Date post: | 02-Dec-2023 |
Category: |
Documents |
Upload: | independent |
View: | 0 times |
Download: | 0 times |
38 Statistik Daerah Provinsi Papua, 2010
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA Statistics of Papua Province
2015
ISBN : 978-602-0963-07-5
Nomor Katalog/Catalog Number : 1101001.94
No Publikasi / Publications Number : 9400.1419 Ukuran Buku/Book Size : 18,2 cm X 25,7 cm
Jumlah Halaman/Number of Pages : 86 + vi halaman/pages
Naskah/Manuscript : Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
BPS - Statistics of Papua Province
Penyunting/Editor : Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
BPS - Statistics of Papua Province
Perancang Sampul/Cover Designer : Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
BPS - Statistics of Papua Province
Foto Sampul/Cover photo’s:
Diterbitkan Oleh/Published by : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
BPS - Statistics of Papua Province
Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau
menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa
izin tertulis dari Badan Pusat Statistik
Prohibited to announce, distribute, communicate, and/or copy part or all of this book for commercial purpose without permission from BPS-Statistics Indonesia
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas terbitnya Statistik Daerah (Statda) Provinsi Papua 2014. Statistik Daerah sebagai salah satu publikasi tahunan BPS Provinsi Papua,
dimaksudkan untuk melengkapi ragam statistik dalam memotret kondisi Provinsi Papua.
Publikasi ini menyajikan indikator-indikator terpilih yang menggambarkan kondisi Papua dalam bentuk tampilan menggambarkan kondisi Papua dalam bentuk tampilan
uraian deskriptif sederhana. Sehingga diharapkan membantu dalam perencanaan, monitor dan evaluasi
perkembangan pembangunan, serta memahami kondisi umum Provinsi Papua.
Semoga publikasi ini mampu memberikan data dan informasi secara cepat dan tepat kepada
pengguna data, baik dari instansi/dinas pengguna data, baik dari instansi/dinas pemerintah, swasta, kalangan akademisi
maupun masyarakat luas.
Akhirnya, kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan hingga selesainya publikasi ini, diucapkan terima kasih.
Jayapura, November 2015Kepala BPS Provinsi PapuaKepala BPS Provinsi Papua
Ir. Didik Koesbianto, M.Si
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
Indikator Makro Provinsi Papua Tahun 2010 - 2014
No Indikator 2011 2012 2013 2014
1 Jumlah penduduk (jiwa) *) 2.915.263 2.973.838 3.032.488 3.091.047
2 Persentase penduduk miskin (persen) 31,98 31,11 31,13 30,05
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan) 276.116 284.388 315.025 355.380
3 Distribusi pendapatan
40 % berpendapatan rendah 16,76 14,48 20,92 16,47
40 % berpendapatan sedang 37,62 34,44 37,38 35,60
20 % berpendapatan tinggi 45,62 51,09 41,68 47,92
Gini Ratio 0,39 0,44 0,41 0,41
4 IPM **) 55,01 55,55 56,25 56,75
5 Angka Harapan Hidup saat lahir (tahun) **) 64,46 64,60 64,76 64,84
6 Harapan lama sekolah (tahun) **) 8,92 9,11 9,58 9,94
7 Rata-rata lama sekolah (tahun) **) 5,60 5,73 5,74 5,76
8 Pengeluaran perkapita disesuaikan (ribu Rp) **) 6.303 6.349 6.394 6.416
9 Inflasi Kota Jayapura (Desember Y on Y) 3,40 4,52 8,27 7,98
10 Ekspor (juta US$) 3.657,41 2.116,51 2.728,04 1.529,67
11 Ekspor HS26 (biji tembaga dan konsentrat) juta US$ 3.524,98 1.996,81 2.608,60 1.376,50
12 Impor (juta US$) 1.112,94 1.022,82 506,40 1.014,47
13 PDRB berlaku ***)
Dengan Tambang (juta Rp) 108.188.756,4 112.812.560,5 119.771.975,8 123.179.719,2
Tanpa Tambang (juta Rp) 57.867.288,4 66.200.779,3 74.601.836,7 87.616.266,1
14 PDRB konstan ***)
Dengan Tambang (juta Rp) 106.066.723,4 107.890.942,6 116.428.607,5 120.216.970,3
Tanpa Tambang (juta Rp) 56.057.785,0 61.089.708,4 66.115.082,3 71.997.706,0
15 Laju pertumbuhan ekonomi ***)
Dengan Tambang (persen) (4,30) 1,72 7,91 3,25
Tanpa Tambang (persen) 9,67 8,98 8,23 8,90
16 Angkatan kerja (jiwa) 1.375.169 13557.089 1.610.484 1.675.113
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 68,80 78,27 77,70 78,70
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 8,80 3,65 3,15 3,40
Keterangan: *) penduduk pertengahan tahun hasil proyeksi penduduk **) Metode Baru ***) penghitungan PDRB menggunakan tahun dasar 2010 berbasis SNA 2008
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
1. Geografi dan Iklim
2. Pemerintahan
3. Penduduk
4. Ketenagakerjaan
5. Pendidikan
6. Kesehatan
7. Perumahan dan
Lingkungan
8. Pembangunan Manusia
9. Pertanian
10. Pertambangan dan Energi
1
3
6
9
12
15
18
21
25
27
11. Industri
12. Konstruksi
13. Hotel dan Pariwisata
14. Transportasi dan Komunikasi
15. Perbankan dan Investasi
16. Harga-Harga
17. Pengeluaran Penduduk
18. Perdagangan
19. Pendapatan Regional
20. Perbandingan Regional
Lampiran Tabel
28
29
30
32
34
36
39
40
42
46
49
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
Statistik Daerah Provinsi Papua 2013 1
Provinsi Papua terletak di ujung timur
Indonesia, dengan ibukota Jayapura. Secara
astronomis, Papua terletak pada 2025’ - 90
Lintang Selatan dan 1300 – 1410 Bujur Timur.
Papua di sebelah utara dibatasi Samudra Pasifik,
sedangkan di sebelah selatan dibatasi Laut
Arafuru. Di bagian barat, Papua berbatasan
dengan Provinsi Papua Barat, sedangkan di
bagian timur berbatasan dengan Negara Papua
New Guinea.
Dengan luas 316 ribu km2, Papua
merupakan provinsi terluas di Indonesia, yang
terbagi menjadi 28 kabupaten dan 1 kota.
Kabupaten Merauke merupakan kabupaten
terluas yang mencapai hampir 15 persen dari total
luas Papua, sebaliknya Kabupaten Supiori
merupakan kabupaten terkecil dengan luas hanya
634 km2.
Wilayah Papua terletak pada ketinggian
antara 0 – 3.000 meter di atas permukaan laut.
Berdasarkan keadaan topografi, wilayah pesisir
Papua umumnya merupakan dataran rendah
sedangkan wilayah tengah merupakan daerah
pegunungan.
Papua merupakan daerah beriklim tropis
yang dipengaruhi oleh dua musim, yaitu musim
kemarau dan musim hujan. Selama tahun 2014,
curah hujan terendah tercatat 796 mm di Stasiun
Wamena dan yang tertinggi tercatat 5.131 mm di
Stasiun Timika.
Peta Provinsi Papua
“ Kabupaten Merauke adalah kabupaten terluas
di Provinsi Papua juga di Indonesia ”
Statistik Geografi dan Iklim
Provinsi Papua, 2014
Uraian Satuan Min. Maks.
Curah hujan mm 796 5.131
Rata-rata kelembaban
udara % 0 98
Rata-rata tekanan udara mb 1.008,4 1.012,7
Rata-rata penyinaran
matahari % 43 65,8
Kecepatan angin knot 18 42
Suhu udara 0C 0 35,6
Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
Provinsi Papua
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
Statistik Daerah Provinsi Papua 2013 2
00 07 14 21 28 35
Merauke
Wamena
Sentani
Nabire
Serui
Biak
Enarotali
Timika
Tanah Merah
Sarmi
Dok II Jayapura
Genyem
Minimum Maksimum
Kelembaban udara di Papua relatif tinggi.
Pada tahun 2014, rata-rata kelembaban udara
berkisar antara 0 persen yang tercatat di Stasiun
Tanah Merah, sampai dengan 98 persen yang
tercatat di Stasiun Sarmi dan Stasiun Biak.
Sementara rata-rata tekanan udara bervariasi
antara 1.008,4 mb sampai 1.012,7 mb. Adapun
rata-rata penyinaran matahari dalam kisaran 43
persen tercatat di Stasiun Timika, hingga 65,8
persen tercatat di Stasiun Nabire.
Suhu udara suatu tempat antara lain
ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut
dari permukaan laut dan jaraknya dari pantai.
Suhu udara rata-rata di Provinsi Papua pada
tahun 2013 berkisar 13,50C – 25,80C. Suhu udara
minimum tercatat 00C di Stasiun Enarotali,
sedangkan suhu udara maksimum tercatat 35,60C
di Stasiun Sentani dan Stasiun Timika.
Selama tahun 2013, Papua mengalami
gempa bumi setiap bulan. Jumlah gempa lokal di
Papua selama tahun 2013 sebanyak 753 kali,
lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya. Dari
753 kali gempa lokal, hanya sebanyak 40 kali
gempa dirasakan. Gempa dirasakan juga lebih
sedikit dibanding tahun sebelumnya. Jika dilihat
frekuensi per bulan, gempa lokal paling sering
terjadi di bulan November sebanyak 117 kali,
sedangkan gempa dirasakan paling sering terjadi
pada bulan April dan Juli sebanyak 6 kali.
Sementara gempa tele terjadi sebanyak 3.718 kali
selama tahun 2013. Gempa tele paling sering
terjadi pada bulan Oktober sebanyak 396 kali.
Jumlah Gempa Bumi Lokal
di Provinsi Papua Menurut Bulan,
2013
Suhu Udara Rata-rata Maksimum
dan Minimum di Provinsi Papua,
2014
89
4253 52
29
48
41
40
74
91
117
77
Jan. Feb. Mar. Apr. Mei Juni Juli Agt. Sep. Okt. Nov. Des.
Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
Provinsi Papua
Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
Provinsi Papua
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
Statistik Daerah Provinsi Papua 2013 3
2,18%2,86%
38,56%
7,75% 11,36%
37,29%
SD
SLTP
SLTA
DI/DII
DIII
DIV/SI/SII/SIII
4,12%
39,62%
46,34%
9,92%
I
II
III
IV
Luasnya wilayah Papua menyebabkan
terjadinya pemekaran wilayah secara terus
menerus. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor
21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Provinsi
Papua, turut mendorong beberapa kabupaten di
Provinsi Papua mengalami pemekaran. Program
respek yang digulirkan oleh pemerintah Provinsi
Papua berupa bantuan 100 juta rupiah tiap
kampung per tahun juga menyebabkan makin
banyaknya pemekaran wilayah administratif
sampai tingkat desa/kampung. Pada tahun 2005,
Provinsi Papua terdiri dari 19 kabupaten dan 1
kota dengan 250 kecamatan dan 2.442
kelurahan/desa. Sementara sampai tahun 2014,
Provinsi Papua sudah mekar menjadi 28
kabupaten dan 1 kota dengan 470 kecamatan dan
4.375 desa/kelurahan.
Jumlah kecamatan terbesar berada di
Kabupaten Yahukimo yaitu 51 kecamatan,
sebaliknya jumlah kecamatan terkecil berada di
Kabupaten Supiori, Mamberamo Tegah, Yalimo,
Deiyai, dan Kota jayapura yang masing-masing
hanya memiliki 5 kecamatan. Pemekaran wilayah
yang terjadi diharapkan mampu mempercepat
proses pembangunan di wilayah Papua dan
mengejar ketertinggalan dari provinsi-provinsi
lainnya di Indonesia.
Salah satu dampak yang dihasilkan oleh
pemekaran wilayah adalah peningkatan jumlah
Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selama lima tahun
terakhir, jumlah PNS di Provinsi Papua meningkat
sebesar 17,41 persen, yaitu dari 70 ribu orang
pada tahun 2010 menjadi 82,5 ribu orang pada
tahun 2013.
Wilayah Administrasi 2012 2013 2014
Kabupaten 28 28 28
Kota 1 1 1
Kecamatan 389 440 470
Desa/Kelurahan 3.619 4.003 4.375
Wilayah Administrasi Papua,
2012-2014
Jumlah PNS Daerah di Papua
Berdasarkan Tingkat Pendidikan,
2014
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
Sumber: Badan Kepegawaian Negara Provinsi Papua
Persentase PNS di Provinsi Papua
Berdasarkan Golongan, 2014
Sumber: Badan Kepegawaian Negara Provinsi Papua
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
4 Statistik Daerah Provinsi Papua 2013
Dilihat berdasarkan tingkat pendidikannya,
pada tahun 2014 sekitar 43,6 persen PNS di
Papua berpendidikan SMA ke bawah. Angka ini
sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya,
yaitu sebesar 38,56 persen. Ada indikasi bahwa
kualitas PNS di Provinsi Papua sedikit mengalami
penurunan. Tingkat pendidikan berhubungan
dengan golongan PNS. Pada tahun 2014, sekitar
43,74 persen PNS di Papua mempunyai golongan
I dan golongan II. Sementara sisanya masing-
masing sebesar 46,34 persen golongan III dan
9,92 persen golongan IV.
Anggota DPRD Papua periode 2009 – 2014
hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan
tahun 2014 berjumlah 55 orang, yang didominasi
oleh Partai Demokrat sebanyak 16 orang, diikuti
Partai Hanura sebanyak 10 orang dan Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
sebanyak 7 orang. Sisanya sebanyak 22 orang
berasal dari 4 partai politik. Jika dilihat dari jenis
kelamin, lebih dari 80 persen anggota DPRD
Papua berjenis kelamin laki-laki. Begitu juga
dengan DPRD kabupaten/kota di Papua,
anggotanya didominasi oleh laki-laki. Hal ini
menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan di
legislatif masih sangat rendah.
Dari segi tingkat pendidikannya, sebayak
36,36 persen anggota DPRD berpendidikan SLTA,
1,82 persen diploma, 41,82 persen sarjana strata
satu dan 20 persen sarjana strata dua.
0 3 6 9 12 15 18
D E M O K R A T
P D I - P
G O L K A R
G E R I N D R A
H A N U R A
P K B
K N P
36,36%
1,82%
41,82%
20,00%
SLTA D3 S1 S2
“ Keterlibatan perempuan di legislatif masih
sangat rendah ”
Jumlah Anggota DPRD Papua
Berdasarkan Fraksi, 2014/2019
Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Papua
Persentase Anggota DPRD Papua
Berdasarkan Tingkat Pendidikan,
2014-2019
Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Papua
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
Statistik Daerah Provinsi Papua 2013 5
Sejak otonomi khusus diberlakukan di
Provinsi Papua, mayoritas pendapatan Provinsi
Papua bersumber dari dana otsus. Pada tahun
2014, pendapatan Provinsi Papua mencapai 10,71
trilliun rupiah, dimana hampir 60 persennya
berasal dari alokasi dana otsus. Sedangkan yang
bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)
hanya sebesar 944 milyar rupiah. Bila
dibandingkan tahun sebelumnya, PAD Papua naik
sebesar 41 persen. Begitu pula, dana Otsus pun
meningkat hampir 38 persen.
Jumlah anggaran yang dibelanjakan selama
tahun 2014 mencapai 10,30 trilliun rupiah.
Proporsi terbesar pembelanjaan digunakan untuk
belanja operasi mencapai 82 persen, seperti
belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah,
bantuan sosial dan bantuan keuangan.
Sedangkan anggaran untuk belanja modal berupa
belanja tanah, peralatan dan mesin, bangunan
dan gedung, jalan irigasi dan jaringan, serta aset
lainnya.
Realisasi pengeluaran APBD Provinsi
Papua tahun 2014 kembali mengalami surplus
sekitar 406 milyar rupiah, setelah pada tahun
sebelumnya juga mengalami surplus sebesar 225
milyar rupiah.
Uraian Realisasi
Pendapatan 10.709
PAD 944
Transfer 9.420 Dana perimbangan 2.643 Dana otsus 6.777
Lain-lain pendapatan daerah yang sah 344
Belanja 10.303 A
Belanja operasi 8.322
Belanja modal 4.562
Belanja tak terduga 60
Transfer 11
Surplus 406
5661,0
6227,0
7462,0
8396,0
10709,0
5650,0
6290,0
7237,0
8172,0
10303,0
5000
7000
9000
11000
2010 2011 2012 2013 2014
Penerimaan Pengeluaran
“Dana OTSUS tahun 2014 meningkat hampir
38 persen ”
Realisasi APBD Provinsi Papua,
2014 (Miliar Rupiah)
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua
Realisasi APBD Provinsi Papua,
2010 – 2014 (Miliar Rupiah)
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
Statistik Daerah Provinsi Papua 2013 6
Penduduk merupakan salah satu modal
pembangunan di suatu wilayah. Karena penduduk
merupakan palaku dan sasaran pembangunan.
Akan tetapi, kuantitas penduduk yang besar justru
dapat menjadi penghambat pembangunan jika
kualitasnya tidak memadai. Untuk itu, peningkatan
kualitas sumber daya manusia sangat mutlak
dilakukan agar mampu mendukung jalannya
pembangunan.
Piramida penduduk Papua termasuk dalam
kategori expansive (piramida penduduk muda)
karena sebagian besar penduduknya berada
dalam kelompok umur muda. Dasar piramida
yang cukup lebar menunjukkan penduduk Papua
memiliki angka rasio ketergantungan penduduk
muda yang cukup tinggi. Sementara puncak
piramida yang menciut tajam menunjukkan
rendahnya angka rasio ketergantungan penduduk
tua. Jumlah penduduk kelompok umur muda yang
besar mengindikasikan tingkat fertilitas/kelahiran
dan pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi.
Peningkatan jumlah penduduk Provinsi
Papua terus terjadi dari tahun ke tahun. Terlihat
dari data hasil Sensus Penduduk. Pada tahun
2000, jumlah penduduk Papua tercatat 1,68 juta
jiwa. Kemudian meningkat menjadi 2,86 juta jiwa
pada tahun 2010. Sementara itu, jumlah
penduduk hasil proyeksi juga terus meningkat.
Hingga pada tahun 2014, jumlah penduduk Papua
hasil proyeksi mencapai 3.091.047 jiwa, yang
terdiri dari 1.631.306 laki-laki dan 1.459.741
perempuan.
1.684.144
2.856.977
2.915.263
2.973.838
3.032.488
3.091.047
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
2000 2010 2011 2012 2013 2014
200.000 100.000 0 100.000 200.000
0 – 4
5 – 9
10 – 14
15 – 19
20 – 24
25 – 29
30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
65 – 69
70 – 74
75 +
Perempuan Laki-laki
Piramida Penduduk Papua, 2014
(dalam ribu)
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
Jumlah Penduduk Papua,
2000 - 2014
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
7 Statistik Daerah Provinsi Papua 2013
Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) di
Provinsi Papua pada tahun 2014 sebesar 50,45
persen dengan Rasio Ketergantungan Usia Muda
(Youth Dependency Ratio) sebesar 48,64 persen
dan Rasio Ketergantungan Usia Tua (Aged
Dependency Ratio) sebesar 1,81 persen. Artinya
setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun)
menanggung secara ekonomi sekitar 49 penduduk
usia 0-14 tahun dan 2 penduduk lanjut usia (65
tahun ke atas). Rasio ketergantungan usia muda
meningkat 1.17 persen dibanding tahun
sebelumnya. Akan tetapi, rasio ketergantungan usia
tua mengalami penurunan sebesar 0,35 persen
dibanding tahun sebelumnya.
Provinsi Papua dengan luas wilayah sekitar
316,55 ribu km2 dan ditinggali oleh 3.091.047
orang, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk
Provinsi Papua sebesar sepuluh orang per km2.
Kota Jayapura merupakan kota terpadat dengan
tingkat kepadatan penduduk mencapai 290 orang
per km2. Kemudian diikuti Kabupaten Jayawijaya
dengan tingkat kepadatan penduduk 88 orang per
km2 dan Kabupaten Mimika dengan tingkat
kepadatan penduduk 87 orang per km2. Kabupaten
dengan tingkat kepadatan penduduk paling rendah
adalah Kabupaten Mamberamo Raya dengan
tingkat kepadatan penduduk hanya satu orang per
km2.
Dilihat menurut letak wilayah, daerah Utara
dan Selatan selain Kota Jayapura mempunyai
kepadatan penduduk yang lebih rendah dibanding
wilayah daerah barat dan pegunungan tengah.
Uraian Jumlah
Jumlah penduduk 3.091.047
Laki-laki 1.631.306
Perempuan 1.459.741
Dependency ratio 50,45
Youth Dependency Ratio 48,64
Aged Dependency Ratio 1,81
Kepadatan penduduk (jiwa/km2) 9,76
Indikator Kependudukan Provinsi,
2014
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
Kepadatan Penduduk Provinsi
Papua Menurut Kabupaten/Kota,
2014
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
“ Kota Jayapura merupakan kota terpadat
dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai
290 orang per km2 ”
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
Statistik Daerah Provinsi Papua 2013 8
Penyebaran penduduk di Papua masih
bertumpu pada kabupaten/kota yang telah berdiri
cukup lama atau yang biasa dikenal dengan
Kabupaten/Kota induk. Sebagian besar penduduk
Papua berada di Kota Jayapura (8,92 persen),
Kabupaten Merauke (6,91 persen), Kabupaten
Jayawijaya (6,60 persen), dan Kabupaten Mimika
(6,45 persen). Sedangkan kabupaten dengan
jumlah penduduk terendah adalah Kabupaten
Waropen (0,90 persen), Mamberamo Raya (0,66
persen), dan Kabupaten Supiori (0,56 persen).
Dilihat menurut jenis kelamin, jumlah
penduduk Papua tahun 2013 lebih banyak
berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 1,63 juta
jiwa, sedangkan perempuan sebanyak 1,46 juta
jiwa. Dari 29 kabupaten/kota di Papua, seluruhnya
memiliki jumlah penduduk laki-laki lebih banyak
dari perempuan. Hal ini terlihat dari nilai sex ratio
masing-masing kabupaten/kota yang berada di
atas 100. Kabupaten Puncak Jaya memiliki sex
ratio tertinggi sebesar 128,85, sebaliknya
Kabupaten Puncak memiliki sex ratio paling
rendah sebesar 100,40. Angka ini menunjukkan
bahwa dari 100 orang perempuan di Kabupaten
Mimika terdapat sekitar 129 orang laki-laki,
sementara di Kabupaten Dogiyai dari 100 orang
perempuan hanya terdapat 101 orang laki-laki.
Dari hasil Sensus Penduduk 2010, diketahui
proporsi penduduk Papua lebih dominan
dibanding penduduk non Papua dengan
persentase penduduk Papua mencapai 76,21
persen.
0 100.000 200.000 300.000
Kota Jayapura
Merauke
Jayawijaya
Mimika
Yahukimo
Lanny jaya
Paniai
Nabire
Biak Numfor
Tolikara
Jayapura
Puncak Jaya
Puncak
Nduga
Dogiyai
Kepulauan Yapen
Mappi
Asmat
Pegunungan Bintang
Deiyai
Boven Digoel
Yalimo
Keerom
Mamberamo Tengah
Intan Jaya
Sarmi
Waropen
Mamberamo Raya
Supiori
Laki-laki Perempuan
Penduduk Papua Menurut Jenis
Kelamin dan Kabupaten/Kota,
2014
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
9 Statistik Daerah Provinsi Papua 2013
Jenis Kegiatan Utama
2012 2012 2014
1. Angkatan Kerja
1.585.434 1.688.876 1.675.113
Bekerja 1.527.933 1.634.332 1.617.437 Penganggur 57.501 54.544 57.676
2. Bukan Angkatan Kerja
423.711 476.194 454.291
Sekolah 163.383 193.193 192.348 Mengurus Rumah Tangga
216.999 231.336 204.659
Lainnya 43.329 51.665 57.284
International Labor Organization (ILO)
memiliki The Labor Force Concept yang membagi
penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk
usia kerja dan penduduk bukan usia kerja.
Penduduk usia kerja di Indonesia adalah
penduduk yang berumur 15 tahun ke atas.
Penduduk usia kerja dibedakan menjadi dua
kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan
angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari
penduduk bekerja dan menganggur. Sementara
yang termasuk bukan angkatan kerja adalah
mereka yang sekolah, mengurus rumah tangga
dan kegiatan lainnya.
Pada tahun 2014, jumlah penduduk usia
kerja di Papua mencapai 2.129.404 orang, yang
terdiri dari angkatan kerja sebanyak 1.675.113
orang dan bukan angkatan kerja sebanyak
454.291 orang. Dibandingkan tahun sebelumnya,
jumlah angkatan kerja dan bukan angkatan kerja
mengalami penurunan masing-masing sebesar
0,81 persen dan 4,60 persen.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang
termasuk dalam angkatan kerja, yakni mereka
yang bekerja dan menganggur. Besaran TPAK
memberikan indikasi banyak sedikitnya penduduk
usia kerja yang terlibat aktif secara ekonomi.
Secara keseluruhan, TPAK Provinsi Papua pada
tahun 2014 sebesar 78,67 persen. Dilihat menurut
jenis kelamin, TPAK laki-laki lebih tinggi (85,83
persen) dibanding TPAK perempuan (70,49
persen).
071
077
077
078
081
078
78,91
78,01
78,67
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Statistik Ketenagakerjaan
Provinsi Papua, 2012 - 2014
Statistik Ketenagakerjaan
Provinsi Papua, 2012 - 2014
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja (TPAK),
2007 - 2014
Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja (TPAK),
2007 - 2014
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
Statistik Daerah Provinsi Papua 2013 10
70,59%
1,25%
0,99% 0,12%
2,23% 7,22%3,12%
1,02%
13,47%
Pertanian Pertambangan Industri
Listrik Gas & Air Konstruksi Perdagangan
46,28%
17,92%
13,34%
22,46%
< SD SD
SLTP SLTA +
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
adalah proporsi pengangguran terhadap total
angkatan kerja. Semakin kecil persentase TPT
menunjukkan semakin besarnya tenaga kerja yang
terserap dalam lapangan usaha. Pada tahun 2014,
TPT Provinsi Papua sebesar 3,44 persen. Dengan
kata lain, sebanyak 96,56 persen angkatan kerja
dapat terserap pada seluruh lapangan pekerjaan.
Selama periode 2007-2014, TPT Papua cenderung
mengalami penurunan. Namun TPT Papua 2014
(3,44 persen) meningkat dari TPT tahun 2013
(3,23).
Dari jumlah penduduk bekerja di Papua,
sebanyak 46,28 persen memiliki tingkat pendidikan
SD ke bawah. Sementara penduduk bekerja
dengan tingkat pendidikan SLTA ke atas sebesar
22,46 persen. Sisanya sebesar 31,26 persen,
merupakan pekerja dengan tingkat pendidikan SD
dan SLTP, masing-masing sebesar 17,92 persen
dan 13,34 persen.
Dilihat menurut lapangan pekerjaan
utama, sebanyak 70,59 persen bekerja pada sektor
pertanian. Setelah sektor pertanian, sektor yang
cukup banyak menyerap tenaga kerja pada tahun
2014 adalah sektor jasa-jasa (13,47 persen) dan
sektor perdagangan (7,22 persen). Dibandingkan
tahun sebelumnya, tidak ada pergeseran sektor
yang dominan dalam penyerapan tenaga kerja di
Papua. Sektor pertanian masih menjadi sektor
tumpuan penduduk Papua.
2 0 0 72 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4
5,01
4,39
4,08
3,553,94
3,63
3,23 3,44
Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT), 2007 - 2014
Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT), 2007 - 2014
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
Persentase Penduduk Bekerja
Menurut Pendidikan yang
Ditamatkan, 2014
Persentase Penduduk Bekerja
Menurut Pendidikan yang
Ditamatkan, 2014
Persentase Penduduk Bekerja
menurut Lapangan Pekerjaan
Utama, 2014
Persentase Penduduk Bekerja
Menurut Pendidikan yang
Ditamatkan, 2014
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
11 Statistik Daerah Provinsi Papua 2013
Status pekerjaan merupakan kedudukan
seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit
usaha/kegiatan. Pada tahun 2013, mayoritas pekerja
di Papua adalah sebagai pekerja keluarga/ tidak
dibayar dan berusaha dibantu buruh tidak tetap atau
tidak dibayar yang berturut-turut mempunyai
persentase 39,15 persen dan 28,95 persen. Status
pekerja keluarga atau tidak dibayar didominasi oleh
pekerja perempuan, mencapai 77,80 persen.
Sedangkan untuk status pekerjaan lainnya, pekerja
laki-laki lebih banyak dibanding pekerja perempuan.
Seseorang dikatakan menganggur jika
sedang mencari kerja dan atau sedang
mempersiapkan usaha dan atau putus asa karena
merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan serta
sudah diterima tapi belum mulai bekerja. Pada tahun
2014, jumlah yang mencari pekerjaan mencapai
42.137 orang atau 73,1 persen dari total penganggur.
Sementara yang mempersiapkan usaha hanya
sebesar 0,9 persen dari total penganggur di Papua.
Pada tahun 2014, pengangguran dengan
tingkat pendidikan minimal SLTA di Papuamencapai
67 persen. Sementara penganggur dengan tingkat
pendidikan SD kebawah sebanyak 25 persen.
Tingginya pengangguran pada pendidikan tinggi
lebih disebabkan karena mereka lebih selektif dalam
memilih pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan
dan atau keterampilan yang dimiliki dan cenderung
memilih mencari pekerjaan di sektor formal.
70,02
89,35
80,16
75,23
85,31
88,86
22,20
29,98
10,65
19,84
24,77
14,69
11,14
77,80
Berusaha sendiri
Berusaha dibantu buruhtidak tetap/tak dibayar
Berusaha dibantu buruhtetap/dibayar
Buruh/karyawan/pegawai
Pekerja bebas di pertanian
Pekerja bebas di nonpertanian
Pekerja keluarga/takdibayar
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Laki-laki Perempuan
Persentase Penduduk Bekerja
Menurut Status Pekerjaan Utama
dan Jenis Kelamin, 2014
Persentase Penduduk Bekerja
Menurut Pendidikan yang
Ditamatkan, 2014
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
Pengangguran Menurut Jenis
Kegiatan dan Jenis Kelamin, 2014
Persentase Penduduk Bekerja
Menurut Pendidikan yang
Ditamatkan, 2014
Jenis Kegiatan Laki-laki
Perem- puan
Jumlah
Mencari pekerjaan 23.870 18.264 42.137
Mempersiapkan usaha
82 422 504
Putus asa/merasa tidak mungkin mendapat kerja
8.396 3.365 11.761
Sudah punya tapi belum mulai bekerja
2.362 912 3.274
Jumlah 34.710 22.966 57.676
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
Statistik Daerah Provinsi Papua 2013 12
5,5
5,6
5,7
5,8
2010 2011 2012 2013 2014
5,59 5,6
5,73 5,745,76
0
20
40
60
80
100
7-12 13-15 16-18
2012 2013 2014
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2010 2011 2012 2013 2014
75,6 076 076 076 071
24,4 024 024 024 029
AMH Buta huruf
Gambar :
5.1 Angka Melek Huruf dan Buta Huruf Provinsi Papua Tahun 2010 - 2014
Gambar :
5.2 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Papua Tahun 2010 - 2014
Gambar :
5.3
Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Menurut Kelompok Umur
Tahun 2012 - 2014
Penduduk harus memiliki kemampuan
pendidikan minimal, yaitu membaca dan menulis.
Pada 2014, di Papua sebanyak 70,78 persen
penduduk usia 15 tahun ke atas sudah bisa baca
tulis atau masih ada 29,22 persen penduduk yang
belum bisa membaca dan menulis.
Rata-rata lama sekolah merupakan
indikator yang digunakan untuk melihat lamanya
pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk di
suatu daerah. Di Papua, rata-rata lama sekolah
penduduk berumur 25 tahun ke atas pada tahun
2014 mencapai 5,76 tahun, sedikit meningkat dari
tahun sebelumnya. Angka tersebut menunjukkan
rata-rata penduduk Papua hanya bersekolah
sampai dengan kelas 5 SD atau putus sekolah
setelah di kelas 6 SD. Angka ini masih jauh dari
yang diisyaratkan sistem pendidikan nasional,
bahwa setiap anak Indonesia wajib mendapatkan
pendidikan dasar sembilan tahun atau sampai
tingkat SLTP.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) dapat
menggambarkan secara umum banyaknya
penduduk kelompok umur tertentu yang sedang
bersekolah. APS penduduk umur 7-12 pada tahun
2013 mencapai 80,69 persen, sementara kelompok
umur 13-15 tahun sebesar 78,07 persen. Ini berarti
masih terdapat 19,31 persen penduduk usia 7-12
tahun dan 21,93 persen penduduk usia 13-15 tahun
yang belum sekolah atau tidak sekolah lagi.Terlihat
bahwa program wajib belajar 9 tahun, dimana APS
usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun harus 100 persen,
belum terpenuhi.
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
13 Statistik Daerah Provinsi Papua 2013
000
010
020
030
040
050
060
070
080
090
100
SD/MI SMP/MTs SMA/MA
076
38,58
30,04
99,74
55,19
41,71
APM APK
008
009
010
SD/MI
2010
2011
2012
2013
004
006
SLTP/MTs
002
004
SMU/SMK/MA000
001
002
Diploma/Universitas
Gambar :
5.4 APM dan APK Menurut Jenjang
Pendidikan Tahun 2014
Gambar :
5.5 Persentase Penduduk Berumur 10
Tahun ke Atas yang Masih Sekolah
Indikator lain tentang partisipasi sekolah,
dapat dilihat dari Angka Partisipasi Murni (APM) dan
Angka Partisipasi Kasar (APK). APM menunjukkan
proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur
tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang
sesuai dengan kelompok umurnya. Angka ini
membatasi usia murid sesuai dengan jenjang
pendidikan, sehingga dapat menggambarkan proporsi
anak yang bersekolah tepat waktu sesuai dengan
umurnya. Sementara APK mengukur proporsi anak
sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu
dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang
pendidikan tersebut Besarnya APM akan selalu lebih
kecil daripada APK. Nilai APM yang lebih kecil
daripada nilai APK-nya dapat menunjukkan komposisi
umur penduduk yang sedang bersekolah pada suatu
jenjang pendidikan.
Nilai APM untuk jenjang SD/sederajat pada
tahun 2014 adalah sebesar 75,86 persen. Artinya ada
24,14 persen penduduk usia 7-12 tahun yang tidak
bersekolah di SD. Sementara APK SD sebesar 99,74
persen. Bila dikaitkan antara capaian APM dan APK
Papua, terdapat selisih sebesar 23,88 persen. Artinya
ada sebanyak 23,88 persen murid SD, berumur
kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun.
Secara umum, persentase penduduk yang
masih bersekolah semakin mengecil pada tingkat
pendidikan yang lebih tinggi. Pada tahun 2014,
penduduk berumur 10 tahun ke atas yang masih
bersekolah di SD sebesar 9,33 persen. Pada tingkat
SMP sebesar 5,49 persen dan hanya 1,88 persen
masih bersekolah di diploma atau universitas.
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
Statistik Daerah Provinsi Papua 2013 14
Gambar :
5.6 Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2010 - 2013
Tabel :
6.1 Persentase Anak Usia 3-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah
Tahun 2012 2013 2014
TK/RA/BA 77,63 68,91 71,82
Kelompok Bermain
1,46 1,43 0,69
Tempat Penitipan Anak
0,41 0,68 2,14
Pos PAUD 11,27 12,04 12,56
Satuan PAUD Sejenis
9,23 16,94 12,79
0
20
40
60
80
100
2011 2012 2013 2014
49,34 46,91 47,72 45,05
18,13 19,35 19,25 20,39
12,25 12,34 12,12 12,72
15,47 16,76 16,75 16,94
0,43 1,22 1,03 1,144,38 3,41 3,12 3,77
Tdk punya ijazah SD/MI SLTP/MTs
SMU/SMK/MA DI/DII/DIII DIV/S1/S2/S3
Kualitas penduduk salah satunya dapat
dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan.
Secara umum, proporsi penduduk yang belum
mendapatkan pendidikan dasar di Provinsi Papua
masih sangat tinggi. Pada tahun 2014, terdapat
hampir separuh penduduk berumur 10 tahun ke
atas di Papua yang belum punya ijazah, termasuk
di dalamnya yang tidak pernah bersekolah atau
yang belum atau tidak tamat Sekolah Dasar (SD).
Selama empat tahun terakhir, penduduk 10
tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan
wajib belajar 9 tahun naik sebesar 2,04 persen,
yaitu dari 32,53 persen pada tahun 2011 menjadi
34,57 persen di tahun 2014. Ditinjau menurut jenis
kelamin, penduduk laki-laki lebih banyak
menempuh dan menamatkan pendidikan sampai
perguruan tinggi,yaitu laki-laki sebesar 4,28 persen
dan perempuan 3,19 persen. Sebaliknya
perempuan lebih banyak yang belum/tidak memiliki
ijazah dibanding kaum laki-laki.
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara
umum bertujuan agar semua anak usia dini
memiliki kesempatan tumbuh kembang secara
optimal guna meningkatkan kecerdasan yang
dimilikinya. PAUD juga merupakan modal
pendidikan dalam rangka persiapan mengikuti
jenjang pendidikan selanjutnya. Taman Kanak-
Kanak (TK) merupakan pendidikan pra sekolah
yang paling banyak menampung pendidikan PAUD,
mencapai 71,82 persen, disusul Satuan PAUD
sejenis sebanyak 12,79 persen, dan Pos PAUD
sebanyak 12,56 persen.
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
15 Statistik Daerah Provinsi Papua 2013
Pelayanan di bidang kesehatan merupakan
hak mendasar yang harus diperoleh oleh
masyarakat. Peningkatan pelayanan kesehatan
dilakukan melalui peningkatan jumlah fasilitas
kesehatan, peningkatan jumlah dan kualitas tenaga
kesehatan serta pemberian pelayanan berobat
gratis bagi masyarakat.
Pada tahun 2012, jumlah rumah sakit di
Papua tercatat sebanyak 33 unit, yang terdiri dari
20 RS pemerintah, 7 RS swasta dan 6 RS
TNI/Polri, dengan jumlah tempat tidur sebanyak
2.955. Angka ini sama dengan tahun sebelumnya,
artinya belum ada pembangunan rumah sakit di
Papua selama setahun terakhir. Berbeda halnya
dengan jumlah puskesmas yang mengalami
peningkatan dibanding tahun sebelumnya sebesar
9,28 persen. Jumlah dokter di seluruh wilayah
Papua pada tahun 2012 sebanyak 802, yang terdiri
dari 592 dokter umum, 124 dokter spesialis dan 86
dokter gigi. Jika dibandingkan dengan jumlah
penduduk Papua 2012 yang berjumlah 2.973.838
jiwa, setiap dokter akan melayani sekitar 3.708
penduduk.
Salah satu indikator biasa digunakan untuk
mengetahui derajat kesehatan penduduk adalah
angka kesakitan (morbidity rate). Angka kesakitan
penduduk merupakan angka keluhan sakit yang
menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari.
Pada tahun 2014, persentase penduduk yang
menderita gangguan kesehatan sebesar 8,67
persen, lebih kecil dibanding tahun sebelumnya.
Keterangan 2010 2011 2012
Jumlah Rumah Sakit 30 33 33
Jumlah Puskesmas 320 334 365
Jumlah Posyandu 4.427 3.284 3.085
Jumlah Polindes 457 457 376
Jumlah Dokter Umum 551 506 592
Jumlah Dokter Spesialis 101 102 124
Jumlah Dokter Gigi 81 74 86
Jumlah Bidan 2.772 1.706 1.841
Perawat 3.881 4.086 4.383
Angka Harapan Hidup
0
5
10
15
20
25
30
35
2010 2011 2012 2013 2014
31,95
26,15
23,23
18,97
8,67
Statistik Kesehatan Provinsi
Papua, 2010-2012
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Papua
Angka Keluhan Kesehatan Papua,
2010 - 2014
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
Statistik Daerah Provinsi Papua 2013 16
Dari total penduduk yang mempunyai
keluhan kesehatan setahun terakhir, sebanyak
33,56 persen penduduk yang memanfaatkan
tenaga atau fasilitas kesehatan pada tahun 2014.
Lebih dari separuh masyarakat yang mengalami
keluhan kesehatan selama setahun terakhir
berobat jalan dengan pergi ke puskesmas/pustu,
yaitu sebesar 59,90 persen. Hal ini
mengindikasikan bahwa masyarakat lebih memilih
fasilitas tersebut karena cukup mudah dijangkau.
Peran penolong kelahiran juga merupakan
salah satu indikator yang mempengaruhi
kesehatan balita. Penolong kelahiran yang dibantu
tenaga medis akan memperkecil resiko kematian
bayi dan ibu. Namun di Papua, peran tenaga
medis sebagai penolong kelahiran bayi masih
rendah. Pada tahun 2014, penolong kelahiran
pertama yang dibantu oleh tenaga medis baru
mencapai 50,44 persen, sementara tenaga medis
sebagai penolong kelahiran terakhir
persentasenya meningkat menjadi 53,94 persen.
Jumlah tenaga medis yang masih sangat terbatas
serta kurangnya persebaran tenaga medis di
wilayah-wilayah pedalaman Papua diperkirakan
menjadi faktor penyebab rendahnya persentase
tersebut.
Dilihat menurut kabupaten/kota, penolong
kelahiran oleh tenaga medis tertinggi, tercatat di
Kota Jayapura, Kabupaten Nabire dan Kabupaten
Keerom, masing-masing sebesar 93,74 persen,
92,82 persen dan 91,33 persen. Sedangkan
penolong kelahiran terendah tercatat di
Mamberamo tengah sebesar 1,41 persen.
13,1
0
63
,30
20,8
0
2,80
14,0
0
64
,10
20
,10
1,80
17,8
0
59
,90
18,8
0
3,50
2012
2013
2014
Persentase Penduduk yang
Berobat Jalan Dirinci Menurut
Tempat/cara Berobat, 2012 - 2014
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
Persentase Balita di Papua
Menurut Penolong
Kelahiran,2014
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Dokter Bidan Tenagamedis
lain
Dukun Famili Lainnya
12,29
35,46
2,67
9,94
39,10
0,54
12,42
38,25
3,27
13,32
32,07
0,68
Pertama Terakhir
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
17 Statistik Daerah Provinsi Papua 2013
Selain memperhatikan penolong kelahiran,
kecukupan gizi anak juga harus menjadi perhatian.
Hal ini bertujuan agar anak mempunyai daya tahan
tubuh yang kuat dan cerdas. ASI sebagai makanan
pertama untuk balita menyediakan asupan gizi yang
sempurna dan sesuai kebutuhan balita. Selain itu
ASI juga mendekatkan hati ibu kepada anak
sebagai sarana menjalin hubungan kasih sayang.
Pemberian ASI pada balita di Papua cenderung
meningkat. Dimana pada tahun 2013 banyaknya
balita usia 2-4 tahun yang diberi ASI sebanyak
94,16 persen, menurun jadi 91,84 persen pada
tahun 2014.
Idealnya setiap balita diberi ASI sampai
berusia 2 tahun atau 24 bulan. Namun di Papua,
hanya sekitar 38,78 persen balita usia 2-4 tahun
yang diberi ASI sampai usia 2 tahun atau lebih.
Bahkan ada sebanyak 4,75 persen balita usia 2-4
tahun yang hanya mendapatkan ASI sampai usia
kurang dari 6 bulan.
Selain memperhatikan kecukupan gizi,
balita juga perlu diberi imunisasi untuk pencegahan
terhadap penyakit. Pemberian imunisasi yang wajib
diberikan kepada bayi umur satu tahun adalah
Hepatitis B sebanyak 3 kali, Polio sebanyak 4 kali,
BCG sebanyak 1 kali, DPT sebanyak 3 kali dan
Campak sebanyak 1 kali. Untuk masing-masing
imunisasi, lebih dari 60 persen balita sudah
mendapatkannya. Namun untuk imunisasi lengkap
cakupannya masih rendah. Dari 73,52 persen balita
yang sudah mendapatkan imunisasi DPT, hanya
sekitar dua pertiganya yang telah disuntik sebanyak
3 kali.
4,75
010
29,67
16,34
38,78
≤ 5 6 - 11 12 - 17 18 - 23 ≥ 24
79,21
73,52 073
63,8766,38
49,87054 53,54
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
BCG DPT Polio Campak Hepatitis B
Imunisasi (%) Frekuensi imunisasi >= 3 kali (%)
Persentase Balita 2-4 Tahun
Menurut Lama Pemberian ASI
(bulan), 2014
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
Persentase Balita yang Pernah
Mendapat Imunisasi dan
Frekuensinya, 2014
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
Statistik Daerah Provinsi Papua 2013 18
Keterangan 2012 2013 2014
Jenis Lantai Terluas (%)
Bukan tanah 81,30 79,48 77,95 Tanah 19,70 20,52 22,05
Jenis Dinding Terluas (%)
Tembok 22,94 23,83 23,82 Kayu 73,02 73,15 73,54 Bambu 0,41 0,34 0,13 Lainnya 3,64 2,68 2,50 Jenis Atap Terluas (%)
Beton/genteng 1,30 1,05 1,36 Sirap/seng/asbes 57,45 59,06 60,19 Ijuk/rumbia/lainnya 41,25 39,90 38,45
Rumah berfungsi untuk tempat berlindung,
beristirahat, belajar serta sebagai tempat untuk
menghabiskan sebagian besar waktu bagi seluruh
anggota keluarga. Rumah termasuk kebutuhan
dasar yang harus dimiliki manusia selain sandang
dan pangan. Indikator yang dapat digunakan untuk
mengetahui pemenuhan kebutuhan perumahan
adalah status kepemilikan rumah yang ditempati.
Pada tahun 2014, ada 81,70 persen rumah tangga
sudah menempati rumah sendiri, sisanya
menempati rumah kontrak/sewa, rumah dinas atau
rumah bebas sewa.
Salah satu kriteria rumah sehat dan
nyaman adalah rumah yang memiliki luas lantai per
kapita minimal 10 m2. Keadaan rumah penduduk di
Papua, pada umumnya masih belum memenuhi
kualitas rumah yang baik dan sehat karena masih
banyak rumah yang memiliki luas lantai per kapita
kurang dari 10 m2, yaitu sebanyak 63,37 persen.
Selain dari luas lantai per kapita, kualitas
rumah juga ditinjau dari sisi jenis lantai, dinding
dan atap terluas. Dilihat dari jenis lantai terluas,
77,95 persen rumah di Papua sudah mempunyai
lantai bukan tanah dan 68,84 persen sudah
menggunakan bahan permanen seperti keramik,
tegel, semen atau kayu. Jenis dinding terluas
sebagian besar terbuat dari kayu, yaitu sebesar
73,54 persen. Sedangkan sisanya terbuat dari
tembok, bambu atau lainnya. Sementara jenis atap
terluas yang banyak digunakan penduduk adalah
beton, genteng, seng atau asbes, yaitu sebesar
61,55 persen.
81,7
8,156,19
3,86
0,1
Milik sendiri Kontrak/sewa Bebas sewa Dinas Lainnya
Persentase Rumah Tangga
menurut Status Kepemilikan
Bangunan, 2014
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
Indikator Perumahan dan
Lingkungan,
2012 - 2014
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
19 Statistik Daerah Provinsi Papua 2013
Fasilitas pokok agar suatu rumah menjadi
nyaman dan sehat untuk ditinggali adalah
tersedianya sumber air bersih, jamban dan tangki
septik dan listrik. Pada tahun 2014, baru sebesar
33,2 persen rumah tangga di Papua mengkonsumsi
air bersih, dimana bersumber dari air kemasan
(18,91 persen), leding (4,94 persen), pompa (1,91
persen) dan sumur atau mata air terlindung (17,79
persen). Dilihat menurut kabupaten/kota, hampir
seluruh rumah tangga di Kota Jayapura sudah
mengkonsumsi air bersih, yaitu sebesar 96,19
persen. Sebaliknya di Kabupaten Mamberamo
Tengah 100 persen rumah tangga mengkonsumsi
air minum yang bersumber dari sumur atau mata air
tak terlindung.
Sumber air minum yang berasal dari air
kemasan termasuk air isi ulang paling banyak
dikonsumsi di Kabupaten Mimika, Kota Jayapura,
dan Kabupaten merauke masing-masing sebesar
76,07 persen, 50,09 persen dan 41,06 persen.
Bagi rumah tangga yang mengkonsumsi air
yang bersumber dari pompa, sumur atau mata air,
perlu memperhatikan jarak ideal ke tempat
penampungan akhir kotoran atau tinja, yaitu
minimal 10 meter. Ini bertujuan untuk menghindari
terkontaminasinya sumber air dari limbah rumah
tangga. Pada tahun 2014, masih ada sebanyak
9,77 persen rumah tangga yang mengkonsumsi air
yang bersumber dari pompa, sumur atau mata air,
hanya mempunyai jarak kurang dari 10 meter ke
tempat pembuangan kotoran atau tinja.
18,91
4,94
1,91
17,79
33,06
23,39
Air kemasan LedingPompa Sumur/mata air terlindungSumur/mata air tak terlindung Sungai/air hujan
9,77%
45,83%
44,40%
<10m ≥10m Tidak tahu
Persentase Rumah Tangga
menurut Sumber Air Minum,
2014
Persentase Rumah Tangga
dengan Sumber Air Minum dari
Pompa/Sumur/Mata Air menurut
Jarak ke Tempat Penampungan
Akhir Kotoran/Tinja Terdekat,
2014
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
Statistik Daerah Provinsi Papua 2013 20
26,70%
0,40%
5,62%
38,82%
23,37%
5,09%
Tangki septik Kolam/sawahSungai/danau/laut Lobang tanahPantai/kebun Lainnya
047
019
034
Listrik PLN dan non PLN
Petromak/aladin/pelita/sentir/obor
Lainnya
Aspek penunjang rumah yang nyaman dan
sehat berikutnya adalah ketersediaan tempat
buang air besar dan tempat pembuangan akhir
tinja yang memenuhi standar kesehatan. Tidak
adanya tempat pembuangan akhir tinja yang
memenuhi standar kesehatan akan menyebabkan
lingkungan tempat tinggal tercemar, baik
pencemaran udara, pencemaran sistem sanitasi
rumah bahkan dapat mengakibatkan terjadinya
pencemaran tanah dan air tanah yang berpotensi
menjadi penyebab timbulnya berbagai macam
penyakit menular, seperti penyakit saluran cerna,
penyakit kulit dan penyakit lainnya. Tempat
pembuangan akhir tinja yang baik seharusnya
memiliki penampungan akhir yang terlindung, yaitu
tersedianya tangki-tangki penampungan tinja dan
urine yang dikenal dengan tangki septik.
Pada tahun 2014, sebanyak 46,16 persen
rumah tangga di Papua sudah mempunyai fasilitas
tempat buang air besar sendiri. Sementara
sebanyak 11,63 persen menggunakan secara
bersama dengan beberapa rumah tangga, dan
2,94 persen menggunakan fasilitas umum.
Persentase rumah tangga yang sudah
menggunakan tempat buang air besar dengan
penampungan akhir tangki septik hanya sebesar
26,70 persen.
Banyaknya rumah tangga di Provinsi
Papua yang sudah menggunakan listrik sebagai
sumber penerangan, baik listrik PLN maupun non
PLN sebesar 47,32 persen. Angka ini mengalami
peningkatan sebesar 1,8 persen dibanding tahun
sebelumnya sebesar 45,52 persen.
Persentase Rumah Tangga
Menurut Tempat Pembuangan
Akhir Tinja, 2014
Persentase Rumah Tangga
Menurut Sumber Penerangan,
2014
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
21 Statistik Daerah Provinsi Papua 2013
Tantangan utama pembangunan adalah
memperbaiki kualitas kehidupan. Perbaikan
kualitas tidak hanya ditandai dengan tingginya
tingkat pertumbuhan ekonomi, namun juga dalam
kualitas pembangunan manusianya. Dengan
dasar itu, UNDP memperkenalkan konsep
Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 1990.
Selanjutnya pada tahun 2010 diperkenalkan
metode baru IPM, serta penyempurnaan
metodologi pada tahun 2011 dan 2014.
Pembangunan manusia menempatkan manusia
sebagai tujuan akhirnya, bukan hanya alat dari
pembangunan. Selain itu, IPM merupakan data
strategis untuk mengukur keberhasilan kinerja
pemerintah suatu wilayah dalam upaya
membangun kualitas hidup masyarakatnya.
Kinerja pembangunan manusia Provinsi
Papua yang tercermin dari angka IPM tahun 2014
mencapai 56,75. Selama periode 2010-2014, IPM
Papua terus mengalami peningkatan. Hal ini
menunjukkan bahwa proses pembangunan
manusia di Papua mengalami kemajuan. Namun
angka ini masih merupakan yang terendah
dibanding provinsi-provinsi lain di Indonesia.
IPM merupakan indeks komposit yang
tersusun dari empat komponen yang sangat
mendasar, yaitu: angka harapan hidup saat lahir
(AHH), harapan lama sekolah (HLS), rata-rata
lama sekolah (RLS), dan pengeluaran perkapita
riil yang disesuaikan. Secara umum, semua
komponen pembentuk IPM mengalami
peningkatan dibanding tahun sebelumnya.
Uraian 2012 2013 2014
Angka Harapan Hidup saat lahir (tahun)
64,60 64,76 64,84
Harapan Lama Sekolah (tahun)
9,11 9,58 9,94
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)
5,73 5,74 5,76
Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (000 Rp)
6.349 6.394 6.416
IPM 55,55 56,25 56,75
IPM Provinsi Papua, 2010-2014
53
53,5
54
54,5
55
55,5
56
56,5
57
2 0 1 0 2 0 1 12 0 1 2
2 0 1 32 0 1 4
54,45
55,01
55,55
56,25
56,75
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
Komponen IPM Papua, 2010-2014
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
Statistik Daerah Provinsi Papua 2013 22
2 0 1 12 0 1 2
2 0 1 32 0 1 4
1,040,98
1,25
0,89
0,36
0,38
0,40
0,42
0,44
2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 32 0 1 4
0,42
0,39
0,44
0,41 0,41
Untuk mengukur kecepatan IPM dalam
suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan
IPM per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan
perbandingan antara capaian yang telah
ditempuhdengan capaian sebelumnya. Semakin
tinggi nilai pertumbuhan, maka semakin cepat IPM
suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimumnya.
Selama periode 2010-2014, pertumbuhan IPM
Papua terus mengalami perubahan. Pertumbuhan
IPM Papua tahun 2014 lebih rendah dari tahun
2013 yaitu sebesar 0,89 persen, sekaligus
merupakan pertumbuhan IPM terkecil selama
periode 2010-2014. Pertumbuhan tertinggi terjadi
pada tahun 2013 sebesar 1,25 persen.
Gini Rasio merupakan salah satu indikator
yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh
mana tingkat ketimpangan (ketidakmerataan)
pendapatan penduduk. Nilai gini rasio berkisar
antar 0 dan 1. Apabila nilai gini rasio mendekati 0,
maka kesenjangan distribusi pendapatan dianggap
rendah. Sebaliknya, bila gini rasio mendekati
angka 1, maka ketimpangan pendapatan makin
tinggi.
Pada tahun 2014, ketimpangan pendapatan
yang terjadi di Papua tergolong ketimpangan
sedang, dengan gini rasio sebesar 0,41. Angka ini
tidak berbeda dengan tahun sebelumnya. Dari 29
kabupaten/kota di Papua, 2 kabupaten termasuk
ke dalam ketimpangan sedang, yaitu Kabupaten
Merauke dan Kabupaten Sarmi dengan nilai gini
rasio masing-masing sebesar 0,45 dan 0,43.
Sedangkan kabupaten lainnya tergolong
ketimpangan rendah. Kabupaten Yalimo tercatat
mempunyai nilai gini rasio terendah, yaitu sebesar
0,21.
Kategori Tahun
2011 2012 2013 2014 Rendah 27 24 28 27 Sedang 2 5 1 2 Tinggi - - - -
Pertumbuhan IPM Papua,
2010 - 2014
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
Gini Rasio Papua, 2010 - 2014
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
Indeks Gini Kabupaten/Kota
se-Papua Menurut Kategori
Tahun 2011 - 2014
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
23 Statistik Daerah Provinsi Papua 2013
Tabel :
8.3 Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Menurut Kriteria Bank Dunia Tahun 2007 - 2014
Tabel :
8.4 Persentase Penduduk Miskin di Papua Menurut Daerah Tahun 2007 - 2015
Thn Persentase Penduduk Miskin
Kota Desa K+D
2007 7,97 50,47 40,78
2008 7,02 45,96 37,08
2009 6,10 46,81 37,53
2010 5,55 46,02 36,80
2011 4,60 41,58 31,98
2012 4,24 40,55 31,11
2013 6,11 39,92 31,13
2014 4,47 38,92 30,05
2015 4,61 36,66 28,17
Selain Gini Rasio, Kriteria Bank Dunia juga
dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana
tingkat ketimpangan pendapatan penduduk di
suatu wilayah. Kriteria Bank Dunia menggolongkan
penduduk menjadi tiga kelas sesuai dengan
besarnya pendapatan, yaitu 40 persen penduduk
dengan pendapatan rendah, 40 persen penduduk
dengan pendapatan menengah, dan 20 persen
penduduk dengan pendapatan tinggi. Ketimpangan
pendapatan diukur dengan menghitung persentase
jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang
berpendapatan 40 persen terendah dibandingkan
total pendapatan seluruh penduduk.
Tahun 2014, 40 persen rumah tangga
berpendapatan rendah dan 40 persen rumah
tangga berpendapatan sedang di Provinsi Papua
masing-masing menikmati 16,47 persen dan 35,60
persen pendapatan. Sedangkan sisanya sebesar
47,92 persen dinikmati oleh 20 persen rumah
tangga berpendapatan tinggi. Berdasarkan kriteria
Bank Dunia, distribusi pendapatan di Papua
memiliki ketimpangan pendapatan sedang.
Penduduk miskin adalah penduduk yang
pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis
kemiskinan (GK). Persentase penduduk miskin di
Papua pada Maret 2015 sebesar 28,17 persen.
Menurut tipe daerahnya, penduduk miskin Papua
terkonsentrasi di daerah perdesaan sebesar 36,66
persen. Sedangkan penduduk miskin di wilayah
perkotaan hanya 4,61 persen. Nilai tersebut
mengalami kenaikan dari periode sebelumnya
(September 2014), untuk wilayah perdesaan naik
0,78 persen, dan perkotaan 0,15 persen.
Tahun
40% Berpenda-
patan rendah
40% berpenda-
patan sedang
20% berpenda-
patan tinggi
2007 16.25 41.61 42.14
2008 16.51 39.69 43.80
2009 16.96 36.18 46.87
2010 15.86 34.28 49.86
2011 16.76 37.62 45.62
2012 14,48 34,44 51,09
2013 20,92 37,38 41,68
2014 16,47 35,60 47,92
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
Statistik Daerah Provinsi Papua 2013 24
Tabel :
8.5 Garis Kemiskinan Provinsi Papua Menurut Daerah Tahun 2010 - 2015
Tahun Kota Desa Total
2010 298.285 247.563 259.128
2011 314.606 262.626 276.116
2012 321.228 271.431 284.388
2013 362.401 298.395 315.025
2014 404.944 338.206 355.380
2015 440.697 388.095 402.031
Tabel :
8.6
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Daerah Maret 2010 - Maret 2015
Pada Maret 2015, garis kemiskinan Provinsi Papua
sebesar Rp402.031,-, dimana Garis Kemiskinan (GK)
daerah perkotaan sebesar Rp. 440.697,- lebih tinggi
dibanding GK perdesaan yang mencapai Rp388.095,-.
Dengan memperhatikan komponen GK, yang terdiri dari
Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan
Bukan-Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi
makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan
komoditi bukan makanan. Sumbangan GKM terhadap GK
sebesar 75,32 persen, dan GKBM hanya menyumbang
24,68 persen dari total GK Provinsi Papua.
Sisi lain dari kemiskinan yang juga perlu mendapat
perhatian adalah tingkat kedalaman dan keparahan
kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah
penduduk miskin, kebijakan terkait kemiskinan juga
sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan
keparahan kemiskinan. Selama periode 2014-2015, indeks
kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks keparahan
kemiskinan (P2) di Papua mengalami kenaikan. P1 naik
dari 6,84 pada Maret 2014 menjadi 8,82 pada Maret 2015.
Demikian pula P2 naik dari 2,30 menjadi 3,78 pada periode
yang sama. Kondisi ini menunjukkan rata-rata pengeluaran
penduduk miskin di Provinsi Papua semakin menjauh dari
garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar
penduduk miskin semakin besar.
Dilihat menurut tipe daerah, Indeks Kedalaman
Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
di daerah perdesaan masih jauh lebih tinggi dibandingkan
daerah perkotaan. Pada Maret 2015, nilai P1 untuk
perkotaan hanya 0,79 sementara di daerah perdesaan
mencapai 11,72. Demikian juga dengan nilai P2, dimana
untuk perkotaan hanya 0,21 sementara di daerah
perdesaan mencapai 5,07. Dapat disimpulkan bahwa
tingkat kemiskinan di daerah perdesaan jauh lebih buruk
daripada daerah perkotaan.
Tahun Kota Desa K+ D
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Maret 2010 0,78 11,89 9,36
Maret 2011 0,70 10,37 7,86
Maret 2012 0,65 10,47 7,91
Maret 2013 1,11 8,92 6,89
Maret 2014 0,72 8,96 6,84
Maret 2015 0,79 11,72 8,82
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Maret 2010 0,17 4,32 3,37
Maret 2011 0,15 3,74 2,80
Maret 2012 0,15 3,65 2,76
Maret 2013 0,29 2,88 2,21
Maret 2014 0,17 3,04 2,30
Maret 2015 0,21 5,07 3,78
Keterangan : Jumlah penduduk miskin 2006 - 2010 hasil backcasting SP2010 Jumlah penduduk miskin 2006 - 2010 hasil backcasting berdasarkan proyeksi penduduk
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
25 Statistik Daerah Provinsi Papua 2013
,0
50000,0
100000,0
150000,0
200000,0
250000,0
300000,0
2010 2011 2012 2013 2014
232000,0
269257,80281479,10 286340,0 290439,0
Perikanan Tangkap di Laut
Perikanan Tangkap di Perairan Umum
Perikanan Budidaya
Tabel :
9.1 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi dan Palawija di Papua Tahun 2014
Komoditi Luas
Panen (Ha)
Produksi (Ton)
Produk- tivitas
Padi Sawah 41.881 183.864 43,90
Padi Ladang 3.612 12.151 33,64
Jagung 3.076 7.283 23,68
Ubi Kayu 3.729 45.512 122,05
Kacang Tanah 1.900 1.960 10,32
Kacang Kedelai 3.384 3.983 11,77
Kacang Hijau 309 334 10,81
Ubi Jalar 33.041 411.894 124,66
Gambar :
9.1 Produksi Perikanan menurut Subsektor Perikanan di Papua Tahun Tahun 2010 - 2014 (ribu ton)
Produksi padi Papua tahun 2014 sebesar
196.015 ton gabah kering giling (GKG), yang terdiri
dari 183.864 ton padi sawah dan 12.151 ton padi
ladang. Produksi ini meningkat sebesar 26.224 ton
atau 15,44 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Kenaikan produksi disebabkan peningkatan luas
panen dan produktivitas, baik padi sawah
maupun padi ladang.
Secara umum, produksi palawija
mengalami peningkatan dibanding tahun
sebelumnya, kecuali kacang tanah, kacang kedelai,
dan kacang hijau yang turun masing-masing
sebesar 4,15; 13,58; dan 51,03 persen. Penurunan
ini disebabkan oleh penurunan luas panen dan
produktivitas. Produksi jagung dan ubi jalar masing-
masing mengalami kenaikan sebesar 10,03 persen
dan 17,51 persen. Kenaikan tersebut dikarenakan
peningkatan produktivitas, walaupun luas panen
turun. Sementara jagung, ubi kayu dan ubi jalar
juga mengalami peningkatan yang disebabkan
peningkatan luas panen dan produktivitas.
Produksi perikanan Papua tahun 2014
sebesar 309,69 ribu ton, yang terdiri dari perikanan
laut 290,44 ribu ton, perikanan perairan umum 8,71
ribu dan perikanan budidaya 10,54 ribu ton.
Perikanan tangkap di laut masih menjadi andalan,
dikarenakan laut Papua yang sangat luas. Dilihat
menurut kabupaten/kota, penyumbang produksi
perikanan terbesar yaitu Kabupaten Merauke (40,19
persen) diikuti Kabupaten Mimika (14,24 persen)
dan Kabupaten Biak (13,61 persen).
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
Statistik Daerah Provinsi Papua 2013 26
0
200
400
600
2010 2011 2012 2013 2014
Ribu M3
KLI Group Wapoga Mutiara Timber Group
Korindo Group Non Group
Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK)
Gambar :
9.2 Produksi Kayu Bulat Asal HPH Tahun 2010 - 2014
Tabel :
9.2 Populasi, Produksi Daging, dan Produksi Telur Papua Tahun 2013
Nama Ternak Populasi Produksi *)
Kuda 1.559 -
Sapi 79.574 2.733.464
Kerbau 549 63.015
Sapi Perah 5 -
Kambing 35.251 131.525
Domba 11 -
Babi 579.024 6.266.554
Kelinci 40.458 18.965
Ayam Ras Petelur 123.690 931.386
Ayam Ras Pedaging 2.518.146 -
Ayam Kampung 1.942.197 1.257.573
Itik 56.893 364.912
*) Hasil Produksi Kuda, Sapi, Kerbau, Kambing, Domba dan Babi (Kg
daging); Ayam Kampung, Ayam Ras dan Itik (butir telur)
Dari 5 perusahaan HPH, produksi kayu
bulat tahun 2013 sebesar 731,08 ribu meter kubik.
Angka ini mengalami peningkatan sebesar 58,57
persen dibanding produksi tahun sebelumnya.
Peningkatan tersebut terjadi karena hampir semua
perusahaan mengalami peningkatan produksi,
kecuali Korindo Group. Selain kayu bulat, hutan
Papua juga menghasilkan produk ikutan berupa
kulit masoi dan gambir.
Populasi ternak besar di Provinsi Papua
tahun 2013 berjumlah 81.687 ekor, terdiri dari
1.559 kuda, 79.574 sapi, 549 kerbau dan 5 sapi
perah. Sementara populasi ternak kecil tahun 2013
berjumlah 654.744 ekor, terdiri dari 35.251
kambing, 11 domba, 579.024 babi dan 40.458
kelinci. Dibandingkan tahun sebelumnya, populasi
ternak besar dan kecil berkurang masing-masing
sebesar 10,47 persen dan 0,10 persen. Berbeda
halnya dengan ternak besar dan kecil, ternak
unggas mengalami peningkatan dibanding tahun
sebelumnya sebesar 1,50 persen. Peningkatan
populasi ternak unggas terjadi karena peningkatan
di semua ternak unggas kecuali itik.
Produksi daging pada tahun 2013
mengalami peningkatan sebesar 10,34 persen
dibanding produksi tahun sebelumnya. Dari total
daging yang diproduksi, sebanyak 68,01 persen
daging babi, 29,67 persen daging sapi. Sedangkan
sisanya berupa daging kerbau, kambing dan
kelinci. Lain halnya dengan produksi daging,
produksi telur mengalami penurunan sebesar 13,09
persen. Penurunan tersebut disebabkan karena
penurunan produksi telur ayam ras petelur dan itik,
masing-masing sebanyak 221.536 dan 202.728.
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
27 Statistik Daerah Provinsi Papua 2013
147671,0 160865,0
229496,0
276724,0308579,0
,0
50000,0
100000,0
150000,0
200000,0
250000,0
300000,0
350000,0
2010 2011 2012 2013 2014
Gambar :
10.1 Produksi Emas dan Tembaga PT Freeport Menurut Triwulan Tahun 2014
Gambar :
10.2 Jumlah Bahan Bakar Minyak yang Disalurkan Menurut Jenis dan Bulan Tahun 2014
Gambar :
10.3 Perkembangan Jumlah Pelanggan Listrik Papua Tahun 2010 - 2014
PT. Freeport Indonesia yang beroperasi di
daerah dataran tinggi Kabupaten Mimika
merupakan perusahaan afiliasi dari Freeport-
McMoran Copper & Gold Inc. Selama tahun 2014,
produksi emas dan tembaga PT. Freeport, masing-
masing mencapai 1.130 ribu ons dan 636 juta pon.
Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, produksi
emas dan tembaga mengalami penurunan masing-
masing sebesar 1,05 persen dan 30,49 persen.
Produksi emas dan tembaga selama tahun 2013
yang tertinggi terjadi pada triwulan tiga, masing-
masing sebesar 426 ribu ons dan 203 juta pon.
Selama tahun 2014, bahan bakar yang
paling banyak disalurkan oleh Pertamina adalah
avtur sebanyak 108.911.187 kilo liter. Avtur paling
banyak disalurkan pada bulan Desember
sebanyak 108.911.187 kilo liter. Jika dilihat
menurut daerah tujuan penyaluran, bahan bakar
avtur paling banyak disalurkan ke Kabupaten
Jayapura. Hal ini dikarenakan terdapat bandar
udara terbesar di Papua yang melayani
penerbangan antar provinsi dan antar kabupaten
se-Papua. Sedangkan bahan bakar lain paling
banyak disalurkan ke Kota Jayapura.
Selama lima tahun terakhir, jumlah
pelanggan listrik PLN terus mengalami
peningkatan. Pada tahun 2010, jumlah pelanggan
listrik sebanyak 147.659, meningkat menjadi
308.579 pada tahun 2014. Dari jumlah pelanggan
tersebut, lebih dari 80 persen adalah rumah
tangga.
Produksi listrik Papua selama periode 2005-2008
mengalami kenaikan, yaitu dari 350.13 GWh
menjadi 472.14 GWh dengan pertumbuhan rata-
rata pertahun 11.62 persen. Sejalan dengan
meningkatnya produksi listrik, jumlah listrik yang
dialirkan juga meningkat dimana pada tahun 2005
sebesar 341.90 GWh, kemudian tahun 2008 naik
menjadi 465.34 GWh dengan pertumbuhan rata-
rata pertahun 12.03 persen. Jumlah listrik yang
diproduksi setiap tahun selalu lebih besar dari listrik
yang dialirkan. Artinya, pasokan listrik di Papua bisa
dipenuhi sendiri tanpa bergantung
pada produksi listrik di wilayah lain. Yang perlu
diperhatikan, ternyata kebutuhan listrik Papua
semakin meningkat. Ini bisa dilihat dari rata-rata
pertumbuhan listrik yang dialirkan yang lebih besar
dari rata-rata pertumbuhan listrik yang diproduksi.
Oleh karena itu, naiknya permintaan listrik harus
diimbangi naiknya jumlah produksi. Selain itu,
selama ini listrik masih dinikmati di perkotaan dan
ibukota kabupaten, sehingga diharapkan pada
tahun-tahun mendatang listrik bisa menjangkau
seluruh wilayah pedalaman Papua.
208,0
142,0
426,0
354,0
140,0 122,0203,0
171,0
0
100
200
300
400
500
600
Emas (Ribu Ons) Tembaga (Juta Pon)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
6,0
6,50
7,0
7,50
8,0
8,50
9,0
9,50
10,0
10,50
11,0
dal
am r
ibu
(se
lain
avt
ur)
avtu
r (d
lm ju
ta)
Premium Minyak tanah Solar Avtur
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
Statistik Daerah Provinsi Papua 2013 28
Gambar :
11.1 Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil Menurut Kelompok Tenaga Kerja Tahun 2014
Gambar :
11.2 Persentase Tenaga Kerja pada Usaha Mikro dan Kecil Menurut Status Pekerja dan Jenis Kelamin
Gambar :
11.3 Share Sektor Industri Terhadap PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi
93,47000 95,99000
6,53000 4,01000
20%
40%
60%
80%
100%
Pekerja dibayar Pekerja tidak dibayarLaki-laki Perempuan
2391,0
7022,0
641,0
48,0,0
1
2-4
5-9
10-14
15-19
Industri Mikro dan Kecil (IMK) merupakan
salah satu komponen dari sektor industri
pengolahan yang meskipun mempunyai
sumbangan yang tidak terlalu besar terhadap
pembentukan ekonomi Papua, tetapi ikut berperan
dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan
pemerataan pendapatan di Papua. Industri
pengolahan yang tergolong ke dalam IMK adalah
indutri pengolahan yang mempunyai jumlah tenaga
kerja kurang dari 20 orang.
Pada tahun 2013, di Papua tercatat ada
10.102 IMK, dimana sebanyak 7.022 perusahaan
termasuk ke dalam kelompok tenaga kerja 2-4
orang. Sementara sebanyak 2.391 perusahaan
hanya mempunyai 1 tenaga kerja. Dilihat menurut
status pekerja dan jenis kelamin, pekerja yang
dibayar maupun pekerja yang tidak dibayar
didominasi oleh pekerja berjenis kelamin laki-laki.
Untuk pekerja dibayar dan tidak dibayar jumlah
pekerja laki-laki lebih dari 90 persen.
Kontribusi sektor industri pengolahan
terhadap perekonomian Papua masih rendah.
Selama lima tahun terakhir, share sektor industri
terhadap total PDRB cukup berfluktuasi, berkisar
antara 1,89-2,44 persen. Jika sektor pertambangan
dieliminer, share sektor industri menunjukkan arah
menurun setiap tahun selama lima tahun terakhir.
Hal yang sama juga terjadi dengan
pertumbuhannya, yang terus mengalami
perlambatan selama tiga tahun terakhir, yaitu dari
7,52 persen pada tahun 2010, menjadi 1,93 persen
di tahun 2012, kemudian mengalami percepatan
pada tahun 2013 sampai tahun 2014.
0
2
4
6
8
10
2010 2011 2012 2013 2014
Share PDRB DT Share PDRB TT Pertumbuhan
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
29 Statistik Daerah Provinsi Papua 2013
0 200 400 600 800
Merauke
Jayapura
Kep. Yapen
Paniai
Mimika
Mappi
Yahukimo
Tolikara
Keerom
Supiori
Kota Jayapura
Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5 Grade 6 Grade 7
0
5
10
15
20
25
2010 2011 2012 2013 2014
Share PDRB DT Share PDRB TT Pertumbuhan
Gambar :
12.1 Jumlah Perusahaan Konstruksi di Papua Menurut Kabupaten dan Kualifikasi Perusahaan Tahun 2014
Gambar :
12.2 Share Sektor Konstruksi Terhadap PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi
Jumlah perusahaan konstruksi di Papua
tahun 2014 sebanyak 3.051 perusahaan, yang
terdiri dari 2.488 perusahaan kecil, 543 perusahaan
menengah dan 20 perusahaan besar. Jika dirinci
menurut kualifikasi perusahaan, 47,95 persen
termasuk pada grade 4 (batas nilai satu pekerjaan
maksimum 2,5 milyar rupiah), diikuti grade 3 (batas
nilai satu pekerjaan maksimum 1,75 milyar rupiah)
sebesar 21,63 persen, dan grade 5 (batas nilai satu
pekerjaan maksimum 10 milyar rupiah) sebesar
13,60 persen. Sedangkan di papua, hanya terdapat
20 perusahaan yang bergrade 7, yang merupakan
grade tertinggi (batas nilai satu pekerjaan 250
milyar hingga tak terbatas), perusahaan tersebut
terdapat di Kabupaten Merauke, Jayawijaya,
Nabire, Biak Numfor, Mimika dan Kota Jayapura.
Dari 3.051 perusahaan konstruksi di Papua,
sebanyak 24,98 persen berada di Kota Jayapura,
11,77 persen berada di Kabupaten Biak Numfor,
dan 9,99 persen berada di Kabupaten Mimika.
Sedangkan sisanya sebanyak 53,26 persen
tersebar di 17 kabupaten di Papua.
Selama lima tahun terakhir, kontribusi
lapangan usaha konstruksi terhadap total PDRB
Papua terus mengalami peningkatan, yaitu dari
7,20 persen di tahun 2010 menjadi 13,79 persen di
tahun 2014. Untuk PDRB tanpa tambang, share
sektor konstruksi meningkat dari 15,60 persen
pada tahun 2010 menjadi 19,39 persen pada tahun
2014. Tahun 2014, sektor konstruksi tumbuh
sebesar 9,05 persen, melambat dibanding
pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai
11,79 persen.
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
Statistik Daerah Provinsi Papua 2013 30
20
35
50
65
Bintang Non Bintang Total
Tabel :
13.1 Statistik Hotel Tahun 2010 - 2013
Gambar :
13.1 Tingkat Penghunian Kamar Hotel Papua Tahun 2014
Papua merupakan salah satu tujuan wisata
dengan potensi pariwisata yang hampir lengkap di
Indonesia, berupa wisata alam baik flora dan fauna
yang masih asli, budaya yang khas dan unik serta
wisata bahari yang tidak kalah menarik dibanding
daerah lain di Indonesia. Besarnya potensi wisata
ini, perlu diimbangi dengan pembangunan hotel
maupun penginapan/akomodasi lainnya sebagai
sarana penunjang pariwisata.
Pada tahun 2014, terdapat 210 hotel yang
terdiri dari 24 hotel bintang dan 186 hotel non
bintang, Dibandingkan dengan tahun sebelumnya,
jumlah hotel mengalami peningkatan sebesar 0,48
persen. Peningkatan jumlah hotel diikuti dengan
peningkatan jumlah kamar pada sektor perhotelan.
Bila dibandingkan dengan tahun 2013, terjadi
peningkatan jumlah kamar sebesar 0,25 persen,
jumlah tempat tidur yang tersedia tetap dan jumlah
tenaga kerja mengalami penurunan sebesar 7,99
persen.
Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel
bintang di Papua tahun 2014 tercatat sebesar
49,18 persen. Artinya setiap 100 malam kamar
yang tersedia pada hotel bintang, sebanyak 49,18
malam kamar terpakai/terhuni oleh tamu hotel, baik
tamu domestik maupun mancanegara. Sementara
TPK hotel non bintang sebesar 34,77 persen.
Selama tahun 2014, TPK hotel bintang tertinggi
tercatat pada bulan November sebesar 60,99
persen, sedangkan hotel non bintang tertinggi
tercatat pada bulan Mei sebesar 42,99 persen.
Indikator 2011 2012 2013 2014
Jumlah Hotel 187 193 209 210
- Bintang 17 22 24 24
- Non Bintang 170 171 185 186
Jumlah Kamar 4.495 4.968 5.564 5.578
- Bintang 988 1.500 1.781 1.781
- Non Bintang 3.507 3.468 3.783 3.797
Jumlah Tempat Tidur
6.514 7.138 7.946 7.946
Tingkat Penghunian Kamar
40,59 39,69 42,78 40,11
- Bintang 53,59 50,69 49,81 49,18
- Non Bintang 37,10 35,44 37,59 34,77
Jumlah Tenaga Kerja
3.049 3.173 3.539 3.256
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
31 Statistik Daerah Provinsi Papua 2013
1,0
2,0
3,0
4,0
Bintang Non Bintang Total
Tabel :
13.2 Statistik Pariwisata Pada Jasa Akomodasi Tahun 2014
Uraian Bintang Non
Bintang Total
Rata-rata lama menginap tamu WNA
5,86 3,73 5,25
Rata-rata lama menginap tamu WNI
2,38 1,85 2,07
Rata-rata lama menginap tamu
2,52 1,87 2,14
Jumlah tamu asing
14.153 5.790 19.943
Jumlah tamu Indonesia
348.231 497.644 845.875
Jumlah tamu 362.385 503.434 865.818
Gambar :
13.2 Rata-rata Lama Menginap Tamu Asing dan Tamu Domestik di Papua
Jumlah tamu hotel selama tahun 2014 di
Provinsi Papua berjumlah 865.818 orang yang terdiri
dari 19.943 tamu asing dan 845.875 tamu domestik.
Jika dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah tamu
mengalami penurunan, mencapai 4,13 persen. Jika
dirinci menurut kualifikasi hotel, tamu asing lebih
banyak menginap di hotel bintang, yaitu mencapai
70,97 persen. Sebaliknya tamu domestik lebih
banyak menginap di hotel non bintang, yaitu
sebanyak 58,83 persen.
Rata-rata lama menginap tamu hotel bintang
pada tahun 2014 selama 2,52 hari. Nilai ini lebih
kecil dari rata-rata lama menginap tamu pada tahun
sebelumnya. Untuk hotel non bintang, rata-rata lama
menginap tamu pada tahun 2014 sebesar 1,87 hari,
nilai ini menurun 0,13 hari bila dibandingkan dengan
tahun 2013. Jika dirinci menurut asal tamu, rata-
lama menginap tamu asing pada hotel bintang
selama 5,86 hari dan hotel non bintang selama 3,73
hari. Sedangkan rata-rata lama menginap tamu
domestik pada hotel bintang selama 2,38 hari dan
pada hotel non bintang selama 1,85 hari.
Selama tahun 2014, rata-rata lama menginap
tamu hotel di Papua paling lama terjadi pada bulan
Juni selama 2,50 hari. Dirinci menurut kualifikasi
hotel, rata-rata lama menginap tamu hotel bintang
paling lama tercatat pada bulan September
mencapai 2,97 hari. Sementara rata-rata lama
menginap tamu hotel non bintang paling lama
tercatat pada bulan Oktober selama 2,26 hari.
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
Statistik Daerah Provinsi Papua 2013 32
Gambar :
14.1 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Tahun 2014
Gambar :
14.2 Panjang Jalan Menurut Kondisi Tahun 2014
Gambar :
14.3 Arus Penumpang Pelabuhan Udara di Papua Tahun 2012 - 2014
Provinsi Papua dapat dilalui semua jalur
transportasi, baik darat, laut maupun udara.
Jalan merupakan sarana utama transportasi
darat yang dibutuhkan untuk mendukung
mobilitas penduduk dan memudahkan lalu lintas
barang dan jasa dari suatu daerah ke daerah
lain. Selanjutnya dapat memperlancar kegiatan
perekonomian di wilayah tersebut.
Menurut data Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi Papua, panjang jalan di Papua sampai
tahun 2014 adalah 1.452,13 km. Dari total
panjang jalan tersebut, baru sekitar separuhnya
yang diaspal dan sepanjang 20 km yang
permukaannya dari beton. Kondisi jalan sebagian
besar masih baik, namun ada sekitar 15 persen
dalam kondisi rusak berat.
Karena kondisi geografis Papua yang
relatif sulit, mengakibatkan sarana transportasi
darat masih terbatas untuk digunakan maka
moda transportasi udara dan laut menjadi solusi
bagi masyarakat untuk bepergian, baik antar
provinsi, kabupaten maupun kecamatan. Pada
tahun 2014, jumlah penumpang yang datang dari
bandara-bandara di seluruh Papua tercatat
sebanyak 1,31 juta penumpang. Angka ini sedikit
menurun dibanding tahun sebelumnya sebanyak
306.152 penumpang. Begitu juga halnya dengan
jumlah penumpang yang berangkat di bandara-
bandara Papua, turun 19 persen dari 1,70 juta
penumpang menjadi 1,37 juta penumpang.
640,74000
110,23000
20
681,16000
Aspal
Kerikil
Beton
Tanah
0
300
600
900
1.200
1.500
1.800
2.100
Datang Berangkat
Rib
u o
ran
g
2012 2013 2014
974,12000
,000
259,32000
218,69000Baik
Sedang
Rusak
Rusak berat
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
33 Statistik Daerah Provinsi Papua 2013
,0
2000,0
4000,0
6000,0
Pos Biasa KilatKhusus
Pos Kilat Pos BiasaLN
0
2248,0
0 0,0
5988,0
,0 ,0
Surat Pos Dikirim
Surat Pos Diterima
Gambar :
14.4 Arus Penumpang Pelabuhan Laut
di Papua Tahun 2014
Gambar :
14.5 Jumlah Surat Pos Dikirim dan Diterima Menurut Sifat/Jenis Penanganan Tahun 2014
Selama tahun 2014, jumlah kunjungan kapal
ke Papua sebanyak 2.204 kunjungan, yang terdiri
dari 865 pelayaran dalam negeri, 102 pelayaran luar
negeri, dan 1.332 pelayaran lainnya. Angka ini jauh
menurun dibanding tahun sebelumnya. Dilihat
menurut pelabuhan tempat berangkat dan datang
penumpang kapal, Pelabuhan di Kota Jayapura
merupakan pelabuhan dengan kedatangan
penumpang terbesar.sedangkan pelabuhan dengan
keberangkatan penumpang terbesar adalah di
Nabire.
Jumlah penumpang kapal laut yang datang
dan berangkat selama tahun 2014, masing-masing
berjumlah 430.572 penumpang dan 370.161
penumpang. Penumpang yang datang di seluruh
pelabuhan laut di Papua paling banyak terjadi pada
bulan Agustus sebanyak 53.521 penumpang.
Sementara penumpang yang berangkat tertinggi
tercatat pada bulan Desember sebanyak 43.580
penumpang. Hal ini kemungkinan disebabkan
banyak perantau yang pulang guna merayakan hari
raya natal dan tahun baru bersama keluarga di
kampung halaman.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi terutama di bidang komunikasi,
memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk
melakukan komunikasi dengan lebih mudah dan
cepat. Namun dibalik itu, surat pos masih menjadi
alternatif pilihan bagi masyarakat dalam
berkomunikasi. Pada tahun 2014, jumlah surat pos
yang dikirim dan diterima, masing-masing sebesar
2.248 dan 5.988 surat. Dari beberapa jenis atau
sifat penanganan surat, hanya kilat khusus yang
masih menjadi pilihan masyarakat.
10000,0
20000,0
30000,0
40000,0
50000,0
60000,0
Datang Berangkat
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
Statistik Daerah Provinsi Papua 2013 34
Tabel :
15.1 Statistik Perbankan Provinsi Papua Tahun 2012 - 2014
Gambar :
15.1 Posisi Kredit Usaha Mikro Menurut Sektor Ekonomi (Miliar rupiah)
Perbankan merupakan lembaga keuangan yang
berperan dalam menghimpun dan menyalurkan dana
mayarakat. Selain itu, perbankan juga menjadi sarana
berinvestasi yang aman. Peran perbankan tersebut
sangat vital dalam mendukung proses pembangunan.
Selama tiga tahun terakhir jumlah bank terus
meningkat, dari 240 bank pada tahun 2011 menjadi
262 pada tahun 2013. Dari 262 bank, lebih dari
separuhnya adalah bank pemerintah, sementara bank
asing hanya ada 6 bank. Kenaikan jumlah bank juga
diikuti dengan kenaikan jumlah dana yang disimpan di
bank, baik berupa tabungan, giro dan deposito
maupun kredit yang disalurkan kepada masyarakat.
Dibandingkan tahun sebelumnya, tabungan, giro,
deposito dan kredit mengalami peningkatan. Selain
bank, koperasi juga merupakan lembaga keuangan
yang mempunyai fungsi menghimpun dan
menyalurkan dana para anggotanya. Pada tahun
2013, jumlah koperasi di Papua adalah sebanyak
2.816, dimana sebanyak 350 merupakan Koperasi
Unit Desa (KUD).
Total kredit usaha mikro di Papua tahun 2014
sebesar 8,34 Miliar rupiah, menurun dibandingkan
tahun sebelumnya, hal ini karena terjadinya
perubahan klasifikasi pada tahun 2014. Lebih dari
separuhnya diusahakan pada sektor perdagangan.
Sementara pada sektor Konstruksi sebesar 1,05
persen, dan sektor lainnya kurang dari 1 persen.
Terjadi perubahan kategori lapangan usaha pada
tahun 2014.
Uraian 2012 2013 2014
Dana bank (trilliun Rp) 34,79 37,39 41,93
- Bank Pemerintah 27,54 29,16 34,11
- Bank Swasta Nasional 6,70 7,66 7,82
- BPR 0,55 0,57 -
Tabungan (trilliun Rp) 26,32 28,68 33,72
Giro (trilliun Rp) 7,69 8,55 9,49
Deposito (trilliun Rp) 5,18 5,55 7,51
Kredit bank (trilliun Rp) 15,10 18,85 20,53
- Bank Pemerintah 12,21 15,12 17,32
- Bank Swasta Nasional 2,50 3,26 3,21
- Bank Asing & Campuran 0,02 0,02 -
- BPR 0,38 0,45 -
Jumlah bank (unit) 261 262 276
Jumlah koperasi (unit) 2.580 2.816 2.420
,6000
,03200
,24000
,05300
1,05000
4,59000
,51000
,41000
,85000
,02000
,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
Pertanian
Pertambangan
Industri
Listrik, gas & air
Konstruksi
Perdagangan
Transportasi
Perantara Keuangan
Administrasi pemerintahab
Badan Internasional http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
35 Statistik Daerah Provinsi Papua 2013
Tahun
PMDN PMA
TKI TK
Asing TKI
TK Asing
2010 12.278 36 18.892 466
2011 12.400 56 20.131 637
2012 11.113 34 33.887 862
2013 40.992 39 34.281 971
2014 42.091 63 36.405 1.028
Gambar :
15.2 Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA di Provinsi Papua Tahun 2014
Tabel :
15.2 Nilai Investasi PMDN dan PMA di Provinsi Papua Tahun 2010 - 2014
Tabel :
15.3 Jumlah Tenaga Kerja di Proyek PMDN dan PMA Tahun 2010 - 2014
Selama periode 2010-2014, jumlah perusahaan
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan
Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami
peningkatan masing-masing sebesar 62,03 persen
dan 100 persen. Pada tahun 2013, jumlah
perusahaan PMDN dan PMA di Papua masing-
masing mencapai 108 perusahaan dan 78
perusahaan.
Peningkatan jumlah perusahaan yang ada di
Papua diikuti dengan meningkatnya nilai investasi di
Papua. Nilai investasi PMDN tahun 2014 mencapai
19,14 triliun rupiah, dimana sekitar 67 persen
diinvestasi pada bidang usaha perkebunan. Sisanya
tersebar pada bidang usaha, pertanian, jasa
perhotelan, jasa lainnya, industri kayu, industri kimia
dan industri lainnya. Sementara nilai investasi PMA
mencapai 29,56 triliun rupiah. PMA lebih berminat
untuk berinvestasi pada sektor pertambangan, jasa
pertambangan, dan jasa lainnya.
Peningkatan jumlah perusahaan dan nilai
investasi juga berdampak pada peningkatan jumlah
tenaga kerja yang terserap di PMDN maupun PMA.
Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah tenaga kerja
pada proyek PMDN, baik Tenaga Kerja Indonesia
(TKI) maupun tenaga kerja asing mengalami
peningkatan. TKI mengalami peningkatan sebesar
4,28 persen. Di PMDN, TKI paling banyak terserap di
bidang usaha perkebunan, sedangkan tenaga kerja
asing paling banyak bidang usaha industri kayu.
Sementara di PMA, TKI paling banyak di bidang
usaha pertambangan, sedangkan tenaga kerja asing
di bidang usaha jasa perdagangan.
Tahun PMDN
(milyar Rp) PMA
(Juta US$)
2010 2.401,06 8.251,50
2011 3.263,48 8.596,40
2012 8.353,52 11.120,02
2013 10.679,55 18.545,11
2014 19.137,38 29.563,67
0
20
40
60
80
100
120
2010 2011 2012 2013 2014
7987
95103
108
29 30
42
65
78
PMA PMDN
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
Statistik Daerah Provinsi Papua 2014 36
Gambar :
16.1 Inflasi Kota Jayapura, Merauke dan Nasional Januari – September 2015
Gambar :
16.2 Perkembangan IHK Kota Jayapura (2012 = 100), Januari – September 2015
105
110
115
120
125
130
Umum Bahan Makanan Makanan Jadi
Perumahan Sandang Kesehatan
Pendidikan Transpor
Penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK)
dengan tahun dasar baru 2012 (2012=100) yang
didasarkan pada hasil Survei Biaya Hidup (SBH) 2012
dengan 393 paket komoditas (160 makanan dan 233
non makanan). IHK merupakan salah satu indikator
ekonomi yang digunakan untuk menghitung rata-rata
perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen,
khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari
waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari
paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga.
Penghitungan inflasi Provinsi Papua dilakukan di
Kota Jayapura dan Merauke. Selama periode bulan
Januari-September tahun 2015, Kota Jayapura
mengalami deflasi sebanyak empat kali, yaitu pada
bulan Januari (-0,42 persen), Februari (-0,04 persen),
April (-0,09 persen) dan Agustus (-0,61 persen).
Sementara Merauke mengalami deflasi lima kali, yaitu
pada bulan Februari (-0.93 persen), Maret (-1,03
persen), Juni (-0,57 persen), Juli (-0,65 persen), dan
Agustus (-0,70 persen). Adapun inflasi dan deflasi
tertinggi terjadi di Merauke. Nilai inflasi Merauke pada
bulan Januari mencapai 1,73 persen, sedangkan deflasi
pada bulan Februari mencapai -0,93 persen.
Apabila dirinci menurut kelompok pengeluaran
IHK Kota Jayapura (2012 = 100). IHK kelompok bahan
makanan tertinggi terjadi pada bulan September 2015
mencapai 127,52, sedangkan yang terendah terjadi
pada bulan Mei sebesar 125,21. Hal serupa juga terjadi
pada IHK Merauke, kelompok yang paling mengalami
fluktuasi adalah kelompok bahan makanan. IHK tertinggi
terjadi pada januari mencapai 141,84, sedangkan yang
terendah pa bulan agustus mencapai 122,50.
‘
000
000
001
000
000
001
001
-001
000
000
000
000000
001
001
001
000
000
002
-001-001
000 000
-001 -001 -001
001
Inflasi Kota Jayapura Inflasi Nasional
Inflasi Merauke
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
37 Statistik Daerah Provinsi Papua 2014
Gambar :
16.3 Perkembangan IHK Kota Merauke (2012 = 100), Januari – September 2015
Gambar :
16.4 Perkembangan NTP Provinsi Papua Oktober 2014 – September 2015
Salah satu penyebab terjadinya IHK
terendah di Merauke pada kelompok bahan
makanan, karena Merauke sedang mengalami
panen raya padi.
Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah
satu alat ukur untuk mengetahui kesejahteraan
petani. NTP adalah rasio antara indeks harga yang
diterima petani (It) dengan indeks harga yang
dibayar petani (Ib), yang dinyatakan dalam
persentase. Secara konsep, NTP digunakan
sebagai ukuran kemampuan tukar barang-barang
(produk) pertanian yang dihasilkan petani dengan
barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi
rumah tangga dalam memproduksi produk
pertanian. Pengumpulan data harga untuk
penghitungan NTP dilakukan melalui Survei Harga
Perdesaan dan Survei Konsumen Perdesaan,
yang meliputi lima sub sektor yaitu Subsektor
Tanaman Pangan, Hortikultura, Tanaman
Perkebunan Rakyat, Peternakan, dan Perikanan.
Mulai Desember 2013, penghitungan NTP
dilakukan perubahan tahun dasar (semula
menggunakan tahun dasar 2007 = 100 menjadi
tahun dasar 2012 = 100). Hal ini dilakukan untuk
menyesuaikan pergeseran pola produksi pertanian
dan pola konsumsi rumah tangga pertanian di
pedesaan. Selama Oktober 2014 – September
2015, perkembangan NTP Papua selalu berada di
bawah 100. Artinya, petani mengalami defisit yang
mengindikasikan bahwa pendapatan petani lebih
kecil dari pengeluarannya.
110
115
120
125
130
135
140
145
Umum Bahan makanan Makanan jadi
Perumahan Sandang Kesehatan
Pendidikan Transpor
95
96
97
98
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
Statistik Daerah Provinsi Papua 2014 38
Gambar :
16.5
Indeks Yang Diterima Petani (It) dan Indeks Yang Dibayar Petani (Ib) Provinsi Papua Oktober 2014 – September 2015
Gambar :
16.6 Perbandingan Inflasi Perkotaan dan Inflasi Pedesaan Provinsi Papua Januari – September 2015
Indeks harga yang diterima petani (It)
menunjukkan fluktuasi harga komoditas yang
dihasilkan petani. Sedangkan indeks harga yang
dibayar petani (Ib) digunakan untuk mengetahui
fluktuasi harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh
masyarakat pedesaan khususnya petani, serta
fluktuasi harga barang dan jasa yang diperlukan
untuk memproduksi hasil pertanian.
Indeks harga yang diterima petani (It) dan
indeks harga yang dibayar petani (Ib) cenderung
mengalami peningkatan selama setahun terakhir.
Namun peningkatan Ib lebih cepat dibanding
peningkatan It. Terlihat dari nilai Ib pada Oktober
2014 sebesar 110,07 persen, naik sebesar 5,69
persen menjadi 116,33 persen pada September
2015. Sedangkan peningkatan It hanya sebesar 4,83
persen, yaitu dari 107,28 persen pada Oktober 2014,
menjadi 112,46 persen pada September 2016.
Selain inflasi perkotaan yang dihitung pada 82
kota di Indonesia, dihitung pula inflasi pedesaan yang
dihitung di 32 Provinsi di Indonesia, selain Provinsi
DKI Jakarta. Berbeda dengan inflasi Kota Jayapura
dan inflasi Merauke, selama Januari–September
2015, tidak pernah terjadi deflasi di perdesaan
Papua. Perkembangan inflasi perkotaan pun
berfluktuasi lebih tajam dibandingkan inflasi
pedesaan. Inflasi Kota Jayapura tertinggi sebesar
0,80 persen dan deflasi tertinggi sebesar -0,42
persen, sedangkan inflasi Merauke tertinggi sebesar
1,73 persen dan deflasi tertinggi sebesar -1,03
persen. Sementara inflasi perdesaan tertinggi
sebesar 0,86 persen dan inflasi terendah sebesar
0,02 persen.
107,28
107,41
108,5
110,34
110,61 111,51
111,25
111,6
112,18
112,35
112,11
112,46
110
111
113114
114114
115
115116
116
116
116
106
108
110
112
114
116
118It Ib
000
001
000
002
-001
-001-001
001
001
000
000
000
-002
-001
-001
000
001
001
002
002
Inflasi Kota Jayapura Inflasi Merauke
Inflasi perdesaan
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
39 Statistik Daerah Provinsi Papua 2014
Gambar :
17.1 Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Tahun 2013 Menurut Kabupaten/Kota (Rp)
Tabel :
17.1
Persentase Konsumsi Makanan dan Non Makanan Penduduk Papua Menurut Tipe Daerah Tahun 2013 dan 2014
Pada tahun 2014, rata-rata pengeluaran
perkapita sebulan rumah tangga di Papua sebesar
758.026 rupiah. Adapun 60,23 persen dari rata-rata
pengeluaran tersebut atau senilai 456.532 rupiah
digunakan untuk konsumsi makanan. Kota Jayapura
merupakan kabupaten/kota yang memiliki rata-rata
pengeluaran terbesar, diikuti Kabupaten Mimika,
dan Kabupaten Jayapura. Sedangkan kabupaten
yang memiliki rata-rata pengeluaran terkecil yaitu
Kabupaten Tolikara. Jika dilihat dari porsi konsumsi
makanan dan non makanan, sebanyak 28
kabupaten memiliki persentase pengeluaran
konsumsi makanan lebih besar dari pada non
makanan, sedangkan Kota Jayapura merupakan
satu-satunya kota yang memiliki persentase
pengeluaran untuk konsumsi non makanan lebih
besar daripada untuk konsumsi makanan.
Pada tahun 2014 persentase konsumsi
makanan mengalami sedikit peningkatan, yaitu
58,45 persen pada tahun 2013 menjadi 60,23
persen. Kenaikan mengindikasikan adanya
pergeseran pola konsumsi penduduk dan tingkat
kesejahteraan penduduk Papua tahun 2014
menurun dibanding tahun sebelumnya. Jika dilihat
menurut tipe daerah, 49,72 persen pengeluaran
penduduk perkotaan digunakan untuk konsumsi
makanan, sedangkan pengeluaran penduduk
pedesaan untuk konsumsi makanan mencapai
69,08 persen. Terdapat indikasi bahwa tingkat
kesejahteraan penduduk perkotaan jauh lebih baik
dibandingkan penduduk pedesaan. Pola hidup
penduduk pedesaan yang masih relatif sederhana
menyebabkan mayoritas penduduk pedesaan masih
mengutamakan kebutuhan makanan.
Sumber : Susenas 2013
Tipe Daerah Makanan Non Makanan
2013 2014 2013 2014
Perkotaan 47,69 49,72 52,31 50,28
Pedesaan 67,64 69,08 32,36 30,92
Perkotaan + Pedesaan
58,45 60,23 41,55 39,77
,0 1000000,0 2000000,0
18. Tolikara
31. Mamberamo…
14. Mappi
15. Asmat
29. Nduga
34. Dogiyai
27. Supiori
17. Pegunungan…
35. Intan Jaya
36. Deiyai
16. Yahukimo
10. Paniai
32. Yalimo
11. Puncak Jaya
20. Keerom
26. Waropen
09. Biak Numfor
Papua
08. Kepulauan…
19. Sarmi
04. Nabire
02. Jayawijaya
13. Boven Digoel
33. Puncak
01. Merauke
03. Jayapura
12. Mimika
71. Jayapura
Series1 Series2
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
Statistik Daerah Provinsi Papua 2014 46
Jenis Komoditi Volume (Kg) Nilai FOB (Juta US$)
Bijih Tembaga & Konsentrat (HS26)
525 740 563 1 376 498 241
Kayu & Barang dari Kayu (HS44)
139 719 864 115 703 724
Ikan & Hewan Air Lainnya (HS03)
51 511 108 33 762 797
Minyak Nabati & Hewani (HS15)
12 400 30 823
Lainnya 581 054 3 678 474
Total 717.564.989 1.529.674.059
Gambar :
18.1 Perkembangan Ekspor Papua Tahun 2009-2014 (Juta US$)
Tabel :
18.1 Volume dan Nilai Ekspor Menurut Golongan Barang HS 2-Digit di Papua
Tabel :
18.2 Volume dan Nilai Ekspor Menurut Pelabuhan Muat di Provinsi Papua
Pelabuhan Muat Volume (Kg) Nilai FOB (US$)
Frans Kaisepo 4 019 3 274
Jayapura 286 553 749 698
Serui 53 511 014 37 351 701
Merauke 25 164 550 17 523 863
Amamapare 528 157 877 1 380 381 078
Sentani 112 520 211 439
Bade 78 869 376 72 157 869
Kimaam 31 459 080 21 157 869
Wamena - -
Total 717.564.989 1529536791
Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri
suatu negara terhadap barang dan jasa, terciptalah
pertukaran barang dan jasa antar negara yang
dikenal dengan istilah Perdagangan Internasional
atau Perdagangan Luar Negeri.
Selama periode 2009 – 2014, nilai ekspor
Papua cukup berfluktuasi. Nilai ekspor tertinggi
terjadi pada tahun 2010 mencapai US$5.080,21
juta, sedangkan nilai ekspor terendah terjadi pada
tahun 2014 hanya mencapai US$1.529,67 juta.
Kenaikan dan penurunan nilai ekspor Papua sangat
dipengaruhi oleh volume dan harga ekspor komoditi
Bijih Tembaga dan Konsentrat (HS26), yang
merupakan komoditi andalan ekspor Papua.
Penurunan nilai ekspor Papua di tahun
2014 cukup signifikan dikarenakan permintaan
golongan HS26 menurun 55,42 persen. Penurunan
ekspor konsentrat tembaga ini seiring dengan
diberlakukannya pembatasan eksport bahan mentah
produk pertambangan oleh pemerintah. Berbeda
dengan golongan HS44, HS03, HS15 dan golongan
lainnya yang nilai ekspornya mengalami
peningkatan, masing-masing sebesar 20,01; 53,79;
418,29; dan 242,32 persen.
Pelabuhan Amamapare tetap merupakan
gerbang utama perdagangan luar negeri di Papua
dengan nilai ekspor US$1.380,38 juta disebabkan
ekspor konsentrat tembaga seluruhnya melalui
pelabuhan tersebut. Selanjutnya pelabuhan dengan
nilai ekspor terbesar kedua adalah Pelabuhan Bade
dengan nilai US$72,16 juta, dimana ekspor
utamanya berupa komoditi golongan HS44.
3857,54980
5080,21157
3657,43000
2116,51279
2728,04000
1529,67000
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
47 Statistik Daerah Provinsi Papua 2014
800,63612
976,35047
1112,94000
1022,81734
506
1014,47000
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Gambar :
18.2 Perkembangan Impor Papua Tahun 2009-2014 (Juta US$)
Tabel :
18.3 Volume dan Nilai Impor Menurut Pelabuhan Masuk di Provinsi Papua
Pelabuhan Muat
Volume (Kg) Nilai FOB (US$)
Merauke 43.865 13.182
Amamapare 391.197.059 1.011.166.417
Kimaam - -
Jayapura - -
Sentani 12.544.043 3.292.718
Total 403.784.967 1.014.472.317
Tahun Ekspor Impor Neraca
Perdagangan
2009 3.857.473.395 800.636.122 3.056.837.273
2010 5.080.211.565 976.350.470 4.103.861.095
2011 3.657.427.418 1.112.944.378 2.544.483.040
2012 2.116.512.789 1.022.817.342 1.093.695.447
2013 2.728.043.282 506.402.756 2.221.640.526
2014 1.529.674.059 1.014.472.317 515.201.742
Tabel :
18.4 Statistik Ekspor-Impor Papua
Selama enam tahun terakhir, impor tertinggi
terjadi pada tahun 2011 sebesar US$1.112,94 juta,
sedangkan pada tahun 2014 impor mencapai nilai
terendah sebesar US$1.014,47 juta. Impor Papua
pada tahun 2013 ini naik sebesar 50,49 persen
dibanding tahun sebelumnya. Impor Papua terdiri dari
US$101,78 juta impor migas dan US$404,63 juta
impor non migas. Impor migas Papua turun 66,06
persen karena adanya kebijakan menurunkan impor
migas yang diambil pemerintah pada tahun 2013.
Dilihat menurut pelabuhan masuk, Pelabuhan
Amamapare menjadi pintu masuk utama untuk
komoditi impor. Hampir seluruh golongan barang
utama masuk ke Papua melalui pelabuhan tersebut
senilai US$503,94 juta (99,51 persen dari total impor
Papua). Adapun sisanya 0,49 persen masuk melalui
Pelabuhan Merauke, Kimaam, Jayapura dan Sentani.
Barang impor yang masuk melalui Pelabuhan
Merauke antara lain kapal dan jaring penangkap ikan.
Sementara yang masuk melalui Pelabuhan Jayapura
berupa kontainer dan melalui Pelabuhan Udara
Sentani berupa helikopter. Adapun barang impor yang
masuk melalui Pelabuhan Kimaam berupa jaring
penangkap ikan dan bagian-bagian dari radiator.
Pada tahun 2014 neraca perdagangan Papua
sebesar US$515,20 juta. Nilai ini menurun 76,81
persen dibanding tahun sebelumnya. Penurunan
kinerja perdagangan Papua ini disebabkan oleh
larangan ekspor mineral mentah yang diberlakukan
oleh pemerintah, sementara proses produksinya tetap
berjalan, sehingga impor terhadap kebutuhan akan
proses produksi tersebut tetap dilakukan.
Lima Negara Tujuan Ekspor Terbesar
Provinsi Papua Tahun 2010
Volume dan Nilai Impor Menurut
Pelabuhan Masuk di Provinsi Papua
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
Statistik Daerah Provinsi Papua 2013 42
Tabel :
19.1 PDRB Papua Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan (Juta Rupiah)
Tahun PDRB
ADHB ADHK
2010 110.808.176,6 110.808.176,6
2011 108.188.756,4 106.066.723,4
2012 112.812.560,5 107.890.942,6
2013 119.771.975,8 116.428.607,5
2014 123.179.719,2 120.216.970,3
Gambar :
19.1 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014
Penghitungan PDRB pada tahun 2014
mulai menggunakan tahun dasar baru, yaitu tahun
dasar 2010 berbasis SNA 2008, yang terbagi
menjadi 17 (tujuh belas) kategori lapangan usaha
menurut KBLI 2009.
Perekonomian Papua tahun 2014
mencapai Rp.123,179 triliun, diukur berdasarkan
PDRB atas dasar harga berlaku dengan tambang,
nilai ini meningkat sekitar Rp.3,407 triliun
dibandingkan tahun sebelumnya, dan PDRB
perkapita mencapai 39,85 juta. Pada PDRB atas
dasar harga konstan juga terjadi percepatan dari
tahun sebelumnya sebesar Rp.3,788 triliun,
sehingga nilainya mencapai Rp.120,216 triliun.
Dilihat dari segi struktur perekonomian,
satu-satunya yang mengalami kontraksi adalah
lapangan usaha pertambangan dan penggalian
(Kategori B). Sejak tahun 2010 kontribusinya terus
mengalami penurunan, namun lapangan usaha ini
merupakan kontributor terbesar selama periode
tahun 2010-2014. Dari lima tahun terakhir,
kontribusi lapangan usaha pertambangan dan
penggalian terus menurun dari 53,9 persen
dengan nilai 59.693,87 miliar pada tahun 2010,
menjadi 28,87 persen senilai 35.563,45 pada
tahun 2014.
Kontributor tertinggi kedua yaitu lapangan
usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
(Kategori A), kontribusinya terus meningkat selama
periode 2010-2014. Kontribusi kategori A terhadap
perekonomian papua sebesar 10,54 persen pada
2010 menjadi 14,11 persen pada 2014.
14,11%
28,87%
2,44%
0,03%
0,07%13,79%
9,17%
5,48%0,86%
4,06%
1,92%
2,88%
1,31%
9,96%
2,16%
1,72%
1,16%
Kategori A Kategori B Kategori C
Kategori D Kategori E Kategori F
Kategori G Kategori H Kategori I
Kategori J Kategori K Kategori L
Kategori M, N Kategori O Kategori P
Kategori Q Kategori R, S, T, U
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
43 Statistik Daerah Provinsi Papua 2013
Gambar :
19.2 Pertumbuhan Ekonomi Papua 2010-2014
Gambar :
19.3 Perkembangan PDRB Papua Tanpa Pertambangan dan Penggalian (Trilyun Rupiah)
0 4 8 12 16
2013
2014
kategori O kategori K
kategori G kategori E
kategori D kategori C
kategori A
Ekonomi Papua tahun 2014 tumbuh 3,25
persen, melambat dibanding tahun 2013 sebesar
7,91 persen. Pertumbuhan terjadi hampir di
seluruh lapangan usaha. satu-satunya lapangan
usaha yang mengalami kontraksi adalah
pertambangan dan penggalian (kategori B)
sebesar -4,16 persen. Kontraksi lapangan usaha
ini salah satunya disebabkan adanya pembatasan
ekspor minerba oleh pemerintah Indonesia serta
adanya kecelakaan tambang di PT. Freeport pada
September 2014. Sedangkan lapangan usaha
administrasi pemerintahan, pertahanan, dan
jaminan sosial wajib (kategori O) mengalami
pertumbuhan tertinggi, karena dampak adanya
pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum
presiden.
Selama tahun 2014 lapangan usaha
pertambangan dan penggalian merupakan
penyumbang terbesar PDRB Papua. Setiap
triwulanannya pertumbuhan lapangan usaha ini
selalu mengalami pertumbuhan fluktuatif (q to q)
yakni minus 20,90 persen pada triwulan I, minus
8,01 persen pada triwulan II, 25,51 persen pada
triwulan III dan minus 16,42 persen pada triwulan
IV. Nilai tambah lapangan usaha pertambangan
dan penggalian sebesar 35,.563.453,14 juta
rupiah, lebih rendah 9.606.685,94 juta rupiah jika
dibanding tahun 2013. Hal tersebut diakibatkan
karena terjadi perlambatan produksi tambang
pada triwulan I triwulan II dan triwulan IV. Pada
triwulan tersebut terjadi pembatasan ekspor
konsentrat yang mengakibatkan penangguhan
hasil tambang sebagai dampak adanya
pemberlakuan undang-undang minerba.
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2011 2012 2013 2014
57,87
66,20
74,60
87,62
56,06
61,09
66,12
72,00
ADHB ADHK
-6 -4 -2 0 2 4 6 8 10
2013
2014
kategori B
0 5 10 15
2013
2014
kategori R, S, T, U kategori Q kategori P
kategori M, N kategori L kategori J
kategori I kategori H kategori F
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
Statistik Daerah Provinsi Papua 2013 44
Tabel :
19.2 PDRB Papua Menurut Penggunaan (Trilyun Rupiah)
Komponen 2012 2013 2014
Konsumsi Rumah Tangga
50.16 57.32 65.49
Konsumsi LNPRT 1.87 2.16 2.59
Konsumsi Pemerintah 22.73 26.11 30.59
Pembentukan Modal Tetap Bruto
32.07 36.27 41.43
Perubahan Inventori 0.17 0.34 -0.38
Ekspor Luar Negeri 20.71 30.25 19.62
Impor Luar Negeri 10.85 6.74 14.02
Net Ekspor Antar Daerah
-4.06 -25.94 -22.15
P D R B 112.81 119.77 123.18
Gambar :
19.4 Distribusi PDRB Menurut Penggunaan Tahun 2014
Pada tahun 2014, PDRB Papua bernilai
123,18 triliun rupiah. Digunakan untuk keperluan
konsumsi rumah tangga sebesar 65,49 triliun
rupiah dan konsumsi LNPRT 2,59 triliun rupiah.
Selama tiga tahun terakhir konsumsi rumah tangga
dan LNPRT di Papua selalu mengalami
peningkatan. Hal yang sama juga terjadi pada
komponen konsumsi pemerintah, pada tahun 2013
nilainya sebesar 26,11 trilliun rupiah meningkat
menjadi 30,59 triliun rupiah pada tahun 2014.
Investasi fisik/ pembentukan modal tetap bruto di
tahun 2014 sebesar 41,43 triliun rupiah. Ditahun
2014, ekspor luar negeri mengalami penurunan,
nilainya sebesar 19,62 triliun rupiah. Komponen
Impor luar negeri sebesar 14,02 triliun rupiah.
Sedangkan khusus untuk antar wilayah kebutuhan
akan barang impor di Papua lebih besar dari pada
barang yang diekspor, yakni sebesar 22,15 triliun
rupiah.
Sebagian besar nilai PDRB Papua pada
tahun 2014 digunakan untuk memenuhi kebutuhan
konsumsi meliputi konsumsi rumah tangga,
konsumsi lembaga swasta nirlaba dan konsumsi
pemerintah, yakni sebesar 80,10 persen.
Sedangkan bagian pendapatan yang digunakan
untuk investasi proporsinya juga cukup besar yaitu
33,64 persen dan sebesar minus 0,31 persen
merupakan sumbangan nilai dari perubahan
inventori. Komponen ekspor luar negeri sebesar
15,93 persen dan komponen impor luar negeri
sebesar 11,38 persen. Sedangkan net ekspor
antar wilayah sebesar 17,98 persen.
PENDAPATAN REGIONAL
Konsumsi Rumah Tangga;
53,16
Konsumsi LNPRT; 2,10
Konsumsi Pemerintah;
24,83
Pembentukan Modal
Tetap Bruto; 33,64
Perubahan Inventori; -
0,31
Ekspor Luar Negeri; 15,93
Impor Luar Negeri; 11,38
Net Ekspor Antar
Daerah; -17,98
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
45 Statistik Daerah Provinsi Papua 2013
Gambar :
19.5 Laju Pertumbuhan PDRB Penggunaan Tahun 2010 - 2014
Gambar :
19.6 Laju Pertumbuhan Ekspor Luar Negeri dan Pertambangan Bijih Logam Tahun 2011 - 2014
Selama kurun waktu lima tahun terakhir
pertumbuhan ekonomi Papua cenderung
berfluktuasi. Setelah mengalami perlambatan pada
tahun 2010 dan 2011 yakni sebesar minus 4,48
persen dan minus 4,28 persen, di tahun 2012
papua tumbuh 1,72 persen dan kembali tumbuh
7,91 persen di tahun 2013. Di tahun 2014 ekonomi
papua bergerak lebih cepat dari tahun 2013, yakni
tumbuh 3,25 persen.
Dilihat per komponennya, komponen
konsumsi rumah tangga, komponen lembaga
swasta nirlaba, komponen konsumsi pemerintah
dan komponen PMTB mgengalami percepatan
dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan
komponen yang mengalami perlambatan adalah
komponen perubahan inventori dan komponen
ekspor luar negeri. Kebutuhan barang impor
sebagai faktor pengurang juga mengalami
peningkatan.
Komponen konsumsi pemerintah di tahun
2014 bergerak lebih cepat dengan tumbuh 9,38
persen. Hal ini diantaranya disebabkan oleh
meningkatnya belanja barang APBD pemerintah
sebesar 26,18 persen.
Ekspor luar negeri bergerak lebih lambat
dibanding tahun 2013 dengan tumbuh minus 46,83
persen. Hal ini sejalan dengan terjadinya
perlambatan aktivitas produksi pada sub lapangan
usaha pertambangan bijih logam yang tumbuh
negatif. Sementara impor luar negeri tumbuh
105,27 persen dan net ekspor tumbuh minus
139,70 persen.
7,10
12,29
9,38
7,67
-182,91
-46,83
105,27
-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
Konsumsi Rumah Tangga
Konsumsi LNPRT
Konsumsi Pemerintah
Pembentukan Modal Tetap Bruto
Perubahan Inventori
Ekspor Luar Negeri
Impor Luar Negeri
-50,00
-40,00
-30,00
-20,00
-10,00
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
2011 2012 2013 2014
Pertambangan BijihLogam
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
Statistik Daerah Provinsi Papua 2013 46
r) angka perbaikan *) angka sementara
Tabel :
20.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Wilayah Maluku dan Papua 2011-2014 (Milyar Rupiah)
Tabel :
20.2 Kontribusi PDRB Terhadap Total PDRB 33 Provinsi Wilayah Maluku dan Papua 2011-2014 (Persen)
Kawasan paling timur Indonesia terdiri dari
empat provinsi, yaitu Provinsi Maluku, Maluku Utara,
Papua Barat dan Papua. Di antara empat provinsi
tersebut, Provinsi Papua memliki luas wilayah dan
jumlah penduduk terbesar. Selain itu, PDRB Papua
juga merupakan yang terbesar dibanding 3 provinsi
lain di kawasan timur Papua.
Selama empat tahun terakhir, kontribusi
PDRB Papua terhadap total PDRB 33 provinsi
selalu berada diatas satu persen. Sedangkan 3
provinsi yang lain, masing-masing hanya
memberikan kontribusi kurang dari satu persen.
Share PDRB Papua terhadap total PDRB 33
provinsi pada tahun 2014 kembali mengalami
penurunan, yaitu dari 1,38 persen pada tahun 2011,
1,30 persen ditahun 2012, 1,25 persen ditahun 2013
kemudian kembali menurun ditahun 2014 (1,15
persen). Hal tersebut tidak terlepas dari pengaruh
pembatasan ekspor bahan mentah produk
pertambangan oleh pemerintah.
Jika dikaitkan dengan kinerja pembangunan
di Papua, tingginya nilai PDRB Papua belum diikuti
dengan capaian IPM dan persentase penduduk
miskin yang rendah. Pada tahun 2014, capaian
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua
sebesar 56,75, berada pada posisi ke 34 dari 34
provinsi di Indonesia. Sementara angka kemiskinan
Papua sebesar 30,05 persen, merupakan
persentase penduduk miskin paling besar. Terlihat
bahwa belum tercipta adanya hubungan yang ideal
antara ketiga indikator tersebut.
2012 2013 2014
Indeks Pembangunan Manusia se Maluku dan Papua Tahun 2012 - 2014
Maluku Maluku Utara
Papua Barat Papua
2012 2013 2014
Kemiskinan se Maluku dan Papua Tahun 2012 - 2014(Persen)
Perbandingan per Maret
Provinsi 2011 2012 2013 2014
30. Maluku 21.367,9 24.661,8 27.834,5 31.733,3
31. Malut 17.078,1 19.340,5 21.439,6 24.053,5
32. PapBar 44.254,6 47.421,1 53.014,2 58.285,1
33. Papua 108.188,8 112.812,6 119.772,0 123.179,7
Provinsi 2011 2012 2013 2014
30. Maluku 0,27 0,28 0,29 0,30
31. Malut 0,22 0,22 0,22 0,22
32. PapBar 0,57 0,55 0,55 0,54
33. Papua 1,38 1,30 1,25 1,15
2012 2013* 2014**
Laju Pertumbuhan Ekonomi se Maluku dan Papua Tahun 2012-2014** (Persen)
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
47 Statistik Daerah Provinsi Papua 2013
Sumber BPS Provinsi Papua ; *) angka sementara
Tabel :
20.3 Share dan Pertumbuhan PDRB Provinsi Papua Dengan Tambang Menurut 29 Kabupaten/Kota Tahun 2014*
Pertumbuhan ekonomi Papua pada tahun
2014 sebesar 3,25 persen. Dari 3,25 persen
pertumbuhan ekonomi Papua, pertumbuhan terbesar
disumbang oleh lapangan usaha administrasi
pemerintahan, yaitu sebesar 15,96 persen. Pada
urutan kedua adalah lapangan usaha penyedia
akomodasi sebesar 12,57 persen. Jika sektor
pertambangan dieliminer untuk melihat ekonomi
Papua yang lebih riil, PDRB Papua tanpa tambang,
tumbuh 8,90 persen. Pertumbuhan ekonomi Papua
yang mengalami perlambatan pada tahun 2014,
diikuti oleh peningkatan tingkat pengangguran dan
penurunan tingkat kemiskinan.
Selama tahun 2014, hampir seluruh
Kabupaten/Kota di Papua mengalami pertumbuhan
positif hanya mimika yang mengalami pertumbuhan
negatif. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh
Kabupaten Jayapura sebesar 11,74 persen.
Sedangkan Kabupaten dengan penyumbang PDRB
Papua terbesar yakni sebesar 32,69 persen, diikuti
Kota Jayapura, dan Kabupaten Merauke. Sedangkan
kabupaten dengan kontribusi paling kecil adalah
Kabupaten Yalimo dan Nduga, masing-masing 0,54
persen dan 0,57 persen.
Kabupaten dengan PDRB perkapita tertinggi
tahun 2014 adalah kabupaten Mimika, disusul Kota
Jayapura, dan Kabupaten Boven Digoel. Sementara
kabupaten dengan pendapatan perkapita terendah
adalah Kabupaten Lanny Jaya (6,17 juta rupiah),
Puncak (7,11 juta rupiah) dan Nduga (7,48 juta
rupiah). PDRB per kapita atas dasar harga berlaku
menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu
orang penduduk selama satu tahun.
Kabupaten / Kota Share Pertumbu
han Perkapita
ADHB
Merauke 7,33 8,23 41.720.000
Jayawijaya 3,86 6,05 22.970.000
Jayapura 6,98 11,74 71.100.000
Nabire 5,58 7,67 49.200.000
Kepulauan Yapen 2,19 6,39 29.570.000
Biak Numfor 3,15 5,12 28.160.000
Paniai 1,85 2,69 13.840.000
Puncak Jaya 0,72 1,87 7.770.000
Mimika 32,69 (3,04) 199.350.000
Boven Digoel 2,62 5,32 51.970.000
Mappi 1,38 7,08 18.640.000
Asmat 1,22 6,08 17.170.000
Yahukimo 1,26 7,06 8.600.000
Peg. Bintang 0,99 6,07 16.950.000
Tolikara 0,83 7,25 7.940.000
Sarmi 1,31 6,38 44.520.000
Keerom 1,54 8,61 35.330.000
Waropen 1,01 10,47 44.400.000
Supiori 0,59 7,27 41.550.000
Mamberamo Raya 0,72 9,67 42.440.000
Nduga 0,57 8,41 7.480.000
Lanny Jaya 0,87 5,51 6.170.000
Mamberamo Tengah 0,58 7,95 15.570.000
Yalimo 0,54 7,78 11.440.000
Puncak 0,59 9,05 7.110.000
Dogiyai 0,65 9,03 8.660.000
Intan Jaya 0,58 7,39 15.800.000
Deiyai 0,59 7,39 10.460.000
Kota Jayapura 17,22 10,32 75.940.000
1,72000
7,910003,25000
8,98000 8,23000 8,9000
2012 2013* 2014**
Laju Pertumbuhan Ekonomi Papua Tahun 2012-2014** (Persen)
Papua Dg. Tambang Papua Tanpa Tambang
3,63000
3,23000 3,440
00
2012 2013 2014
Tingkat Pengangguran Terbuka Papua Tahun 2012-2014 (Persen)
31,11000
31,13000 30,05
000
2012 2013 2014
Kemiskinan Papua Tahun 2012-2014 (Persen)
Perbandingan per Maret
Perbandingan per Agustus
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
Statistik Daerah Provinsi Papua 2013 48
Tabel :
20.4 Persentase Penduduk Miskin Papua Menurut Kabupaten/Kota (Keadaan Bulan September 2013)
Gambar :
20.1 P1 dan P2 Menurut Kabupaten/Kota (Keadaan Bulan September 2013)
Jumlah penduduk miskin di Papua keadaan
bulan september 2013 sebesar 960,56 ribu jiwa, paling
banyak berada di kabupaten Jayawijaya (8,85 persen)
dan kabupaten Yahukimo (7,92 persen). Apabila dilihat
dari besar persentasenya, penduduk miskin Papua
sebesar 31,52 persen meningkat dari tahun 2012
(30,66 persen) dengan diikuti peningkatan garis
kemiskinan 13,98 persen. Sedangkan dari sisi harga
terjadi inflasi sebesar 8,27 persen.
Dari jumlah penduduk masing-masing
Kabupaten/ Kota se Papua, Kabupaten Deiyai
merupakan kabupaten di Papua dengan persentase
penduduk miskin terbanyak, yang mencapai 47,52
persen. Sedangkan kabupaten Merauke merupakan
kabupaten yang memiliki persentase penduduk miskin
terkecil, sebesar 12,33 persen. Selain Kabupaten
Supiori, sempuluh kabupaten lain yang mempunyai
persentase penduduk miskin terbanyak berada di
daerah pegunungan.
Seperti persentase penduduk miskin, Indeks
Kedalaman Kemiskinan (P1) tertinggi terdapat di
Kabupaten Deiyai, yakni sebesar 16,82 menurun
dibanding tahun 2012 (17,94) dengan peningkatan
garis kemiskinan 11,11 persen. Sedangkan Indeks
Keparahan Kemiskinan (P2) tertinggi terdapat di
Kabupaten Intan Jaya, yakni sebesar 8,62 menurun
dibanding tahun 2012 (8,85) dengan peningkatan garis
kemiskinan 17,15 persen. Penurunan nilai P1 memberi
indikasi bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin
di Kabupaten Deiyai semakin mendekati garis
kemiskinan. Sedangkan penurunan P2 di Kabupaten
Intan Jaya mengindikasikan ketimpangan pengeluaran
penduduk miskinnya semakin rendah.
Kabupaten/ Kota
Persen Kabupaten/
Kota Persen
Merauke 12,33 Sarmi 17,72
Jayawijaya 41,81 Keerom 23,23
Jayapura 17,58 Waropen 37,27
Nabire 27,69 Supiori 41,50
Yapen Waropen 29,32 Mam. Raya 34,25
Biak Numfor 30,28 Nduga 39,69
Paniai 40,15 Lanny Jaya 43,79
Puncak Jaya 39,92 Mam. Tengah 39,59
Mimika 20,37 Yalimo 40,33
Boven Digoel 23,70 Puncak 41,96
Mappi 30,35 Dogiyai 32,25
Asmat 33,84 Intan Jaya 42,03
Yahukimo 43,27 Deiyai 47,52
Peg. Bintang 37,23 Kota Jayapura 16,19
Tolikara 38,00 PAPUA 31,52
MeraukeJayawijaya
JayapuraNabire
Kep. YapenBiak Numfor
PaniaiPuncak Jaya
MimikaBoven Digoel
MappiAsmat
YahukimoPeg. Bintang
TolikaraSarmi
KeeromWaropen
SupioriMamb. Raya
NdugaLanny Jaya
Mamb. TengahYalimoPuncakDogiyai
Intan JayaDeiyai
Kota Jayapura
P1
P2
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
Statistik Daerah Provinsi Papua 2014
Tabel : 1 Letak dan Posisi Geografi Provinsi Papua
1. Posisi Geografi
Provinsi Papua
:
2025’ - 90
1300 - 1410
Lintang Selatan Bujur Timur
2. Letak di atas
Permukaan Laut
: KABUPATEN
1. Merauke
2. Jayawijaya
3. Jayapura
4. Nabire
5. Kepulauan Yapen
6. Biak Numfor
7. Paniai
8. Puncak Jaya
9. Mimika
10. Boven Digoel
11. Mappi
12. Asmat
13. Yahukimo
14. Pegunungan Bintang
15. Tolikara
16. Sarmi
17. Keerom
18. Waropen
19. Supiori
20. Mamberamo Raya
21. Nduga
22. Lanny Jaya
23. Mamberamo Tengah
24. Yalimo
25. Puncak
26. Dogiyai
27. Intan Jaya
28. Deiyai
29. Kota Jayapura
IBUKOTA
Merauke
Wamena
Sentani
Nabire
Serui
Biak
Enarotali
Mulia
Timika
Tanah Merah
Keppi
Agats
Dekai
Oksibil
Karubaga
Sarmi
Arso
Botawa
Sorendiweri
Burmeso
Kenyam
Tiom
Kobakma
Elelim
Ilaga
Kigamani
Sugapa
Tigi
Jayapura
TINGGI (mdpl)
3
1 550
88
10
3
11
1 770
*)
3
*)
*)
*)
*)
*)
*)
3
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
3
Sumber : Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Papua
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
Statistik Daerah Provinsi Papua 2013
Tabel : 2 Ibukota Kabupaten/Kota, Jumlah Distrik dan Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013
Kabupaten/Kota Ibukota Jumlah Kecamatan Jumlah Desa
Merauke
Jayawijaya
Jayapura
Nabire
Kepulauan Yapen
Biak Numfor
Paniai
Puncak Jaya
Mimika
Boven Digoel
Mappi
Asmat
Yahukimo
Pegunungan Bintang
Tolikara
Sarmi
Keerom
Waropen
Supiori
Mamberamo Raya
Nduga
Lanny Jaya
Mamberamo Tengah
Yalimo
Puncak
Dogiyai
Intan Jaya
Deiyai
Kota Jayapura
Merauke
Wamena
Sentani
Nabire
Serui
Biak
Enarotali
Mulia
Timika
Tanah Merah
Keppi
Agats
Dekai
Oksibil
Karubaga
Sarmi
Arso
Waren
Sorendiweri
Burmeso
Kenyam
Tiom
Kobakma
Elelim
Ilaga
Kigamani
Sugapa
Tigi
Jayapura
20
37
19
15
14
19
10
26
12
20
15
19
51
34
48
18
7
10
5
9
8
10
5
5
8
10
6
5
5
168
312
144
85
145
262
70
302
86
112
162
211
518
277
549
102
61
108
38
59
32
143
59
27
80
79
78
67
39
Jumlah 470 4.375
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
Statistik Daerah Provinsi Papua 2014
Tabel : 3 Jumlah Anggota Legislatif DPRD Tingkat I Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin Periode 2009-2014
Daerah Pemilihan
Partai Politik/ Fraksi
Jumlah
Demokrat PDI-P Golkar Gerindra Hanura PKB KNP
Dapil I
Dapil II
Dapil III
Dapil IV
Dapil V
Dapil VI
Dapil VII
1
2
3
5
1
3
1
1
-
1
1
1
2
1
1
1
1
-
1
1
1
2
-
1
1
1
-
1
3
2
2
-
1
1
1
1
-
2
1
1
-
-
1
-
-
1
1
1
1
10
5
10
9
7
8
6
DPRD Papua 16 7 6 6 10 5 5 55
Sumber : Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
Statistik Daerah Provinsi Papua 2013
Tabel : 4 Jumlah Anggota Legislatif DPRD Tingkat I Menurut Tingkat Pendidikan Periode 2009-2014
Tingkat Pendidikan Jumlah
1. SD
2. SLTP
3. SLTA / Sederajat
4. DIII
5. S-1 / Sederajat
6. S-2/ S-3
-
-
20
1
23
11
DPRD Papua 55
Sumber : Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRP) Provinsi Papua
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
Statistik Daerah Provinsi Papua 2014
Tabel : 5 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Menurut Unit Kerja dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, Tahun 2014
Unit Kerja Laki-Laki Perempuan Jumlah
I. Pemerintah Provinsi Papua
II. Pemerintah Kabupaten/Kota
1. Merauke
2. Jayawijaya
3. Jayapura
4. Nabire
5. Kepulauan Yapen
6. Biak Numfor
7. Paniai
8. Puncak jaya
9. Mimika
10. Boven Digoel
11. Mappi
12. Asmat
13. Yahukimo
14. Pegunungan Bintang
15. Tolikara
16. Sarmi
17. Keerom
18. Waropen
19. Supiori
20. Mamberamo Raya
21. Nduga
22. Lanny Jaya
23. Mamberamo Tengah
24. Yalimo
25. Puncak
26. Dogiyai
27. Intan Jaya
28. Deiyai
29. Kota Jayapura
4.218
2.847
2.808
2.546
2.763
2.444
2.631
1.893
1.591
1.948
1.360
1.654
1.697
1.989
1.582
1.818
1.047
1.277
1.042
1.235
763
703
1.276
985
959
945
875
737
606
2.109
3.171
2.974
1.334
2.337
2.072
1.631
2.079
721
505
2.261
824
925
828
523
588
561
591
989
588
905
295
332
358
367
409
229
367
221
263
3.011
7.389
5.821
4.142
4.883
4.835
4.075
4.710
2.614
2.096
4.209
2.184
2.579
2.505
2.512
2.170
2.379
1.638
2.266
1.630
2.140
1.058
1.035
1.634
1.352
1.368
1.174
1.242
958
869
5.120
Jumlah 2014 50.348 32.239 82.587
Sumber : kantor Wilayah Badan Kepegawaian Nasional Provinsi Papua
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
Statistik Daerah Provinsi Papua 2013
Tabel : 6 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pusat di Provinsi Papua Tahun 2013
Unit Kerja Jumlah Persentase
Badan Kepegawaian Negara
Badan Kependudukan dan KB Nasional
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
Badan Narkotika Nasional
Badan Nasional Penempatan Perlindungan TKI
Badan Pemeriksa Keuangan
Badan Pengawas Obat dan Makanan
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Badan Pertanahan Nasional
Badan Pusat Statistik
Kejaksaan Agung
Kementerian Agama
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Hukum dan HAM
Kementerian Kehutanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kesehatan
Kementerian Keuangan
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Kementerian Lingkungan Hidup
Kementerian Pekerjaan Umum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Perhubungan
Kementerian Perindustrian
Kementerian Pertahanan
Kementerian Pertanian
Kementerian Sosial
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kepolisian Negara
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional
MABES TNI
Mahkamah Agung RI
Radio Republik Indonesia
Setjen Komisi Pemilihan Umum
75
107
178
2
1
223
100
128
437
672
463
2.682
9
1.146
854
230
252
1.334
60
1
1
118
1.410
2.146
1
2.010
272
15
11
350
19
22
79
541
1
167
0,47
0,66
1,10
0,01
0,01
1,38
0,62
0,79
2,71
4,17
2,87
16,64
0,06
7,11
5,30
1,43
1,56
8,28
0,37
0,01
0,01
0,73
8,75
13,32
0,01
12,47
1,69
0,09
0,07
2,17
0,12
0,14
0,49
3,36
0,01
1,04
Jumlah 16.117 100,00
Sumber : Kantor Wilayah Badan Kepegawaian Nasional Provinsi Papua
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
Statistik Daerah Provinsi Papua 2014
Tabel : 7 Banyaknya Pegawai Negeri Sipil Daerah menurut Pendidikan yang
Ditamatkan Tahun 2014
Unit Kerja S D S L T P S L T A D - I D - II D – III
I. I. Pemerintah Provinsi Papua
II. II. Pemerintah Kabupaten/Kota
1. Merauke
2. Jayawijaya
3. Jayapura
4. Nabire
5. Kepulauan Yapen
6. Biak Numfor
7. Paniai
8. Puncak Jaya
9. Mimika
10. Boven Digoel
11. Mappi
12. Asmat
13. Yahukimo
14. Pegunungan Bintang
15. Tolikara
16. Sarmi
17. Keerom
18. Waropen
19. Supiori
20. Mamberamo Raya
21. Nduga
22. Lanny Jaya
23. Mamberamo Tengah
24. Yalimo
25. Puncak
26. Dogiyai
27. Intan Jaya
28. Deiyai
29. Kota Jayapura
95
83
144
70
64
63
76
75
83
65
59
131
135
204
98
107
25
27
18
6
12
6
17
20
2
57
3
11
5
43
149
141
208
98
113
111
106
129
80
80
45
76
52
141
154
131
37
55
56
51
17
37
53
21
1
91
33
8
14
71
2.787
2.124
1.942
1.671
1.977
1.624
1.963
1.219
806
1.414
1.005
909
990
706
890
1.241
706
869
663
889
445
310
605
670
452
474
541
419
322
1.211
35
93
26
53
66
26
108
10
9
30
17
33
15
4
1
21
12
17
3
12
2
1
4
2
3
1
7
5
-
49
17
710
192
431
372
280
343
179
126
361
201
400
195
173
141
41
114
167
79
91
113
56
38
34
81
48
140
42
131
436
1.025
557
421
559
557
469
507
220
171
505
199
262
239
363
218
209
216
308
179
294
145
163
206
179
262
107
135
91
83
515
Jumlah 2014 2013 2012 2011 2010
1.804 1.882
n.a 2.173 1.821
2.359 2.454
n.a 2.655 2.529
31.844 33.346
n.a 34.894 33.165
665 769 n.a 948 997
5.732 5.978
n.a 5.961 5.848
9.384 9.554
n.a 9.067 7.265
Sumber : Kantor Wilayah Badan Kepegawaian Nasional Provinsi Papua
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
Statistik Daerah Provinsi Papua 2013
Tabel : Lanjutan
Unit Kerja D - IV S - I S - II S - III Jumlah
III. I. Pemerintah Provinsi Papua
IV. II. Pemerintah Kabupaten/Kota
1. Merauke
2. Jayawijaya
3. Jayapura
4. Nabire
5. Kepulauan Yapen
6. Biak Numfor
7. Paniai
8. Puncak Jaya
9. Mimika
10. Boven Digoel
11. Mappi
12. Asmat
13. Yahukimo
14. Pegunungan Bintang
15. Tolikara
16. Sarmi
17. Keerom
18. Waropen
19. Supiori
20. Mamberamo Raya
21. Nduga
22. Lanny Jaya
23. Mamberamo Tengah
24. Yalimo
25. Puncak
26. Dogiyai
27. Intan Jaya
28. Deiyai
29. Kota Jayapura
83
58
21
38
24
71
28
14
19
25
23
26
39
13
8
4
12
18
26
18
1
6
8
10
2
4
3
1
-
30
2.583
1.952
1.134
1.839
1.592
1.363
1.512
740
774
1.527
616
725
808
870
628
608
492
745
569
752
310
447
680
404
552
376
367
370
306
2.589
606
103
53
121
70
68
67
28
28
182
19
17
32
38
32
17
24
60
37
27
13
9
23
12
13
16
12
11
8
176
9
-
1
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
7.389
5.821
4.142
4.883
4.835
4.075
4.710
2.614
2.096
4.209
2.184
2.579
2.505
2.512
2.170
2.379
1.638
2.266
1.630
2.140
1.058
1.035
1.634
1.352
1.368
1.174
1.242
958
869
5.120
Jumlah/Total 2014 2013 2012 2011 2010
633 566 n.a 394 298
28.230 26.114
n.a 21.137 17.943
1.932 1.094
n.a 507 475
14 10
n.a 5 -
82.587 81.995
n.a 77.741 70.341
Sumber : Kantor Wilayah Badan Kepegawaian Nasional Provinsi Papua
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
Statistik Daerah Provinsi Papua 2014
Tabel : 8 Banyaknya Pegawai Negeri Sipil Pusat menurut Pendidikan yang
Ditamatkan Tahun 2013
Unit Kerja S D S L T P S L T A D - I D - II D - III
Kementerian Koor. Bidang Kesra
Kementerian Lingkungan Hidup
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Pertahanan
Kementerian Hukum dan HAM
Kementerian Keuangan
Kementerian Pertanian
Kementerian Perhubungan
Kement. Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Kesehatan
Kementerian Agama
Kement. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kementerian Sosial
Kementerian Kehutanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kement. Komunikasi dan Informatika
Kementerian Perdagangan
Kementerian Perindustrian
Kementerian Pekerjaan Umum
Kement. Pariwisata & Ekonomi Kreatif
Kejaksaan Agung
Mahkamah Agung RI
Badan Pemeriksa Keuangan
Badan Kepegawaian Negara
Lembaga Penerb. Antariksa Nasional
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Badan Pusat Statistik
Badan Kependudukan dan KB Nasional
BPKP
Badan Pertanahan Nasional
Badan Pengawas Obat dan Makanan
Kepolisian Negara
BMKG
Setjen Komisi Pemilihan Umum
Setjen KOMNAS HAM
Badan Nasional Penempatan Perlind. TKI
Badan SAR Nasional
-
-
-
163
20
27
13
34
27
5
3
-
3
5
2
7
-
-
1
-
7
5
-
-
1
1
4
-
-
6
-
42
2
2
-
-
-
-
-
-
259
22
51
4
165
25
4
8
-
-
9
3
3
-
-
4
1
3
11
-
1
1
-
6
2
-
10
-
29
5
4
-
-
-
-
-
2
1.643
804
674
158
1.940
220
72
512
4
8
541
78
37
1
-
98
14
172
234
11
9
17
7
304
33
21
123
25
216
73
55
-
-
2
-
-
-
8
1
72
-
23
5
4
2
-
-
1
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
89
-
-
73
-
-
-
-
-
-
-
12
4
12
6
129
17
2
351
-
-
5
-
-
-
-
-
-
2
2
-
1
-
-
-
-
-
8
-
-
4
-
-
-
-
-
1
-
150
79
79
37
342
75
126
229
10
4
66
49
17
-
-
7
1
22
35
34
16
1
3
33
11
54
28
15
41
62
45
-
-
-
Jumlah 2011 380 630 8.108 279 555 1.673
Sumber : Kantor Wilayah Badan Kepegawaian Nasional Provinsi Papua
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
Statistik Daerah Provinsi Papua 2013
Tabel : 8 Lanjutan
Unit Kerja D - IV S - I S - II S - III Jumlah
Kementerian Koor. Bidang Kesra
Kementerian Lingkungan Hidup
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Pertahanan
Kementerian Hukum dan HAM
Kementerian Keuangan
Kementerian Pertanian
Kementerian Perhubungan
Kement. Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Kesehatan
Kementerian Agama
Kement. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kementerian Sosial
Kementerian Kehutanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kement. Komunikasi dan Informatika
Kementerian Perdagangan
Kementerian Perindustrian
Kementerian Pekerjaan Umum
Kement. Pariwisata & Ekonomi Kreatif
Kejaksaan Agung
Mahkamah Agung RI
Badan Pemeriksa Keuangan
Badan Kepegawaian Negara
Lembaga Penerb. Antariksa Nasional
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Badan Pusat Statistik
Badan Kependudukan dan KB Nasional
BPKP
Badan Pertanahan Nasional
Badan Pengawas Obat dan Makanan
Kepolisian Negara
BMKG
Setjen Komisi Pemilihan Umum
Setjen KOMNAS HAM
Badan Nasional Penempatan Perlind. TKI
Badan SAR Nasional
-
-
3
-
-
16
1
20
2
17
-
-
2
4
38
1
-
-
-
-
1
-
1
-
-
-
171
-
21
48
-
-
-
-
-
1
-
1
-
3
104
240
269
137
172
1.021
166
1.609
19
15
288
79
32
-
1
43
26
294
392
196
47
5
11
242
60
38
103
44
68
57
184
3
-
1
-
-
3
-
12
32
17
3
445
19
52
1
10
16
8
1
-
1
10
-
3
29
7
7
2
1
10
4
7
6
3
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
11
2.339
1.182
1.232
374
2.828
1.857
415
2.766
34
42
935
257
99
1
2
163
42
504
708
249
81
27
24
770
110
141
421
87
396
278
291
3
1
3
Jumlah 2011 347 5.970 711 22 18.675
Sumber : Kantor Wilayah Badan Kepegawaian Nasional Provinsi Papua
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
Statistik Daerah Provinsi Papua 2014
Tabel : 9 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2014
Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
9
14
19
24
29
34
39
44
49
54
59
64
69
74
172.719
170.550
179.738
176.595
144.990
133.771
136.255
138.133
122.013
101.063
70.494
41.025
22.342
12.678
5.445
165.957
153.857
156.485
145.271
128.569
135.631
142.394
133.786
109.928
76.895
50.845
28.290
16.193
8.960
3.900
338.676
324.407
336.223
321.866
273.559
269.402
278.649
271.919
231.941
177.958
121.339
69.315
38.535
21.638
9.345
75 + 3.495 2.780 6.275
Jumlah 1.631.306 1.459.741 3.091.047
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
Statistik Daerah Provinsi Papua 2013
Tabel : 10 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin, Rasio Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Tahun 2014
Kabupaten/Kota Laki-laki Perempuan Jumlah Rasio Jenis
Kelamin
[01] Merauke 111.987 101.497 213.484 102,83
[02] Jayawijaya 103.482 100.630 204.112 111,72
[03] Jayapura 62.996 56.387 119.383 113,31
[04] Nabire 73.185 64.591 137.776 105,04
[08] Kepulauan Yapen 46.104 43.890 89.994 106,04
[09] Biak Numfor 69.908 65.923 135.831 107,86
[10] Paniai 84.315 78.174 162.489 119,43
[11] Puncak Jaya 61.656 51.624 113.280 128,85
[12] Mimika 112.218 87.093 199.311 118,42
[13] Boven Digoel 33.225 28.058 61.283 106,97
[14] Mappi 46.406 43.384 89.790 108,51
[15] Asmat 45.074 41.540 86.614 110,38
[16] Yahukimo 93.492 84.701 178.193 113,65
[17] Pegunungan Bintang
37.607 33.090 70.697 119,01
[18] Tolikara 69.297 58.229 127.526 120,21
[19] Sarmi 19.536 16.251 35.787 119,24
[20] Keerom 28.827 24.175 53.002 111,21
[26] Waropen 14.597 13.126 27.723 109,60
[27] Supiori 9.040 8.248 17.288 110,25
[28] Mamberamo Raya 10.757 9.757 20.514 118,51
[29] Nduga 50.184 42.346 92.530 115,40
[30] Lanny Jaya 91.394 79.195 170.589 114,96
[31] Mamberano Tengah
24.279 21.119 45.398 112,58
[32] Yalimo 30.496 27.089 57.585 109,18
[33] Puncak 52.984 48.531 101.515 100,40
[34] Dogiyai 45.502 45.320 90.822 101,84
[35] Intan Jaya 22.610 22.202 44.812 106,03
[36] Deiyai 35.008 33.017 68.025 111,17
[71] Kota Jayapura 145.140 130.554 275.694 111,75
Papua 1.603.158 1.429.330 3.032.488 102,83
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
Statistik Daerah Provinsi Papua 2014
Tabel : 11 Indikator Kemiskinan Provinsi Papua Menurut Daerah
Maret 2009- Maret 2014
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
Tahun Kota Desa K+ D
Garis Kemiskinan (Rp)
Maret 2009 285.158 234.727 246.225
Maret 2010 298.285 247.563 259.128
Maret 2011 314.606 262.626 276.116
Maret 2012 321.228 271.431 284.388
Maret 2013 362.401 298.395 315.025
Maret 2014 404.944 338.206 355.380
Jumlah Penduduk Miskin (dalam ribuan)
Maret 2009 28,19 732,16 997,34
Maret 2010 26,18 735,44 1.031,21
Maret 2011 35,27 909,53 944,79
Maret 2012 34,31 932,28 966,59
Maret 2013 47,92 891,64 939,56
Maret 2014 35,37 889,04 924,41
Persentase Penduduk Miskin (P0)
Maret 2009 6,10 46,81 37,53
Maret 2010 5,55 46,02 36,80
Maret 2011 4,60 41,58 31,98
Maret 2012 4,24 40,56 31,11
Maret 2013 6,11 39,92 31,13
Maret 2014 4,47 38,92 30,05
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Maret 2009 0,80 11,51 9,07
Maret 2010 0,78 11,89 9,36
Maret 2011 0,70 10,37 7,86
Maret 2012 0,65 10,47 7,91
Maret 2013 1,11 8,92 6,89 Maret 2014 0,72 8,96 6,84
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Maret 2009 0,17 3,81 2,98
Maret 2010 0,17 4,32 3,37
Maret 2011 0,15 3,74 2,80
Maret 2012 0,15 3,72 2,79
Maret 2013 0,29 2,88 2,21 Maret 2014 0,17 3,04 2,30
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
Statistik Daerah Provinsi Papua 2013
Tabel 12 Persentase Balita menurut Penolong Kelahiran Pertama dan Kabupaten/Kota Tahun 2014
Kabupaten/Kota
Penolong waktu lahir
Dokter Bidan Tenaga medis
lain Dukun Famili
Lainnya/Tidak Tahu
Jumlah
1 Merauke 10,00 61,35 0,25 12,15 15,12 1,13 100,00
2 Jayawijaya 10,18 25,15 4,69 0,00 59,99 0,00 100,00
3 Jayapura 19,01 56,66 4,10 16,14 4,10 0,00 100,00
4 Nabire 20,31 61,17 7,68 5,07 5,29 0,47 100,00
5 Kepulauan Yapen 16.74 58,98 2,91 4,54 16,32 0,52 100,00
6 Biak Numfor 23,16 59,76 1,47 9,34 5,40 0,87 100,00
7 Paniai 0,00 7,46 0,00 0,00 91,85 0,69 100,00
8 Puncak Jaya [19,26] [21,16] [0,00] [23,92] [35,67] [0,00] 100,00
9 Mimika 29,32 60,37 0,00 2,61 7,70 0,00 100,00
10 Boven Digoel 13,97 45,39 0,69 21,07 18,87 0,00 100,00
11 Mappi 1,07 68,44 0,00 18,88 11,61 0,00 100,00
12 Asmat 3,99 23,40 2,49 0,77 69,35 0,00 100,00
13 Yahukimo 0,00 15,29 0,00 50,67 34,05 0,00 100,00
14 Pegunungan Bintang 4,39 5,01 11,03 2,77 76,80 0,00 100,00
15 Tolikara 1,68 12,29 0,00 29,43 56,59 0,00 100,00
16 Sarmi 15,88 55,23 1,97 5,21 21,71 0,00 100,00
17 Keerom 11,75 68,46 7,32 6,48 5,99 0,00 100,00
18 Waropen 3,46 36,78 1,73 29,18 28,84 0,00 100,00
19 Supiori 11,78 40,66 20,49 13,26 13,04 0,78 100,00
20 Mamberamo Raya 0,91 8,69 0,82 5,12 84,46 0,00 100,00
21 Nduga 0,00 0,00 12,13 7,15 80,72 0,00 100,00
22 Lanny Jaya 0,00 2,05 0,00 2,58 95,37 0,00 100,00
23 Mamberamo Tengah 0,00 1,41 0,00 0,00 98,59 0,00 100,00
24 Yalimo 0,00 32,74 3,00 35,42 28,84 0,00 100,00
25 Puncak 0,00 4,48 0,00 54,17 41,34 0,00 100,00
26 Dogiyai 0,88 19,27 0,00 5,00 74,86 0,00 100,00
27 Intan Jaya 10,10 1,48 0,00 4,30 82,64 1,48 100,00
28 Deiyai 0,00 8,79 0,00 0,44 83,56 7,21 100,00
29 Kota Jayapura 33,57 43,43 5,34 3,95 13,71 0,00 100,00
Papua
2014 12,29 35,46 2,67 9,94 39,10 0,54 100,00
2013 11,97 32,08 2,89 9,43 43,21 0,43 100,00
2012 11,44 30,97 3,13 8,20 45,51 0,75 100,00
2011 10,48 35,03 2,23 11,24 37,77 3,25 100,00
2010 9,60 32,87 1,98 8,90 45,38 1,27 100,00
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
Statistik Daerah Provinsi Papua 2014
Tabel : 13. Persentase Rumah tangga menurut Sumber Air Minum dan Kabupaten/Kota Tahun 2014
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
Kabupaten/Kota Air
kemasan Leding Pompa
Sumur/ Mata Air
Terlindung
Sumur/ Mata Air
Tak Terlindung
Sungai/ Air hujan
Jumlah
1 Merauke 41,06 3,73 0,37 21,55 9,11 24,19 100,00
2 Jayawijaya 10,82 0,00 2,86 9,81 29,87 46,63 100,00
3 Jayapura 30,43 7,18 7,48 33,75 9,11 12,05 100,00
4 Nabire 40,38 1,21 6,64 24,90 5,23 21,63 100,00
5 Kepulauan Yapen 21,57 11,72 2,85 53,97 4,43 6,47 100,00
6 Biak Numfor 30,60 11,92 3,41 23,88 8,93 21,27 100,00
7 Paniai 2,18 0,00 0,00 15,20 57,18 25,44 100,00
8 Puncak Jaya 1,16 7,76 0,00 31,58 54,43 5,06 100,00
9 Mimika 76,07 0,00 0,20 0,73 0,00 22,99 100,00
10 Boven Digoel 14,02 0,00 21,77 30,74 22,05 11,42 100,00
11 Mappi 3,33 0,00 0,00 35,64 28,68 32,34 100,00
12 Asmat 1,69 0,00 0,00 0,00 4,94 93,37 100,00
13 Yahukimo 1,00 0,33 0,00 16,46 53,83 28,39 100,00
14 Pegunungan Bintang 0,00 0,46 0,00 14,55 42,82 42,17 100,00
15 Tolikara 0,29 0,00 0,00 23,89 75,47 0,34 100,00
16 Sarmi 18,04 0,62 19,23 14,36 13,38 34,36 100,00
17 Keerom 35,25 2,29 4,14 6,19 3,78 48,35 100,00
18 Waropen 11,78 0,00 0,00 23,95 8,56 55,71 100,00
19 Supiori 1,29 0,00 0,00 47,63 8,77 42,31 100,00
20 Mamberamo Raya 0,00 0,00 1,36 10,84 26,72 61,08 100,00
21 Nduga 0,00 0,00 0,00 0,50 98,51 0,99 100,00
22 Lanny Jaya 0,00 0,00 0,00 6,46 92,22 1,32 100,00
23 Mamberamo Tengah 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00
24 Yalimo 0,00 0,00 0,00 36,76 00,50 51,75 100,00
25 Puncak 0,00 0,00 0,00 41,62 53,60 4,79 100,00
26 Dogiyai 0,65 0,25 0,26 26,15 62,77 9,93 100,00
27 Intan Jaya 0,00 0,00 0,00 25,04 37,46 37,50 100,00
28 Deiyai 0,00 0,00 0,00 2,24 2,84 94,91 100,00
29 Kota Jayapura 50,09 36,86 1,71 7,52 0,50 3,31 100,00
Papua
2014 18,91 4,94 1,91 17,79 33,06 23,39 100,00
2013 18,57 4,30 1,88 17,62 31,25 26,38 100,00
2012 16,91 5,60 2,81 15,29 35,76 23,63 100,00
2011 13,88 6,56 1,92 17,46 35,14 25,03 100,00
2010 13,13 8,26 1,71 18,59 30,03 28,28 100,00
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
Statistik Daerah Provinsi Papua 2013
Tabel : 14. Persentase Rumah tangga menurut Dinding Terluas dan Kabupaten/Kota Tahun 2014
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
Kabupaten/Kota Tembok Kayu Bambu Lainnya Jumlah
1 Merauke 44,41 50,64 0,00 4,95 100,00
2 Jayawijaya 6,21 92,61 0,38 0,80 100,00
3 Jayapura 53,98 37,47 0,19 8,36 100,00
4 Nabire 26,05 73,21 0,00 0,74 100,00
5 Kepulauan Yapen 47,34 42,79 0,79 9,08 100,00
6 Biak Numfor 72,35 24,78 0,00 2,87 100,00
7 Paniai 0,17 99,58 0,00 0,25 100,00
8 Puncak Jaya 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
9 Mimika 65,86 33,36 0,00 0,78 100,00
10 Boven Digoel 25,38 66,33 0,31 7,97 100,00
11 Mappi 13,78 82,78 1,11 2,33 100,00
12 Asmat 0,00 85,48 0,00 14,52 100,00
13 Yahukimo 0,48 99,52 0,00 0,00 100,00
14 Pegunungan Bintang 0,00 91,42 0,27 8,30 100,00
15 Tolikara 0,00 96,94 0,24 2,82 100,00
16 Sarmi 51,94 38,53 0,00 9,53 100,00
17 Keerom 27,07 70,59 0,00 2,34 100,00
18 Waropen 25,46 73,67 0,00 0,87 100,00
19 Supiori 67,81 29,08 0,62 2,49 100,00
20 Mamberamo Raya 0,53 89,25 0,00 10,23 100,00
21 Nduga 0,23 99,77 0,00 0,00 100,00
22 Lanny Jaya 0,19 99,60 0,00 0,21 100,00
23 Mamberamo Tengah 0,17 99,83 0,00 0,00 100,00
24 Yalimo 0,00 99,73 0,00 0,27 100,00
25 Puncak 0,00 99,87 0,00 0,13 100,00
26 Dogiyai 1,19 96,58 0,00 2,23 100,00
27 Intan Jaya 0,33 95,51 1,67 2,49 100,00
28 Deiyai 0,00 99,46 0,00 0,54 100,00
29 Kota Jayapura 77,06 21,51 0,00 1,43 100,00
Papua
2014 23,82 73,54 0,13 2,50 100,00
2013 23,83 73,15 0,34 2,68 100,00
2012 22,94 73,02 0,41 3,64 100,00
2011 22,32 72,66 0,41 4,60 100,00
2010 24,54 71,12 0,64 3,71 100,00
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
Statistik Daerah Provinsi Papua 2014
Tabel : 13. Persentase Rumah tangga menurut Sumber Penerangan dan Kabupaten/Kota Tahun 2014
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
Kabupaten/Kota Listrik PLN
dan non PLN
Petromak/ aladin/
Pelita/sentir/ obor
Lainnya Jumlah
1 Merauke 86,67 10,75 2,58 100,00
2 Jayawijaya 37,18 9,10 53,72 100,00
3 Jayapura 88,81 10,46 0,73 100,00
4 Nabire 88,88 10,66 0,46 100,00
5 Kepulauan Yapen 57,93 40,93 1,14 100,00
6 Biak Numfor 95,32 4,68 0,00 100,00
7 Paniai 25,18 11,48 63,33 100,00
8 Puncak Jaya 13,64 30,91 55,46 100,00
9 Mimika 93,56 6,44 0,00 100,00
10 Boven Digoel 77,63 17,01 5,36 100,00
11 Mappi 18,30 76,79 4,91 100,00
12 Asmat 17,72 78,30 3,98 100,00
13 Yahukimo 7,57 17,99 74,44 100,00
14 Pegunungan Bintang 12,71 10,43 76,86 100,00
15 Tolikara 5,26 16,19 78,55 100,00
16 Sarmi 74,92 10,52 14,56 100,00
17 Keerom 82,56 17,44 0,00 100,00
18 Waropen 61,12 32,41 6,47 100,00
19 Supiori 48,86 51,14 0,00 100,00
20 Mamberamo Raya 20,52 56,29 23,19 100,00
21 Nduga 5,71 0,00 94,29 100,00
22 Lanny Jaya 6,10 21,60 72,30 100,00
23 Mamberamo Tengah 11,69 0,00 88,31 100,00
24 Yalimo 49,57 39,16 11,27 100,00
25 Puncak 7,43 16,40 76,18 100,00
26 Dogiyai 14,20 60,30 25,50 100,00
27 Intan Jaya 6,01 70,49 23,50 100,00
28 Deiyai 52,31 1,95 45,74 100,00
29 Kota Jayapura 100,00 0,00 0,00 100,00
Papua
2014 47,32 18,70 33,98 100,00
2013 45,52 21,30 33,19 100,00
2012 40,98 22,85 36,17 100,00
2011 39,40 19,69 40,91 100,00
2010 42,71 21,14 36,15 100,00
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
Statistik Daerah Provinsi Papua 2013
Tabel 14. Penduduk Berumur 15 tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Provinsi Papua Tahun 2012-2014
Jenis Kegiatan Utama 2012 2013 2014
I. Angkatan Kerja 1.585.434 1.688.876 1.675.113
1. Bekerja 1.527.933 1.634.332 1.617.437
2. Penganggur 57.501 54.544 57.676
II. Bukan Angkatan Kerja 423.711
476.194
454.291
1. Sekolah 163.383 193.193 192.348
2. Mengurus Rumah Tangga 216.999 231.336 204.659
3. Lainnya 43.329 51.665 57.284
Jumlah 2.009.145 2.165.070 2.129.404
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/TPAK (%)
78,91 78,01 78,67
Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%) 3,63 3,23 3,44
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
Statistik Daerah Provinsi Papua 2014
Tabel 15. Penduduk Berumur 15 tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2014
Jenis Kegiatan Utama Laki-Laki Perempuan Jumlah
I. Angkatan Kerja 974.604 700.509 1.675.113
1. Bekerja 939.894 677.543 1.617.437
2. Penganggur 34.710 3.245 57.676
II. Bukan Angkatan Kerja 160.963 293.328 454.291
1. Sekolah 192.348
2. Mengurus Rumah Tangga 204.659
3. Lainnya 57.284
Jumlah 1.135.567 993.837 2.129.404
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/TPAK (%)
85,83 70,49 78,67
Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%) 3,56 3,28 3,44
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
Statistik Daerah Provinsi Papua 2013
Tabel 16. Penduduk Berumur 15 tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Papua Tahun 2012
Jenis Kegiatan Utama SD ke
Bawah SLTP
SLTA ke Atas
Jumlah
II. Angkatan Kerja 1.052.805 223.977 398.331 1.675.113
1. Bekerja 1.038.420 215.762 363.255 1.617.473
2. Penganggur 14.385 8.215 35.076 57.676
III. Bukan Angkatan Kerja 182.038 147.005 125.248 454.291
1. Sekolah 192.348
2. Mengurus Rumah Tangga 204.659
3. Lainnya 57.284
Jumlah 1.234.843 370.982 523.579 2.129.404
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/TPAK (%)
85,00 60,37 76,08 78,67
Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%) 3,67 8,81 3,44
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
Statistik Daerah Provinsi Papua 2014
Tabel 17. Penduduk Berumur 15 tahun Keatas yang Bekerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2014
Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
15-19 95.206 70.576 165.782
20-24 80.537 86.010 166.547
25-29 118.261 96.879 215.140
30-34 154.748 108.186 262.934
35-39 141.452 108.541 249.993
40-44 117.299 79.242 196.541
45-49 102.804 62.517 165.321
50-54 64.649 34.372 99.021
55-59 34.788 17.379 52.167
60+ 30.150 13.841 43.991
Jumlah 939.894 677.543 1.617.437
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua ht
tp://p
apua
.bps
.go.
id
Statistik Daerah Provinsi Papua 2013
Tabel 18. Banyaknya Hotel/Losmen, Kamar, Tempat Tidur dan Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014
Kabupaten/Kota Hotel/
Penginapan Kamar Tempat Tidur Tenaga Kerja
Merauke 14 391 549 194
Jayawijaya 15 285 409 129
Jayapura 32 860 1 162 435
Nabire 10 198 332 99
Kepulauan Yapen 10 239 375 61
Biak Numfor 15 388 631 299
Paniai 3 30 51 8
Puncak Jaya 1 4 8 5
Mimika 25 807 1 087 603
Boven Digoel 7 64 72 17
Mappi 2 26 31 6
Asmat 3 41 68 25
Yahukimo 8 53 76 34
Pegunungan Bintang 1 11 17 5
Tolikara 1 6 6 2
Sarmi 5 50 77 19
Keerom - - - -
Waropen 2 59 100 26
Supiori - - - -
Mamberamo Raya - - - -
Nduga - - - -
Lanny Jaya - - - -
Mamberamo Tengah - - - -
Yalimo - - - -
Puncak - - - -
Dogiyai - - - -
Intan jaya - - - -
Deiyai - - - -
Kota Jayapura 56 2 066 2 916 1 293
Jumlah 2014
2013 2012 2011 2010
209 209 193 187 182
5.564 5.564 4.968 4.495 4.171
7.946 7.946 7.138 6.514 6.091
3.256 3.539 3.173 3.049 2.859
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
Statistik Daerah Provinsi Papua 2014
Tabel 19. Jumlah Bank menurut Kantor dan Kabupaten Kota
Kabupaten/Kota BI MANDIRI BRI BTN BNI
1. Merauke 2. Jayawijaya 3. Jayapura 4. Nabire 5. Kepulauan Yapen 6. Biak Numfor 7. Paniai 8. Puncak Jaya 9. Mimika 10. Boven Digoel 11. Mappi 12. Asmat 13. Yahukimo 14. Pegunungan Bintang 15. Tolikara 16. Sarmi 17. Keerom 18. Waropen 19. Supiori 20. Mamberamo Raya 21. Nduga 22. Lanny Jaya 23. Mamberamo Tengah 24. Yalimo 25. Puncak 26. Dogiyai 27. Intan Jaya 28. Deiyai 29. Kota Jayapura
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
2 - 2 3 1 1 - - 5 - - - - - - 1 2 - - - - - - - - - - -
15
10
2 5 6 2 4 - - 7 2 3 1 - - - 2 2 2 1 - - - - - - - - -
14
1 4 - 1 1 1 - - 3 - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - 6
2 - 1 1 - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Jumlah 2014 2013
2012 2011 2010
1 1 1 1 1
32 31 30 26 19
63 64 62 60 53
19 15 15 15 15
11 11 11
9 6
Sumber : Bank Indonesia – Jayapura
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
Statistik Daerah Provinsi Papua 2013
Tabel 19. Lanjutan
Kabupaten/Kota BPD BII BDI NIAGA Bank
Muamalat Indonesia
1. Merauke 2. Jayawijaya 3. Jayapura 4. Nabire 5. Kepulauan Yapen 6. Biak Numfor 7. Paniai 8. Puncak Jaya 9. Mimika 10. Boven Digoel 11. Mappi 12. Asmat 13. Yahukimo 14. Pegunungan Bintang 15. Tolikara 16. Sarmi 17. Keerom 18. Waropen 19. Supiori 20. Mamberamo Raya 21. Nduga 22. Lanny Jaya 23. Mamberamo Tengah 24. Yalimo 25. Puncak 26. Dogiyai 27. Intan Jaya 28. Deiyai 29. Jayapura
15 - 4 8 3 5 2 1
11 1 3 - 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 - 1 - - 1
13
- 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
1 - 2 2 1 2 - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 - 1 - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Jumlah 2014 2013 2012 2011 2010
82 82 78 71 69
4 2 2 2 1
16 16 16 16 13
- 6 6 6 5
6 6 1 2 2
Sumber : Bank Indonesia – Jayapura
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
Statistik Daerah Provinsi Papua 2014
Tabel 19. Lanjutan
Kabupaten/Kota Bank
Syariah Mandiri
BCA BPR Bank CIMB Niaga
Jumlah Total
1. Merauke 2. Jayawijaya 3. Jayapura 4. Nabire 5. Kepulauan Yapen 6. Biak Numfor 7. Paniai 8. Puncak Jaya 9. Mimika 10. Boven Digoel 11. Mappi 12. Asmat 13. Yahukimo 14. Pegunungan Bintang 15. Tolikara 16. Sarmi 17. Keerom 18. Waropen 19. Supiori 20. Mamberamo Raya 21. Nduga 22. Lanny Jaya 23. Mamberamo Tengah 24. Yalimo 25. Puncak 26. Dogiyai 27. Intan Jaya 28. Deiyai 29. Kota Jayapura
- - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
1 - 3 1 - 1 - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
- 1 - - - - - 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
33 9
19 22 8
15 2 1
38 4 6 1 1 1 1 5 7 4 3 1 1 1 1 - 1 - - 1
73
Jumlah 2014 2013 2012 2011 2010
4 4 4 4 3
2 2 2 2 2
12 16 15 15 14
7 6 6 6 5
259 262 261 240 203
Sumber : Bank Indonesia – Jayapura
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
Statistik Daerah Provinsi Papua 2013
Tabel 20. Jumlah Aktiva Bank Rupiah dan Valuta Asing menurut Kelompok Bank di Provinsi Papua
Tahun 2010-2013 (000.000 Rp)
Kelompok Bank 2011 2012 2013 2014
Bank Pemerintah
Bank Swasta Nasional
Bank Asing dan Campuran
Bank Perkreditan Rakyat
27.909.106
6.107.096
0,00
400.378
27.543.923
6.700.240
0,00
547.310
29.162.532
7.656.968
0,00
570.000
34.105.921
7.823.779
0,00
0,00
Jumlah / Total 34.016.202 34.791.473 37.389.500 41.929.700
Sumber : Bank Indonesia – Jayapura
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
Statistik Daerah Provinsi Papua 2014
Tabel 21. Laju Inflasi Kota Jayapura dirinci Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2013 (2012=100)
Bulan Bahan
Makanan Makanan Jadi,
Minuman, Rokok Perumahan Sandang
Januari 5,63 0,90 1,90 -0,16
Februari -1,47 0,88 -0,07 0,43
Maret 1,56 0,19 0,07 0,44
April -7,14 0,53 0,04 -0,59
Mei 3,83 0,08 0,06 0,33
Juni -3,11 0,48 0,19 0,27
Juli -0,41 0,53 0,30 1,61
Agustus -1,90 0,77 1,18 0,28
September 0,44 1,48 0,51 -0,19
Oktober 1,41 0,50 0,80 0,41
November 0,87 0,36 0,58 0,06
Desember 9,80 1,19 1,71 0,00
2014 2,23 1,09 1,88 0,17
2013 7,12 8,18 9,18 4,07
2012 2,29 0,60 0,72 0,14
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
Statistik Daerah Provinsi Papua 2013
Tabel 21. Lanjutan
Bulan Kesehatan Pendidikan dan
Rekreasi Transport dan
Komunikasi Umum
Januari 0,08 0,00 -1,48 1,70
Februari 0,00 0,00 0,00 -0,26
Maret 0,09 0,00 1,01 0,68
April 0,02 0,06 0,12 -1,79
Mei 0,05 0,05 0,07 1,01
Juni 0,24 0,00 0,98 -0,44
Juli 0,00 0,29 0,97 0,36
Agustus 0,32 0,20 -0,33 -0,10
September 0,47 0,19 0,04 0,46
Oktober 0,50 0,34 0,11 0,71
November 2,15 0,06 3,57 1,24
Desember 0,06 0,00 5,86 4,26
2014 0,14 0,07 2,39 7,98
2013 3,80 3,73 11,97 8,27
2012 0,04 0,02 0,47 4,52
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
ht
tp://p
apua
.bps
.go.
id
Statistik Daerah Provinsi Papua 2014
Tabel 22. Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Golongan Pengeluaran dan Kelompok Barang di Provinsi Papua Tahun 2014 (Rp)
Golongan Pengeluaran
Makanan Bukan Makanan Jumlah
< 100 000 65.557 27.663 93.220
100 000 – 149 999 100.554 36.616 137.170
150 000 – 199 999 133.092 44.415 177.507
200 000 – 299 999 186.140 67.453 253.593
300 000 – 499 999 278.191 103.181 381.372
500 000 – 749 999 412.685 202.286 614.971
750 000 – 999 999 554.110 312.281 866.391
1 000 000 + 925.658 846.830 1.772.489
Rata-rata Perkapita
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
Statistik Daerah Provinsi Papua 2013
Tabel 23. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Papua Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2012 – 2014 (Milyar Rp)
Lapangan Usaha Economic Sector
2012 2013 2014
(1) (2) (3)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 14 140 15 595 17 385
1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian
6 514 7 386 7 988
a. Tanaman Pangan 3 197 3 695 3 967 b. Tanaman Hortikultura 1 203 1 281 1 333 c. Perkebunan 1 014 1 190 1 369 d. Peternakan 982 1 098 1 192 e. Jasa Pertanian dan Perburuan 118 123 127 2 Kehutanan dan Penebangan Kayu 1 805 2 050 2 361 3 Perikanan 5 821 6 160 7 037
B Pertambangan dan Penggalian 46 612 45 170 35 563 C Industri Pengolahan 2 480 2 589 3 007 D Pengadaan Listrik dan Gas 35 32 40
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
64 72 80
F Konstruksi 11 362 13 174 16 991
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
8 334 9 766 11 297
H Transportasi dan Pergudangan 4 844 5 809 6 747 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 727 876 1 064 J Informasi dan Komunikasi 4 024 4 360 5 005 K Jasa Keuangan dan Asuransi 1 742 2 090 2 360 L Real Estate 2 757 3 160 3 548
M,N Jasa Perusahaan 1 349 1 435 1 618
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
9 392 10 096 12 269
P Jasa Pendidikan 2 196 2 424 2 661 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1 633 1 849 2 118
R,S,T,U Jasa lainnya 1 123 1 275 1 424
Jumlah Total
112 813 119 772 123 180
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
Statistik Daerah Provinsi Papua 2014
Tabel 24. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Papua Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha 2011 – 2013 (Milyar Rp)
Lapangan Usaha Economic Sector
2012 2013 2014
(1) (2) (3)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 12 884 13 662 14 453
1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian
5 947 6 276 6 664
a. Tanaman Pangan 2 910 3 120 3 316 b. Tanaman Hortikultura 1 149 1 165 1 181 c. Perkebunan 874 942 1 022 d. Peternakan 906 940 1 033 e. Jasa Pertanian dan Perburuan 108 109 111 2 Kehutanan dan Penebangan Kayu 1 615 1 727 1 868 3 Perikanan 5 322 5 659 5 922
B Pertambangan dan Penggalian 46 801 50 314 48 219 C Industri Pengolahan 2 252 2 300 2 500 D Pengadaan Listrik dan Gas 36 38 40
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
61 65 69
F Konstruksi 10 547 11 791 12 857
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
8 259 9 031 9 691
H Transportasi dan Pergudangan 4 202 4 544 5 010 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 657 733 825 J Informasi dan Komunikasi 3 785 4 270 4 553 K Jasa Keuangan dan Asuransi 1 517 1 735 1 863 L Real Estate 2 435 2 719 2 939
M,N Jasa Perusahaan 1 229 1 301 1 426
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
8 506 8 744 10 140
P Jasa Pendidikan 2 130 2 337 2 528 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1 527 1 669 1 825
R,S,T,U Jasa lainnya 1 066 1 177 1 278
Jumlah Total
107 891 116 429 120 217
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
Statistik Daerah Provinsi Papua 2013
Tabel 25. PDRB Provinsi Papua Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Penggunaan 2012 – 2014 (Milyar Rp)
Penggunaan Expenditure
2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4)
1 Konsumsi Rumah Tangga 50 164,83 57 323,96 65,488.26
2 Konsumsi Lembaga Swasta Nonprofit 1 867,43 2 162,38 2,592.80
3 Konsumsi Pemerintah dan Pertahanan 22 734,80 26 106,01 30,590.64
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto 32 070,90 36 270,79 41,433.47
5 Perubahan Stok 171,37 335,76 -378.21
6 Ekspor Luar Negeri dan Antarpulau 20 707,36 30 253,20 19,619.14
7 Impor dari Luar Negeri dan Antarpulau
10 846,79 6 744,35 14,019.56
8 Net Ekspor Antar Daerah -4 057,34 -25 935,78 -22,146.82
Jumlah Total
112,812.56 119 771,98 123 179,72
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
Statistik Daerah Provinsi Papua 2014
Tabel 26. PDRB Provinsi Papua Atas Dasar Harga Konstan Menurut Penggunaan 2012 – 2014 (Milyar Rp)
Penggunaan Expenditure
2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4)
1 Konsumsi Rumah Tangga 44 394,89 47 160,42 50 506.76
2 Konsumsi Lembaga Swasta Nonprofit 1 657,13 1 777,24 1 995.57
3 Konsumsi Pemerintah dan Pertahanan 20 311,25 22 025,04 24 091.47
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto 28 882,22 30 720,09 33 076.15
5 Perubahan Stok 116,15 221,38 -183.55
6 Ekspor Luar Negeri dan Antarpulau 24 281,06 32 143,12 17 091.17
7 Impor dari Luar Negeri dan Antarpulau 9 271,36 5 451,85 11 190.90
8 Net Ekspor Antar Daerah -2 480,40 -12 166,84 4 830.30
Jumlah Total
107 890,94 116 428,61 120 216,97
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
Statistik Daerah Provinsi Papua 2013
Tabel 27. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Papua Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota 2011 – 2014 (Milyar Rp)
Kabupaten/Kota Regency/Municipality
2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5)
Merauke 5 954,13 6 765,45 7 775,46 8 907,06 Jayawijaya 3 083,59 3 546,25 4 123,98 4 688,98 Jayapura 5 218,04 6 067,67 7 051,01 8 488,43 Nabire 4 528,05 5 114,61 5 898,10 6 778,92 Kepulauan Yapen 1 932,32 2 127,49 2 369,06 2 661,43 Biak Numfor 2 699,17 3 046,78 3 405,99 3 824,95 Paniai 1 824,28 1 968,20 2 090,53 2 249,12 Puncak Jaya 725,49 773,78 828,61 879,64 Mimika 53 230,35 49 824,28 49 432,46 39 732,07 Boven Digoel 2 423,13 2 613,08 2 862,23 3 184,73 Mappi 1 201,75 1 340,38 1 485,00 1 673,28 Asmat 1 009,92 1 161,77 1 299,71 1 487,13 Yahukimo 968,13 1 161,53 1 343,04 1 531,98 Peg. Bintang 918,28 995,29 1 076,04 1 198,47 Tolikara 779,90 814,79 901,83 1 012,24 Sarmi 1 147,61 1 273,07 1 416,86 1 593,40 Keerom 1 250,98 1 427,81 1 623,74 1 872,68 Waropen 777,50 911,35 1 045,28 1 230,97 Supiori 517,70 587,72 637,23 718,32 Mamberamo Raya 551,34 644,49 735,84 870,65 Nduga 426,32 521,55 604,92 692,15 Lanny Jaya 681,43 843,45 945,85 1 052,88 Mamberamo Tengah 428,28 527,93 613,99 706,71 Yalimo 413,21 499,75 573,04 658,69 Puncak 486,32 559,39 635,69 722,26 Dogiyai 529,68 600,32 678,20 786,51 Intan Jaya 418,08 529,89 618,13 707,83 Deiyai 471,63 529,45 620,35 711,87 Kota Jayapura 13 023,27 15 136,46 17 590,64 20 936,18
Jumlah Total
107 619,86 111 913,98 120 282,81 121 559,54
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
Statistik Daerah Provinsi Papua 2014
Tabel 28 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Papua Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota 2011 – 2014 (Milyar Rp)
Kabupaten/Kota Regency/Municipality
2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5)
Merauke 5 718,58 6 133,23 6 638,81 7 185,18 Jayawijaya 2 928,56 3 153,31 3 347,24 3 549,81 Jayapura 4 968,32 5 522,70 6 101,72 6 818,27 Nabire 4 392,55 4 723,16 5 160,16 5 555,81 Kepulauan Yapen 1 867,58 1 967,65 2 106,80 2 241,50 Biak Numfor 2 613,05 2 800,86 2 979,05 3 131,70 Paniai 1 799,80 1 913,81 1 993,84 2 047,47 Puncak Jaya 698,38 729,37 761,91 776,15 Mimika 52 396,57 49 348,08 53 059,75 51 445,21 Boven Digoel 2 307,26 2 399,63 2 558,03 2 694,13 Mappi 1 134,23 1 199,35 1 265,83 1 355,46 Asmat 972,46 1 041,83 1 114,74 1 182,57 Yahukimo 915,06 1 015,43 1 086,84 1 163,57 Peg. Bintang 888,45 943,96 1 004,19 1 065,14 Tolikara 743,60 745,96 790,19 847,48 Sarmi 1 099,11 1 170,65 1 248,97 1 328,67 Keerom 1 193,22 1 299,65 1 422,75 1 545,24 Waropen 748,58 836,18 920,75 1 017,13 Supiori 505,73 557,12 586,17 628,78 Mamberamo Raya 533,25 594,98 649,49 712,30 Nduga 407,15 473,52 526,51 570,77 Lanny Jaya 647,30 757,44 814,16 859,04 Mamberamo Tengah 408,11 475,01 528,72 570,76 Yalimo 389,95 446,36 494,44 532,91 Puncak 457,09 492,64 533,01 581,26 Dogiyai 506,99 551,74 596,77 650,66 Intan Jaya 409,47 478,83 531,73 571,03 Deiyai 456,50 492,08 533,03 572,44 Kota Jayapura 12 538,78 13 772,29 15 175,03 16 740,82
Jumlah Total
104 645,69 106 036,82 114 530,63 117 941,25
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id
Statistik Daerah Provinsi Papua 2013
Tabel 29. Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Papua Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota 2011 – 2014 (Persen)
Kabupaten/Kota Regency/Municipality
2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5)
Merauke 6,03 7,25 8,24 8,23 Jayawijaya 6,18 7,67 6,15 6,05 Jayapura 11,46 11,16 10,48 11,74 Nabire 7,18 7,53 9,25 7,67 Kepulauan Yapen 6,73 5,36 7,07 6,39 Biak Numfor 4,95 7,19 6,36 5,12 Paniai 4,12 6,33 4,18 2,69 Puncak Jaya 2,05 4,44 4,46 1,87 Mimika (16,36) (5,82) 7,52 (3,04) Boven Digoel 3,83 4,00 6,60 5,32 Mappi 4,86 5,74 5,54 7,08 Asmat 8,78 7,13 7,00 6,08 Yahukimo 11,96 10,97 7,03 7,06 Peg. Bintang 5,86 6,25 6,38 6,07 Tolikara 7,96 0,32 5,93 7,25 Sarmi 6,11 6,51 6,69 6,38 Keerom 9,01 8,92 9,47 8,61 Waropen 10,61 11,70 10,11 10,47 Supiori 8,17 10,16 5,21 7,27 Mamberamo Raya 12,55 11,58 9,16 9,67 Nduga 13,64 16,30 11,19 8,41 Lanny Jaya 29,75 17,02 7,49 5,51 Mamberamo Tengah 11,30 16,39 11,31 7,95 Yalimo 9,89 14,47 10,77 7,78 Puncak 5,32 7,78 8,19 9,05 Dogiyai 11,05 8,83 8,16 9,03 Intan Jaya 25,28 16,94 11,05 7,39 Deiyai 19,00 7,79 8,32 7,39 Kota Jayapura 10,66 9,84 10,19 10,32
Jumlah Total
(5,56) 1,33 8,01 2,98
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
http
://pap
ua.b
ps.g
o.id