kesmavet (sampel)

499 537

23. Pengembangan kelompok ternak sapi

(kelompok) 3.448 3.373

24. Pengembangan kelompok ternak kambing (kelompok)

4 4

25. Pengembangan kelompok ternak ayam buras (kelompok)

149 81

C. Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan


Adapun rincian program dan kegiatan APBD pada tahun anggaran 2013

khusus untuk Urusan Pertanian (Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian,

Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Gorontalo) antara lain sebagai berikut :






dan Keuangan


4. Program Pemantapan Perencanaan, Monev dan Pelaporan

- Forum SKPD

- Pengembangan Sistem Informasi Kelembagaan Penyuluh, Pelaku

Utama dan Pelaku Usaha



5. Pemantapan Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan

- Pengembangan Metodologi dan Programa Penyuluhan bagi

Pendampingan Penyuluh PPK

- Pengembangan Materi Penyuluhan dan Kemitraan Usaha Bidang PPK

6. Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan

- Penguatan Kelembagaan Penyuluh PPK

- Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha PPK

7. Pengembangan SDM Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

- Pengembangan SDM Penyuluh PPK

- Pengembangan SDM Pelaku Utama dan Pelaku Usaha PPK


Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan

Kehutanan Provinsi Gorontalo pada tahun 2013 memperoleh alokasi dana

APBD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.725.425.000,- (Empat Milyar

Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

dengan rata-rata capaian fisik 98,52 % dan realisasi keuangan 95,70 % (Rp.

4.522.312.052,-), lihat tabel 4.77

Tabel 4.77


Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan

Kehutanan Provinsi Gorontalo

Tahun 2013

NO PROGRAM ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

FISIK KEUANGAN

(%) (Rp.) %


502.020.000 93,00 460.519.302 91,73


176.250.000 100,00 173.435.250 98,40

3


Keuangan

74.100.000 100,00 74.097.500 100,00

4

Program Pemantapan Perencanaan, Monev dan Pelaporan

663.155.000 97,00 618.963.050 93,34



NO PROGRAM ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

FISIK KEUANGAN

(%) (Rp.) %

5 Pemantapan Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan

874.000.000 100,00 862.607.550 98,70

6 Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan

930.950.000 100,00 908.115.300 97,55

7

Pengembangan SDM Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan

1.504.950.000 99,00 1.424.574.100 94,66

TOTAL 4.725.425.000 98,52 4.522.312.052 95,70


Pelaksanaan kegiatan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan

Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Gorontalo Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah pada tahun 2013 tidak mengalami hambatan.

D. Badan Pusat Informasi Jagung


Adapun rincian Program dan Kegiatan Badan Pusat Informasi Jagung

Provinsi Gorontalo pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :





3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan Anggaran, Penatausahaan dan Laporan Keuangan

SKPD

4. Program Peningkatan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi

- Penyusunan Rencana Program

- Monitoring dan Evaluasi

5. Program Pelatihan dan Pembelajaran

- Peningkatan Kemampuan Sumberdaya Petani/Peternak dan

Petugas Pertanian

- Teknologi Terapan Peningkatan Produksi dan Optimalisasi

Pendapatan Usaha Tani Jagung



6. Program Informasi dan Kerjasama

- Perbanyakan Benih Jagung Hibrida dan Komposit

- Pengembangan Keragamaan Informasi dan Teknologi Jagung


Badan Pusat Informasi Jagung Provinsi Gorontalo pada tahun 2013


2.423.400.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus

Ribu Rupiah) dengan rata-rata capaian fisik 98,98 % dan realisasi keuangan

97,57 % (Rp. 2.364.420.991,-), lihat tabel 4.78


Badan Pusat Informasi Jagung Provinsi Gorontalo Tahun 2013

NO PROGRAM ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

FISIK KEUANGAN

(%) (Rp.) %


413.955.000 95,00 383.768.616 92,71


82.500.000 95,00 76.417.000 92,63

3

Program Peningkatan


110.400.000 100,00 110.000.000 99,64

4 Program Peningkatan Perencanaan, Monitoring dan

Evaluasi

180.725.000 100,00 177.708.150 98,33

5 Program Pelatihan dan

Pembelajaran 717.325.000 100,00 716.158.225 99,84

6 Program Informasi dan Kerjasama

918.495.000 100,00 900.369.000 98,03

TOTAL 2.423.400.000 98,98 2.364.420.991 97,57


1. Permasalahan

- Masih kurangnya tenaga pengajar dalam pelatihan dan

pembelajaran

- Sarana prasarana pembelajaran masih kurang memadai

- Masih minimnya kegiatan kaji terapan



- Belun optimalnya koordinasi antara intansi terkait dalam persiapan

MoU

- Pengaruh iklim/cuaca (musin kering) dalam pelaksanaan visitor

plot berbagai varitas jagung dan perbanyakan benih jagung hibrida

dan komposit.

- Ketersediaan benih varitas lokal semakin terbatas

- Keterbatasan SDM pengelola sarana informasi

2. Solusi

- Penambahan jumlah tenaga pengajar dalam pelatihan baik dari

dalam BPIJ atau dari tenaga diluar BPIJ

- Perbaikan dan penambahan sarana belajar.

- Perlu peningkatan kapasitas SDM dan anggaran dalam melakukan

kaji terapan

- Perlu dioptimalkan koordinasi antara SKPD atau lembaga yang

berkaitan dengan MoU

- Pengadaan pompa dan sumur suntik di areal pertanaman jagung

dan pengaturan jadwal penanaman agar sesuai dengan waktu

curah hujan yang tinggi

- Perlu ada petani yang mau menanam benih ini agar varitas ini

tidak punah dengan memberikan insentif khusus.

- Perlu ada pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM

3. Urusan Kehutanan


Adapun rincian Program dan Kegiatan Dinas Kehutanan dan Pertambangan

Provinsi Gorontalo pada Tahun Anggaran 2013 khususnya untuk urusan Kehutanan




- Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian bidang Kehutanan dan

Pertambangan






- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan,

Bimbingan Teknis dan Sosialisasi)


Keuangan


5. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

- Peningkatan Usaha Masyarakat Sekitar Hutan Produksi

- Fasilitasi Pembinaan dan Pembentukan Kelembagaan Hutan Tanaman Rakyat

- Pemeliharaan Tata Batas dan Penataan KPH

- Monitoring dan Evaluasi IUIPHHK

6. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

- Penanaman dan Pemeliharaan Turus Jalan Nasional/Provinsi

- Peran serta masyarakat dalam gerakan RHL

- Fasilitasi Kelembagaan Forum DAS Provinsi

- Pembuatan Areal Model Usaha Tani Konservasi

7. Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

- Pengendalian Kebakaran Hutan

- Pengamanan Hutan


Realisasi Urusan Kehutanan (Dinas Kehutanan dan Pertambangan Provinsi


anggaran sebesar Rp. 4.666.772.500,- (Empat Milyar Enam Ratus Enam Puluh Enam

Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan rata-rata capaian

fisik 96,85 % dan realisasi keuangan 94,30 % (Rp. 4.400.847.923,-), lihat tabel 4.79



Tabel 4.79

Realisasi Fisik & Keuangan Urusan Kehutanan

(Dinas Kehutanan dan Pertambangan Provinsi Gorontalo)

Tahun 2013

NO PROGRAM ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

FISIK KEUANGAN

(%) (Rp.) %


763.016.300 92,00 679.620.523 89,07


Aparatur

921.450.000 100,00 904.678.000 98,18

3

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

176.189.000 100,00 176.010.600 99,90

4

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

130.000.000 100,00 127.294.600 97,92

5 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

886.900.000 100,00 847.716.200 95,58

6 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

1.359.067.200 100,00 1.347.273.000 99,13

7 Perlindungan Hutan dan

Konservasi Alam 430.150.000 80,00 318.255.000 73,99

TOTAL 4.666.772.500 96,85 4.400.847.923 94,30


1. Rendahnya pengelolaan kawasan terhadap potensi hasil hutan non kayu.

Sosialisasi akan pentingnya kemampuan produktivitas kawasan yang banyak

dihasilkan oleh produk non kayu antara lain rotan, getah , madu maupun

pemanfaatan jasa lingkungan. Provinsi Gorontalo yang memiliki sumber daya

hutan tropis cukup berpotensi untuk pemanfaatan hasil hutan non kayu,

sehingga penduduk setempat tidak berorentasi pada hasil kayu berupa rotan

dan jenis kayu lainnya dimana akan menjaga keaslian hutan Gorontalo.

2. Pengelolaan dan Pemanfaatan kawasan yang melebihi daya dukung SDH

menyebabkan terjadinya Degradasi dan Deforestasi.

Adapun hal-hal yang dilakukan memperhatikan izin pengelolaan hutan,

melakukan pengamanan hutan yang lebih intensif, Sosialisasi pada

masyarakat akan pentingnya hutan terutama bahaya sistem ladang

berpindah-pindah.



3. Menurunnya kepastian kawasan terhadap status, letak, serta batas Kawasan

Hutan menyebabkan ancaman kerusakan hutan.

Melakukan penataan akan fungsi lahan setiap areal hutan

4. Pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan hutan belum jelas.

Sehubungan dengan pengurusan hutan, telah dijelaskan dalam Undang-

Undang 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, bahwa setiap penyelenggaraan

kehutanan harus berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan,

kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan. Penguasaan hutan oleh negara

memberikan wewenang kepada pemerintah (Pusat) untuk :

(a) Mengatur dan mengurus seluruh kegiatan yang manyangkut hutan,

kawasan hutan dan hasil hutan

(b) Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan; dan

(c) Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara manusia

dan hutan serta perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Hal – hal tersebut diatas menerangkan kepentingan pemerintah pusat dalam

pengaturan dan pengurusan terhadap hutan, kawasan hutan dan hasil hutan

agar dapat memperoleh nilai manfaat yang sebesar-besarnya bagi

kemakmuran rakyat. Namun sejalan dengan lahirnya Undang – Undang

Otonomi Daerah pengaturan kehutanan yang semula sifatnya sentralistik,

berubah menjadi desentralisasi ke Pemerintah Daerah mulai dari

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan pengevaluasian

terhadap proses pembangunan daerah sehingga banyak melakukan

koordinasi dengan instansi vertikal.

5. Meningkatnya Tingkat Pembalakan hutan (Illegal Logging) dan

penyelundupan kayu menyebabkan terjadinya Degradasi dan Deforestasi

didalam kawasan dan luar kawasan.

Masalah utama yang menjadi celah yang mudah diterobos oleh pelaku Illegal

Logging adalah lemahnya koordinasi antar sektor (Instansi pemerintah,

penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha), sehingga celah ini perlu

ditutupi dengan dengan jalan melakukan koordinasi antar sektor sehingga

dapat menekan laju illegal logging.

6. Rendahnya nilai hasil hutan non kayu yang sebenarnya berpotensi untuk

meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat sekitar kawasan hutan.



Peran hutan umumnya hanya dipandang dari sisi produksi kayunya saja.

Padahal beberapa penelitian menyebutkan bahwa nilai hutan dari hasil kayu

hanya 5 persen, sementara selebihnya berasal dari hasil hutan non kayu.

Namun demikian sampai sekarang yang dimanfaatkan masih terkonsetrasi

pada kayu. Sebagian besar masyarakat hidup dari kegiatan perladangan

berpindah, menebang dan menjual kayu, serta mengumpulkan hasil hutan

non kayu. Dengan pola pengusahaan yang masih tradisional ini, potensi hasil

hutan non kayu tidak dapat berkembang secara optimal sehingga berakibat

pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar dan

bergantung dari hutan. Hasil hutan non kayu yang cukup potensial antara lain

adalah rotan, tanaman obat-obatan dan madu.

7. Pemanfaatan hutan yang melebihi daya dukung sehingga bisamembahayakan

pasokan air yang menopang keberlanjutan produksi hasil pertanian.

Berkurangnya kawasan hutan khususnya di daerah hulu sungai menyebabkan

terganggunya siklus hidrologi yang berdampak pada berkurangnya

ketersediaan air tanah, membesarnya aliran permukaan, pendangkalan air

sungai, waduk serta banjir. Meningkatnya banjir pada musim penghujan dan

kekeringan pada musim kemarau akhirnya mengganggu produksi hasil

pertanian.

Rekomendasi Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan,

Program ini bertujuan untuk lebih memanfaatkan potensi sumberdaya hutan,

secara efisien, optimal, adil dan berkelanjutan.

- Pengembangan produk-produk kayu bernilai tinggi;

- Pengurangan kapasitas industri pengolahan kayu dan diversifikasi sumber

bahan baku industri perkayuan

- Pemberian hak pengelolaan untuk periode tertentu kepada masyarakat

untuk mengembangkan hutan tanaman dan hasil hutan non kayu;

- Peningkatan program hutan tanaman industri hanya pada kawasan hutan

non produktif, kemudahan perijinan usaha, dan kemudahan

permodalan/pinjaman;

- Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, khususnya

masyarakat yang hidup di sekitar hutan (peladang berpindah, pionir

hutan atau transmigran, dan sebagainya), dalam pengembangan hutan

tanaman yang lestari; dan



- Pengembangan iptek untuk menunjang peningkatan produktivitas sektor

kehutanan.



Kehutanan dan Pertambangan Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017, terdapat


yang diuraikan kedalam target tahunan SKPD, dapat dilihat pada tabel 4.80

Tabel 4.80

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Kehutanan

(Dinas Kehutanan dan Pertambangan Provinsi Gorontalo) Tahun 2013



1. Rehabilitasi hutan dan

lahan kritis (Ha) 15.000 13.100

2. Kerusakan Kawasan

Hutan (Ha) 228.116 125.087,84

3. Produksi hasil hutan

a. Kayu Bulat (m3) 56.000 21.722,94

b. Kayu Gergajian

(m3) 2.621,43 15.206,06

c. Non Kayu (ton) 6.200 1.147



4. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral


Adapun rincian Program dan Kegiatan Dinas Kehutanan dan Pertambangan

Provinsi Gorontalo pada Tahun Anggaran 2013 khususnya untuk urusan Energi dan

Sumber Daya Mineral adalah sebagai berikut :

1. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

- Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan

- Survey Potensi Mineral Logam/Calon Lokasi WPR

- Pengelolaan dan Pengembnagan Panas Bumi di Provinsi Gorontalo

- Pemanfaatan Potensi Air Tanah

2. Program Pembinaan dan Pengembangan Energi dan Ketenagalistrikan

- Pengembangan Ketenagalistrikan Daerah

- Pengembangan Energi Baru Terbarukan

- Pengawasan Distribusi BBM dan LPG

- Sosialisasi Konversi Energi


Realisasi Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas Kehutanan dan

Pertambangan Provinsi Gorontalo) pada tahun 2013 memperoleh alokasi dana APBD

dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.256.150.000,- (Lima Milyar Dua Ratus Lima

Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rata-rata capaian fisik

91,11 % dan realisasi keuangan 87,46 % (Rp. 4.597.059.160,-), lihat tabel 4.81

Tabel 4.81

Realisasi Fisik & Keuangan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

(Dinas Kehutanan dan Pertambangan Provinsi Gorontalo)

Tahun 2013

NO PROGRAM ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

FISIK KEUANGAN

(%) (Rp.) %

1 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang

Pertambangan

1.293.600.000 70,00 805.489.800 62,27

2 Program Pembinaan dan Pengembangan Energi dan Ketenagalistrikan

3.962.550.000 98,00 3.791.569.360 95,69

TOTAL 5.256.150.000 91,11 4.597.059.160 87,46




1. Kelangkaan BBM

Pemecahannya :

Sosialisasi dan rencana pengembangan pembangunan fasilitas distribusi

BBM

Sosialisasi penghapusan subsidi BBM

Sosialisasi penggunaan BBM non-subsidi

Mendukung pembangunan SPBN untuk kapal nelayan

Penyusunan kebijakan, penugasan penyediaan dan pendistribusian BBM

Penanggulangan kelangkaan BBM serta pengembangan model niaga

2. Krisis Listrik

Pemecahannya :

Pembangunan pembangkit, jaringan transmisi dan gardu induk dalam

rangka menurunkan jumlah daerah krisis listrik

Pembangunan listrik perdesaan

Pemetaan daerah belum berlistrik

3. Diversifikasi Energi

Pemecahannya :

Pengembangan Bio Diesel

Penelitian mengenai pemanfaatan langsung energi panas bumi

Pengembangan teknologi sampah menjadi biogas

Pengembangan energi baru terbarukan sebagai sumber energi

pembangkit (PLTB, PLTS, PLTA, PLTMH, PLT Angin)

Sosialisasi kebijakan energi

Pengembangan pemanfaatan panas bumi untuk ketenagalistrikan

4. Peningkatan Investasi

Pemecahannya :

Eksplorasi, pemetaan dan inventarisasi potensi sektor ESDM

Evaluasi dan interpretasi cekungan migas

Evaluasi data potensi sumber daya mineral, energi

Penyusunan pola investasi dalam rangka peningkatan pelayanan

partisipasi swasta dan koperasi pada pengembangan energi terbarukan

Mendukung percepatan pembangunan infrastruktur sektor energi dan

sumber daya mineral



Pengembangan sistem informasi wilayah pertambangan dan informasi

geologi

Promosi dan pameran investasi sektor ESDM

5. Penguatan Kelembagaan

Pemecahannya :

Penyusunan kebijakan pengembangan Sumber Daya Manusia berbasis

kompetensi sektor ESDM

Pengadaan prasarana dan sarana peralatan laboratorium dan

pengadaan diklat

6. Kelangkaan Air Bersih

Pemecahannya :

Pemetaan dan inventarisasi potensi air bawah tanah

Bimbingan teknis pengelolaan air bersih

Sosialisasi kebijakan teknik bidang air tanah

Penyediaan sarana air bersih di daerah sulit air

Pemantauan kondisi muka air tanah

Penyediaansumurresapan

7. Pencemaran Lingkungan

Pemecahannya :

Koordinasi pengawasan penataan baku mutu air limbah, emisi gas dan

limbah padat dari kegiatan sektor ESDM

Inventarisasi dan pemetaan lahan kritis akibat kegiatan pertambangan

Rehabilitasi areal bekas pertambangan

Pertemuan Pengelolaan Lingkungan

Partisipasi dalam diklat teknis inspektur tambang, ketenagalistrikan

8. Konservasi

Pemecahannya :

Penyusunan basis data konservasi sumber daya energi, mineral dan air

tanah

Sosialisasi/penyebarluasan informasi konservasi energi, mineral dan air

tanah

Melakukan pemantauan kondisi dan lingkungan air tanah serta

penentuan zona konservasi air tanah



9. Bencana Alam Geologi

Pemecahannya :

Pemetaan dan inventarisasi kawasan rawan bencana gempa bumi, tanah

longsor

Mitigasi bencana gempa bumi dan gerakan tanah

Pengembangan sistem tanggap darurat bencana geologi

Rekomendasi penanggulangan daerah pasca bencana

10. Penanganan masalah Lingkungan Hidup akibat Penambangan Tanpa Izin

(PETI)

Pemecahannya :

Upaya penanganan masalah lingkungan hidup ini akibat penambangan tanpa

izin (PETI), maka dari Dinas Kehutanan dan Pertambangan Provinsi

Gorontalo melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

Melakukan Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang

pertambangan mineral dan batubara kepada dinas terkait dan

masyarakat setempat.

Melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

kegiatan usaha pertambangan di daerah

Melakukan penyelidikan geologi secara berkelanjutan sebagai bahan

kajian penyiapan Wilayah Pertambangan (WP)

Melakukan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait di

kabupaten/kota agar segera melakukan kegiatan dalam rangka

penyiapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai langkah

konkrit penanganan masalah penambangan tanpa izin (PETI)



Kehutanan dan Pertambangan Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017, terdapat


yang diuraikan kedalam target tahunan SKPD, dapat dilihat pada tabel 4.82



Tabel 4.82

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

(Dinas Kehutanan dan Pertambangan Provinsi Gorontalo) Tahun 2013



1.

Rasio Lokasi

Pertambangan Tanpa

Izin yang dibina

20,76% 20,76%

2. Ratio Elektrifikasi 74,75% 73,58%

5. Urusan Pariwisata


Adapun rincian Program dan Kegiatan urusan Pariwisata (Dinas Perhubungan

dan Pariwisata Provinsi Gorontalo) pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai

berikut :

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

- Promosi Pariwisata Luar Negeri

- Koordinasi Pengembangan dan Promosi Pariwisata

- Promosi Pariwisata Nusantara Dalam Negeri

2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

- Penataan Objek Wisata Provinsi Gorontalo

- Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan SDM Masyarakat di Obyek Wisata

dan Pelaku Wisata

3. Pengembangan Nilai Seni Budaya Daerah

- Pelestarian Nilai Seni Budaya Daerah Gorontalo


Urusan Pariwisata (Dinas Perhubungan dan Pariwisata Provinsi Gorontalo) pada

tahun 2013 memperoleh alokasi dana APBD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.

3.902.100.000,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) dengan

rata-rata capaian fisik 91,11 % dan realisasi keuangan 89,60 % (Rp.

3.471.467.400,-), dapat dilihat pada tabel 4.83



Tabel 4.83

Realisasi Fisik & Keuangan Urusan Pariwisata

(Dinas Perhubungan dan Pariwisata Provinsi Gorontalo)

Tahun 2013

NO PROGRAM ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

FISIK KEUANGAN

(%) (Rp.) %

1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

788.600.000 73,33 639.673.900 81,12

2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

2.398.500.000 100,00 2.122.741.000 88,50

3 Pengembangan Nilai Seni Budaya Daerah

715.000.000 100,00 709.052.500 99,17

TOTAL 3.902.100.000 91,11 3.471.467.400 89,60


Pelaksanaan kegiatan Urusan Pariwisata (Dinas Pehubungan dan

Pariwisata Provinsi Gorontalo) tahun 2013 mengalamai hambatan pada program

pengembangan pemasaran pariwisata untuk kegiatan promosi pariwisata dalam

negeri yang tidak sempat terserap 100%.



Dinas Perhubungan dan Pariwisata Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017

khususnya untuk urusan Pariwisata, terdapat sejumlah indikator kinerja SKPD

yang menjadi target pembangunan selang 5 tahun, yang diuraikan kedalam

target tahunan SKPD dapat dilihat pada tabel 4.84.

Tabel 4.84

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pariwisata Tahun 2013



1.

Meningkatnya jumlah

kunjungan wisatawan di 8

obyek wisata unggulan (org)

95000 orang 110.517 orang

2. Meningkatnya lama tinggal 3 hari 3 hari



6. Urusan Industri


Adapun program dan kegiatan urusan Industri (Dinas Koperasi, Perindustrian

dan Perdagangan Provinsi Gorontalo) yang bersumber dari dana APBD tahun

anggaran 2013 yaitu Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah,

kegiatannya antara lain :

- Fasilitasi Kerjasama Kemitraan IKM dengan Swasta

- Fasilitasi Pemasaran Produk IKM

- Revitalisasi sentra Kerajinan Provinsi Gorontalo

- Pelatihan Usaha Teknis Proses Produksi dan Kemasan

- Festival Karawo


Realisasi kegiatan urusan Industri (Dinas Koperasi, Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Gorontalo) pada tahun 2013 memperoleh alokasi dana APBD

dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.713.080.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga

Belas Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah) dengan rata-rata capaian fisik 100,00 % dan

realisasi keuangan 98,41 % (Rp. 1.685.777.077,-).


1. Permasalahan

Sejumlah permasalahan dibidang perindustrian di daerah antara lain :

- Masih relatif rendahnya kualitas SDM pengrajin, sehingga berpengaruh

terhadap produktivitas dan kualitas produk industri kecil menengah di

daerah.

- Ketersediaan bahan baku dan bahan penolong industri olahan didaerah

sangat terbatas, sehingga mengakibatkan rendahnya daya saing produk

industri Gorontalo, baik dari sisi kualitas, kemasan produk maupun

harga.

- Peran Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) yang diharapkan bisa

menjadi inkubator sekaligus wadah belajar IKM dalam pengembangan

usaha belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

- Upaya promosi produk IKM perlu ditingkatkan yang dibarengi dengan

peningkatan kualitas produk, kemasan serta tingkat produksi yang tinggi



sehingga bisa memberikan nilai tambah yang cukup besar bagi pelaku

IKM.

- Upaya untuk mendorong berkembangnya kluster industri di daerah

diperlukan dukungan pendanaan yang besar dan disertai dengan upaya

pembinaan dan pemberdayaan dari tingkat hulu (petani) hingga hilir

(pasar).

- Masih rendahnya akses IKM terhadap permodalan melalui perbankan,

karena kebanyakan dari IKM belum memiliki ijin usaha.

2. Solusi

Untuk mengatasi sejumlah permasalahan tersebut, maka ditempuh

beberapa langkah dan kebijakan sebagai solusi, antara lain :

- Meningkatkan upaya pembinaan dan pemberdayaan IKM melalui Bimtek

dan magang bagi pengrajin guna mendorong peningkatan produktivitas

dan kualitas produk IKM.

- Mengotimalkan fungsi Rumah Kemasan Gorontalo yang berlokasi di

Universitas Gorontalo dalam upaya memfasilitasi peningkatan daya saing

produk IKM melalui kemasan yang memenuhi standar baku mutu barang.

- Mendorong dan memfasilitasi IKM dalam pengurusan izin industri dan

produk olahan serta merk dagang.

- Meningkatkan kerjasama dengan swasta dalam mengoptimalkan fungsi

KIAT sebagai sarana incubator IKM.

- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait baik SKPD maupun

instansi vertical dibidang pertanian dan perikanan guna mendorong

peningkatan hasil sebagai bahan baku industri di daerah.



Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017,

terdapat sejumlah indikator kinerja SKPD yang menjadi target pembangunan selang

5 tahun, yang diuraikan kedalam target tahunan SKPD pada tabel 4.85



Tabel 4.85

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Industri

(Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo) Tahun 2013



1. Jumlah IKM (unit) 12.706 IKM 13.542 IKM

2. Jumlah Sentra IKM

(unit) 280 sentra 289 sentra

3. Berkembangnya kluster

industri 1 kluster 1 kluster

7. Urusan Perdagangan


1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

- Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-Permasalahan Pengaduan

Konsumen

- Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa dan UTTP

- Pelayanan dan Pengembangan Unit Pelaksana Teknis Dinas

Kemetrologian Daerah

2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

- Informasi Harga kebutuhan Pokok Masyarakat

- Kerjasama Dagang Antar Daerah

- Pengembangan Pasar Lelang Daerah

- Revitalisasi pasar tradisional

3. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

- Pengembangan Informasi Peluang Pasar PLN

- Peningkatan SDM Bidang Eksport

4. Peningkatan standarisasi mutu barang

- Bimtek dan Sosialisasi Standarisasi Mutu Komoditi

- Penunjang Ops. UPTD BPSMB

- Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang




Urusan Perdagangan (Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi


anggaran sebesar Rp. 3.870.510.000,- (Tiga Milyar delapan Ratus tujuh puluh Juta

lima ratus sepuluh Ribu Rupiah) dengan rata-rata capaian fisik 100,00 % dan


Tabel 4.86

Realisasi Fisik & Keuangan Urusan Perdagangan

(Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo)

Tahun 2013

NO PROGRAM ANGGARAN

(Rp)

REALISASI PER KEGIATAN

FISIK KEUANGAN

(%) (Rp.) %

1 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

1.015.810.000 100,00 933.566.617 89.98

2 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

1.941.000.000 100,00 1.841.943.040 86.15

3 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

218.500.000 100,00 179.880.000 86.38

4 Peningkatan standarisasi mutu

barang

695.200.00 100,00 664.108.891 96.29

TOTAL 3.870.510.000 100,00 3.619.498.548 93,30


1. Permasalahan

Beberapa permasalahan di bidang perdagangan antara lain:

- Peningkatan produksi komoditi pertanian dalam arti luas relatif rendah,

yang menyebabkan jumlah stok dan pasokan barang juga tidak banyak

meningkat. Produksi Jagung Gorontalo baik produktifitas maupun luas

panen perlu ditingkatkan dalam rangka mendorong peningkatan ekspor

daerah dan antar pulau.

- Biaya pengapalan dan ongkos tambat kapal pelabuhan di Gorontalo

relative lebih tinggi dibandingkan dengan pelabuhan laut di Sulawesi,

sehingga barang diantar pulaukan melalui darat, dimana hal ini sangat

sulit untuk dihitung besarannya.

- Pemahaman dan pengetahuan eksportir tentang prosedur, mekanisme

dan standarisasi mutu barang ekspor-impor perlu terus ditingkatkan,



seiring dengan dinamika kebijakan ekspor-impor baik nasional maupun

negara tujuan ekspor.

- Sarana dan prasarana pengawasan barang beredar masih sangat terbatas,

seperti belum adanya kendaraan operasional khusus pengawasan barang

dan belum adanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di

tingkat kabupaten/kota menjadi penyebab belum optimalnya pelaksanaan

fungsi perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan di daerah.

- Perlunya media informasi yang lebih cepat, murah dan mudah diakses

sehingga akan memperlancar pemasaran dan market intelegent komoditi

unggulan Gorontalo.

2. Solusi

Terkait dengan permasalahan tersebut, maka ditempuh sejumlah langkah dan

kebijakan sebagai solusi atas permasalahan antara lain :

- Meningkatkan daya saing produk Jagung Gorontalo melalui pengujian dan

penerbitan sertifikasi mutu dari sisi kualitas (kadar air), kuantitas dan

harga, yang dibarengi dengan sosialisasi peran UPTD Balai Pengujian dan

Sertifikasi Mutu Barang dalam rangka meningkatkan nilai tawar produk

melalui pengujian dan penerbitan sertifikasi mutu.

- Meningkatkan koordinasi dengan pemda dan Pemprov yang berbatasan

langsung dengan Gorontalo guna mengoptimalkan pengawasan

barang/jasa yang masuk dan keluar Gorontalo.

- Meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa yang beredar, yang diikuti

dengan pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan bahan

kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis.



Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2012 –

2017, terdapat sejumlah indikator kinerja SKPD yang menjadi target

pembangunan selang 5 tahun, yang diuraikan kedalam target tahunan SKPD

pada tabel 4.87



Tabel 4.87

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perdagangan

(Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo) Tahun 2013



1.

Jumlah sarana

distribusi barang/jasa

yang dibangun

6 pasar tradisional 6 pasar tradisional

2. Jumlah perdagangan

antar pulau (ton) 789.492 ton 810.617 ton

3. Perkembangan ekspor 68.046 ton 17.410,30 ton

8. Urusan Ketransmigrasian


Adapun Rincian Program dan Kegiatan Urusan Ketransmigrasian (Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo) yaitu : Program Pembangunan

dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, kegiatan Pembangunan dan

Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi


Urusan Ketransmigrasian (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi


anggaran sebesar Rp. 4.792.195.000,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh

Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rata-rata capaian fisik

100,00 % dan realisasi keuangan 94,83 % (Rp. 4.544.536.500,-).


Pelaksanaan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo

khususnya untuk Urusan Ketransmigrasian pada tahun 2013 tidak mengalami

hambatan.



Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017, terdapat




yang diuraikan kedalam target tahunan SKPD dapat dilihat pada tabel 4.88

Tabel 4.88

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Ketransmigrasian

(Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo) Tahun 2013



1.

Jumlah Permukiman

Trnasmigrasi yang

Mandiri

1 Kimtrans 1 Kimtrans

Peningkatan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi berupa :

- Peningkatan Jalan Penghubung Pangea SP-4 Longgi 3.3 KM di Kecamatan

Wonosari Kabupaten Boalemo;

- Pembangunan Plat Duicker dan Jembatan Permanen di Kimtrans Marisa Vb

Desa Makarti Jaya Kec. Taluditi Kab. Pohuwato;

- Pembangunan Jembatan Permanen bentang 8 meter di Kimtrans Puncak Kec.

Pulubala Kab. Gorontalo;

- Pembangunan Jembatan Permanen bentang 16 meter di Kimtrans Pangea SP-1

Kec. Wonosari Kabupaten Boalemo;

- Rehabilitasi Jembatan dan Platduicker di Kimtrans Pangea SP-1 Kec. Wonosari

Kabupaten Boalemo;

Date post:	24-Nov-2023
Category:	Documents
Upload:	khangminh22
View:	0 times
Download:	0 times

bab 4 penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

Documents