+ All documents
Home > Documents > Statistik Daerah Provinsi Papua Tahun

Statistik Daerah Provinsi Papua Tahun

Date post: 02-Dec-2023
Category:
Upload: independent
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
93
http://papua.bps.go.id
Transcript

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

38 Statistik Daerah Provinsi Papua, 2010

STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA Statistics of Papua Province

2015

ISBN : 978-602-0963-07-5

Nomor Katalog/Catalog Number : 1101001.94

No Publikasi / Publications Number : 9400.1419 Ukuran Buku/Book Size : 18,2 cm X 25,7 cm

Jumlah Halaman/Number of Pages : 86 + vi halaman/pages

Naskah/Manuscript : Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

BPS - Statistics of Papua Province

Penyunting/Editor : Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

BPS - Statistics of Papua Province

Perancang Sampul/Cover Designer : Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

BPS - Statistics of Papua Province

Foto Sampul/Cover photo’s:

Diterbitkan Oleh/Published by : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

BPS - Statistics of Papua Province

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau

menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa

izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Prohibited to announce, distribute, communicate, and/or copy part or all of this book for commercial purpose without permission from BPS-Statistics Indonesia

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas terbitnya Statistik Daerah (Statda) Provinsi Papua 2014. Statistik Daerah sebagai salah satu publikasi tahunan BPS Provinsi Papua,

dimaksudkan untuk melengkapi ragam statistik dalam memotret kondisi Provinsi Papua.

Publikasi ini menyajikan indikator-indikator terpilih yang menggambarkan kondisi Papua dalam bentuk tampilan menggambarkan kondisi Papua dalam bentuk tampilan

uraian deskriptif sederhana. Sehingga diharapkan membantu dalam perencanaan, monitor dan evaluasi

perkembangan pembangunan, serta memahami kondisi umum Provinsi Papua.

Semoga publikasi ini mampu memberikan data dan informasi secara cepat dan tepat kepada

pengguna data, baik dari instansi/dinas pengguna data, baik dari instansi/dinas pemerintah, swasta, kalangan akademisi

maupun masyarakat luas.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan hingga selesainya publikasi ini, diucapkan terima kasih.

Jayapura, November 2015Kepala BPS Provinsi PapuaKepala BPS Provinsi Papua

Ir. Didik Koesbianto, M.Si

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

Indikator Makro Provinsi Papua Tahun 2010 - 2014

No Indikator 2011 2012 2013 2014

1 Jumlah penduduk (jiwa) *) 2.915.263 2.973.838 3.032.488 3.091.047

2 Persentase penduduk miskin (persen) 31,98 31,11 31,13 30,05

Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan) 276.116 284.388 315.025 355.380

3 Distribusi pendapatan

40 % berpendapatan rendah 16,76 14,48 20,92 16,47

40 % berpendapatan sedang 37,62 34,44 37,38 35,60

20 % berpendapatan tinggi 45,62 51,09 41,68 47,92

Gini Ratio 0,39 0,44 0,41 0,41

4 IPM **) 55,01 55,55 56,25 56,75

5 Angka Harapan Hidup saat lahir (tahun) **) 64,46 64,60 64,76 64,84

6 Harapan lama sekolah (tahun) **) 8,92 9,11 9,58 9,94

7 Rata-rata lama sekolah (tahun) **) 5,60 5,73 5,74 5,76

8 Pengeluaran perkapita disesuaikan (ribu Rp) **) 6.303 6.349 6.394 6.416

9 Inflasi Kota Jayapura (Desember Y on Y) 3,40 4,52 8,27 7,98

10 Ekspor (juta US$) 3.657,41 2.116,51 2.728,04 1.529,67

11 Ekspor HS26 (biji tembaga dan konsentrat) juta US$ 3.524,98 1.996,81 2.608,60 1.376,50

12 Impor (juta US$) 1.112,94 1.022,82 506,40 1.014,47

13 PDRB berlaku ***)

Dengan Tambang (juta Rp) 108.188.756,4 112.812.560,5 119.771.975,8 123.179.719,2

Tanpa Tambang (juta Rp) 57.867.288,4 66.200.779,3 74.601.836,7 87.616.266,1

14 PDRB konstan ***)

Dengan Tambang (juta Rp) 106.066.723,4 107.890.942,6 116.428.607,5 120.216.970,3

Tanpa Tambang (juta Rp) 56.057.785,0 61.089.708,4 66.115.082,3 71.997.706,0

15 Laju pertumbuhan ekonomi ***)

Dengan Tambang (persen) (4,30) 1,72 7,91 3,25

Tanpa Tambang (persen) 9,67 8,98 8,23 8,90

16 Angkatan kerja (jiwa) 1.375.169 13557.089 1.610.484 1.675.113

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 68,80 78,27 77,70 78,70

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 8,80 3,65 3,15 3,40

Keterangan: *) penduduk pertengahan tahun hasil proyeksi penduduk **) Metode Baru ***) penghitungan PDRB menggunakan tahun dasar 2010 berbasis SNA 2008

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

1. Geografi dan Iklim

2. Pemerintahan

3. Penduduk

4. Ketenagakerjaan

5. Pendidikan

6. Kesehatan

7. Perumahan dan

Lingkungan

8. Pembangunan Manusia

9. Pertanian

10. Pertambangan dan Energi

1

3

6

9

12

15

18

21

25

27

11. Industri

12. Konstruksi

13. Hotel dan Pariwisata

14. Transportasi dan Komunikasi

15. Perbankan dan Investasi

16. Harga-Harga

17. Pengeluaran Penduduk

18. Perdagangan

19. Pendapatan Regional

20. Perbandingan Regional

Lampiran Tabel

28

29

30

32

34

36

39

40

42

46

49

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

38 Statistik Daerah Provinsi Papua, 2010

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

Statistik Daerah Provinsi Papua 2013 1

Provinsi Papua terletak di ujung timur

Indonesia, dengan ibukota Jayapura. Secara

astronomis, Papua terletak pada 2025’ - 90

Lintang Selatan dan 1300 – 1410 Bujur Timur.

Papua di sebelah utara dibatasi Samudra Pasifik,

sedangkan di sebelah selatan dibatasi Laut

Arafuru. Di bagian barat, Papua berbatasan

dengan Provinsi Papua Barat, sedangkan di

bagian timur berbatasan dengan Negara Papua

New Guinea.

Dengan luas 316 ribu km2, Papua

merupakan provinsi terluas di Indonesia, yang

terbagi menjadi 28 kabupaten dan 1 kota.

Kabupaten Merauke merupakan kabupaten

terluas yang mencapai hampir 15 persen dari total

luas Papua, sebaliknya Kabupaten Supiori

merupakan kabupaten terkecil dengan luas hanya

634 km2.

Wilayah Papua terletak pada ketinggian

antara 0 – 3.000 meter di atas permukaan laut.

Berdasarkan keadaan topografi, wilayah pesisir

Papua umumnya merupakan dataran rendah

sedangkan wilayah tengah merupakan daerah

pegunungan.

Papua merupakan daerah beriklim tropis

yang dipengaruhi oleh dua musim, yaitu musim

kemarau dan musim hujan. Selama tahun 2014,

curah hujan terendah tercatat 796 mm di Stasiun

Wamena dan yang tertinggi tercatat 5.131 mm di

Stasiun Timika.

Peta Provinsi Papua

“ Kabupaten Merauke adalah kabupaten terluas

di Provinsi Papua juga di Indonesia ”

Statistik Geografi dan Iklim

Provinsi Papua, 2014

Uraian Satuan Min. Maks.

Curah hujan mm 796 5.131

Rata-rata kelembaban

udara % 0 98

Rata-rata tekanan udara mb 1.008,4 1.012,7

Rata-rata penyinaran

matahari % 43 65,8

Kecepatan angin knot 18 42

Suhu udara 0C 0 35,6

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

Provinsi Papua

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

Statistik Daerah Provinsi Papua 2013 2

00 07 14 21 28 35

Merauke

Wamena

Sentani

Nabire

Serui

Biak

Enarotali

Timika

Tanah Merah

Sarmi

Dok II Jayapura

Genyem

Minimum Maksimum

Kelembaban udara di Papua relatif tinggi.

Pada tahun 2014, rata-rata kelembaban udara

berkisar antara 0 persen yang tercatat di Stasiun

Tanah Merah, sampai dengan 98 persen yang

tercatat di Stasiun Sarmi dan Stasiun Biak.

Sementara rata-rata tekanan udara bervariasi

antara 1.008,4 mb sampai 1.012,7 mb. Adapun

rata-rata penyinaran matahari dalam kisaran 43

persen tercatat di Stasiun Timika, hingga 65,8

persen tercatat di Stasiun Nabire.

Suhu udara suatu tempat antara lain

ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut

dari permukaan laut dan jaraknya dari pantai.

Suhu udara rata-rata di Provinsi Papua pada

tahun 2013 berkisar 13,50C – 25,80C. Suhu udara

minimum tercatat 00C di Stasiun Enarotali,

sedangkan suhu udara maksimum tercatat 35,60C

di Stasiun Sentani dan Stasiun Timika.

Selama tahun 2013, Papua mengalami

gempa bumi setiap bulan. Jumlah gempa lokal di

Papua selama tahun 2013 sebanyak 753 kali,

lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya. Dari

753 kali gempa lokal, hanya sebanyak 40 kali

gempa dirasakan. Gempa dirasakan juga lebih

sedikit dibanding tahun sebelumnya. Jika dilihat

frekuensi per bulan, gempa lokal paling sering

terjadi di bulan November sebanyak 117 kali,

sedangkan gempa dirasakan paling sering terjadi

pada bulan April dan Juli sebanyak 6 kali.

Sementara gempa tele terjadi sebanyak 3.718 kali

selama tahun 2013. Gempa tele paling sering

terjadi pada bulan Oktober sebanyak 396 kali.

Jumlah Gempa Bumi Lokal

di Provinsi Papua Menurut Bulan,

2013

Suhu Udara Rata-rata Maksimum

dan Minimum di Provinsi Papua,

2014

89

4253 52

29

48

41

40

74

91

117

77

Jan. Feb. Mar. Apr. Mei Juni Juli Agt. Sep. Okt. Nov. Des.

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

Provinsi Papua

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

Provinsi Papua

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

Statistik Daerah Provinsi Papua 2013 3

2,18%2,86%

38,56%

7,75% 11,36%

37,29%

SD

SLTP

SLTA

DI/DII

DIII

DIV/SI/SII/SIII

4,12%

39,62%

46,34%

9,92%

I

II

III

IV

Luasnya wilayah Papua menyebabkan

terjadinya pemekaran wilayah secara terus

menerus. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor

21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Provinsi

Papua, turut mendorong beberapa kabupaten di

Provinsi Papua mengalami pemekaran. Program

respek yang digulirkan oleh pemerintah Provinsi

Papua berupa bantuan 100 juta rupiah tiap

kampung per tahun juga menyebabkan makin

banyaknya pemekaran wilayah administratif

sampai tingkat desa/kampung. Pada tahun 2005,

Provinsi Papua terdiri dari 19 kabupaten dan 1

kota dengan 250 kecamatan dan 2.442

kelurahan/desa. Sementara sampai tahun 2014,

Provinsi Papua sudah mekar menjadi 28

kabupaten dan 1 kota dengan 470 kecamatan dan

4.375 desa/kelurahan.

Jumlah kecamatan terbesar berada di

Kabupaten Yahukimo yaitu 51 kecamatan,

sebaliknya jumlah kecamatan terkecil berada di

Kabupaten Supiori, Mamberamo Tegah, Yalimo,

Deiyai, dan Kota jayapura yang masing-masing

hanya memiliki 5 kecamatan. Pemekaran wilayah

yang terjadi diharapkan mampu mempercepat

proses pembangunan di wilayah Papua dan

mengejar ketertinggalan dari provinsi-provinsi

lainnya di Indonesia.

Salah satu dampak yang dihasilkan oleh

pemekaran wilayah adalah peningkatan jumlah

Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selama lima tahun

terakhir, jumlah PNS di Provinsi Papua meningkat

sebesar 17,41 persen, yaitu dari 70 ribu orang

pada tahun 2010 menjadi 82,5 ribu orang pada

tahun 2013.

Wilayah Administrasi 2012 2013 2014

Kabupaten 28 28 28

Kota 1 1 1

Kecamatan 389 440 470

Desa/Kelurahan 3.619 4.003 4.375

Wilayah Administrasi Papua,

2012-2014

Jumlah PNS Daerah di Papua

Berdasarkan Tingkat Pendidikan,

2014

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Sumber: Badan Kepegawaian Negara Provinsi Papua

Persentase PNS di Provinsi Papua

Berdasarkan Golongan, 2014

Sumber: Badan Kepegawaian Negara Provinsi Papua

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

4 Statistik Daerah Provinsi Papua 2013

Dilihat berdasarkan tingkat pendidikannya,

pada tahun 2014 sekitar 43,6 persen PNS di

Papua berpendidikan SMA ke bawah. Angka ini

sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya,

yaitu sebesar 38,56 persen. Ada indikasi bahwa

kualitas PNS di Provinsi Papua sedikit mengalami

penurunan. Tingkat pendidikan berhubungan

dengan golongan PNS. Pada tahun 2014, sekitar

43,74 persen PNS di Papua mempunyai golongan

I dan golongan II. Sementara sisanya masing-

masing sebesar 46,34 persen golongan III dan

9,92 persen golongan IV.

Anggota DPRD Papua periode 2009 – 2014

hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan

tahun 2014 berjumlah 55 orang, yang didominasi

oleh Partai Demokrat sebanyak 16 orang, diikuti

Partai Hanura sebanyak 10 orang dan Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

sebanyak 7 orang. Sisanya sebanyak 22 orang

berasal dari 4 partai politik. Jika dilihat dari jenis

kelamin, lebih dari 80 persen anggota DPRD

Papua berjenis kelamin laki-laki. Begitu juga

dengan DPRD kabupaten/kota di Papua,

anggotanya didominasi oleh laki-laki. Hal ini

menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan di

legislatif masih sangat rendah.

Dari segi tingkat pendidikannya, sebayak

36,36 persen anggota DPRD berpendidikan SLTA,

1,82 persen diploma, 41,82 persen sarjana strata

satu dan 20 persen sarjana strata dua.

0 3 6 9 12 15 18

D E M O K R A T

P D I - P

G O L K A R

G E R I N D R A

H A N U R A

P K B

K N P

36,36%

1,82%

41,82%

20,00%

SLTA D3 S1 S2

“ Keterlibatan perempuan di legislatif masih

sangat rendah ”

Jumlah Anggota DPRD Papua

Berdasarkan Fraksi, 2014/2019

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Papua

Persentase Anggota DPRD Papua

Berdasarkan Tingkat Pendidikan,

2014-2019

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Papua

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

Statistik Daerah Provinsi Papua 2013 5

Sejak otonomi khusus diberlakukan di

Provinsi Papua, mayoritas pendapatan Provinsi

Papua bersumber dari dana otsus. Pada tahun

2014, pendapatan Provinsi Papua mencapai 10,71

trilliun rupiah, dimana hampir 60 persennya

berasal dari alokasi dana otsus. Sedangkan yang

bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)

hanya sebesar 944 milyar rupiah. Bila

dibandingkan tahun sebelumnya, PAD Papua naik

sebesar 41 persen. Begitu pula, dana Otsus pun

meningkat hampir 38 persen.

Jumlah anggaran yang dibelanjakan selama

tahun 2014 mencapai 10,30 trilliun rupiah.

Proporsi terbesar pembelanjaan digunakan untuk

belanja operasi mencapai 82 persen, seperti

belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah,

bantuan sosial dan bantuan keuangan.

Sedangkan anggaran untuk belanja modal berupa

belanja tanah, peralatan dan mesin, bangunan

dan gedung, jalan irigasi dan jaringan, serta aset

lainnya.

Realisasi pengeluaran APBD Provinsi

Papua tahun 2014 kembali mengalami surplus

sekitar 406 milyar rupiah, setelah pada tahun

sebelumnya juga mengalami surplus sebesar 225

milyar rupiah.

Uraian Realisasi

Pendapatan 10.709

PAD 944

Transfer 9.420 Dana perimbangan 2.643 Dana otsus 6.777

Lain-lain pendapatan daerah yang sah 344

Belanja 10.303 A

Belanja operasi 8.322

Belanja modal 4.562

Belanja tak terduga 60

Transfer 11

Surplus 406

5661,0

6227,0

7462,0

8396,0

10709,0

5650,0

6290,0

7237,0

8172,0

10303,0

5000

7000

9000

11000

2010 2011 2012 2013 2014

Penerimaan Pengeluaran

“Dana OTSUS tahun 2014 meningkat hampir

38 persen ”

Realisasi APBD Provinsi Papua,

2014 (Miliar Rupiah)

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua

Realisasi APBD Provinsi Papua,

2010 – 2014 (Miliar Rupiah)

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

Statistik Daerah Provinsi Papua 2013 6

Penduduk merupakan salah satu modal

pembangunan di suatu wilayah. Karena penduduk

merupakan palaku dan sasaran pembangunan.

Akan tetapi, kuantitas penduduk yang besar justru

dapat menjadi penghambat pembangunan jika

kualitasnya tidak memadai. Untuk itu, peningkatan

kualitas sumber daya manusia sangat mutlak

dilakukan agar mampu mendukung jalannya

pembangunan.

Piramida penduduk Papua termasuk dalam

kategori expansive (piramida penduduk muda)

karena sebagian besar penduduknya berada

dalam kelompok umur muda. Dasar piramida

yang cukup lebar menunjukkan penduduk Papua

memiliki angka rasio ketergantungan penduduk

muda yang cukup tinggi. Sementara puncak

piramida yang menciut tajam menunjukkan

rendahnya angka rasio ketergantungan penduduk

tua. Jumlah penduduk kelompok umur muda yang

besar mengindikasikan tingkat fertilitas/kelahiran

dan pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi.

Peningkatan jumlah penduduk Provinsi

Papua terus terjadi dari tahun ke tahun. Terlihat

dari data hasil Sensus Penduduk. Pada tahun

2000, jumlah penduduk Papua tercatat 1,68 juta

jiwa. Kemudian meningkat menjadi 2,86 juta jiwa

pada tahun 2010. Sementara itu, jumlah

penduduk hasil proyeksi juga terus meningkat.

Hingga pada tahun 2014, jumlah penduduk Papua

hasil proyeksi mencapai 3.091.047 jiwa, yang

terdiri dari 1.631.306 laki-laki dan 1.459.741

perempuan.

1.684.144

2.856.977

2.915.263

2.973.838

3.032.488

3.091.047

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2000 2010 2011 2012 2013 2014

200.000 100.000 0 100.000 200.000

0 – 4

5 – 9

10 – 14

15 – 19

20 – 24

25 – 29

30 – 34

35 – 39

40 – 44

45 – 49

50 – 54

55 – 59

60 – 64

65 – 69

70 – 74

75 +

Perempuan Laki-laki

Piramida Penduduk Papua, 2014

(dalam ribu)

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Jumlah Penduduk Papua,

2000 - 2014

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

7 Statistik Daerah Provinsi Papua 2013

Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) di

Provinsi Papua pada tahun 2014 sebesar 50,45

persen dengan Rasio Ketergantungan Usia Muda

(Youth Dependency Ratio) sebesar 48,64 persen

dan Rasio Ketergantungan Usia Tua (Aged

Dependency Ratio) sebesar 1,81 persen. Artinya

setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun)

menanggung secara ekonomi sekitar 49 penduduk

usia 0-14 tahun dan 2 penduduk lanjut usia (65

tahun ke atas). Rasio ketergantungan usia muda

meningkat 1.17 persen dibanding tahun

sebelumnya. Akan tetapi, rasio ketergantungan usia

tua mengalami penurunan sebesar 0,35 persen

dibanding tahun sebelumnya.

Provinsi Papua dengan luas wilayah sekitar

316,55 ribu km2 dan ditinggali oleh 3.091.047

orang, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk

Provinsi Papua sebesar sepuluh orang per km2.

Kota Jayapura merupakan kota terpadat dengan

tingkat kepadatan penduduk mencapai 290 orang

per km2. Kemudian diikuti Kabupaten Jayawijaya

dengan tingkat kepadatan penduduk 88 orang per

km2 dan Kabupaten Mimika dengan tingkat

kepadatan penduduk 87 orang per km2. Kabupaten

dengan tingkat kepadatan penduduk paling rendah

adalah Kabupaten Mamberamo Raya dengan

tingkat kepadatan penduduk hanya satu orang per

km2.

Dilihat menurut letak wilayah, daerah Utara

dan Selatan selain Kota Jayapura mempunyai

kepadatan penduduk yang lebih rendah dibanding

wilayah daerah barat dan pegunungan tengah.

Uraian Jumlah

Jumlah penduduk 3.091.047

Laki-laki 1.631.306

Perempuan 1.459.741

Dependency ratio 50,45

Youth Dependency Ratio 48,64

Aged Dependency Ratio 1,81

Kepadatan penduduk (jiwa/km2) 9,76

Indikator Kependudukan Provinsi,

2014

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Kepadatan Penduduk Provinsi

Papua Menurut Kabupaten/Kota,

2014

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

“ Kota Jayapura merupakan kota terpadat

dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai

290 orang per km2 ”

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

Statistik Daerah Provinsi Papua 2013 8

Penyebaran penduduk di Papua masih

bertumpu pada kabupaten/kota yang telah berdiri

cukup lama atau yang biasa dikenal dengan

Kabupaten/Kota induk. Sebagian besar penduduk

Papua berada di Kota Jayapura (8,92 persen),

Kabupaten Merauke (6,91 persen), Kabupaten

Jayawijaya (6,60 persen), dan Kabupaten Mimika

(6,45 persen). Sedangkan kabupaten dengan

jumlah penduduk terendah adalah Kabupaten

Waropen (0,90 persen), Mamberamo Raya (0,66

persen), dan Kabupaten Supiori (0,56 persen).

Dilihat menurut jenis kelamin, jumlah

penduduk Papua tahun 2013 lebih banyak

berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 1,63 juta

jiwa, sedangkan perempuan sebanyak 1,46 juta

jiwa. Dari 29 kabupaten/kota di Papua, seluruhnya

memiliki jumlah penduduk laki-laki lebih banyak

dari perempuan. Hal ini terlihat dari nilai sex ratio

masing-masing kabupaten/kota yang berada di

atas 100. Kabupaten Puncak Jaya memiliki sex

ratio tertinggi sebesar 128,85, sebaliknya

Kabupaten Puncak memiliki sex ratio paling

rendah sebesar 100,40. Angka ini menunjukkan

bahwa dari 100 orang perempuan di Kabupaten

Mimika terdapat sekitar 129 orang laki-laki,

sementara di Kabupaten Dogiyai dari 100 orang

perempuan hanya terdapat 101 orang laki-laki.

Dari hasil Sensus Penduduk 2010, diketahui

proporsi penduduk Papua lebih dominan

dibanding penduduk non Papua dengan

persentase penduduk Papua mencapai 76,21

persen.

0 100.000 200.000 300.000

Kota Jayapura

Merauke

Jayawijaya

Mimika

Yahukimo

Lanny jaya

Paniai

Nabire

Biak Numfor

Tolikara

Jayapura

Puncak Jaya

Puncak

Nduga

Dogiyai

Kepulauan Yapen

Mappi

Asmat

Pegunungan Bintang

Deiyai

Boven Digoel

Yalimo

Keerom

Mamberamo Tengah

Intan Jaya

Sarmi

Waropen

Mamberamo Raya

Supiori

Laki-laki Perempuan

Penduduk Papua Menurut Jenis

Kelamin dan Kabupaten/Kota,

2014

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

9 Statistik Daerah Provinsi Papua 2013

Jenis Kegiatan Utama

2012 2012 2014

1. Angkatan Kerja

1.585.434 1.688.876 1.675.113

Bekerja 1.527.933 1.634.332 1.617.437 Penganggur 57.501 54.544 57.676

2. Bukan Angkatan Kerja

423.711 476.194 454.291

Sekolah 163.383 193.193 192.348 Mengurus Rumah Tangga

216.999 231.336 204.659

Lainnya 43.329 51.665 57.284

International Labor Organization (ILO)

memiliki The Labor Force Concept yang membagi

penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk

usia kerja dan penduduk bukan usia kerja.

Penduduk usia kerja di Indonesia adalah

penduduk yang berumur 15 tahun ke atas.

Penduduk usia kerja dibedakan menjadi dua

kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan

angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari

penduduk bekerja dan menganggur. Sementara

yang termasuk bukan angkatan kerja adalah

mereka yang sekolah, mengurus rumah tangga

dan kegiatan lainnya.

Pada tahun 2014, jumlah penduduk usia

kerja di Papua mencapai 2.129.404 orang, yang

terdiri dari angkatan kerja sebanyak 1.675.113

orang dan bukan angkatan kerja sebanyak

454.291 orang. Dibandingkan tahun sebelumnya,

jumlah angkatan kerja dan bukan angkatan kerja

mengalami penurunan masing-masing sebesar

0,81 persen dan 4,60 persen.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang

termasuk dalam angkatan kerja, yakni mereka

yang bekerja dan menganggur. Besaran TPAK

memberikan indikasi banyak sedikitnya penduduk

usia kerja yang terlibat aktif secara ekonomi.

Secara keseluruhan, TPAK Provinsi Papua pada

tahun 2014 sebesar 78,67 persen. Dilihat menurut

jenis kelamin, TPAK laki-laki lebih tinggi (85,83

persen) dibanding TPAK perempuan (70,49

persen).

071

077

077

078

081

078

78,91

78,01

78,67

65

67

69

71

73

75

77

79

81

83

85

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Statistik Ketenagakerjaan

Provinsi Papua, 2012 - 2014

Statistik Ketenagakerjaan

Provinsi Papua, 2012 - 2014

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Tingkat Partisipasi Angkatan

Kerja (TPAK),

2007 - 2014

Tingkat Partisipasi Angkatan

Kerja (TPAK),

2007 - 2014

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

Statistik Daerah Provinsi Papua 2013 10

70,59%

1,25%

0,99% 0,12%

2,23% 7,22%3,12%

1,02%

13,47%

Pertanian Pertambangan Industri

Listrik Gas & Air Konstruksi Perdagangan

46,28%

17,92%

13,34%

22,46%

< SD SD

SLTP SLTA +

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

adalah proporsi pengangguran terhadap total

angkatan kerja. Semakin kecil persentase TPT

menunjukkan semakin besarnya tenaga kerja yang

terserap dalam lapangan usaha. Pada tahun 2014,

TPT Provinsi Papua sebesar 3,44 persen. Dengan

kata lain, sebanyak 96,56 persen angkatan kerja

dapat terserap pada seluruh lapangan pekerjaan.

Selama periode 2007-2014, TPT Papua cenderung

mengalami penurunan. Namun TPT Papua 2014

(3,44 persen) meningkat dari TPT tahun 2013

(3,23).

Dari jumlah penduduk bekerja di Papua,

sebanyak 46,28 persen memiliki tingkat pendidikan

SD ke bawah. Sementara penduduk bekerja

dengan tingkat pendidikan SLTA ke atas sebesar

22,46 persen. Sisanya sebesar 31,26 persen,

merupakan pekerja dengan tingkat pendidikan SD

dan SLTP, masing-masing sebesar 17,92 persen

dan 13,34 persen.

Dilihat menurut lapangan pekerjaan

utama, sebanyak 70,59 persen bekerja pada sektor

pertanian. Setelah sektor pertanian, sektor yang

cukup banyak menyerap tenaga kerja pada tahun

2014 adalah sektor jasa-jasa (13,47 persen) dan

sektor perdagangan (7,22 persen). Dibandingkan

tahun sebelumnya, tidak ada pergeseran sektor

yang dominan dalam penyerapan tenaga kerja di

Papua. Sektor pertanian masih menjadi sektor

tumpuan penduduk Papua.

2 0 0 72 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4

5,01

4,39

4,08

3,553,94

3,63

3,23 3,44

Tingkat Pengangguran Terbuka

(TPT), 2007 - 2014

Tingkat Pengangguran Terbuka

(TPT), 2007 - 2014

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Persentase Penduduk Bekerja

Menurut Pendidikan yang

Ditamatkan, 2014

Persentase Penduduk Bekerja

Menurut Pendidikan yang

Ditamatkan, 2014

Persentase Penduduk Bekerja

menurut Lapangan Pekerjaan

Utama, 2014

Persentase Penduduk Bekerja

Menurut Pendidikan yang

Ditamatkan, 2014

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

11 Statistik Daerah Provinsi Papua 2013

Status pekerjaan merupakan kedudukan

seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit

usaha/kegiatan. Pada tahun 2013, mayoritas pekerja

di Papua adalah sebagai pekerja keluarga/ tidak

dibayar dan berusaha dibantu buruh tidak tetap atau

tidak dibayar yang berturut-turut mempunyai

persentase 39,15 persen dan 28,95 persen. Status

pekerja keluarga atau tidak dibayar didominasi oleh

pekerja perempuan, mencapai 77,80 persen.

Sedangkan untuk status pekerjaan lainnya, pekerja

laki-laki lebih banyak dibanding pekerja perempuan.

Seseorang dikatakan menganggur jika

sedang mencari kerja dan atau sedang

mempersiapkan usaha dan atau putus asa karena

merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan serta

sudah diterima tapi belum mulai bekerja. Pada tahun

2014, jumlah yang mencari pekerjaan mencapai

42.137 orang atau 73,1 persen dari total penganggur.

Sementara yang mempersiapkan usaha hanya

sebesar 0,9 persen dari total penganggur di Papua.

Pada tahun 2014, pengangguran dengan

tingkat pendidikan minimal SLTA di Papuamencapai

67 persen. Sementara penganggur dengan tingkat

pendidikan SD kebawah sebanyak 25 persen.

Tingginya pengangguran pada pendidikan tinggi

lebih disebabkan karena mereka lebih selektif dalam

memilih pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan

dan atau keterampilan yang dimiliki dan cenderung

memilih mencari pekerjaan di sektor formal.

70,02

89,35

80,16

75,23

85,31

88,86

22,20

29,98

10,65

19,84

24,77

14,69

11,14

77,80

Berusaha sendiri

Berusaha dibantu buruhtidak tetap/tak dibayar

Berusaha dibantu buruhtetap/dibayar

Buruh/karyawan/pegawai

Pekerja bebas di pertanian

Pekerja bebas di nonpertanian

Pekerja keluarga/takdibayar

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Laki-laki Perempuan

Persentase Penduduk Bekerja

Menurut Status Pekerjaan Utama

dan Jenis Kelamin, 2014

Persentase Penduduk Bekerja

Menurut Pendidikan yang

Ditamatkan, 2014

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Pengangguran Menurut Jenis

Kegiatan dan Jenis Kelamin, 2014

Persentase Penduduk Bekerja

Menurut Pendidikan yang

Ditamatkan, 2014

Jenis Kegiatan Laki-laki

Perem- puan

Jumlah

Mencari pekerjaan 23.870 18.264 42.137

Mempersiapkan usaha

82 422 504

Putus asa/merasa tidak mungkin mendapat kerja

8.396 3.365 11.761

Sudah punya tapi belum mulai bekerja

2.362 912 3.274

Jumlah 34.710 22.966 57.676

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

Statistik Daerah Provinsi Papua 2013 12

5,5

5,6

5,7

5,8

2010 2011 2012 2013 2014

5,59 5,6

5,73 5,745,76

0

20

40

60

80

100

7-12 13-15 16-18

2012 2013 2014

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2010 2011 2012 2013 2014

75,6 076 076 076 071

24,4 024 024 024 029

AMH Buta huruf

Gambar :

5.1 Angka Melek Huruf dan Buta Huruf Provinsi Papua Tahun 2010 - 2014

Gambar :

5.2 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Papua Tahun 2010 - 2014

Gambar :

5.3

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Menurut Kelompok Umur

Tahun 2012 - 2014

Penduduk harus memiliki kemampuan

pendidikan minimal, yaitu membaca dan menulis.

Pada 2014, di Papua sebanyak 70,78 persen

penduduk usia 15 tahun ke atas sudah bisa baca

tulis atau masih ada 29,22 persen penduduk yang

belum bisa membaca dan menulis.

Rata-rata lama sekolah merupakan

indikator yang digunakan untuk melihat lamanya

pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk di

suatu daerah. Di Papua, rata-rata lama sekolah

penduduk berumur 25 tahun ke atas pada tahun

2014 mencapai 5,76 tahun, sedikit meningkat dari

tahun sebelumnya. Angka tersebut menunjukkan

rata-rata penduduk Papua hanya bersekolah

sampai dengan kelas 5 SD atau putus sekolah

setelah di kelas 6 SD. Angka ini masih jauh dari

yang diisyaratkan sistem pendidikan nasional,

bahwa setiap anak Indonesia wajib mendapatkan

pendidikan dasar sembilan tahun atau sampai

tingkat SLTP.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) dapat

menggambarkan secara umum banyaknya

penduduk kelompok umur tertentu yang sedang

bersekolah. APS penduduk umur 7-12 pada tahun

2013 mencapai 80,69 persen, sementara kelompok

umur 13-15 tahun sebesar 78,07 persen. Ini berarti

masih terdapat 19,31 persen penduduk usia 7-12

tahun dan 21,93 persen penduduk usia 13-15 tahun

yang belum sekolah atau tidak sekolah lagi.Terlihat

bahwa program wajib belajar 9 tahun, dimana APS

usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun harus 100 persen,

belum terpenuhi.

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

13 Statistik Daerah Provinsi Papua 2013

000

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

SD/MI SMP/MTs SMA/MA

076

38,58

30,04

99,74

55,19

41,71

APM APK

008

009

010

SD/MI

2010

2011

2012

2013

004

006

SLTP/MTs

002

004

SMU/SMK/MA000

001

002

Diploma/Universitas

Gambar :

5.4 APM dan APK Menurut Jenjang

Pendidikan Tahun 2014

Gambar :

5.5 Persentase Penduduk Berumur 10

Tahun ke Atas yang Masih Sekolah

Indikator lain tentang partisipasi sekolah,

dapat dilihat dari Angka Partisipasi Murni (APM) dan

Angka Partisipasi Kasar (APK). APM menunjukkan

proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur

tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang

sesuai dengan kelompok umurnya. Angka ini

membatasi usia murid sesuai dengan jenjang

pendidikan, sehingga dapat menggambarkan proporsi

anak yang bersekolah tepat waktu sesuai dengan

umurnya. Sementara APK mengukur proporsi anak

sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu

dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang

pendidikan tersebut Besarnya APM akan selalu lebih

kecil daripada APK. Nilai APM yang lebih kecil

daripada nilai APK-nya dapat menunjukkan komposisi

umur penduduk yang sedang bersekolah pada suatu

jenjang pendidikan.

Nilai APM untuk jenjang SD/sederajat pada

tahun 2014 adalah sebesar 75,86 persen. Artinya ada

24,14 persen penduduk usia 7-12 tahun yang tidak

bersekolah di SD. Sementara APK SD sebesar 99,74

persen. Bila dikaitkan antara capaian APM dan APK

Papua, terdapat selisih sebesar 23,88 persen. Artinya

ada sebanyak 23,88 persen murid SD, berumur

kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun.

Secara umum, persentase penduduk yang

masih bersekolah semakin mengecil pada tingkat

pendidikan yang lebih tinggi. Pada tahun 2014,

penduduk berumur 10 tahun ke atas yang masih

bersekolah di SD sebesar 9,33 persen. Pada tingkat

SMP sebesar 5,49 persen dan hanya 1,88 persen

masih bersekolah di diploma atau universitas.

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

Statistik Daerah Provinsi Papua 2013 14

Gambar :

5.6 Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2010 - 2013

Tabel :

6.1 Persentase Anak Usia 3-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah

Tahun 2012 2013 2014

TK/RA/BA 77,63 68,91 71,82

Kelompok Bermain

1,46 1,43 0,69

Tempat Penitipan Anak

0,41 0,68 2,14

Pos PAUD 11,27 12,04 12,56

Satuan PAUD Sejenis

9,23 16,94 12,79

0

20

40

60

80

100

2011 2012 2013 2014

49,34 46,91 47,72 45,05

18,13 19,35 19,25 20,39

12,25 12,34 12,12 12,72

15,47 16,76 16,75 16,94

0,43 1,22 1,03 1,144,38 3,41 3,12 3,77

Tdk punya ijazah SD/MI SLTP/MTs

SMU/SMK/MA DI/DII/DIII DIV/S1/S2/S3

Kualitas penduduk salah satunya dapat

dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan.

Secara umum, proporsi penduduk yang belum

mendapatkan pendidikan dasar di Provinsi Papua

masih sangat tinggi. Pada tahun 2014, terdapat

hampir separuh penduduk berumur 10 tahun ke

atas di Papua yang belum punya ijazah, termasuk

di dalamnya yang tidak pernah bersekolah atau

yang belum atau tidak tamat Sekolah Dasar (SD).

Selama empat tahun terakhir, penduduk 10

tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan

wajib belajar 9 tahun naik sebesar 2,04 persen,

yaitu dari 32,53 persen pada tahun 2011 menjadi

34,57 persen di tahun 2014. Ditinjau menurut jenis

kelamin, penduduk laki-laki lebih banyak

menempuh dan menamatkan pendidikan sampai

perguruan tinggi,yaitu laki-laki sebesar 4,28 persen

dan perempuan 3,19 persen. Sebaliknya

perempuan lebih banyak yang belum/tidak memiliki

ijazah dibanding kaum laki-laki.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara

umum bertujuan agar semua anak usia dini

memiliki kesempatan tumbuh kembang secara

optimal guna meningkatkan kecerdasan yang

dimilikinya. PAUD juga merupakan modal

pendidikan dalam rangka persiapan mengikuti

jenjang pendidikan selanjutnya. Taman Kanak-

Kanak (TK) merupakan pendidikan pra sekolah

yang paling banyak menampung pendidikan PAUD,

mencapai 71,82 persen, disusul Satuan PAUD

sejenis sebanyak 12,79 persen, dan Pos PAUD

sebanyak 12,56 persen.

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

15 Statistik Daerah Provinsi Papua 2013

Pelayanan di bidang kesehatan merupakan

hak mendasar yang harus diperoleh oleh

masyarakat. Peningkatan pelayanan kesehatan

dilakukan melalui peningkatan jumlah fasilitas

kesehatan, peningkatan jumlah dan kualitas tenaga

kesehatan serta pemberian pelayanan berobat

gratis bagi masyarakat.

Pada tahun 2012, jumlah rumah sakit di

Papua tercatat sebanyak 33 unit, yang terdiri dari

20 RS pemerintah, 7 RS swasta dan 6 RS

TNI/Polri, dengan jumlah tempat tidur sebanyak

2.955. Angka ini sama dengan tahun sebelumnya,

artinya belum ada pembangunan rumah sakit di

Papua selama setahun terakhir. Berbeda halnya

dengan jumlah puskesmas yang mengalami

peningkatan dibanding tahun sebelumnya sebesar

9,28 persen. Jumlah dokter di seluruh wilayah

Papua pada tahun 2012 sebanyak 802, yang terdiri

dari 592 dokter umum, 124 dokter spesialis dan 86

dokter gigi. Jika dibandingkan dengan jumlah

penduduk Papua 2012 yang berjumlah 2.973.838

jiwa, setiap dokter akan melayani sekitar 3.708

penduduk.

Salah satu indikator biasa digunakan untuk

mengetahui derajat kesehatan penduduk adalah

angka kesakitan (morbidity rate). Angka kesakitan

penduduk merupakan angka keluhan sakit yang

menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari.

Pada tahun 2014, persentase penduduk yang

menderita gangguan kesehatan sebesar 8,67

persen, lebih kecil dibanding tahun sebelumnya.

Keterangan 2010 2011 2012

Jumlah Rumah Sakit 30 33 33

Jumlah Puskesmas 320 334 365

Jumlah Posyandu 4.427 3.284 3.085

Jumlah Polindes 457 457 376

Jumlah Dokter Umum 551 506 592

Jumlah Dokter Spesialis 101 102 124

Jumlah Dokter Gigi 81 74 86

Jumlah Bidan 2.772 1.706 1.841

Perawat 3.881 4.086 4.383

Angka Harapan Hidup

0

5

10

15

20

25

30

35

2010 2011 2012 2013 2014

31,95

26,15

23,23

18,97

8,67

Statistik Kesehatan Provinsi

Papua, 2010-2012

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Papua

Angka Keluhan Kesehatan Papua,

2010 - 2014

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

Statistik Daerah Provinsi Papua 2013 16

Dari total penduduk yang mempunyai

keluhan kesehatan setahun terakhir, sebanyak

33,56 persen penduduk yang memanfaatkan

tenaga atau fasilitas kesehatan pada tahun 2014.

Lebih dari separuh masyarakat yang mengalami

keluhan kesehatan selama setahun terakhir

berobat jalan dengan pergi ke puskesmas/pustu,

yaitu sebesar 59,90 persen. Hal ini

mengindikasikan bahwa masyarakat lebih memilih

fasilitas tersebut karena cukup mudah dijangkau.

Peran penolong kelahiran juga merupakan

salah satu indikator yang mempengaruhi

kesehatan balita. Penolong kelahiran yang dibantu

tenaga medis akan memperkecil resiko kematian

bayi dan ibu. Namun di Papua, peran tenaga

medis sebagai penolong kelahiran bayi masih

rendah. Pada tahun 2014, penolong kelahiran

pertama yang dibantu oleh tenaga medis baru

mencapai 50,44 persen, sementara tenaga medis

sebagai penolong kelahiran terakhir

persentasenya meningkat menjadi 53,94 persen.

Jumlah tenaga medis yang masih sangat terbatas

serta kurangnya persebaran tenaga medis di

wilayah-wilayah pedalaman Papua diperkirakan

menjadi faktor penyebab rendahnya persentase

tersebut.

Dilihat menurut kabupaten/kota, penolong

kelahiran oleh tenaga medis tertinggi, tercatat di

Kota Jayapura, Kabupaten Nabire dan Kabupaten

Keerom, masing-masing sebesar 93,74 persen,

92,82 persen dan 91,33 persen. Sedangkan

penolong kelahiran terendah tercatat di

Mamberamo tengah sebesar 1,41 persen.

13,1

0

63

,30

20,8

0

2,80

14,0

0

64

,10

20

,10

1,80

17,8

0

59

,90

18,8

0

3,50

2012

2013

2014

Persentase Penduduk yang

Berobat Jalan Dirinci Menurut

Tempat/cara Berobat, 2012 - 2014

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Persentase Balita di Papua

Menurut Penolong

Kelahiran,2014

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Dokter Bidan Tenagamedis

lain

Dukun Famili Lainnya

12,29

35,46

2,67

9,94

39,10

0,54

12,42

38,25

3,27

13,32

32,07

0,68

Pertama Terakhir

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

17 Statistik Daerah Provinsi Papua 2013

Selain memperhatikan penolong kelahiran,

kecukupan gizi anak juga harus menjadi perhatian.

Hal ini bertujuan agar anak mempunyai daya tahan

tubuh yang kuat dan cerdas. ASI sebagai makanan

pertama untuk balita menyediakan asupan gizi yang

sempurna dan sesuai kebutuhan balita. Selain itu

ASI juga mendekatkan hati ibu kepada anak

sebagai sarana menjalin hubungan kasih sayang.

Pemberian ASI pada balita di Papua cenderung

meningkat. Dimana pada tahun 2013 banyaknya

balita usia 2-4 tahun yang diberi ASI sebanyak

94,16 persen, menurun jadi 91,84 persen pada

tahun 2014.

Idealnya setiap balita diberi ASI sampai

berusia 2 tahun atau 24 bulan. Namun di Papua,

hanya sekitar 38,78 persen balita usia 2-4 tahun

yang diberi ASI sampai usia 2 tahun atau lebih.

Bahkan ada sebanyak 4,75 persen balita usia 2-4

tahun yang hanya mendapatkan ASI sampai usia

kurang dari 6 bulan.

Selain memperhatikan kecukupan gizi,

balita juga perlu diberi imunisasi untuk pencegahan

terhadap penyakit. Pemberian imunisasi yang wajib

diberikan kepada bayi umur satu tahun adalah

Hepatitis B sebanyak 3 kali, Polio sebanyak 4 kali,

BCG sebanyak 1 kali, DPT sebanyak 3 kali dan

Campak sebanyak 1 kali. Untuk masing-masing

imunisasi, lebih dari 60 persen balita sudah

mendapatkannya. Namun untuk imunisasi lengkap

cakupannya masih rendah. Dari 73,52 persen balita

yang sudah mendapatkan imunisasi DPT, hanya

sekitar dua pertiganya yang telah disuntik sebanyak

3 kali.

4,75

010

29,67

16,34

38,78

≤ 5 6 - 11 12 - 17 18 - 23 ≥ 24

79,21

73,52 073

63,8766,38

49,87054 53,54

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

BCG DPT Polio Campak Hepatitis B

Imunisasi (%) Frekuensi imunisasi >= 3 kali (%)

Persentase Balita 2-4 Tahun

Menurut Lama Pemberian ASI

(bulan), 2014

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Persentase Balita yang Pernah

Mendapat Imunisasi dan

Frekuensinya, 2014

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

Statistik Daerah Provinsi Papua 2013 18

Keterangan 2012 2013 2014

Jenis Lantai Terluas (%)

Bukan tanah 81,30 79,48 77,95 Tanah 19,70 20,52 22,05

Jenis Dinding Terluas (%)

Tembok 22,94 23,83 23,82 Kayu 73,02 73,15 73,54 Bambu 0,41 0,34 0,13 Lainnya 3,64 2,68 2,50 Jenis Atap Terluas (%)

Beton/genteng 1,30 1,05 1,36 Sirap/seng/asbes 57,45 59,06 60,19 Ijuk/rumbia/lainnya 41,25 39,90 38,45

Rumah berfungsi untuk tempat berlindung,

beristirahat, belajar serta sebagai tempat untuk

menghabiskan sebagian besar waktu bagi seluruh

anggota keluarga. Rumah termasuk kebutuhan

dasar yang harus dimiliki manusia selain sandang

dan pangan. Indikator yang dapat digunakan untuk

mengetahui pemenuhan kebutuhan perumahan

adalah status kepemilikan rumah yang ditempati.

Pada tahun 2014, ada 81,70 persen rumah tangga

sudah menempati rumah sendiri, sisanya

menempati rumah kontrak/sewa, rumah dinas atau

rumah bebas sewa.

Salah satu kriteria rumah sehat dan

nyaman adalah rumah yang memiliki luas lantai per

kapita minimal 10 m2. Keadaan rumah penduduk di

Papua, pada umumnya masih belum memenuhi

kualitas rumah yang baik dan sehat karena masih

banyak rumah yang memiliki luas lantai per kapita

kurang dari 10 m2, yaitu sebanyak 63,37 persen.

Selain dari luas lantai per kapita, kualitas

rumah juga ditinjau dari sisi jenis lantai, dinding

dan atap terluas. Dilihat dari jenis lantai terluas,

77,95 persen rumah di Papua sudah mempunyai

lantai bukan tanah dan 68,84 persen sudah

menggunakan bahan permanen seperti keramik,

tegel, semen atau kayu. Jenis dinding terluas

sebagian besar terbuat dari kayu, yaitu sebesar

73,54 persen. Sedangkan sisanya terbuat dari

tembok, bambu atau lainnya. Sementara jenis atap

terluas yang banyak digunakan penduduk adalah

beton, genteng, seng atau asbes, yaitu sebesar

61,55 persen.

81,7

8,156,19

3,86

0,1

Milik sendiri Kontrak/sewa Bebas sewa Dinas Lainnya

Persentase Rumah Tangga

menurut Status Kepemilikan

Bangunan, 2014

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Indikator Perumahan dan

Lingkungan,

2012 - 2014

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

19 Statistik Daerah Provinsi Papua 2013

Fasilitas pokok agar suatu rumah menjadi

nyaman dan sehat untuk ditinggali adalah

tersedianya sumber air bersih, jamban dan tangki

septik dan listrik. Pada tahun 2014, baru sebesar

33,2 persen rumah tangga di Papua mengkonsumsi

air bersih, dimana bersumber dari air kemasan

(18,91 persen), leding (4,94 persen), pompa (1,91

persen) dan sumur atau mata air terlindung (17,79

persen). Dilihat menurut kabupaten/kota, hampir

seluruh rumah tangga di Kota Jayapura sudah

mengkonsumsi air bersih, yaitu sebesar 96,19

persen. Sebaliknya di Kabupaten Mamberamo

Tengah 100 persen rumah tangga mengkonsumsi

air minum yang bersumber dari sumur atau mata air

tak terlindung.

Sumber air minum yang berasal dari air

kemasan termasuk air isi ulang paling banyak

dikonsumsi di Kabupaten Mimika, Kota Jayapura,

dan Kabupaten merauke masing-masing sebesar

76,07 persen, 50,09 persen dan 41,06 persen.

Bagi rumah tangga yang mengkonsumsi air

yang bersumber dari pompa, sumur atau mata air,

perlu memperhatikan jarak ideal ke tempat

penampungan akhir kotoran atau tinja, yaitu

minimal 10 meter. Ini bertujuan untuk menghindari

terkontaminasinya sumber air dari limbah rumah

tangga. Pada tahun 2014, masih ada sebanyak

9,77 persen rumah tangga yang mengkonsumsi air

yang bersumber dari pompa, sumur atau mata air,

hanya mempunyai jarak kurang dari 10 meter ke

tempat pembuangan kotoran atau tinja.

18,91

4,94

1,91

17,79

33,06

23,39

Air kemasan LedingPompa Sumur/mata air terlindungSumur/mata air tak terlindung Sungai/air hujan

9,77%

45,83%

44,40%

<10m ≥10m Tidak tahu

Persentase Rumah Tangga

menurut Sumber Air Minum,

2014

Persentase Rumah Tangga

dengan Sumber Air Minum dari

Pompa/Sumur/Mata Air menurut

Jarak ke Tempat Penampungan

Akhir Kotoran/Tinja Terdekat,

2014

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

Statistik Daerah Provinsi Papua 2013 20

26,70%

0,40%

5,62%

38,82%

23,37%

5,09%

Tangki septik Kolam/sawahSungai/danau/laut Lobang tanahPantai/kebun Lainnya

047

019

034

Listrik PLN dan non PLN

Petromak/aladin/pelita/sentir/obor

Lainnya

Aspek penunjang rumah yang nyaman dan

sehat berikutnya adalah ketersediaan tempat

buang air besar dan tempat pembuangan akhir

tinja yang memenuhi standar kesehatan. Tidak

adanya tempat pembuangan akhir tinja yang

memenuhi standar kesehatan akan menyebabkan

lingkungan tempat tinggal tercemar, baik

pencemaran udara, pencemaran sistem sanitasi

rumah bahkan dapat mengakibatkan terjadinya

pencemaran tanah dan air tanah yang berpotensi

menjadi penyebab timbulnya berbagai macam

penyakit menular, seperti penyakit saluran cerna,

penyakit kulit dan penyakit lainnya. Tempat

pembuangan akhir tinja yang baik seharusnya

memiliki penampungan akhir yang terlindung, yaitu

tersedianya tangki-tangki penampungan tinja dan

urine yang dikenal dengan tangki septik.

Pada tahun 2014, sebanyak 46,16 persen

rumah tangga di Papua sudah mempunyai fasilitas

tempat buang air besar sendiri. Sementara

sebanyak 11,63 persen menggunakan secara

bersama dengan beberapa rumah tangga, dan

2,94 persen menggunakan fasilitas umum.

Persentase rumah tangga yang sudah

menggunakan tempat buang air besar dengan

penampungan akhir tangki septik hanya sebesar

26,70 persen.

Banyaknya rumah tangga di Provinsi

Papua yang sudah menggunakan listrik sebagai

sumber penerangan, baik listrik PLN maupun non

PLN sebesar 47,32 persen. Angka ini mengalami

peningkatan sebesar 1,8 persen dibanding tahun

sebelumnya sebesar 45,52 persen.

Persentase Rumah Tangga

Menurut Tempat Pembuangan

Akhir Tinja, 2014

Persentase Rumah Tangga

Menurut Sumber Penerangan,

2014

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

21 Statistik Daerah Provinsi Papua 2013

Tantangan utama pembangunan adalah

memperbaiki kualitas kehidupan. Perbaikan

kualitas tidak hanya ditandai dengan tingginya

tingkat pertumbuhan ekonomi, namun juga dalam

kualitas pembangunan manusianya. Dengan

dasar itu, UNDP memperkenalkan konsep

Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 1990.

Selanjutnya pada tahun 2010 diperkenalkan

metode baru IPM, serta penyempurnaan

metodologi pada tahun 2011 dan 2014.

Pembangunan manusia menempatkan manusia

sebagai tujuan akhirnya, bukan hanya alat dari

pembangunan. Selain itu, IPM merupakan data

strategis untuk mengukur keberhasilan kinerja

pemerintah suatu wilayah dalam upaya

membangun kualitas hidup masyarakatnya.

Kinerja pembangunan manusia Provinsi

Papua yang tercermin dari angka IPM tahun 2014

mencapai 56,75. Selama periode 2010-2014, IPM

Papua terus mengalami peningkatan. Hal ini

menunjukkan bahwa proses pembangunan

manusia di Papua mengalami kemajuan. Namun

angka ini masih merupakan yang terendah

dibanding provinsi-provinsi lain di Indonesia.

IPM merupakan indeks komposit yang

tersusun dari empat komponen yang sangat

mendasar, yaitu: angka harapan hidup saat lahir

(AHH), harapan lama sekolah (HLS), rata-rata

lama sekolah (RLS), dan pengeluaran perkapita

riil yang disesuaikan. Secara umum, semua

komponen pembentuk IPM mengalami

peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

Uraian 2012 2013 2014

Angka Harapan Hidup saat lahir (tahun)

64,60 64,76 64,84

Harapan Lama Sekolah (tahun)

9,11 9,58 9,94

Rata-rata Lama Sekolah (tahun)

5,73 5,74 5,76

Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (000 Rp)

6.349 6.394 6.416

IPM 55,55 56,25 56,75

IPM Provinsi Papua, 2010-2014

53

53,5

54

54,5

55

55,5

56

56,5

57

2 0 1 0 2 0 1 12 0 1 2

2 0 1 32 0 1 4

54,45

55,01

55,55

56,25

56,75

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Komponen IPM Papua, 2010-2014

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

Statistik Daerah Provinsi Papua 2013 22

2 0 1 12 0 1 2

2 0 1 32 0 1 4

1,040,98

1,25

0,89

0,36

0,38

0,40

0,42

0,44

2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 32 0 1 4

0,42

0,39

0,44

0,41 0,41

Untuk mengukur kecepatan IPM dalam

suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan

IPM per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan

perbandingan antara capaian yang telah

ditempuhdengan capaian sebelumnya. Semakin

tinggi nilai pertumbuhan, maka semakin cepat IPM

suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimumnya.

Selama periode 2010-2014, pertumbuhan IPM

Papua terus mengalami perubahan. Pertumbuhan

IPM Papua tahun 2014 lebih rendah dari tahun

2013 yaitu sebesar 0,89 persen, sekaligus

merupakan pertumbuhan IPM terkecil selama

periode 2010-2014. Pertumbuhan tertinggi terjadi

pada tahun 2013 sebesar 1,25 persen.

Gini Rasio merupakan salah satu indikator

yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh

mana tingkat ketimpangan (ketidakmerataan)

pendapatan penduduk. Nilai gini rasio berkisar

antar 0 dan 1. Apabila nilai gini rasio mendekati 0,

maka kesenjangan distribusi pendapatan dianggap

rendah. Sebaliknya, bila gini rasio mendekati

angka 1, maka ketimpangan pendapatan makin

tinggi.

Pada tahun 2014, ketimpangan pendapatan

yang terjadi di Papua tergolong ketimpangan

sedang, dengan gini rasio sebesar 0,41. Angka ini

tidak berbeda dengan tahun sebelumnya. Dari 29

kabupaten/kota di Papua, 2 kabupaten termasuk

ke dalam ketimpangan sedang, yaitu Kabupaten

Merauke dan Kabupaten Sarmi dengan nilai gini

rasio masing-masing sebesar 0,45 dan 0,43.

Sedangkan kabupaten lainnya tergolong

ketimpangan rendah. Kabupaten Yalimo tercatat

mempunyai nilai gini rasio terendah, yaitu sebesar

0,21.

Kategori Tahun

2011 2012 2013 2014 Rendah 27 24 28 27 Sedang 2 5 1 2 Tinggi - - - -

Pertumbuhan IPM Papua,

2010 - 2014

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Gini Rasio Papua, 2010 - 2014

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Indeks Gini Kabupaten/Kota

se-Papua Menurut Kategori

Tahun 2011 - 2014

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

23 Statistik Daerah Provinsi Papua 2013

Tabel :

8.3 Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Menurut Kriteria Bank Dunia Tahun 2007 - 2014

Tabel :

8.4 Persentase Penduduk Miskin di Papua Menurut Daerah Tahun 2007 - 2015

Thn Persentase Penduduk Miskin

Kota Desa K+D

2007 7,97 50,47 40,78

2008 7,02 45,96 37,08

2009 6,10 46,81 37,53

2010 5,55 46,02 36,80

2011 4,60 41,58 31,98

2012 4,24 40,55 31,11

2013 6,11 39,92 31,13

2014 4,47 38,92 30,05

2015 4,61 36,66 28,17

Selain Gini Rasio, Kriteria Bank Dunia juga

dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana

tingkat ketimpangan pendapatan penduduk di

suatu wilayah. Kriteria Bank Dunia menggolongkan

penduduk menjadi tiga kelas sesuai dengan

besarnya pendapatan, yaitu 40 persen penduduk

dengan pendapatan rendah, 40 persen penduduk

dengan pendapatan menengah, dan 20 persen

penduduk dengan pendapatan tinggi. Ketimpangan

pendapatan diukur dengan menghitung persentase

jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang

berpendapatan 40 persen terendah dibandingkan

total pendapatan seluruh penduduk.

Tahun 2014, 40 persen rumah tangga

berpendapatan rendah dan 40 persen rumah

tangga berpendapatan sedang di Provinsi Papua

masing-masing menikmati 16,47 persen dan 35,60

persen pendapatan. Sedangkan sisanya sebesar

47,92 persen dinikmati oleh 20 persen rumah

tangga berpendapatan tinggi. Berdasarkan kriteria

Bank Dunia, distribusi pendapatan di Papua

memiliki ketimpangan pendapatan sedang.

Penduduk miskin adalah penduduk yang

pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis

kemiskinan (GK). Persentase penduduk miskin di

Papua pada Maret 2015 sebesar 28,17 persen.

Menurut tipe daerahnya, penduduk miskin Papua

terkonsentrasi di daerah perdesaan sebesar 36,66

persen. Sedangkan penduduk miskin di wilayah

perkotaan hanya 4,61 persen. Nilai tersebut

mengalami kenaikan dari periode sebelumnya

(September 2014), untuk wilayah perdesaan naik

0,78 persen, dan perkotaan 0,15 persen.

Tahun

40% Berpenda-

patan rendah

40% berpenda-

patan sedang

20% berpenda-

patan tinggi

2007 16.25 41.61 42.14

2008 16.51 39.69 43.80

2009 16.96 36.18 46.87

2010 15.86 34.28 49.86

2011 16.76 37.62 45.62

2012 14,48 34,44 51,09

2013 20,92 37,38 41,68

2014 16,47 35,60 47,92

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

Statistik Daerah Provinsi Papua 2013 24

Tabel :

8.5 Garis Kemiskinan Provinsi Papua Menurut Daerah Tahun 2010 - 2015

Tahun Kota Desa Total

2010 298.285 247.563 259.128

2011 314.606 262.626 276.116

2012 321.228 271.431 284.388

2013 362.401 298.395 315.025

2014 404.944 338.206 355.380

2015 440.697 388.095 402.031

Tabel :

8.6

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Daerah Maret 2010 - Maret 2015

Pada Maret 2015, garis kemiskinan Provinsi Papua

sebesar Rp402.031,-, dimana Garis Kemiskinan (GK)

daerah perkotaan sebesar Rp. 440.697,- lebih tinggi

dibanding GK perdesaan yang mencapai Rp388.095,-.

Dengan memperhatikan komponen GK, yang terdiri dari

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan

Bukan-Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi

makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan

komoditi bukan makanan. Sumbangan GKM terhadap GK

sebesar 75,32 persen, dan GKBM hanya menyumbang

24,68 persen dari total GK Provinsi Papua.

Sisi lain dari kemiskinan yang juga perlu mendapat

perhatian adalah tingkat kedalaman dan keparahan

kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah

penduduk miskin, kebijakan terkait kemiskinan juga

sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan

keparahan kemiskinan. Selama periode 2014-2015, indeks

kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks keparahan

kemiskinan (P2) di Papua mengalami kenaikan. P1 naik

dari 6,84 pada Maret 2014 menjadi 8,82 pada Maret 2015.

Demikian pula P2 naik dari 2,30 menjadi 3,78 pada periode

yang sama. Kondisi ini menunjukkan rata-rata pengeluaran

penduduk miskin di Provinsi Papua semakin menjauh dari

garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar

penduduk miskin semakin besar.

Dilihat menurut tipe daerah, Indeks Kedalaman

Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

di daerah perdesaan masih jauh lebih tinggi dibandingkan

daerah perkotaan. Pada Maret 2015, nilai P1 untuk

perkotaan hanya 0,79 sementara di daerah perdesaan

mencapai 11,72. Demikian juga dengan nilai P2, dimana

untuk perkotaan hanya 0,21 sementara di daerah

perdesaan mencapai 5,07. Dapat disimpulkan bahwa

tingkat kemiskinan di daerah perdesaan jauh lebih buruk

daripada daerah perkotaan.

Tahun Kota Desa K+ D

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Maret 2010 0,78 11,89 9,36

Maret 2011 0,70 10,37 7,86

Maret 2012 0,65 10,47 7,91

Maret 2013 1,11 8,92 6,89

Maret 2014 0,72 8,96 6,84

Maret 2015 0,79 11,72 8,82

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Maret 2010 0,17 4,32 3,37

Maret 2011 0,15 3,74 2,80

Maret 2012 0,15 3,65 2,76

Maret 2013 0,29 2,88 2,21

Maret 2014 0,17 3,04 2,30

Maret 2015 0,21 5,07 3,78

Keterangan : Jumlah penduduk miskin 2006 - 2010 hasil backcasting SP2010 Jumlah penduduk miskin 2006 - 2010 hasil backcasting berdasarkan proyeksi penduduk

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

25 Statistik Daerah Provinsi Papua 2013

,0

50000,0

100000,0

150000,0

200000,0

250000,0

300000,0

2010 2011 2012 2013 2014

232000,0

269257,80281479,10 286340,0 290439,0

Perikanan Tangkap di Laut

Perikanan Tangkap di Perairan Umum

Perikanan Budidaya

Tabel :

9.1 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi dan Palawija di Papua Tahun 2014

Komoditi Luas

Panen (Ha)

Produksi (Ton)

Produk- tivitas

Padi Sawah 41.881 183.864 43,90

Padi Ladang 3.612 12.151 33,64

Jagung 3.076 7.283 23,68

Ubi Kayu 3.729 45.512 122,05

Kacang Tanah 1.900 1.960 10,32

Kacang Kedelai 3.384 3.983 11,77

Kacang Hijau 309 334 10,81

Ubi Jalar 33.041 411.894 124,66

Gambar :

9.1 Produksi Perikanan menurut Subsektor Perikanan di Papua Tahun Tahun 2010 - 2014 (ribu ton)

Produksi padi Papua tahun 2014 sebesar

196.015 ton gabah kering giling (GKG), yang terdiri

dari 183.864 ton padi sawah dan 12.151 ton padi

ladang. Produksi ini meningkat sebesar 26.224 ton

atau 15,44 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kenaikan produksi disebabkan peningkatan luas

panen dan produktivitas, baik padi sawah

maupun padi ladang.

Secara umum, produksi palawija

mengalami peningkatan dibanding tahun

sebelumnya, kecuali kacang tanah, kacang kedelai,

dan kacang hijau yang turun masing-masing

sebesar 4,15; 13,58; dan 51,03 persen. Penurunan

ini disebabkan oleh penurunan luas panen dan

produktivitas. Produksi jagung dan ubi jalar masing-

masing mengalami kenaikan sebesar 10,03 persen

dan 17,51 persen. Kenaikan tersebut dikarenakan

peningkatan produktivitas, walaupun luas panen

turun. Sementara jagung, ubi kayu dan ubi jalar

juga mengalami peningkatan yang disebabkan

peningkatan luas panen dan produktivitas.

Produksi perikanan Papua tahun 2014

sebesar 309,69 ribu ton, yang terdiri dari perikanan

laut 290,44 ribu ton, perikanan perairan umum 8,71

ribu dan perikanan budidaya 10,54 ribu ton.

Perikanan tangkap di laut masih menjadi andalan,

dikarenakan laut Papua yang sangat luas. Dilihat

menurut kabupaten/kota, penyumbang produksi

perikanan terbesar yaitu Kabupaten Merauke (40,19

persen) diikuti Kabupaten Mimika (14,24 persen)

dan Kabupaten Biak (13,61 persen).

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

Statistik Daerah Provinsi Papua 2013 26

0

200

400

600

2010 2011 2012 2013 2014

Ribu M3

KLI Group Wapoga Mutiara Timber Group

Korindo Group Non Group

Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK)

Gambar :

9.2 Produksi Kayu Bulat Asal HPH Tahun 2010 - 2014

Tabel :

9.2 Populasi, Produksi Daging, dan Produksi Telur Papua Tahun 2013

Nama Ternak Populasi Produksi *)

Kuda 1.559 -

Sapi 79.574 2.733.464

Kerbau 549 63.015

Sapi Perah 5 -

Kambing 35.251 131.525

Domba 11 -

Babi 579.024 6.266.554

Kelinci 40.458 18.965

Ayam Ras Petelur 123.690 931.386

Ayam Ras Pedaging 2.518.146 -

Ayam Kampung 1.942.197 1.257.573

Itik 56.893 364.912

*) Hasil Produksi Kuda, Sapi, Kerbau, Kambing, Domba dan Babi (Kg

daging); Ayam Kampung, Ayam Ras dan Itik (butir telur)

Dari 5 perusahaan HPH, produksi kayu

bulat tahun 2013 sebesar 731,08 ribu meter kubik.

Angka ini mengalami peningkatan sebesar 58,57

persen dibanding produksi tahun sebelumnya.

Peningkatan tersebut terjadi karena hampir semua

perusahaan mengalami peningkatan produksi,

kecuali Korindo Group. Selain kayu bulat, hutan

Papua juga menghasilkan produk ikutan berupa

kulit masoi dan gambir.

Populasi ternak besar di Provinsi Papua

tahun 2013 berjumlah 81.687 ekor, terdiri dari

1.559 kuda, 79.574 sapi, 549 kerbau dan 5 sapi

perah. Sementara populasi ternak kecil tahun 2013

berjumlah 654.744 ekor, terdiri dari 35.251

kambing, 11 domba, 579.024 babi dan 40.458

kelinci. Dibandingkan tahun sebelumnya, populasi

ternak besar dan kecil berkurang masing-masing

sebesar 10,47 persen dan 0,10 persen. Berbeda

halnya dengan ternak besar dan kecil, ternak

unggas mengalami peningkatan dibanding tahun

sebelumnya sebesar 1,50 persen. Peningkatan

populasi ternak unggas terjadi karena peningkatan

di semua ternak unggas kecuali itik.

Produksi daging pada tahun 2013

mengalami peningkatan sebesar 10,34 persen

dibanding produksi tahun sebelumnya. Dari total

daging yang diproduksi, sebanyak 68,01 persen

daging babi, 29,67 persen daging sapi. Sedangkan

sisanya berupa daging kerbau, kambing dan

kelinci. Lain halnya dengan produksi daging,

produksi telur mengalami penurunan sebesar 13,09

persen. Penurunan tersebut disebabkan karena

penurunan produksi telur ayam ras petelur dan itik,

masing-masing sebanyak 221.536 dan 202.728.

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

27 Statistik Daerah Provinsi Papua 2013

147671,0 160865,0

229496,0

276724,0308579,0

,0

50000,0

100000,0

150000,0

200000,0

250000,0

300000,0

350000,0

2010 2011 2012 2013 2014

Gambar :

10.1 Produksi Emas dan Tembaga PT Freeport Menurut Triwulan Tahun 2014

Gambar :

10.2 Jumlah Bahan Bakar Minyak yang Disalurkan Menurut Jenis dan Bulan Tahun 2014

Gambar :

10.3 Perkembangan Jumlah Pelanggan Listrik Papua Tahun 2010 - 2014

PT. Freeport Indonesia yang beroperasi di

daerah dataran tinggi Kabupaten Mimika

merupakan perusahaan afiliasi dari Freeport-

McMoran Copper & Gold Inc. Selama tahun 2014,

produksi emas dan tembaga PT. Freeport, masing-

masing mencapai 1.130 ribu ons dan 636 juta pon.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, produksi

emas dan tembaga mengalami penurunan masing-

masing sebesar 1,05 persen dan 30,49 persen.

Produksi emas dan tembaga selama tahun 2013

yang tertinggi terjadi pada triwulan tiga, masing-

masing sebesar 426 ribu ons dan 203 juta pon.

Selama tahun 2014, bahan bakar yang

paling banyak disalurkan oleh Pertamina adalah

avtur sebanyak 108.911.187 kilo liter. Avtur paling

banyak disalurkan pada bulan Desember

sebanyak 108.911.187 kilo liter. Jika dilihat

menurut daerah tujuan penyaluran, bahan bakar

avtur paling banyak disalurkan ke Kabupaten

Jayapura. Hal ini dikarenakan terdapat bandar

udara terbesar di Papua yang melayani

penerbangan antar provinsi dan antar kabupaten

se-Papua. Sedangkan bahan bakar lain paling

banyak disalurkan ke Kota Jayapura.

Selama lima tahun terakhir, jumlah

pelanggan listrik PLN terus mengalami

peningkatan. Pada tahun 2010, jumlah pelanggan

listrik sebanyak 147.659, meningkat menjadi

308.579 pada tahun 2014. Dari jumlah pelanggan

tersebut, lebih dari 80 persen adalah rumah

tangga.

Produksi listrik Papua selama periode 2005-2008

mengalami kenaikan, yaitu dari 350.13 GWh

menjadi 472.14 GWh dengan pertumbuhan rata-

rata pertahun 11.62 persen. Sejalan dengan

meningkatnya produksi listrik, jumlah listrik yang

dialirkan juga meningkat dimana pada tahun 2005

sebesar 341.90 GWh, kemudian tahun 2008 naik

menjadi 465.34 GWh dengan pertumbuhan rata-

rata pertahun 12.03 persen. Jumlah listrik yang

diproduksi setiap tahun selalu lebih besar dari listrik

yang dialirkan. Artinya, pasokan listrik di Papua bisa

dipenuhi sendiri tanpa bergantung

pada produksi listrik di wilayah lain. Yang perlu

diperhatikan, ternyata kebutuhan listrik Papua

semakin meningkat. Ini bisa dilihat dari rata-rata

pertumbuhan listrik yang dialirkan yang lebih besar

dari rata-rata pertumbuhan listrik yang diproduksi.

Oleh karena itu, naiknya permintaan listrik harus

diimbangi naiknya jumlah produksi. Selain itu,

selama ini listrik masih dinikmati di perkotaan dan

ibukota kabupaten, sehingga diharapkan pada

tahun-tahun mendatang listrik bisa menjangkau

seluruh wilayah pedalaman Papua.

208,0

142,0

426,0

354,0

140,0 122,0203,0

171,0

0

100

200

300

400

500

600

Emas (Ribu Ons) Tembaga (Juta Pon)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

6,0

6,50

7,0

7,50

8,0

8,50

9,0

9,50

10,0

10,50

11,0

dal

am r

ibu

(se

lain

avt

ur)

avtu

r (d

lm ju

ta)

Premium Minyak tanah Solar Avtur

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

Statistik Daerah Provinsi Papua 2013 28

Gambar :

11.1 Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil Menurut Kelompok Tenaga Kerja Tahun 2014

Gambar :

11.2 Persentase Tenaga Kerja pada Usaha Mikro dan Kecil Menurut Status Pekerja dan Jenis Kelamin

Gambar :

11.3 Share Sektor Industri Terhadap PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

93,47000 95,99000

6,53000 4,01000

20%

40%

60%

80%

100%

Pekerja dibayar Pekerja tidak dibayarLaki-laki Perempuan

2391,0

7022,0

641,0

48,0,0

1

2-4

5-9

10-14

15-19

Industri Mikro dan Kecil (IMK) merupakan

salah satu komponen dari sektor industri

pengolahan yang meskipun mempunyai

sumbangan yang tidak terlalu besar terhadap

pembentukan ekonomi Papua, tetapi ikut berperan

dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan

pemerataan pendapatan di Papua. Industri

pengolahan yang tergolong ke dalam IMK adalah

indutri pengolahan yang mempunyai jumlah tenaga

kerja kurang dari 20 orang.

Pada tahun 2013, di Papua tercatat ada

10.102 IMK, dimana sebanyak 7.022 perusahaan

termasuk ke dalam kelompok tenaga kerja 2-4

orang. Sementara sebanyak 2.391 perusahaan

hanya mempunyai 1 tenaga kerja. Dilihat menurut

status pekerja dan jenis kelamin, pekerja yang

dibayar maupun pekerja yang tidak dibayar

didominasi oleh pekerja berjenis kelamin laki-laki.

Untuk pekerja dibayar dan tidak dibayar jumlah

pekerja laki-laki lebih dari 90 persen.

Kontribusi sektor industri pengolahan

terhadap perekonomian Papua masih rendah.

Selama lima tahun terakhir, share sektor industri

terhadap total PDRB cukup berfluktuasi, berkisar

antara 1,89-2,44 persen. Jika sektor pertambangan

dieliminer, share sektor industri menunjukkan arah

menurun setiap tahun selama lima tahun terakhir.

Hal yang sama juga terjadi dengan

pertumbuhannya, yang terus mengalami

perlambatan selama tiga tahun terakhir, yaitu dari

7,52 persen pada tahun 2010, menjadi 1,93 persen

di tahun 2012, kemudian mengalami percepatan

pada tahun 2013 sampai tahun 2014.

0

2

4

6

8

10

2010 2011 2012 2013 2014

Share PDRB DT Share PDRB TT Pertumbuhan

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

29 Statistik Daerah Provinsi Papua 2013

0 200 400 600 800

Merauke

Jayapura

Kep. Yapen

Paniai

Mimika

Mappi

Yahukimo

Tolikara

Keerom

Supiori

Kota Jayapura

Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5 Grade 6 Grade 7

0

5

10

15

20

25

2010 2011 2012 2013 2014

Share PDRB DT Share PDRB TT Pertumbuhan

Gambar :

12.1 Jumlah Perusahaan Konstruksi di Papua Menurut Kabupaten dan Kualifikasi Perusahaan Tahun 2014

Gambar :

12.2 Share Sektor Konstruksi Terhadap PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Jumlah perusahaan konstruksi di Papua

tahun 2014 sebanyak 3.051 perusahaan, yang

terdiri dari 2.488 perusahaan kecil, 543 perusahaan

menengah dan 20 perusahaan besar. Jika dirinci

menurut kualifikasi perusahaan, 47,95 persen

termasuk pada grade 4 (batas nilai satu pekerjaan

maksimum 2,5 milyar rupiah), diikuti grade 3 (batas

nilai satu pekerjaan maksimum 1,75 milyar rupiah)

sebesar 21,63 persen, dan grade 5 (batas nilai satu

pekerjaan maksimum 10 milyar rupiah) sebesar

13,60 persen. Sedangkan di papua, hanya terdapat

20 perusahaan yang bergrade 7, yang merupakan

grade tertinggi (batas nilai satu pekerjaan 250

milyar hingga tak terbatas), perusahaan tersebut

terdapat di Kabupaten Merauke, Jayawijaya,

Nabire, Biak Numfor, Mimika dan Kota Jayapura.

Dari 3.051 perusahaan konstruksi di Papua,

sebanyak 24,98 persen berada di Kota Jayapura,

11,77 persen berada di Kabupaten Biak Numfor,

dan 9,99 persen berada di Kabupaten Mimika.

Sedangkan sisanya sebanyak 53,26 persen

tersebar di 17 kabupaten di Papua.

Selama lima tahun terakhir, kontribusi

lapangan usaha konstruksi terhadap total PDRB

Papua terus mengalami peningkatan, yaitu dari

7,20 persen di tahun 2010 menjadi 13,79 persen di

tahun 2014. Untuk PDRB tanpa tambang, share

sektor konstruksi meningkat dari 15,60 persen

pada tahun 2010 menjadi 19,39 persen pada tahun

2014. Tahun 2014, sektor konstruksi tumbuh

sebesar 9,05 persen, melambat dibanding

pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai

11,79 persen.

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

Statistik Daerah Provinsi Papua 2013 30

20

35

50

65

Bintang Non Bintang Total

Tabel :

13.1 Statistik Hotel Tahun 2010 - 2013

Gambar :

13.1 Tingkat Penghunian Kamar Hotel Papua Tahun 2014

Papua merupakan salah satu tujuan wisata

dengan potensi pariwisata yang hampir lengkap di

Indonesia, berupa wisata alam baik flora dan fauna

yang masih asli, budaya yang khas dan unik serta

wisata bahari yang tidak kalah menarik dibanding

daerah lain di Indonesia. Besarnya potensi wisata

ini, perlu diimbangi dengan pembangunan hotel

maupun penginapan/akomodasi lainnya sebagai

sarana penunjang pariwisata.

Pada tahun 2014, terdapat 210 hotel yang

terdiri dari 24 hotel bintang dan 186 hotel non

bintang, Dibandingkan dengan tahun sebelumnya,

jumlah hotel mengalami peningkatan sebesar 0,48

persen. Peningkatan jumlah hotel diikuti dengan

peningkatan jumlah kamar pada sektor perhotelan.

Bila dibandingkan dengan tahun 2013, terjadi

peningkatan jumlah kamar sebesar 0,25 persen,

jumlah tempat tidur yang tersedia tetap dan jumlah

tenaga kerja mengalami penurunan sebesar 7,99

persen.

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel

bintang di Papua tahun 2014 tercatat sebesar

49,18 persen. Artinya setiap 100 malam kamar

yang tersedia pada hotel bintang, sebanyak 49,18

malam kamar terpakai/terhuni oleh tamu hotel, baik

tamu domestik maupun mancanegara. Sementara

TPK hotel non bintang sebesar 34,77 persen.

Selama tahun 2014, TPK hotel bintang tertinggi

tercatat pada bulan November sebesar 60,99

persen, sedangkan hotel non bintang tertinggi

tercatat pada bulan Mei sebesar 42,99 persen.

Indikator 2011 2012 2013 2014

Jumlah Hotel 187 193 209 210

- Bintang 17 22 24 24

- Non Bintang 170 171 185 186

Jumlah Kamar 4.495 4.968 5.564 5.578

- Bintang 988 1.500 1.781 1.781

- Non Bintang 3.507 3.468 3.783 3.797

Jumlah Tempat Tidur

6.514 7.138 7.946 7.946

Tingkat Penghunian Kamar

40,59 39,69 42,78 40,11

- Bintang 53,59 50,69 49,81 49,18

- Non Bintang 37,10 35,44 37,59 34,77

Jumlah Tenaga Kerja

3.049 3.173 3.539 3.256

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

31 Statistik Daerah Provinsi Papua 2013

1,0

2,0

3,0

4,0

Bintang Non Bintang Total

Tabel :

13.2 Statistik Pariwisata Pada Jasa Akomodasi Tahun 2014

Uraian Bintang Non

Bintang Total

Rata-rata lama menginap tamu WNA

5,86 3,73 5,25

Rata-rata lama menginap tamu WNI

2,38 1,85 2,07

Rata-rata lama menginap tamu

2,52 1,87 2,14

Jumlah tamu asing

14.153 5.790 19.943

Jumlah tamu Indonesia

348.231 497.644 845.875

Jumlah tamu 362.385 503.434 865.818

Gambar :

13.2 Rata-rata Lama Menginap Tamu Asing dan Tamu Domestik di Papua

Jumlah tamu hotel selama tahun 2014 di

Provinsi Papua berjumlah 865.818 orang yang terdiri

dari 19.943 tamu asing dan 845.875 tamu domestik.

Jika dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah tamu

mengalami penurunan, mencapai 4,13 persen. Jika

dirinci menurut kualifikasi hotel, tamu asing lebih

banyak menginap di hotel bintang, yaitu mencapai

70,97 persen. Sebaliknya tamu domestik lebih

banyak menginap di hotel non bintang, yaitu

sebanyak 58,83 persen.

Rata-rata lama menginap tamu hotel bintang

pada tahun 2014 selama 2,52 hari. Nilai ini lebih

kecil dari rata-rata lama menginap tamu pada tahun

sebelumnya. Untuk hotel non bintang, rata-rata lama

menginap tamu pada tahun 2014 sebesar 1,87 hari,

nilai ini menurun 0,13 hari bila dibandingkan dengan

tahun 2013. Jika dirinci menurut asal tamu, rata-

lama menginap tamu asing pada hotel bintang

selama 5,86 hari dan hotel non bintang selama 3,73

hari. Sedangkan rata-rata lama menginap tamu

domestik pada hotel bintang selama 2,38 hari dan

pada hotel non bintang selama 1,85 hari.

Selama tahun 2014, rata-rata lama menginap

tamu hotel di Papua paling lama terjadi pada bulan

Juni selama 2,50 hari. Dirinci menurut kualifikasi

hotel, rata-rata lama menginap tamu hotel bintang

paling lama tercatat pada bulan September

mencapai 2,97 hari. Sementara rata-rata lama

menginap tamu hotel non bintang paling lama

tercatat pada bulan Oktober selama 2,26 hari.

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

Statistik Daerah Provinsi Papua 2013 32

Gambar :

14.1 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Tahun 2014

Gambar :

14.2 Panjang Jalan Menurut Kondisi Tahun 2014

Gambar :

14.3 Arus Penumpang Pelabuhan Udara di Papua Tahun 2012 - 2014

Provinsi Papua dapat dilalui semua jalur

transportasi, baik darat, laut maupun udara.

Jalan merupakan sarana utama transportasi

darat yang dibutuhkan untuk mendukung

mobilitas penduduk dan memudahkan lalu lintas

barang dan jasa dari suatu daerah ke daerah

lain. Selanjutnya dapat memperlancar kegiatan

perekonomian di wilayah tersebut.

Menurut data Dinas Pekerjaan Umum

Provinsi Papua, panjang jalan di Papua sampai

tahun 2014 adalah 1.452,13 km. Dari total

panjang jalan tersebut, baru sekitar separuhnya

yang diaspal dan sepanjang 20 km yang

permukaannya dari beton. Kondisi jalan sebagian

besar masih baik, namun ada sekitar 15 persen

dalam kondisi rusak berat.

Karena kondisi geografis Papua yang

relatif sulit, mengakibatkan sarana transportasi

darat masih terbatas untuk digunakan maka

moda transportasi udara dan laut menjadi solusi

bagi masyarakat untuk bepergian, baik antar

provinsi, kabupaten maupun kecamatan. Pada

tahun 2014, jumlah penumpang yang datang dari

bandara-bandara di seluruh Papua tercatat

sebanyak 1,31 juta penumpang. Angka ini sedikit

menurun dibanding tahun sebelumnya sebanyak

306.152 penumpang. Begitu juga halnya dengan

jumlah penumpang yang berangkat di bandara-

bandara Papua, turun 19 persen dari 1,70 juta

penumpang menjadi 1,37 juta penumpang.

640,74000

110,23000

20

681,16000

Aspal

Kerikil

Beton

Tanah

0

300

600

900

1.200

1.500

1.800

2.100

Datang Berangkat

Rib

u o

ran

g

2012 2013 2014

974,12000

,000

259,32000

218,69000Baik

Sedang

Rusak

Rusak berat

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

33 Statistik Daerah Provinsi Papua 2013

,0

2000,0

4000,0

6000,0

Pos Biasa KilatKhusus

Pos Kilat Pos BiasaLN

0

2248,0

0 0,0

5988,0

,0 ,0

Surat Pos Dikirim

Surat Pos Diterima

Gambar :

14.4 Arus Penumpang Pelabuhan Laut

di Papua Tahun 2014

Gambar :

14.5 Jumlah Surat Pos Dikirim dan Diterima Menurut Sifat/Jenis Penanganan Tahun 2014

Selama tahun 2014, jumlah kunjungan kapal

ke Papua sebanyak 2.204 kunjungan, yang terdiri

dari 865 pelayaran dalam negeri, 102 pelayaran luar

negeri, dan 1.332 pelayaran lainnya. Angka ini jauh

menurun dibanding tahun sebelumnya. Dilihat

menurut pelabuhan tempat berangkat dan datang

penumpang kapal, Pelabuhan di Kota Jayapura

merupakan pelabuhan dengan kedatangan

penumpang terbesar.sedangkan pelabuhan dengan

keberangkatan penumpang terbesar adalah di

Nabire.

Jumlah penumpang kapal laut yang datang

dan berangkat selama tahun 2014, masing-masing

berjumlah 430.572 penumpang dan 370.161

penumpang. Penumpang yang datang di seluruh

pelabuhan laut di Papua paling banyak terjadi pada

bulan Agustus sebanyak 53.521 penumpang.

Sementara penumpang yang berangkat tertinggi

tercatat pada bulan Desember sebanyak 43.580

penumpang. Hal ini kemungkinan disebabkan

banyak perantau yang pulang guna merayakan hari

raya natal dan tahun baru bersama keluarga di

kampung halaman.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi terutama di bidang komunikasi,

memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk

melakukan komunikasi dengan lebih mudah dan

cepat. Namun dibalik itu, surat pos masih menjadi

alternatif pilihan bagi masyarakat dalam

berkomunikasi. Pada tahun 2014, jumlah surat pos

yang dikirim dan diterima, masing-masing sebesar

2.248 dan 5.988 surat. Dari beberapa jenis atau

sifat penanganan surat, hanya kilat khusus yang

masih menjadi pilihan masyarakat.

10000,0

20000,0

30000,0

40000,0

50000,0

60000,0

Datang Berangkat

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

Statistik Daerah Provinsi Papua 2013 34

Tabel :

15.1 Statistik Perbankan Provinsi Papua Tahun 2012 - 2014

Gambar :

15.1 Posisi Kredit Usaha Mikro Menurut Sektor Ekonomi (Miliar rupiah)

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang

berperan dalam menghimpun dan menyalurkan dana

mayarakat. Selain itu, perbankan juga menjadi sarana

berinvestasi yang aman. Peran perbankan tersebut

sangat vital dalam mendukung proses pembangunan.

Selama tiga tahun terakhir jumlah bank terus

meningkat, dari 240 bank pada tahun 2011 menjadi

262 pada tahun 2013. Dari 262 bank, lebih dari

separuhnya adalah bank pemerintah, sementara bank

asing hanya ada 6 bank. Kenaikan jumlah bank juga

diikuti dengan kenaikan jumlah dana yang disimpan di

bank, baik berupa tabungan, giro dan deposito

maupun kredit yang disalurkan kepada masyarakat.

Dibandingkan tahun sebelumnya, tabungan, giro,

deposito dan kredit mengalami peningkatan. Selain

bank, koperasi juga merupakan lembaga keuangan

yang mempunyai fungsi menghimpun dan

menyalurkan dana para anggotanya. Pada tahun

2013, jumlah koperasi di Papua adalah sebanyak

2.816, dimana sebanyak 350 merupakan Koperasi

Unit Desa (KUD).

Total kredit usaha mikro di Papua tahun 2014

sebesar 8,34 Miliar rupiah, menurun dibandingkan

tahun sebelumnya, hal ini karena terjadinya

perubahan klasifikasi pada tahun 2014. Lebih dari

separuhnya diusahakan pada sektor perdagangan.

Sementara pada sektor Konstruksi sebesar 1,05

persen, dan sektor lainnya kurang dari 1 persen.

Terjadi perubahan kategori lapangan usaha pada

tahun 2014.

Uraian 2012 2013 2014

Dana bank (trilliun Rp) 34,79 37,39 41,93

- Bank Pemerintah 27,54 29,16 34,11

- Bank Swasta Nasional 6,70 7,66 7,82

- BPR 0,55 0,57 -

Tabungan (trilliun Rp) 26,32 28,68 33,72

Giro (trilliun Rp) 7,69 8,55 9,49

Deposito (trilliun Rp) 5,18 5,55 7,51

Kredit bank (trilliun Rp) 15,10 18,85 20,53

- Bank Pemerintah 12,21 15,12 17,32

- Bank Swasta Nasional 2,50 3,26 3,21

- Bank Asing & Campuran 0,02 0,02 -

- BPR 0,38 0,45 -

Jumlah bank (unit) 261 262 276

Jumlah koperasi (unit) 2.580 2.816 2.420

,6000

,03200

,24000

,05300

1,05000

4,59000

,51000

,41000

,85000

,02000

,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Pertanian

Pertambangan

Industri

Listrik, gas & air

Konstruksi

Perdagangan

Transportasi

Perantara Keuangan

Administrasi pemerintahab

Badan Internasional http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

35 Statistik Daerah Provinsi Papua 2013

Tahun

PMDN PMA

TKI TK

Asing TKI

TK Asing

2010 12.278 36 18.892 466

2011 12.400 56 20.131 637

2012 11.113 34 33.887 862

2013 40.992 39 34.281 971

2014 42.091 63 36.405 1.028

Gambar :

15.2 Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA di Provinsi Papua Tahun 2014

Tabel :

15.2 Nilai Investasi PMDN dan PMA di Provinsi Papua Tahun 2010 - 2014

Tabel :

15.3 Jumlah Tenaga Kerja di Proyek PMDN dan PMA Tahun 2010 - 2014

Selama periode 2010-2014, jumlah perusahaan

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan

Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami

peningkatan masing-masing sebesar 62,03 persen

dan 100 persen. Pada tahun 2013, jumlah

perusahaan PMDN dan PMA di Papua masing-

masing mencapai 108 perusahaan dan 78

perusahaan.

Peningkatan jumlah perusahaan yang ada di

Papua diikuti dengan meningkatnya nilai investasi di

Papua. Nilai investasi PMDN tahun 2014 mencapai

19,14 triliun rupiah, dimana sekitar 67 persen

diinvestasi pada bidang usaha perkebunan. Sisanya

tersebar pada bidang usaha, pertanian, jasa

perhotelan, jasa lainnya, industri kayu, industri kimia

dan industri lainnya. Sementara nilai investasi PMA

mencapai 29,56 triliun rupiah. PMA lebih berminat

untuk berinvestasi pada sektor pertambangan, jasa

pertambangan, dan jasa lainnya.

Peningkatan jumlah perusahaan dan nilai

investasi juga berdampak pada peningkatan jumlah

tenaga kerja yang terserap di PMDN maupun PMA.

Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah tenaga kerja

pada proyek PMDN, baik Tenaga Kerja Indonesia

(TKI) maupun tenaga kerja asing mengalami

peningkatan. TKI mengalami peningkatan sebesar

4,28 persen. Di PMDN, TKI paling banyak terserap di

bidang usaha perkebunan, sedangkan tenaga kerja

asing paling banyak bidang usaha industri kayu.

Sementara di PMA, TKI paling banyak di bidang

usaha pertambangan, sedangkan tenaga kerja asing

di bidang usaha jasa perdagangan.

Tahun PMDN

(milyar Rp) PMA

(Juta US$)

2010 2.401,06 8.251,50

2011 3.263,48 8.596,40

2012 8.353,52 11.120,02

2013 10.679,55 18.545,11

2014 19.137,38 29.563,67

0

20

40

60

80

100

120

2010 2011 2012 2013 2014

7987

95103

108

29 30

42

65

78

PMA PMDN

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

Statistik Daerah Provinsi Papua 2014 36

Gambar :

16.1 Inflasi Kota Jayapura, Merauke dan Nasional Januari – September 2015

Gambar :

16.2 Perkembangan IHK Kota Jayapura (2012 = 100), Januari – September 2015

105

110

115

120

125

130

Umum Bahan Makanan Makanan Jadi

Perumahan Sandang Kesehatan

Pendidikan Transpor

Penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK)

dengan tahun dasar baru 2012 (2012=100) yang

didasarkan pada hasil Survei Biaya Hidup (SBH) 2012

dengan 393 paket komoditas (160 makanan dan 233

non makanan). IHK merupakan salah satu indikator

ekonomi yang digunakan untuk menghitung rata-rata

perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen,

khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari

waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari

paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga.

Penghitungan inflasi Provinsi Papua dilakukan di

Kota Jayapura dan Merauke. Selama periode bulan

Januari-September tahun 2015, Kota Jayapura

mengalami deflasi sebanyak empat kali, yaitu pada

bulan Januari (-0,42 persen), Februari (-0,04 persen),

April (-0,09 persen) dan Agustus (-0,61 persen).

Sementara Merauke mengalami deflasi lima kali, yaitu

pada bulan Februari (-0.93 persen), Maret (-1,03

persen), Juni (-0,57 persen), Juli (-0,65 persen), dan

Agustus (-0,70 persen). Adapun inflasi dan deflasi

tertinggi terjadi di Merauke. Nilai inflasi Merauke pada

bulan Januari mencapai 1,73 persen, sedangkan deflasi

pada bulan Februari mencapai -0,93 persen.

Apabila dirinci menurut kelompok pengeluaran

IHK Kota Jayapura (2012 = 100). IHK kelompok bahan

makanan tertinggi terjadi pada bulan September 2015

mencapai 127,52, sedangkan yang terendah terjadi

pada bulan Mei sebesar 125,21. Hal serupa juga terjadi

pada IHK Merauke, kelompok yang paling mengalami

fluktuasi adalah kelompok bahan makanan. IHK tertinggi

terjadi pada januari mencapai 141,84, sedangkan yang

terendah pa bulan agustus mencapai 122,50.

000

000

001

000

000

001

001

-001

000

000

000

000000

001

001

001

000

000

002

-001-001

000 000

-001 -001 -001

001

Inflasi Kota Jayapura Inflasi Nasional

Inflasi Merauke

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

37 Statistik Daerah Provinsi Papua 2014

Gambar :

16.3 Perkembangan IHK Kota Merauke (2012 = 100), Januari – September 2015

Gambar :

16.4 Perkembangan NTP Provinsi Papua Oktober 2014 – September 2015

Salah satu penyebab terjadinya IHK

terendah di Merauke pada kelompok bahan

makanan, karena Merauke sedang mengalami

panen raya padi.

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah

satu alat ukur untuk mengetahui kesejahteraan

petani. NTP adalah rasio antara indeks harga yang

diterima petani (It) dengan indeks harga yang

dibayar petani (Ib), yang dinyatakan dalam

persentase. Secara konsep, NTP digunakan

sebagai ukuran kemampuan tukar barang-barang

(produk) pertanian yang dihasilkan petani dengan

barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi

rumah tangga dalam memproduksi produk

pertanian. Pengumpulan data harga untuk

penghitungan NTP dilakukan melalui Survei Harga

Perdesaan dan Survei Konsumen Perdesaan,

yang meliputi lima sub sektor yaitu Subsektor

Tanaman Pangan, Hortikultura, Tanaman

Perkebunan Rakyat, Peternakan, dan Perikanan.

Mulai Desember 2013, penghitungan NTP

dilakukan perubahan tahun dasar (semula

menggunakan tahun dasar 2007 = 100 menjadi

tahun dasar 2012 = 100). Hal ini dilakukan untuk

menyesuaikan pergeseran pola produksi pertanian

dan pola konsumsi rumah tangga pertanian di

pedesaan. Selama Oktober 2014 – September

2015, perkembangan NTP Papua selalu berada di

bawah 100. Artinya, petani mengalami defisit yang

mengindikasikan bahwa pendapatan petani lebih

kecil dari pengeluarannya.

110

115

120

125

130

135

140

145

Umum Bahan makanan Makanan jadi

Perumahan Sandang Kesehatan

Pendidikan Transpor

95

96

97

98

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

Statistik Daerah Provinsi Papua 2014 38

Gambar :

16.5

Indeks Yang Diterima Petani (It) dan Indeks Yang Dibayar Petani (Ib) Provinsi Papua Oktober 2014 – September 2015

Gambar :

16.6 Perbandingan Inflasi Perkotaan dan Inflasi Pedesaan Provinsi Papua Januari – September 2015

Indeks harga yang diterima petani (It)

menunjukkan fluktuasi harga komoditas yang

dihasilkan petani. Sedangkan indeks harga yang

dibayar petani (Ib) digunakan untuk mengetahui

fluktuasi harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh

masyarakat pedesaan khususnya petani, serta

fluktuasi harga barang dan jasa yang diperlukan

untuk memproduksi hasil pertanian.

Indeks harga yang diterima petani (It) dan

indeks harga yang dibayar petani (Ib) cenderung

mengalami peningkatan selama setahun terakhir.

Namun peningkatan Ib lebih cepat dibanding

peningkatan It. Terlihat dari nilai Ib pada Oktober

2014 sebesar 110,07 persen, naik sebesar 5,69

persen menjadi 116,33 persen pada September

2015. Sedangkan peningkatan It hanya sebesar 4,83

persen, yaitu dari 107,28 persen pada Oktober 2014,

menjadi 112,46 persen pada September 2016.

Selain inflasi perkotaan yang dihitung pada 82

kota di Indonesia, dihitung pula inflasi pedesaan yang

dihitung di 32 Provinsi di Indonesia, selain Provinsi

DKI Jakarta. Berbeda dengan inflasi Kota Jayapura

dan inflasi Merauke, selama Januari–September

2015, tidak pernah terjadi deflasi di perdesaan

Papua. Perkembangan inflasi perkotaan pun

berfluktuasi lebih tajam dibandingkan inflasi

pedesaan. Inflasi Kota Jayapura tertinggi sebesar

0,80 persen dan deflasi tertinggi sebesar -0,42

persen, sedangkan inflasi Merauke tertinggi sebesar

1,73 persen dan deflasi tertinggi sebesar -1,03

persen. Sementara inflasi perdesaan tertinggi

sebesar 0,86 persen dan inflasi terendah sebesar

0,02 persen.

107,28

107,41

108,5

110,34

110,61 111,51

111,25

111,6

112,18

112,35

112,11

112,46

110

111

113114

114114

115

115116

116

116

116

106

108

110

112

114

116

118It Ib

000

001

000

002

-001

-001-001

001

001

000

000

000

-002

-001

-001

000

001

001

002

002

Inflasi Kota Jayapura Inflasi Merauke

Inflasi perdesaan

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

39 Statistik Daerah Provinsi Papua 2014

Gambar :

17.1 Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Tahun 2013 Menurut Kabupaten/Kota (Rp)

Tabel :

17.1

Persentase Konsumsi Makanan dan Non Makanan Penduduk Papua Menurut Tipe Daerah Tahun 2013 dan 2014

Pada tahun 2014, rata-rata pengeluaran

perkapita sebulan rumah tangga di Papua sebesar

758.026 rupiah. Adapun 60,23 persen dari rata-rata

pengeluaran tersebut atau senilai 456.532 rupiah

digunakan untuk konsumsi makanan. Kota Jayapura

merupakan kabupaten/kota yang memiliki rata-rata

pengeluaran terbesar, diikuti Kabupaten Mimika,

dan Kabupaten Jayapura. Sedangkan kabupaten

yang memiliki rata-rata pengeluaran terkecil yaitu

Kabupaten Tolikara. Jika dilihat dari porsi konsumsi

makanan dan non makanan, sebanyak 28

kabupaten memiliki persentase pengeluaran

konsumsi makanan lebih besar dari pada non

makanan, sedangkan Kota Jayapura merupakan

satu-satunya kota yang memiliki persentase

pengeluaran untuk konsumsi non makanan lebih

besar daripada untuk konsumsi makanan.

Pada tahun 2014 persentase konsumsi

makanan mengalami sedikit peningkatan, yaitu

58,45 persen pada tahun 2013 menjadi 60,23

persen. Kenaikan mengindikasikan adanya

pergeseran pola konsumsi penduduk dan tingkat

kesejahteraan penduduk Papua tahun 2014

menurun dibanding tahun sebelumnya. Jika dilihat

menurut tipe daerah, 49,72 persen pengeluaran

penduduk perkotaan digunakan untuk konsumsi

makanan, sedangkan pengeluaran penduduk

pedesaan untuk konsumsi makanan mencapai

69,08 persen. Terdapat indikasi bahwa tingkat

kesejahteraan penduduk perkotaan jauh lebih baik

dibandingkan penduduk pedesaan. Pola hidup

penduduk pedesaan yang masih relatif sederhana

menyebabkan mayoritas penduduk pedesaan masih

mengutamakan kebutuhan makanan.

Sumber : Susenas 2013

Tipe Daerah Makanan Non Makanan

2013 2014 2013 2014

Perkotaan 47,69 49,72 52,31 50,28

Pedesaan 67,64 69,08 32,36 30,92

Perkotaan + Pedesaan

58,45 60,23 41,55 39,77

,0 1000000,0 2000000,0

18. Tolikara

31. Mamberamo…

14. Mappi

15. Asmat

29. Nduga

34. Dogiyai

27. Supiori

17. Pegunungan…

35. Intan Jaya

36. Deiyai

16. Yahukimo

10. Paniai

32. Yalimo

11. Puncak Jaya

20. Keerom

26. Waropen

09. Biak Numfor

Papua

08. Kepulauan…

19. Sarmi

04. Nabire

02. Jayawijaya

13. Boven Digoel

33. Puncak

01. Merauke

03. Jayapura

12. Mimika

71. Jayapura

Series1 Series2

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

Statistik Daerah Provinsi Papua 2014 46

Jenis Komoditi Volume (Kg) Nilai FOB (Juta US$)

Bijih Tembaga & Konsentrat (HS26)

525 740 563 1 376 498 241

Kayu & Barang dari Kayu (HS44)

139 719 864 115 703 724

Ikan & Hewan Air Lainnya (HS03)

51 511 108 33 762 797

Minyak Nabati & Hewani (HS15)

12 400 30 823

Lainnya 581 054 3 678 474

Total 717.564.989 1.529.674.059

Gambar :

18.1 Perkembangan Ekspor Papua Tahun 2009-2014 (Juta US$)

Tabel :

18.1 Volume dan Nilai Ekspor Menurut Golongan Barang HS 2-Digit di Papua

Tabel :

18.2 Volume dan Nilai Ekspor Menurut Pelabuhan Muat di Provinsi Papua

Pelabuhan Muat Volume (Kg) Nilai FOB (US$)

Frans Kaisepo 4 019 3 274

Jayapura 286 553 749 698

Serui 53 511 014 37 351 701

Merauke 25 164 550 17 523 863

Amamapare 528 157 877 1 380 381 078

Sentani 112 520 211 439

Bade 78 869 376 72 157 869

Kimaam 31 459 080 21 157 869

Wamena - -

Total 717.564.989 1529536791

Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri

suatu negara terhadap barang dan jasa, terciptalah

pertukaran barang dan jasa antar negara yang

dikenal dengan istilah Perdagangan Internasional

atau Perdagangan Luar Negeri.

Selama periode 2009 – 2014, nilai ekspor

Papua cukup berfluktuasi. Nilai ekspor tertinggi

terjadi pada tahun 2010 mencapai US$5.080,21

juta, sedangkan nilai ekspor terendah terjadi pada

tahun 2014 hanya mencapai US$1.529,67 juta.

Kenaikan dan penurunan nilai ekspor Papua sangat

dipengaruhi oleh volume dan harga ekspor komoditi

Bijih Tembaga dan Konsentrat (HS26), yang

merupakan komoditi andalan ekspor Papua.

Penurunan nilai ekspor Papua di tahun

2014 cukup signifikan dikarenakan permintaan

golongan HS26 menurun 55,42 persen. Penurunan

ekspor konsentrat tembaga ini seiring dengan

diberlakukannya pembatasan eksport bahan mentah

produk pertambangan oleh pemerintah. Berbeda

dengan golongan HS44, HS03, HS15 dan golongan

lainnya yang nilai ekspornya mengalami

peningkatan, masing-masing sebesar 20,01; 53,79;

418,29; dan 242,32 persen.

Pelabuhan Amamapare tetap merupakan

gerbang utama perdagangan luar negeri di Papua

dengan nilai ekspor US$1.380,38 juta disebabkan

ekspor konsentrat tembaga seluruhnya melalui

pelabuhan tersebut. Selanjutnya pelabuhan dengan

nilai ekspor terbesar kedua adalah Pelabuhan Bade

dengan nilai US$72,16 juta, dimana ekspor

utamanya berupa komoditi golongan HS44.

3857,54980

5080,21157

3657,43000

2116,51279

2728,04000

1529,67000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

47 Statistik Daerah Provinsi Papua 2014

800,63612

976,35047

1112,94000

1022,81734

506

1014,47000

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Gambar :

18.2 Perkembangan Impor Papua Tahun 2009-2014 (Juta US$)

Tabel :

18.3 Volume dan Nilai Impor Menurut Pelabuhan Masuk di Provinsi Papua

Pelabuhan Muat

Volume (Kg) Nilai FOB (US$)

Merauke 43.865 13.182

Amamapare 391.197.059 1.011.166.417

Kimaam - -

Jayapura - -

Sentani 12.544.043 3.292.718

Total 403.784.967 1.014.472.317

Tahun Ekspor Impor Neraca

Perdagangan

2009 3.857.473.395 800.636.122 3.056.837.273

2010 5.080.211.565 976.350.470 4.103.861.095

2011 3.657.427.418 1.112.944.378 2.544.483.040

2012 2.116.512.789 1.022.817.342 1.093.695.447

2013 2.728.043.282 506.402.756 2.221.640.526

2014 1.529.674.059 1.014.472.317 515.201.742

Tabel :

18.4 Statistik Ekspor-Impor Papua

Selama enam tahun terakhir, impor tertinggi

terjadi pada tahun 2011 sebesar US$1.112,94 juta,

sedangkan pada tahun 2014 impor mencapai nilai

terendah sebesar US$1.014,47 juta. Impor Papua

pada tahun 2013 ini naik sebesar 50,49 persen

dibanding tahun sebelumnya. Impor Papua terdiri dari

US$101,78 juta impor migas dan US$404,63 juta

impor non migas. Impor migas Papua turun 66,06

persen karena adanya kebijakan menurunkan impor

migas yang diambil pemerintah pada tahun 2013.

Dilihat menurut pelabuhan masuk, Pelabuhan

Amamapare menjadi pintu masuk utama untuk

komoditi impor. Hampir seluruh golongan barang

utama masuk ke Papua melalui pelabuhan tersebut

senilai US$503,94 juta (99,51 persen dari total impor

Papua). Adapun sisanya 0,49 persen masuk melalui

Pelabuhan Merauke, Kimaam, Jayapura dan Sentani.

Barang impor yang masuk melalui Pelabuhan

Merauke antara lain kapal dan jaring penangkap ikan.

Sementara yang masuk melalui Pelabuhan Jayapura

berupa kontainer dan melalui Pelabuhan Udara

Sentani berupa helikopter. Adapun barang impor yang

masuk melalui Pelabuhan Kimaam berupa jaring

penangkap ikan dan bagian-bagian dari radiator.

Pada tahun 2014 neraca perdagangan Papua

sebesar US$515,20 juta. Nilai ini menurun 76,81

persen dibanding tahun sebelumnya. Penurunan

kinerja perdagangan Papua ini disebabkan oleh

larangan ekspor mineral mentah yang diberlakukan

oleh pemerintah, sementara proses produksinya tetap

berjalan, sehingga impor terhadap kebutuhan akan

proses produksi tersebut tetap dilakukan.

Lima Negara Tujuan Ekspor Terbesar

Provinsi Papua Tahun 2010

Volume dan Nilai Impor Menurut

Pelabuhan Masuk di Provinsi Papua

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

Statistik Daerah Provinsi Papua 2013 42

Tabel :

19.1 PDRB Papua Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan (Juta Rupiah)

Tahun PDRB

ADHB ADHK

2010 110.808.176,6 110.808.176,6

2011 108.188.756,4 106.066.723,4

2012 112.812.560,5 107.890.942,6

2013 119.771.975,8 116.428.607,5

2014 123.179.719,2 120.216.970,3

Gambar :

19.1 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014

Penghitungan PDRB pada tahun 2014

mulai menggunakan tahun dasar baru, yaitu tahun

dasar 2010 berbasis SNA 2008, yang terbagi

menjadi 17 (tujuh belas) kategori lapangan usaha

menurut KBLI 2009.

Perekonomian Papua tahun 2014

mencapai Rp.123,179 triliun, diukur berdasarkan

PDRB atas dasar harga berlaku dengan tambang,

nilai ini meningkat sekitar Rp.3,407 triliun

dibandingkan tahun sebelumnya, dan PDRB

perkapita mencapai 39,85 juta. Pada PDRB atas

dasar harga konstan juga terjadi percepatan dari

tahun sebelumnya sebesar Rp.3,788 triliun,

sehingga nilainya mencapai Rp.120,216 triliun.

Dilihat dari segi struktur perekonomian,

satu-satunya yang mengalami kontraksi adalah

lapangan usaha pertambangan dan penggalian

(Kategori B). Sejak tahun 2010 kontribusinya terus

mengalami penurunan, namun lapangan usaha ini

merupakan kontributor terbesar selama periode

tahun 2010-2014. Dari lima tahun terakhir,

kontribusi lapangan usaha pertambangan dan

penggalian terus menurun dari 53,9 persen

dengan nilai 59.693,87 miliar pada tahun 2010,

menjadi 28,87 persen senilai 35.563,45 pada

tahun 2014.

Kontributor tertinggi kedua yaitu lapangan

usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

(Kategori A), kontribusinya terus meningkat selama

periode 2010-2014. Kontribusi kategori A terhadap

perekonomian papua sebesar 10,54 persen pada

2010 menjadi 14,11 persen pada 2014.

14,11%

28,87%

2,44%

0,03%

0,07%13,79%

9,17%

5,48%0,86%

4,06%

1,92%

2,88%

1,31%

9,96%

2,16%

1,72%

1,16%

Kategori A Kategori B Kategori C

Kategori D Kategori E Kategori F

Kategori G Kategori H Kategori I

Kategori J Kategori K Kategori L

Kategori M, N Kategori O Kategori P

Kategori Q Kategori R, S, T, U

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

43 Statistik Daerah Provinsi Papua 2013

Gambar :

19.2 Pertumbuhan Ekonomi Papua 2010-2014

Gambar :

19.3 Perkembangan PDRB Papua Tanpa Pertambangan dan Penggalian (Trilyun Rupiah)

0 4 8 12 16

2013

2014

kategori O kategori K

kategori G kategori E

kategori D kategori C

kategori A

Ekonomi Papua tahun 2014 tumbuh 3,25

persen, melambat dibanding tahun 2013 sebesar

7,91 persen. Pertumbuhan terjadi hampir di

seluruh lapangan usaha. satu-satunya lapangan

usaha yang mengalami kontraksi adalah

pertambangan dan penggalian (kategori B)

sebesar -4,16 persen. Kontraksi lapangan usaha

ini salah satunya disebabkan adanya pembatasan

ekspor minerba oleh pemerintah Indonesia serta

adanya kecelakaan tambang di PT. Freeport pada

September 2014. Sedangkan lapangan usaha

administrasi pemerintahan, pertahanan, dan

jaminan sosial wajib (kategori O) mengalami

pertumbuhan tertinggi, karena dampak adanya

pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum

presiden.

Selama tahun 2014 lapangan usaha

pertambangan dan penggalian merupakan

penyumbang terbesar PDRB Papua. Setiap

triwulanannya pertumbuhan lapangan usaha ini

selalu mengalami pertumbuhan fluktuatif (q to q)

yakni minus 20,90 persen pada triwulan I, minus

8,01 persen pada triwulan II, 25,51 persen pada

triwulan III dan minus 16,42 persen pada triwulan

IV. Nilai tambah lapangan usaha pertambangan

dan penggalian sebesar 35,.563.453,14 juta

rupiah, lebih rendah 9.606.685,94 juta rupiah jika

dibanding tahun 2013. Hal tersebut diakibatkan

karena terjadi perlambatan produksi tambang

pada triwulan I triwulan II dan triwulan IV. Pada

triwulan tersebut terjadi pembatasan ekspor

konsentrat yang mengakibatkan penangguhan

hasil tambang sebagai dampak adanya

pemberlakuan undang-undang minerba.

50

55

60

65

70

75

80

85

90

2011 2012 2013 2014

57,87

66,20

74,60

87,62

56,06

61,09

66,12

72,00

ADHB ADHK

-6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

2013

2014

kategori B

0 5 10 15

2013

2014

kategori R, S, T, U kategori Q kategori P

kategori M, N kategori L kategori J

kategori I kategori H kategori F

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

Statistik Daerah Provinsi Papua 2013 44

Tabel :

19.2 PDRB Papua Menurut Penggunaan (Trilyun Rupiah)

Komponen 2012 2013 2014

Konsumsi Rumah Tangga

50.16 57.32 65.49

Konsumsi LNPRT 1.87 2.16 2.59

Konsumsi Pemerintah 22.73 26.11 30.59

Pembentukan Modal Tetap Bruto

32.07 36.27 41.43

Perubahan Inventori 0.17 0.34 -0.38

Ekspor Luar Negeri 20.71 30.25 19.62

Impor Luar Negeri 10.85 6.74 14.02

Net Ekspor Antar Daerah

-4.06 -25.94 -22.15

P D R B 112.81 119.77 123.18

Gambar :

19.4 Distribusi PDRB Menurut Penggunaan Tahun 2014

Pada tahun 2014, PDRB Papua bernilai

123,18 triliun rupiah. Digunakan untuk keperluan

konsumsi rumah tangga sebesar 65,49 triliun

rupiah dan konsumsi LNPRT 2,59 triliun rupiah.

Selama tiga tahun terakhir konsumsi rumah tangga

dan LNPRT di Papua selalu mengalami

peningkatan. Hal yang sama juga terjadi pada

komponen konsumsi pemerintah, pada tahun 2013

nilainya sebesar 26,11 trilliun rupiah meningkat

menjadi 30,59 triliun rupiah pada tahun 2014.

Investasi fisik/ pembentukan modal tetap bruto di

tahun 2014 sebesar 41,43 triliun rupiah. Ditahun

2014, ekspor luar negeri mengalami penurunan,

nilainya sebesar 19,62 triliun rupiah. Komponen

Impor luar negeri sebesar 14,02 triliun rupiah.

Sedangkan khusus untuk antar wilayah kebutuhan

akan barang impor di Papua lebih besar dari pada

barang yang diekspor, yakni sebesar 22,15 triliun

rupiah.

Sebagian besar nilai PDRB Papua pada

tahun 2014 digunakan untuk memenuhi kebutuhan

konsumsi meliputi konsumsi rumah tangga,

konsumsi lembaga swasta nirlaba dan konsumsi

pemerintah, yakni sebesar 80,10 persen.

Sedangkan bagian pendapatan yang digunakan

untuk investasi proporsinya juga cukup besar yaitu

33,64 persen dan sebesar minus 0,31 persen

merupakan sumbangan nilai dari perubahan

inventori. Komponen ekspor luar negeri sebesar

15,93 persen dan komponen impor luar negeri

sebesar 11,38 persen. Sedangkan net ekspor

antar wilayah sebesar 17,98 persen.

PENDAPATAN REGIONAL

Konsumsi Rumah Tangga;

53,16

Konsumsi LNPRT; 2,10

Konsumsi Pemerintah;

24,83

Pembentukan Modal

Tetap Bruto; 33,64

Perubahan Inventori; -

0,31

Ekspor Luar Negeri; 15,93

Impor Luar Negeri; 11,38

Net Ekspor Antar

Daerah; -17,98

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

45 Statistik Daerah Provinsi Papua 2013

Gambar :

19.5 Laju Pertumbuhan PDRB Penggunaan Tahun 2010 - 2014

Gambar :

19.6 Laju Pertumbuhan Ekspor Luar Negeri dan Pertambangan Bijih Logam Tahun 2011 - 2014

Selama kurun waktu lima tahun terakhir

pertumbuhan ekonomi Papua cenderung

berfluktuasi. Setelah mengalami perlambatan pada

tahun 2010 dan 2011 yakni sebesar minus 4,48

persen dan minus 4,28 persen, di tahun 2012

papua tumbuh 1,72 persen dan kembali tumbuh

7,91 persen di tahun 2013. Di tahun 2014 ekonomi

papua bergerak lebih cepat dari tahun 2013, yakni

tumbuh 3,25 persen.

Dilihat per komponennya, komponen

konsumsi rumah tangga, komponen lembaga

swasta nirlaba, komponen konsumsi pemerintah

dan komponen PMTB mgengalami percepatan

dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan

komponen yang mengalami perlambatan adalah

komponen perubahan inventori dan komponen

ekspor luar negeri. Kebutuhan barang impor

sebagai faktor pengurang juga mengalami

peningkatan.

Komponen konsumsi pemerintah di tahun

2014 bergerak lebih cepat dengan tumbuh 9,38

persen. Hal ini diantaranya disebabkan oleh

meningkatnya belanja barang APBD pemerintah

sebesar 26,18 persen.

Ekspor luar negeri bergerak lebih lambat

dibanding tahun 2013 dengan tumbuh minus 46,83

persen. Hal ini sejalan dengan terjadinya

perlambatan aktivitas produksi pada sub lapangan

usaha pertambangan bijih logam yang tumbuh

negatif. Sementara impor luar negeri tumbuh

105,27 persen dan net ekspor tumbuh minus

139,70 persen.

7,10

12,29

9,38

7,67

-182,91

-46,83

105,27

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi LNPRT

Konsumsi Pemerintah

Pembentukan Modal Tetap Bruto

Perubahan Inventori

Ekspor Luar Negeri

Impor Luar Negeri

-50,00

-40,00

-30,00

-20,00

-10,00

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

2011 2012 2013 2014

Pertambangan BijihLogam

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

Statistik Daerah Provinsi Papua 2013 46

r) angka perbaikan *) angka sementara

Tabel :

20.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Wilayah Maluku dan Papua 2011-2014 (Milyar Rupiah)

Tabel :

20.2 Kontribusi PDRB Terhadap Total PDRB 33 Provinsi Wilayah Maluku dan Papua 2011-2014 (Persen)

Kawasan paling timur Indonesia terdiri dari

empat provinsi, yaitu Provinsi Maluku, Maluku Utara,

Papua Barat dan Papua. Di antara empat provinsi

tersebut, Provinsi Papua memliki luas wilayah dan

jumlah penduduk terbesar. Selain itu, PDRB Papua

juga merupakan yang terbesar dibanding 3 provinsi

lain di kawasan timur Papua.

Selama empat tahun terakhir, kontribusi

PDRB Papua terhadap total PDRB 33 provinsi

selalu berada diatas satu persen. Sedangkan 3

provinsi yang lain, masing-masing hanya

memberikan kontribusi kurang dari satu persen.

Share PDRB Papua terhadap total PDRB 33

provinsi pada tahun 2014 kembali mengalami

penurunan, yaitu dari 1,38 persen pada tahun 2011,

1,30 persen ditahun 2012, 1,25 persen ditahun 2013

kemudian kembali menurun ditahun 2014 (1,15

persen). Hal tersebut tidak terlepas dari pengaruh

pembatasan ekspor bahan mentah produk

pertambangan oleh pemerintah.

Jika dikaitkan dengan kinerja pembangunan

di Papua, tingginya nilai PDRB Papua belum diikuti

dengan capaian IPM dan persentase penduduk

miskin yang rendah. Pada tahun 2014, capaian

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua

sebesar 56,75, berada pada posisi ke 34 dari 34

provinsi di Indonesia. Sementara angka kemiskinan

Papua sebesar 30,05 persen, merupakan

persentase penduduk miskin paling besar. Terlihat

bahwa belum tercipta adanya hubungan yang ideal

antara ketiga indikator tersebut.

2012 2013 2014

Indeks Pembangunan Manusia se Maluku dan Papua Tahun 2012 - 2014

Maluku Maluku Utara

Papua Barat Papua

2012 2013 2014

Kemiskinan se Maluku dan Papua Tahun 2012 - 2014(Persen)

Perbandingan per Maret

Provinsi 2011 2012 2013 2014

30. Maluku 21.367,9 24.661,8 27.834,5 31.733,3

31. Malut 17.078,1 19.340,5 21.439,6 24.053,5

32. PapBar 44.254,6 47.421,1 53.014,2 58.285,1

33. Papua 108.188,8 112.812,6 119.772,0 123.179,7

Provinsi 2011 2012 2013 2014

30. Maluku 0,27 0,28 0,29 0,30

31. Malut 0,22 0,22 0,22 0,22

32. PapBar 0,57 0,55 0,55 0,54

33. Papua 1,38 1,30 1,25 1,15

2012 2013* 2014**

Laju Pertumbuhan Ekonomi se Maluku dan Papua Tahun 2012-2014** (Persen)

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

47 Statistik Daerah Provinsi Papua 2013

Sumber BPS Provinsi Papua ; *) angka sementara

Tabel :

20.3 Share dan Pertumbuhan PDRB Provinsi Papua Dengan Tambang Menurut 29 Kabupaten/Kota Tahun 2014*

Pertumbuhan ekonomi Papua pada tahun

2014 sebesar 3,25 persen. Dari 3,25 persen

pertumbuhan ekonomi Papua, pertumbuhan terbesar

disumbang oleh lapangan usaha administrasi

pemerintahan, yaitu sebesar 15,96 persen. Pada

urutan kedua adalah lapangan usaha penyedia

akomodasi sebesar 12,57 persen. Jika sektor

pertambangan dieliminer untuk melihat ekonomi

Papua yang lebih riil, PDRB Papua tanpa tambang,

tumbuh 8,90 persen. Pertumbuhan ekonomi Papua

yang mengalami perlambatan pada tahun 2014,

diikuti oleh peningkatan tingkat pengangguran dan

penurunan tingkat kemiskinan.

Selama tahun 2014, hampir seluruh

Kabupaten/Kota di Papua mengalami pertumbuhan

positif hanya mimika yang mengalami pertumbuhan

negatif. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh

Kabupaten Jayapura sebesar 11,74 persen.

Sedangkan Kabupaten dengan penyumbang PDRB

Papua terbesar yakni sebesar 32,69 persen, diikuti

Kota Jayapura, dan Kabupaten Merauke. Sedangkan

kabupaten dengan kontribusi paling kecil adalah

Kabupaten Yalimo dan Nduga, masing-masing 0,54

persen dan 0,57 persen.

Kabupaten dengan PDRB perkapita tertinggi

tahun 2014 adalah kabupaten Mimika, disusul Kota

Jayapura, dan Kabupaten Boven Digoel. Sementara

kabupaten dengan pendapatan perkapita terendah

adalah Kabupaten Lanny Jaya (6,17 juta rupiah),

Puncak (7,11 juta rupiah) dan Nduga (7,48 juta

rupiah). PDRB per kapita atas dasar harga berlaku

menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu

orang penduduk selama satu tahun.

Kabupaten / Kota Share Pertumbu

han Perkapita

ADHB

Merauke 7,33 8,23 41.720.000

Jayawijaya 3,86 6,05 22.970.000

Jayapura 6,98 11,74 71.100.000

Nabire 5,58 7,67 49.200.000

Kepulauan Yapen 2,19 6,39 29.570.000

Biak Numfor 3,15 5,12 28.160.000

Paniai 1,85 2,69 13.840.000

Puncak Jaya 0,72 1,87 7.770.000

Mimika 32,69 (3,04) 199.350.000

Boven Digoel 2,62 5,32 51.970.000

Mappi 1,38 7,08 18.640.000

Asmat 1,22 6,08 17.170.000

Yahukimo 1,26 7,06 8.600.000

Peg. Bintang 0,99 6,07 16.950.000

Tolikara 0,83 7,25 7.940.000

Sarmi 1,31 6,38 44.520.000

Keerom 1,54 8,61 35.330.000

Waropen 1,01 10,47 44.400.000

Supiori 0,59 7,27 41.550.000

Mamberamo Raya 0,72 9,67 42.440.000

Nduga 0,57 8,41 7.480.000

Lanny Jaya 0,87 5,51 6.170.000

Mamberamo Tengah 0,58 7,95 15.570.000

Yalimo 0,54 7,78 11.440.000

Puncak 0,59 9,05 7.110.000

Dogiyai 0,65 9,03 8.660.000

Intan Jaya 0,58 7,39 15.800.000

Deiyai 0,59 7,39 10.460.000

Kota Jayapura 17,22 10,32 75.940.000

1,72000

7,910003,25000

8,98000 8,23000 8,9000

2012 2013* 2014**

Laju Pertumbuhan Ekonomi Papua Tahun 2012-2014** (Persen)

Papua Dg. Tambang Papua Tanpa Tambang

3,63000

3,23000 3,440

00

2012 2013 2014

Tingkat Pengangguran Terbuka Papua Tahun 2012-2014 (Persen)

31,11000

31,13000 30,05

000

2012 2013 2014

Kemiskinan Papua Tahun 2012-2014 (Persen)

Perbandingan per Maret

Perbandingan per Agustus

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

Statistik Daerah Provinsi Papua 2013 48

Tabel :

20.4 Persentase Penduduk Miskin Papua Menurut Kabupaten/Kota (Keadaan Bulan September 2013)

Gambar :

20.1 P1 dan P2 Menurut Kabupaten/Kota (Keadaan Bulan September 2013)

Jumlah penduduk miskin di Papua keadaan

bulan september 2013 sebesar 960,56 ribu jiwa, paling

banyak berada di kabupaten Jayawijaya (8,85 persen)

dan kabupaten Yahukimo (7,92 persen). Apabila dilihat

dari besar persentasenya, penduduk miskin Papua

sebesar 31,52 persen meningkat dari tahun 2012

(30,66 persen) dengan diikuti peningkatan garis

kemiskinan 13,98 persen. Sedangkan dari sisi harga

terjadi inflasi sebesar 8,27 persen.

Dari jumlah penduduk masing-masing

Kabupaten/ Kota se Papua, Kabupaten Deiyai

merupakan kabupaten di Papua dengan persentase

penduduk miskin terbanyak, yang mencapai 47,52

persen. Sedangkan kabupaten Merauke merupakan

kabupaten yang memiliki persentase penduduk miskin

terkecil, sebesar 12,33 persen. Selain Kabupaten

Supiori, sempuluh kabupaten lain yang mempunyai

persentase penduduk miskin terbanyak berada di

daerah pegunungan.

Seperti persentase penduduk miskin, Indeks

Kedalaman Kemiskinan (P1) tertinggi terdapat di

Kabupaten Deiyai, yakni sebesar 16,82 menurun

dibanding tahun 2012 (17,94) dengan peningkatan

garis kemiskinan 11,11 persen. Sedangkan Indeks

Keparahan Kemiskinan (P2) tertinggi terdapat di

Kabupaten Intan Jaya, yakni sebesar 8,62 menurun

dibanding tahun 2012 (8,85) dengan peningkatan garis

kemiskinan 17,15 persen. Penurunan nilai P1 memberi

indikasi bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin

di Kabupaten Deiyai semakin mendekati garis

kemiskinan. Sedangkan penurunan P2 di Kabupaten

Intan Jaya mengindikasikan ketimpangan pengeluaran

penduduk miskinnya semakin rendah.

Kabupaten/ Kota

Persen Kabupaten/

Kota Persen

Merauke 12,33 Sarmi 17,72

Jayawijaya 41,81 Keerom 23,23

Jayapura 17,58 Waropen 37,27

Nabire 27,69 Supiori 41,50

Yapen Waropen 29,32 Mam. Raya 34,25

Biak Numfor 30,28 Nduga 39,69

Paniai 40,15 Lanny Jaya 43,79

Puncak Jaya 39,92 Mam. Tengah 39,59

Mimika 20,37 Yalimo 40,33

Boven Digoel 23,70 Puncak 41,96

Mappi 30,35 Dogiyai 32,25

Asmat 33,84 Intan Jaya 42,03

Yahukimo 43,27 Deiyai 47,52

Peg. Bintang 37,23 Kota Jayapura 16,19

Tolikara 38,00 PAPUA 31,52

MeraukeJayawijaya

JayapuraNabire

Kep. YapenBiak Numfor

PaniaiPuncak Jaya

MimikaBoven Digoel

MappiAsmat

YahukimoPeg. Bintang

TolikaraSarmi

KeeromWaropen

SupioriMamb. Raya

NdugaLanny Jaya

Mamb. TengahYalimoPuncakDogiyai

Intan JayaDeiyai

Kota Jayapura

P1

P2

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

Statistik Daerah Provinsi Papua 2014

Tabel : 1 Letak dan Posisi Geografi Provinsi Papua

1. Posisi Geografi

Provinsi Papua

:

2025’ - 90

1300 - 1410

Lintang Selatan Bujur Timur

2. Letak di atas

Permukaan Laut

: KABUPATEN

1. Merauke

2. Jayawijaya

3. Jayapura

4. Nabire

5. Kepulauan Yapen

6. Biak Numfor

7. Paniai

8. Puncak Jaya

9. Mimika

10. Boven Digoel

11. Mappi

12. Asmat

13. Yahukimo

14. Pegunungan Bintang

15. Tolikara

16. Sarmi

17. Keerom

18. Waropen

19. Supiori

20. Mamberamo Raya

21. Nduga

22. Lanny Jaya

23. Mamberamo Tengah

24. Yalimo

25. Puncak

26. Dogiyai

27. Intan Jaya

28. Deiyai

29. Kota Jayapura

IBUKOTA

Merauke

Wamena

Sentani

Nabire

Serui

Biak

Enarotali

Mulia

Timika

Tanah Merah

Keppi

Agats

Dekai

Oksibil

Karubaga

Sarmi

Arso

Botawa

Sorendiweri

Burmeso

Kenyam

Tiom

Kobakma

Elelim

Ilaga

Kigamani

Sugapa

Tigi

Jayapura

TINGGI (mdpl)

3

1 550

88

10

3

11

1 770

*)

3

*)

*)

*)

*)

*)

*)

3

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

3

Sumber : Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Papua

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

Statistik Daerah Provinsi Papua 2013

Tabel : 2 Ibukota Kabupaten/Kota, Jumlah Distrik dan Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013

Kabupaten/Kota Ibukota Jumlah Kecamatan Jumlah Desa

Merauke

Jayawijaya

Jayapura

Nabire

Kepulauan Yapen

Biak Numfor

Paniai

Puncak Jaya

Mimika

Boven Digoel

Mappi

Asmat

Yahukimo

Pegunungan Bintang

Tolikara

Sarmi

Keerom

Waropen

Supiori

Mamberamo Raya

Nduga

Lanny Jaya

Mamberamo Tengah

Yalimo

Puncak

Dogiyai

Intan Jaya

Deiyai

Kota Jayapura

Merauke

Wamena

Sentani

Nabire

Serui

Biak

Enarotali

Mulia

Timika

Tanah Merah

Keppi

Agats

Dekai

Oksibil

Karubaga

Sarmi

Arso

Waren

Sorendiweri

Burmeso

Kenyam

Tiom

Kobakma

Elelim

Ilaga

Kigamani

Sugapa

Tigi

Jayapura

20

37

19

15

14

19

10

26

12

20

15

19

51

34

48

18

7

10

5

9

8

10

5

5

8

10

6

5

5

168

312

144

85

145

262

70

302

86

112

162

211

518

277

549

102

61

108

38

59

32

143

59

27

80

79

78

67

39

Jumlah 470 4.375

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

Statistik Daerah Provinsi Papua 2014

Tabel : 3 Jumlah Anggota Legislatif DPRD Tingkat I Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin Periode 2009-2014

Daerah Pemilihan

Partai Politik/ Fraksi

Jumlah

Demokrat PDI-P Golkar Gerindra Hanura PKB KNP

Dapil I

Dapil II

Dapil III

Dapil IV

Dapil V

Dapil VI

Dapil VII

1

2

3

5

1

3

1

1

-

1

1

1

2

1

1

1

1

-

1

1

1

2

-

1

1

1

-

1

3

2

2

-

1

1

1

1

-

2

1

1

-

-

1

-

-

1

1

1

1

10

5

10

9

7

8

6

DPRD Papua 16 7 6 6 10 5 5 55

Sumber : Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

Statistik Daerah Provinsi Papua 2013

Tabel : 4 Jumlah Anggota Legislatif DPRD Tingkat I Menurut Tingkat Pendidikan Periode 2009-2014

Tingkat Pendidikan Jumlah

1. SD

2. SLTP

3. SLTA / Sederajat

4. DIII

5. S-1 / Sederajat

6. S-2/ S-3

-

-

20

1

23

11

DPRD Papua 55

Sumber : Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRP) Provinsi Papua

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

Statistik Daerah Provinsi Papua 2014

Tabel : 5 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Menurut Unit Kerja dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, Tahun 2014

Unit Kerja Laki-Laki Perempuan Jumlah

I. Pemerintah Provinsi Papua

II. Pemerintah Kabupaten/Kota

1. Merauke

2. Jayawijaya

3. Jayapura

4. Nabire

5. Kepulauan Yapen

6. Biak Numfor

7. Paniai

8. Puncak jaya

9. Mimika

10. Boven Digoel

11. Mappi

12. Asmat

13. Yahukimo

14. Pegunungan Bintang

15. Tolikara

16. Sarmi

17. Keerom

18. Waropen

19. Supiori

20. Mamberamo Raya

21. Nduga

22. Lanny Jaya

23. Mamberamo Tengah

24. Yalimo

25. Puncak

26. Dogiyai

27. Intan Jaya

28. Deiyai

29. Kota Jayapura

4.218

2.847

2.808

2.546

2.763

2.444

2.631

1.893

1.591

1.948

1.360

1.654

1.697

1.989

1.582

1.818

1.047

1.277

1.042

1.235

763

703

1.276

985

959

945

875

737

606

2.109

3.171

2.974

1.334

2.337

2.072

1.631

2.079

721

505

2.261

824

925

828

523

588

561

591

989

588

905

295

332

358

367

409

229

367

221

263

3.011

7.389

5.821

4.142

4.883

4.835

4.075

4.710

2.614

2.096

4.209

2.184

2.579

2.505

2.512

2.170

2.379

1.638

2.266

1.630

2.140

1.058

1.035

1.634

1.352

1.368

1.174

1.242

958

869

5.120

Jumlah 2014 50.348 32.239 82.587

Sumber : kantor Wilayah Badan Kepegawaian Nasional Provinsi Papua

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

Statistik Daerah Provinsi Papua 2013

Tabel : 6 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pusat di Provinsi Papua Tahun 2013

Unit Kerja Jumlah Persentase

Badan Kepegawaian Negara

Badan Kependudukan dan KB Nasional

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

Badan Narkotika Nasional

Badan Nasional Penempatan Perlindungan TKI

Badan Pemeriksa Keuangan

Badan Pengawas Obat dan Makanan

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Badan Pertanahan Nasional

Badan Pusat Statistik

Kejaksaan Agung

Kementerian Agama

Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Hukum dan HAM

Kementerian Kehutanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kesehatan

Kementerian Keuangan

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Kementerian Lingkungan Hidup

Kementerian Pekerjaan Umum

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kementerian Perhubungan

Kementerian Perindustrian

Kementerian Pertahanan

Kementerian Pertanian

Kementerian Sosial

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kepolisian Negara

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional

MABES TNI

Mahkamah Agung RI

Radio Republik Indonesia

Setjen Komisi Pemilihan Umum

75

107

178

2

1

223

100

128

437

672

463

2.682

9

1.146

854

230

252

1.334

60

1

1

118

1.410

2.146

1

2.010

272

15

11

350

19

22

79

541

1

167

0,47

0,66

1,10

0,01

0,01

1,38

0,62

0,79

2,71

4,17

2,87

16,64

0,06

7,11

5,30

1,43

1,56

8,28

0,37

0,01

0,01

0,73

8,75

13,32

0,01

12,47

1,69

0,09

0,07

2,17

0,12

0,14

0,49

3,36

0,01

1,04

Jumlah 16.117 100,00

Sumber : Kantor Wilayah Badan Kepegawaian Nasional Provinsi Papua

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

Statistik Daerah Provinsi Papua 2014

Tabel : 7 Banyaknya Pegawai Negeri Sipil Daerah menurut Pendidikan yang

Ditamatkan Tahun 2014

Unit Kerja S D S L T P S L T A D - I D - II D – III

I. I. Pemerintah Provinsi Papua

II. II. Pemerintah Kabupaten/Kota

1. Merauke

2. Jayawijaya

3. Jayapura

4. Nabire

5. Kepulauan Yapen

6. Biak Numfor

7. Paniai

8. Puncak Jaya

9. Mimika

10. Boven Digoel

11. Mappi

12. Asmat

13. Yahukimo

14. Pegunungan Bintang

15. Tolikara

16. Sarmi

17. Keerom

18. Waropen

19. Supiori

20. Mamberamo Raya

21. Nduga

22. Lanny Jaya

23. Mamberamo Tengah

24. Yalimo

25. Puncak

26. Dogiyai

27. Intan Jaya

28. Deiyai

29. Kota Jayapura

95

83

144

70

64

63

76

75

83

65

59

131

135

204

98

107

25

27

18

6

12

6

17

20

2

57

3

11

5

43

149

141

208

98

113

111

106

129

80

80

45

76

52

141

154

131

37

55

56

51

17

37

53

21

1

91

33

8

14

71

2.787

2.124

1.942

1.671

1.977

1.624

1.963

1.219

806

1.414

1.005

909

990

706

890

1.241

706

869

663

889

445

310

605

670

452

474

541

419

322

1.211

35

93

26

53

66

26

108

10

9

30

17

33

15

4

1

21

12

17

3

12

2

1

4

2

3

1

7

5

-

49

17

710

192

431

372

280

343

179

126

361

201

400

195

173

141

41

114

167

79

91

113

56

38

34

81

48

140

42

131

436

1.025

557

421

559

557

469

507

220

171

505

199

262

239

363

218

209

216

308

179

294

145

163

206

179

262

107

135

91

83

515

Jumlah 2014 2013 2012 2011 2010

1.804 1.882

n.a 2.173 1.821

2.359 2.454

n.a 2.655 2.529

31.844 33.346

n.a 34.894 33.165

665 769 n.a 948 997

5.732 5.978

n.a 5.961 5.848

9.384 9.554

n.a 9.067 7.265

Sumber : Kantor Wilayah Badan Kepegawaian Nasional Provinsi Papua

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

Statistik Daerah Provinsi Papua 2013

Tabel : Lanjutan

Unit Kerja D - IV S - I S - II S - III Jumlah

III. I. Pemerintah Provinsi Papua

IV. II. Pemerintah Kabupaten/Kota

1. Merauke

2. Jayawijaya

3. Jayapura

4. Nabire

5. Kepulauan Yapen

6. Biak Numfor

7. Paniai

8. Puncak Jaya

9. Mimika

10. Boven Digoel

11. Mappi

12. Asmat

13. Yahukimo

14. Pegunungan Bintang

15. Tolikara

16. Sarmi

17. Keerom

18. Waropen

19. Supiori

20. Mamberamo Raya

21. Nduga

22. Lanny Jaya

23. Mamberamo Tengah

24. Yalimo

25. Puncak

26. Dogiyai

27. Intan Jaya

28. Deiyai

29. Kota Jayapura

83

58

21

38

24

71

28

14

19

25

23

26

39

13

8

4

12

18

26

18

1

6

8

10

2

4

3

1

-

30

2.583

1.952

1.134

1.839

1.592

1.363

1.512

740

774

1.527

616

725

808

870

628

608

492

745

569

752

310

447

680

404

552

376

367

370

306

2.589

606

103

53

121

70

68

67

28

28

182

19

17

32

38

32

17

24

60

37

27

13

9

23

12

13

16

12

11

8

176

9

-

1

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

7.389

5.821

4.142

4.883

4.835

4.075

4.710

2.614

2.096

4.209

2.184

2.579

2.505

2.512

2.170

2.379

1.638

2.266

1.630

2.140

1.058

1.035

1.634

1.352

1.368

1.174

1.242

958

869

5.120

Jumlah/Total 2014 2013 2012 2011 2010

633 566 n.a 394 298

28.230 26.114

n.a 21.137 17.943

1.932 1.094

n.a 507 475

14 10

n.a 5 -

82.587 81.995

n.a 77.741 70.341

Sumber : Kantor Wilayah Badan Kepegawaian Nasional Provinsi Papua

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

Statistik Daerah Provinsi Papua 2014

Tabel : 8 Banyaknya Pegawai Negeri Sipil Pusat menurut Pendidikan yang

Ditamatkan Tahun 2013

Unit Kerja S D S L T P S L T A D - I D - II D - III

Kementerian Koor. Bidang Kesra

Kementerian Lingkungan Hidup

Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Pertahanan

Kementerian Hukum dan HAM

Kementerian Keuangan

Kementerian Pertanian

Kementerian Perhubungan

Kement. Pendidikan dan Kebudayaan

Kementerian Kesehatan

Kementerian Agama

Kement. Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kementerian Sosial

Kementerian Kehutanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kement. Komunikasi dan Informatika

Kementerian Perdagangan

Kementerian Perindustrian

Kementerian Pekerjaan Umum

Kement. Pariwisata & Ekonomi Kreatif

Kejaksaan Agung

Mahkamah Agung RI

Badan Pemeriksa Keuangan

Badan Kepegawaian Negara

Lembaga Penerb. Antariksa Nasional

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Badan Pusat Statistik

Badan Kependudukan dan KB Nasional

BPKP

Badan Pertanahan Nasional

Badan Pengawas Obat dan Makanan

Kepolisian Negara

BMKG

Setjen Komisi Pemilihan Umum

Setjen KOMNAS HAM

Badan Nasional Penempatan Perlind. TKI

Badan SAR Nasional

-

-

-

163

20

27

13

34

27

5

3

-

3

5

2

7

-

-

1

-

7

5

-

-

1

1

4

-

-

6

-

42

2

2

-

-

-

-

-

-

259

22

51

4

165

25

4

8

-

-

9

3

3

-

-

4

1

3

11

-

1

1

-

6

2

-

10

-

29

5

4

-

-

-

-

-

2

1.643

804

674

158

1.940

220

72

512

4

8

541

78

37

1

-

98

14

172

234

11

9

17

7

304

33

21

123

25

216

73

55

-

-

2

-

-

-

8

1

72

-

23

5

4

2

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

89

-

-

73

-

-

-

-

-

-

-

12

4

12

6

129

17

2

351

-

-

5

-

-

-

-

-

-

2

2

-

1

-

-

-

-

-

8

-

-

4

-

-

-

-

-

1

-

150

79

79

37

342

75

126

229

10

4

66

49

17

-

-

7

1

22

35

34

16

1

3

33

11

54

28

15

41

62

45

-

-

-

Jumlah 2011 380 630 8.108 279 555 1.673

Sumber : Kantor Wilayah Badan Kepegawaian Nasional Provinsi Papua

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

Statistik Daerah Provinsi Papua 2013

Tabel : 8 Lanjutan

Unit Kerja D - IV S - I S - II S - III Jumlah

Kementerian Koor. Bidang Kesra

Kementerian Lingkungan Hidup

Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Pertahanan

Kementerian Hukum dan HAM

Kementerian Keuangan

Kementerian Pertanian

Kementerian Perhubungan

Kement. Pendidikan dan Kebudayaan

Kementerian Kesehatan

Kementerian Agama

Kement. Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kementerian Sosial

Kementerian Kehutanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kement. Komunikasi dan Informatika

Kementerian Perdagangan

Kementerian Perindustrian

Kementerian Pekerjaan Umum

Kement. Pariwisata & Ekonomi Kreatif

Kejaksaan Agung

Mahkamah Agung RI

Badan Pemeriksa Keuangan

Badan Kepegawaian Negara

Lembaga Penerb. Antariksa Nasional

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Badan Pusat Statistik

Badan Kependudukan dan KB Nasional

BPKP

Badan Pertanahan Nasional

Badan Pengawas Obat dan Makanan

Kepolisian Negara

BMKG

Setjen Komisi Pemilihan Umum

Setjen KOMNAS HAM

Badan Nasional Penempatan Perlind. TKI

Badan SAR Nasional

-

-

3

-

-

16

1

20

2

17

-

-

2

4

38

1

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

171

-

21

48

-

-

-

-

-

1

-

1

-

3

104

240

269

137

172

1.021

166

1.609

19

15

288

79

32

-

1

43

26

294

392

196

47

5

11

242

60

38

103

44

68

57

184

3

-

1

-

-

3

-

12

32

17

3

445

19

52

1

10

16

8

1

-

1

10

-

3

29

7

7

2

1

10

4

7

6

3

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

11

2.339

1.182

1.232

374

2.828

1.857

415

2.766

34

42

935

257

99

1

2

163

42

504

708

249

81

27

24

770

110

141

421

87

396

278

291

3

1

3

Jumlah 2011 347 5.970 711 22 18.675

Sumber : Kantor Wilayah Badan Kepegawaian Nasional Provinsi Papua

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

Statistik Daerah Provinsi Papua 2014

Tabel : 9 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2014

Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Jumlah

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

9

14

19

24

29

34

39

44

49

54

59

64

69

74

172.719

170.550

179.738

176.595

144.990

133.771

136.255

138.133

122.013

101.063

70.494

41.025

22.342

12.678

5.445

165.957

153.857

156.485

145.271

128.569

135.631

142.394

133.786

109.928

76.895

50.845

28.290

16.193

8.960

3.900

338.676

324.407

336.223

321.866

273.559

269.402

278.649

271.919

231.941

177.958

121.339

69.315

38.535

21.638

9.345

75 + 3.495 2.780 6.275

Jumlah 1.631.306 1.459.741 3.091.047

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

Statistik Daerah Provinsi Papua 2013

Tabel : 10 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin, Rasio Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Tahun 2014

Kabupaten/Kota Laki-laki Perempuan Jumlah Rasio Jenis

Kelamin

[01] Merauke 111.987 101.497 213.484 102,83

[02] Jayawijaya 103.482 100.630 204.112 111,72

[03] Jayapura 62.996 56.387 119.383 113,31

[04] Nabire 73.185 64.591 137.776 105,04

[08] Kepulauan Yapen 46.104 43.890 89.994 106,04

[09] Biak Numfor 69.908 65.923 135.831 107,86

[10] Paniai 84.315 78.174 162.489 119,43

[11] Puncak Jaya 61.656 51.624 113.280 128,85

[12] Mimika 112.218 87.093 199.311 118,42

[13] Boven Digoel 33.225 28.058 61.283 106,97

[14] Mappi 46.406 43.384 89.790 108,51

[15] Asmat 45.074 41.540 86.614 110,38

[16] Yahukimo 93.492 84.701 178.193 113,65

[17] Pegunungan Bintang

37.607 33.090 70.697 119,01

[18] Tolikara 69.297 58.229 127.526 120,21

[19] Sarmi 19.536 16.251 35.787 119,24

[20] Keerom 28.827 24.175 53.002 111,21

[26] Waropen 14.597 13.126 27.723 109,60

[27] Supiori 9.040 8.248 17.288 110,25

[28] Mamberamo Raya 10.757 9.757 20.514 118,51

[29] Nduga 50.184 42.346 92.530 115,40

[30] Lanny Jaya 91.394 79.195 170.589 114,96

[31] Mamberano Tengah

24.279 21.119 45.398 112,58

[32] Yalimo 30.496 27.089 57.585 109,18

[33] Puncak 52.984 48.531 101.515 100,40

[34] Dogiyai 45.502 45.320 90.822 101,84

[35] Intan Jaya 22.610 22.202 44.812 106,03

[36] Deiyai 35.008 33.017 68.025 111,17

[71] Kota Jayapura 145.140 130.554 275.694 111,75

Papua 1.603.158 1.429.330 3.032.488 102,83

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

Statistik Daerah Provinsi Papua 2014

Tabel : 11 Indikator Kemiskinan Provinsi Papua Menurut Daerah

Maret 2009- Maret 2014

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Tahun Kota Desa K+ D

Garis Kemiskinan (Rp)

Maret 2009 285.158 234.727 246.225

Maret 2010 298.285 247.563 259.128

Maret 2011 314.606 262.626 276.116

Maret 2012 321.228 271.431 284.388

Maret 2013 362.401 298.395 315.025

Maret 2014 404.944 338.206 355.380

Jumlah Penduduk Miskin (dalam ribuan)

Maret 2009 28,19 732,16 997,34

Maret 2010 26,18 735,44 1.031,21

Maret 2011 35,27 909,53 944,79

Maret 2012 34,31 932,28 966,59

Maret 2013 47,92 891,64 939,56

Maret 2014 35,37 889,04 924,41

Persentase Penduduk Miskin (P0)

Maret 2009 6,10 46,81 37,53

Maret 2010 5,55 46,02 36,80

Maret 2011 4,60 41,58 31,98

Maret 2012 4,24 40,56 31,11

Maret 2013 6,11 39,92 31,13

Maret 2014 4,47 38,92 30,05

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Maret 2009 0,80 11,51 9,07

Maret 2010 0,78 11,89 9,36

Maret 2011 0,70 10,37 7,86

Maret 2012 0,65 10,47 7,91

Maret 2013 1,11 8,92 6,89 Maret 2014 0,72 8,96 6,84

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Maret 2009 0,17 3,81 2,98

Maret 2010 0,17 4,32 3,37

Maret 2011 0,15 3,74 2,80

Maret 2012 0,15 3,72 2,79

Maret 2013 0,29 2,88 2,21 Maret 2014 0,17 3,04 2,30

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

Statistik Daerah Provinsi Papua 2013

Tabel 12 Persentase Balita menurut Penolong Kelahiran Pertama dan Kabupaten/Kota Tahun 2014

Kabupaten/Kota

Penolong waktu lahir

Dokter Bidan Tenaga medis

lain Dukun Famili

Lainnya/Tidak Tahu

Jumlah

1 Merauke 10,00 61,35 0,25 12,15 15,12 1,13 100,00

2 Jayawijaya 10,18 25,15 4,69 0,00 59,99 0,00 100,00

3 Jayapura 19,01 56,66 4,10 16,14 4,10 0,00 100,00

4 Nabire 20,31 61,17 7,68 5,07 5,29 0,47 100,00

5 Kepulauan Yapen 16.74 58,98 2,91 4,54 16,32 0,52 100,00

6 Biak Numfor 23,16 59,76 1,47 9,34 5,40 0,87 100,00

7 Paniai 0,00 7,46 0,00 0,00 91,85 0,69 100,00

8 Puncak Jaya [19,26] [21,16] [0,00] [23,92] [35,67] [0,00] 100,00

9 Mimika 29,32 60,37 0,00 2,61 7,70 0,00 100,00

10 Boven Digoel 13,97 45,39 0,69 21,07 18,87 0,00 100,00

11 Mappi 1,07 68,44 0,00 18,88 11,61 0,00 100,00

12 Asmat 3,99 23,40 2,49 0,77 69,35 0,00 100,00

13 Yahukimo 0,00 15,29 0,00 50,67 34,05 0,00 100,00

14 Pegunungan Bintang 4,39 5,01 11,03 2,77 76,80 0,00 100,00

15 Tolikara 1,68 12,29 0,00 29,43 56,59 0,00 100,00

16 Sarmi 15,88 55,23 1,97 5,21 21,71 0,00 100,00

17 Keerom 11,75 68,46 7,32 6,48 5,99 0,00 100,00

18 Waropen 3,46 36,78 1,73 29,18 28,84 0,00 100,00

19 Supiori 11,78 40,66 20,49 13,26 13,04 0,78 100,00

20 Mamberamo Raya 0,91 8,69 0,82 5,12 84,46 0,00 100,00

21 Nduga 0,00 0,00 12,13 7,15 80,72 0,00 100,00

22 Lanny Jaya 0,00 2,05 0,00 2,58 95,37 0,00 100,00

23 Mamberamo Tengah 0,00 1,41 0,00 0,00 98,59 0,00 100,00

24 Yalimo 0,00 32,74 3,00 35,42 28,84 0,00 100,00

25 Puncak 0,00 4,48 0,00 54,17 41,34 0,00 100,00

26 Dogiyai 0,88 19,27 0,00 5,00 74,86 0,00 100,00

27 Intan Jaya 10,10 1,48 0,00 4,30 82,64 1,48 100,00

28 Deiyai 0,00 8,79 0,00 0,44 83,56 7,21 100,00

29 Kota Jayapura 33,57 43,43 5,34 3,95 13,71 0,00 100,00

Papua

2014 12,29 35,46 2,67 9,94 39,10 0,54 100,00

2013 11,97 32,08 2,89 9,43 43,21 0,43 100,00

2012 11,44 30,97 3,13 8,20 45,51 0,75 100,00

2011 10,48 35,03 2,23 11,24 37,77 3,25 100,00

2010 9,60 32,87 1,98 8,90 45,38 1,27 100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

Statistik Daerah Provinsi Papua 2014

Tabel : 13. Persentase Rumah tangga menurut Sumber Air Minum dan Kabupaten/Kota Tahun 2014

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Kabupaten/Kota Air

kemasan Leding Pompa

Sumur/ Mata Air

Terlindung

Sumur/ Mata Air

Tak Terlindung

Sungai/ Air hujan

Jumlah

1 Merauke 41,06 3,73 0,37 21,55 9,11 24,19 100,00

2 Jayawijaya 10,82 0,00 2,86 9,81 29,87 46,63 100,00

3 Jayapura 30,43 7,18 7,48 33,75 9,11 12,05 100,00

4 Nabire 40,38 1,21 6,64 24,90 5,23 21,63 100,00

5 Kepulauan Yapen 21,57 11,72 2,85 53,97 4,43 6,47 100,00

6 Biak Numfor 30,60 11,92 3,41 23,88 8,93 21,27 100,00

7 Paniai 2,18 0,00 0,00 15,20 57,18 25,44 100,00

8 Puncak Jaya 1,16 7,76 0,00 31,58 54,43 5,06 100,00

9 Mimika 76,07 0,00 0,20 0,73 0,00 22,99 100,00

10 Boven Digoel 14,02 0,00 21,77 30,74 22,05 11,42 100,00

11 Mappi 3,33 0,00 0,00 35,64 28,68 32,34 100,00

12 Asmat 1,69 0,00 0,00 0,00 4,94 93,37 100,00

13 Yahukimo 1,00 0,33 0,00 16,46 53,83 28,39 100,00

14 Pegunungan Bintang 0,00 0,46 0,00 14,55 42,82 42,17 100,00

15 Tolikara 0,29 0,00 0,00 23,89 75,47 0,34 100,00

16 Sarmi 18,04 0,62 19,23 14,36 13,38 34,36 100,00

17 Keerom 35,25 2,29 4,14 6,19 3,78 48,35 100,00

18 Waropen 11,78 0,00 0,00 23,95 8,56 55,71 100,00

19 Supiori 1,29 0,00 0,00 47,63 8,77 42,31 100,00

20 Mamberamo Raya 0,00 0,00 1,36 10,84 26,72 61,08 100,00

21 Nduga 0,00 0,00 0,00 0,50 98,51 0,99 100,00

22 Lanny Jaya 0,00 0,00 0,00 6,46 92,22 1,32 100,00

23 Mamberamo Tengah 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00

24 Yalimo 0,00 0,00 0,00 36,76 00,50 51,75 100,00

25 Puncak 0,00 0,00 0,00 41,62 53,60 4,79 100,00

26 Dogiyai 0,65 0,25 0,26 26,15 62,77 9,93 100,00

27 Intan Jaya 0,00 0,00 0,00 25,04 37,46 37,50 100,00

28 Deiyai 0,00 0,00 0,00 2,24 2,84 94,91 100,00

29 Kota Jayapura 50,09 36,86 1,71 7,52 0,50 3,31 100,00

Papua

2014 18,91 4,94 1,91 17,79 33,06 23,39 100,00

2013 18,57 4,30 1,88 17,62 31,25 26,38 100,00

2012 16,91 5,60 2,81 15,29 35,76 23,63 100,00

2011 13,88 6,56 1,92 17,46 35,14 25,03 100,00

2010 13,13 8,26 1,71 18,59 30,03 28,28 100,00

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

Statistik Daerah Provinsi Papua 2013

Tabel : 14. Persentase Rumah tangga menurut Dinding Terluas dan Kabupaten/Kota Tahun 2014

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Kabupaten/Kota Tembok Kayu Bambu Lainnya Jumlah

1 Merauke 44,41 50,64 0,00 4,95 100,00

2 Jayawijaya 6,21 92,61 0,38 0,80 100,00

3 Jayapura 53,98 37,47 0,19 8,36 100,00

4 Nabire 26,05 73,21 0,00 0,74 100,00

5 Kepulauan Yapen 47,34 42,79 0,79 9,08 100,00

6 Biak Numfor 72,35 24,78 0,00 2,87 100,00

7 Paniai 0,17 99,58 0,00 0,25 100,00

8 Puncak Jaya 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00

9 Mimika 65,86 33,36 0,00 0,78 100,00

10 Boven Digoel 25,38 66,33 0,31 7,97 100,00

11 Mappi 13,78 82,78 1,11 2,33 100,00

12 Asmat 0,00 85,48 0,00 14,52 100,00

13 Yahukimo 0,48 99,52 0,00 0,00 100,00

14 Pegunungan Bintang 0,00 91,42 0,27 8,30 100,00

15 Tolikara 0,00 96,94 0,24 2,82 100,00

16 Sarmi 51,94 38,53 0,00 9,53 100,00

17 Keerom 27,07 70,59 0,00 2,34 100,00

18 Waropen 25,46 73,67 0,00 0,87 100,00

19 Supiori 67,81 29,08 0,62 2,49 100,00

20 Mamberamo Raya 0,53 89,25 0,00 10,23 100,00

21 Nduga 0,23 99,77 0,00 0,00 100,00

22 Lanny Jaya 0,19 99,60 0,00 0,21 100,00

23 Mamberamo Tengah 0,17 99,83 0,00 0,00 100,00

24 Yalimo 0,00 99,73 0,00 0,27 100,00

25 Puncak 0,00 99,87 0,00 0,13 100,00

26 Dogiyai 1,19 96,58 0,00 2,23 100,00

27 Intan Jaya 0,33 95,51 1,67 2,49 100,00

28 Deiyai 0,00 99,46 0,00 0,54 100,00

29 Kota Jayapura 77,06 21,51 0,00 1,43 100,00

Papua

2014 23,82 73,54 0,13 2,50 100,00

2013 23,83 73,15 0,34 2,68 100,00

2012 22,94 73,02 0,41 3,64 100,00

2011 22,32 72,66 0,41 4,60 100,00

2010 24,54 71,12 0,64 3,71 100,00

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

Statistik Daerah Provinsi Papua 2014

Tabel : 13. Persentase Rumah tangga menurut Sumber Penerangan dan Kabupaten/Kota Tahun 2014

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Kabupaten/Kota Listrik PLN

dan non PLN

Petromak/ aladin/

Pelita/sentir/ obor

Lainnya Jumlah

1 Merauke 86,67 10,75 2,58 100,00

2 Jayawijaya 37,18 9,10 53,72 100,00

3 Jayapura 88,81 10,46 0,73 100,00

4 Nabire 88,88 10,66 0,46 100,00

5 Kepulauan Yapen 57,93 40,93 1,14 100,00

6 Biak Numfor 95,32 4,68 0,00 100,00

7 Paniai 25,18 11,48 63,33 100,00

8 Puncak Jaya 13,64 30,91 55,46 100,00

9 Mimika 93,56 6,44 0,00 100,00

10 Boven Digoel 77,63 17,01 5,36 100,00

11 Mappi 18,30 76,79 4,91 100,00

12 Asmat 17,72 78,30 3,98 100,00

13 Yahukimo 7,57 17,99 74,44 100,00

14 Pegunungan Bintang 12,71 10,43 76,86 100,00

15 Tolikara 5,26 16,19 78,55 100,00

16 Sarmi 74,92 10,52 14,56 100,00

17 Keerom 82,56 17,44 0,00 100,00

18 Waropen 61,12 32,41 6,47 100,00

19 Supiori 48,86 51,14 0,00 100,00

20 Mamberamo Raya 20,52 56,29 23,19 100,00

21 Nduga 5,71 0,00 94,29 100,00

22 Lanny Jaya 6,10 21,60 72,30 100,00

23 Mamberamo Tengah 11,69 0,00 88,31 100,00

24 Yalimo 49,57 39,16 11,27 100,00

25 Puncak 7,43 16,40 76,18 100,00

26 Dogiyai 14,20 60,30 25,50 100,00

27 Intan Jaya 6,01 70,49 23,50 100,00

28 Deiyai 52,31 1,95 45,74 100,00

29 Kota Jayapura 100,00 0,00 0,00 100,00

Papua

2014 47,32 18,70 33,98 100,00

2013 45,52 21,30 33,19 100,00

2012 40,98 22,85 36,17 100,00

2011 39,40 19,69 40,91 100,00

2010 42,71 21,14 36,15 100,00

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

Statistik Daerah Provinsi Papua 2013

Tabel 14. Penduduk Berumur 15 tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Provinsi Papua Tahun 2012-2014

Jenis Kegiatan Utama 2012 2013 2014

I. Angkatan Kerja 1.585.434 1.688.876 1.675.113

1. Bekerja 1.527.933 1.634.332 1.617.437

2. Penganggur 57.501 54.544 57.676

II. Bukan Angkatan Kerja 423.711

476.194

454.291

1. Sekolah 163.383 193.193 192.348

2. Mengurus Rumah Tangga 216.999 231.336 204.659

3. Lainnya 43.329 51.665 57.284

Jumlah 2.009.145 2.165.070 2.129.404

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/TPAK (%)

78,91 78,01 78,67

Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%) 3,63 3,23 3,44

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

Statistik Daerah Provinsi Papua 2014

Tabel 15. Penduduk Berumur 15 tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2014

Jenis Kegiatan Utama Laki-Laki Perempuan Jumlah

I. Angkatan Kerja 974.604 700.509 1.675.113

1. Bekerja 939.894 677.543 1.617.437

2. Penganggur 34.710 3.245 57.676

II. Bukan Angkatan Kerja 160.963 293.328 454.291

1. Sekolah 192.348

2. Mengurus Rumah Tangga 204.659

3. Lainnya 57.284

Jumlah 1.135.567 993.837 2.129.404

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/TPAK (%)

85,83 70,49 78,67

Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%) 3,56 3,28 3,44

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

Statistik Daerah Provinsi Papua 2013

Tabel 16. Penduduk Berumur 15 tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Papua Tahun 2012

Jenis Kegiatan Utama SD ke

Bawah SLTP

SLTA ke Atas

Jumlah

II. Angkatan Kerja 1.052.805 223.977 398.331 1.675.113

1. Bekerja 1.038.420 215.762 363.255 1.617.473

2. Penganggur 14.385 8.215 35.076 57.676

III. Bukan Angkatan Kerja 182.038 147.005 125.248 454.291

1. Sekolah 192.348

2. Mengurus Rumah Tangga 204.659

3. Lainnya 57.284

Jumlah 1.234.843 370.982 523.579 2.129.404

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/TPAK (%)

85,00 60,37 76,08 78,67

Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%) 3,67 8,81 3,44

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

Statistik Daerah Provinsi Papua 2014

Tabel 17. Penduduk Berumur 15 tahun Keatas yang Bekerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2014

Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Jumlah

15-19 95.206 70.576 165.782

20-24 80.537 86.010 166.547

25-29 118.261 96.879 215.140

30-34 154.748 108.186 262.934

35-39 141.452 108.541 249.993

40-44 117.299 79.242 196.541

45-49 102.804 62.517 165.321

50-54 64.649 34.372 99.021

55-59 34.788 17.379 52.167

60+ 30.150 13.841 43.991

Jumlah 939.894 677.543 1.617.437

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua ht

tp://p

apua

.bps

.go.

id

Statistik Daerah Provinsi Papua 2013

Tabel 18. Banyaknya Hotel/Losmen, Kamar, Tempat Tidur dan Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014

Kabupaten/Kota Hotel/

Penginapan Kamar Tempat Tidur Tenaga Kerja

Merauke 14 391 549 194

Jayawijaya 15 285 409 129

Jayapura 32 860 1 162 435

Nabire 10 198 332 99

Kepulauan Yapen 10 239 375 61

Biak Numfor 15 388 631 299

Paniai 3 30 51 8

Puncak Jaya 1 4 8 5

Mimika 25 807 1 087 603

Boven Digoel 7 64 72 17

Mappi 2 26 31 6

Asmat 3 41 68 25

Yahukimo 8 53 76 34

Pegunungan Bintang 1 11 17 5

Tolikara 1 6 6 2

Sarmi 5 50 77 19

Keerom - - - -

Waropen 2 59 100 26

Supiori - - - -

Mamberamo Raya - - - -

Nduga - - - -

Lanny Jaya - - - -

Mamberamo Tengah - - - -

Yalimo - - - -

Puncak - - - -

Dogiyai - - - -

Intan jaya - - - -

Deiyai - - - -

Kota Jayapura 56 2 066 2 916 1 293

Jumlah 2014

2013 2012 2011 2010

209 209 193 187 182

5.564 5.564 4.968 4.495 4.171

7.946 7.946 7.138 6.514 6.091

3.256 3.539 3.173 3.049 2.859

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

Statistik Daerah Provinsi Papua 2014

Tabel 19. Jumlah Bank menurut Kantor dan Kabupaten Kota

Kabupaten/Kota BI MANDIRI BRI BTN BNI

1. Merauke 2. Jayawijaya 3. Jayapura 4. Nabire 5. Kepulauan Yapen 6. Biak Numfor 7. Paniai 8. Puncak Jaya 9. Mimika 10. Boven Digoel 11. Mappi 12. Asmat 13. Yahukimo 14. Pegunungan Bintang 15. Tolikara 16. Sarmi 17. Keerom 18. Waropen 19. Supiori 20. Mamberamo Raya 21. Nduga 22. Lanny Jaya 23. Mamberamo Tengah 24. Yalimo 25. Puncak 26. Dogiyai 27. Intan Jaya 28. Deiyai 29. Kota Jayapura

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1

2 - 2 3 1 1 - - 5 - - - - - - 1 2 - - - - - - - - - - -

15

10

2 5 6 2 4 - - 7 2 3 1 - - - 2 2 2 1 - - - - - - - - -

14

1 4 - 1 1 1 - - 3 - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - 6

2 - 1 1 - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5

Jumlah 2014 2013

2012 2011 2010

1 1 1 1 1

32 31 30 26 19

63 64 62 60 53

19 15 15 15 15

11 11 11

9 6

Sumber : Bank Indonesia – Jayapura

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

Statistik Daerah Provinsi Papua 2013

Tabel 19. Lanjutan

Kabupaten/Kota BPD BII BDI NIAGA Bank

Muamalat Indonesia

1. Merauke 2. Jayawijaya 3. Jayapura 4. Nabire 5. Kepulauan Yapen 6. Biak Numfor 7. Paniai 8. Puncak Jaya 9. Mimika 10. Boven Digoel 11. Mappi 12. Asmat 13. Yahukimo 14. Pegunungan Bintang 15. Tolikara 16. Sarmi 17. Keerom 18. Waropen 19. Supiori 20. Mamberamo Raya 21. Nduga 22. Lanny Jaya 23. Mamberamo Tengah 24. Yalimo 25. Puncak 26. Dogiyai 27. Intan Jaya 28. Deiyai 29. Jayapura

15 - 4 8 3 5 2 1

11 1 3 - 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 - 1 - - 1

13

- 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2

1 - 2 2 1 2 - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 - 1 - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2

Jumlah 2014 2013 2012 2011 2010

82 82 78 71 69

4 2 2 2 1

16 16 16 16 13

- 6 6 6 5

6 6 1 2 2

Sumber : Bank Indonesia – Jayapura

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

Statistik Daerah Provinsi Papua 2014

Tabel 19. Lanjutan

Kabupaten/Kota Bank

Syariah Mandiri

BCA BPR Bank CIMB Niaga

Jumlah Total

1. Merauke 2. Jayawijaya 3. Jayapura 4. Nabire 5. Kepulauan Yapen 6. Biak Numfor 7. Paniai 8. Puncak Jaya 9. Mimika 10. Boven Digoel 11. Mappi 12. Asmat 13. Yahukimo 14. Pegunungan Bintang 15. Tolikara 16. Sarmi 17. Keerom 18. Waropen 19. Supiori 20. Mamberamo Raya 21. Nduga 22. Lanny Jaya 23. Mamberamo Tengah 24. Yalimo 25. Puncak 26. Dogiyai 27. Intan Jaya 28. Deiyai 29. Kota Jayapura

- - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2

1 - 3 1 - 1 - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4

- 1 - - - - - 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1

33 9

19 22 8

15 2 1

38 4 6 1 1 1 1 5 7 4 3 1 1 1 1 - 1 - - 1

73

Jumlah 2014 2013 2012 2011 2010

4 4 4 4 3

2 2 2 2 2

12 16 15 15 14

7 6 6 6 5

259 262 261 240 203

Sumber : Bank Indonesia – Jayapura

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

Statistik Daerah Provinsi Papua 2013

Tabel 20. Jumlah Aktiva Bank Rupiah dan Valuta Asing menurut Kelompok Bank di Provinsi Papua

Tahun 2010-2013 (000.000 Rp)

Kelompok Bank 2011 2012 2013 2014

Bank Pemerintah

Bank Swasta Nasional

Bank Asing dan Campuran

Bank Perkreditan Rakyat

27.909.106

6.107.096

0,00

400.378

27.543.923

6.700.240

0,00

547.310

29.162.532

7.656.968

0,00

570.000

34.105.921

7.823.779

0,00

0,00

Jumlah / Total 34.016.202 34.791.473 37.389.500 41.929.700

Sumber : Bank Indonesia – Jayapura

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

Statistik Daerah Provinsi Papua 2014

Tabel 21. Laju Inflasi Kota Jayapura dirinci Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2013 (2012=100)

Bulan Bahan

Makanan Makanan Jadi,

Minuman, Rokok Perumahan Sandang

Januari 5,63 0,90 1,90 -0,16

Februari -1,47 0,88 -0,07 0,43

Maret 1,56 0,19 0,07 0,44

April -7,14 0,53 0,04 -0,59

Mei 3,83 0,08 0,06 0,33

Juni -3,11 0,48 0,19 0,27

Juli -0,41 0,53 0,30 1,61

Agustus -1,90 0,77 1,18 0,28

September 0,44 1,48 0,51 -0,19

Oktober 1,41 0,50 0,80 0,41

November 0,87 0,36 0,58 0,06

Desember 9,80 1,19 1,71 0,00

2014 2,23 1,09 1,88 0,17

2013 7,12 8,18 9,18 4,07

2012 2,29 0,60 0,72 0,14

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

Statistik Daerah Provinsi Papua 2013

Tabel 21. Lanjutan

Bulan Kesehatan Pendidikan dan

Rekreasi Transport dan

Komunikasi Umum

Januari 0,08 0,00 -1,48 1,70

Februari 0,00 0,00 0,00 -0,26

Maret 0,09 0,00 1,01 0,68

April 0,02 0,06 0,12 -1,79

Mei 0,05 0,05 0,07 1,01

Juni 0,24 0,00 0,98 -0,44

Juli 0,00 0,29 0,97 0,36

Agustus 0,32 0,20 -0,33 -0,10

September 0,47 0,19 0,04 0,46

Oktober 0,50 0,34 0,11 0,71

November 2,15 0,06 3,57 1,24

Desember 0,06 0,00 5,86 4,26

2014 0,14 0,07 2,39 7,98

2013 3,80 3,73 11,97 8,27

2012 0,04 0,02 0,47 4,52

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

ht

tp://p

apua

.bps

.go.

id

Statistik Daerah Provinsi Papua 2014

Tabel 22. Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Golongan Pengeluaran dan Kelompok Barang di Provinsi Papua Tahun 2014 (Rp)

Golongan Pengeluaran

Makanan Bukan Makanan Jumlah

< 100 000 65.557 27.663 93.220

100 000 – 149 999 100.554 36.616 137.170

150 000 – 199 999 133.092 44.415 177.507

200 000 – 299 999 186.140 67.453 253.593

300 000 – 499 999 278.191 103.181 381.372

500 000 – 749 999 412.685 202.286 614.971

750 000 – 999 999 554.110 312.281 866.391

1 000 000 + 925.658 846.830 1.772.489

Rata-rata Perkapita

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

Statistik Daerah Provinsi Papua 2013

Tabel 23. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Papua Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2012 – 2014 (Milyar Rp)

Lapangan Usaha Economic Sector

2012 2013 2014

(1) (2) (3)

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 14 140 15 595 17 385

1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian

6 514 7 386 7 988

a. Tanaman Pangan 3 197 3 695 3 967 b. Tanaman Hortikultura 1 203 1 281 1 333 c. Perkebunan 1 014 1 190 1 369 d. Peternakan 982 1 098 1 192 e. Jasa Pertanian dan Perburuan 118 123 127 2 Kehutanan dan Penebangan Kayu 1 805 2 050 2 361 3 Perikanan 5 821 6 160 7 037

B Pertambangan dan Penggalian 46 612 45 170 35 563 C Industri Pengolahan 2 480 2 589 3 007 D Pengadaan Listrik dan Gas 35 32 40

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

64 72 80

F Konstruksi 11 362 13 174 16 991

G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

8 334 9 766 11 297

H Transportasi dan Pergudangan 4 844 5 809 6 747 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 727 876 1 064 J Informasi dan Komunikasi 4 024 4 360 5 005 K Jasa Keuangan dan Asuransi 1 742 2 090 2 360 L Real Estate 2 757 3 160 3 548

M,N Jasa Perusahaan 1 349 1 435 1 618

O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

9 392 10 096 12 269

P Jasa Pendidikan 2 196 2 424 2 661 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1 633 1 849 2 118

R,S,T,U Jasa lainnya 1 123 1 275 1 424

Jumlah Total

112 813 119 772 123 180

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

Statistik Daerah Provinsi Papua 2014

Tabel 24. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Papua Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha 2011 – 2013 (Milyar Rp)

Lapangan Usaha Economic Sector

2012 2013 2014

(1) (2) (3)

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 12 884 13 662 14 453

1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian

5 947 6 276 6 664

a. Tanaman Pangan 2 910 3 120 3 316 b. Tanaman Hortikultura 1 149 1 165 1 181 c. Perkebunan 874 942 1 022 d. Peternakan 906 940 1 033 e. Jasa Pertanian dan Perburuan 108 109 111 2 Kehutanan dan Penebangan Kayu 1 615 1 727 1 868 3 Perikanan 5 322 5 659 5 922

B Pertambangan dan Penggalian 46 801 50 314 48 219 C Industri Pengolahan 2 252 2 300 2 500 D Pengadaan Listrik dan Gas 36 38 40

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

61 65 69

F Konstruksi 10 547 11 791 12 857

G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

8 259 9 031 9 691

H Transportasi dan Pergudangan 4 202 4 544 5 010 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 657 733 825 J Informasi dan Komunikasi 3 785 4 270 4 553 K Jasa Keuangan dan Asuransi 1 517 1 735 1 863 L Real Estate 2 435 2 719 2 939

M,N Jasa Perusahaan 1 229 1 301 1 426

O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

8 506 8 744 10 140

P Jasa Pendidikan 2 130 2 337 2 528 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1 527 1 669 1 825

R,S,T,U Jasa lainnya 1 066 1 177 1 278

Jumlah Total

107 891 116 429 120 217

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

Statistik Daerah Provinsi Papua 2013

Tabel 25. PDRB Provinsi Papua Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Penggunaan 2012 – 2014 (Milyar Rp)

Penggunaan Expenditure

2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4)

1 Konsumsi Rumah Tangga 50 164,83 57 323,96 65,488.26

2 Konsumsi Lembaga Swasta Nonprofit 1 867,43 2 162,38 2,592.80

3 Konsumsi Pemerintah dan Pertahanan 22 734,80 26 106,01 30,590.64

4 Pembentukan Modal Tetap Bruto 32 070,90 36 270,79 41,433.47

5 Perubahan Stok 171,37 335,76 -378.21

6 Ekspor Luar Negeri dan Antarpulau 20 707,36 30 253,20 19,619.14

7 Impor dari Luar Negeri dan Antarpulau

10 846,79 6 744,35 14,019.56

8 Net Ekspor Antar Daerah -4 057,34 -25 935,78 -22,146.82

Jumlah Total

112,812.56 119 771,98 123 179,72

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

Statistik Daerah Provinsi Papua 2014

Tabel 26. PDRB Provinsi Papua Atas Dasar Harga Konstan Menurut Penggunaan 2012 – 2014 (Milyar Rp)

Penggunaan Expenditure

2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4)

1 Konsumsi Rumah Tangga 44 394,89 47 160,42 50 506.76

2 Konsumsi Lembaga Swasta Nonprofit 1 657,13 1 777,24 1 995.57

3 Konsumsi Pemerintah dan Pertahanan 20 311,25 22 025,04 24 091.47

4 Pembentukan Modal Tetap Bruto 28 882,22 30 720,09 33 076.15

5 Perubahan Stok 116,15 221,38 -183.55

6 Ekspor Luar Negeri dan Antarpulau 24 281,06 32 143,12 17 091.17

7 Impor dari Luar Negeri dan Antarpulau 9 271,36 5 451,85 11 190.90

8 Net Ekspor Antar Daerah -2 480,40 -12 166,84 4 830.30

Jumlah Total

107 890,94 116 428,61 120 216,97

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

Statistik Daerah Provinsi Papua 2013

Tabel 27. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Papua Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota 2011 – 2014 (Milyar Rp)

Kabupaten/Kota Regency/Municipality

2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5)

Merauke 5 954,13 6 765,45 7 775,46 8 907,06 Jayawijaya 3 083,59 3 546,25 4 123,98 4 688,98 Jayapura 5 218,04 6 067,67 7 051,01 8 488,43 Nabire 4 528,05 5 114,61 5 898,10 6 778,92 Kepulauan Yapen 1 932,32 2 127,49 2 369,06 2 661,43 Biak Numfor 2 699,17 3 046,78 3 405,99 3 824,95 Paniai 1 824,28 1 968,20 2 090,53 2 249,12 Puncak Jaya 725,49 773,78 828,61 879,64 Mimika 53 230,35 49 824,28 49 432,46 39 732,07 Boven Digoel 2 423,13 2 613,08 2 862,23 3 184,73 Mappi 1 201,75 1 340,38 1 485,00 1 673,28 Asmat 1 009,92 1 161,77 1 299,71 1 487,13 Yahukimo 968,13 1 161,53 1 343,04 1 531,98 Peg. Bintang 918,28 995,29 1 076,04 1 198,47 Tolikara 779,90 814,79 901,83 1 012,24 Sarmi 1 147,61 1 273,07 1 416,86 1 593,40 Keerom 1 250,98 1 427,81 1 623,74 1 872,68 Waropen 777,50 911,35 1 045,28 1 230,97 Supiori 517,70 587,72 637,23 718,32 Mamberamo Raya 551,34 644,49 735,84 870,65 Nduga 426,32 521,55 604,92 692,15 Lanny Jaya 681,43 843,45 945,85 1 052,88 Mamberamo Tengah 428,28 527,93 613,99 706,71 Yalimo 413,21 499,75 573,04 658,69 Puncak 486,32 559,39 635,69 722,26 Dogiyai 529,68 600,32 678,20 786,51 Intan Jaya 418,08 529,89 618,13 707,83 Deiyai 471,63 529,45 620,35 711,87 Kota Jayapura 13 023,27 15 136,46 17 590,64 20 936,18

Jumlah Total

107 619,86 111 913,98 120 282,81 121 559,54

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

Statistik Daerah Provinsi Papua 2014

Tabel 28 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Papua Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota 2011 – 2014 (Milyar Rp)

Kabupaten/Kota Regency/Municipality

2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5)

Merauke 5 718,58 6 133,23 6 638,81 7 185,18 Jayawijaya 2 928,56 3 153,31 3 347,24 3 549,81 Jayapura 4 968,32 5 522,70 6 101,72 6 818,27 Nabire 4 392,55 4 723,16 5 160,16 5 555,81 Kepulauan Yapen 1 867,58 1 967,65 2 106,80 2 241,50 Biak Numfor 2 613,05 2 800,86 2 979,05 3 131,70 Paniai 1 799,80 1 913,81 1 993,84 2 047,47 Puncak Jaya 698,38 729,37 761,91 776,15 Mimika 52 396,57 49 348,08 53 059,75 51 445,21 Boven Digoel 2 307,26 2 399,63 2 558,03 2 694,13 Mappi 1 134,23 1 199,35 1 265,83 1 355,46 Asmat 972,46 1 041,83 1 114,74 1 182,57 Yahukimo 915,06 1 015,43 1 086,84 1 163,57 Peg. Bintang 888,45 943,96 1 004,19 1 065,14 Tolikara 743,60 745,96 790,19 847,48 Sarmi 1 099,11 1 170,65 1 248,97 1 328,67 Keerom 1 193,22 1 299,65 1 422,75 1 545,24 Waropen 748,58 836,18 920,75 1 017,13 Supiori 505,73 557,12 586,17 628,78 Mamberamo Raya 533,25 594,98 649,49 712,30 Nduga 407,15 473,52 526,51 570,77 Lanny Jaya 647,30 757,44 814,16 859,04 Mamberamo Tengah 408,11 475,01 528,72 570,76 Yalimo 389,95 446,36 494,44 532,91 Puncak 457,09 492,64 533,01 581,26 Dogiyai 506,99 551,74 596,77 650,66 Intan Jaya 409,47 478,83 531,73 571,03 Deiyai 456,50 492,08 533,03 572,44 Kota Jayapura 12 538,78 13 772,29 15 175,03 16 740,82

Jumlah Total

104 645,69 106 036,82 114 530,63 117 941,25

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

Statistik Daerah Provinsi Papua 2013

Tabel 29. Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Papua Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota 2011 – 2014 (Persen)

Kabupaten/Kota Regency/Municipality

2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5)

Merauke 6,03 7,25 8,24 8,23 Jayawijaya 6,18 7,67 6,15 6,05 Jayapura 11,46 11,16 10,48 11,74 Nabire 7,18 7,53 9,25 7,67 Kepulauan Yapen 6,73 5,36 7,07 6,39 Biak Numfor 4,95 7,19 6,36 5,12 Paniai 4,12 6,33 4,18 2,69 Puncak Jaya 2,05 4,44 4,46 1,87 Mimika (16,36) (5,82) 7,52 (3,04) Boven Digoel 3,83 4,00 6,60 5,32 Mappi 4,86 5,74 5,54 7,08 Asmat 8,78 7,13 7,00 6,08 Yahukimo 11,96 10,97 7,03 7,06 Peg. Bintang 5,86 6,25 6,38 6,07 Tolikara 7,96 0,32 5,93 7,25 Sarmi 6,11 6,51 6,69 6,38 Keerom 9,01 8,92 9,47 8,61 Waropen 10,61 11,70 10,11 10,47 Supiori 8,17 10,16 5,21 7,27 Mamberamo Raya 12,55 11,58 9,16 9,67 Nduga 13,64 16,30 11,19 8,41 Lanny Jaya 29,75 17,02 7,49 5,51 Mamberamo Tengah 11,30 16,39 11,31 7,95 Yalimo 9,89 14,47 10,77 7,78 Puncak 5,32 7,78 8,19 9,05 Dogiyai 11,05 8,83 8,16 9,03 Intan Jaya 25,28 16,94 11,05 7,39 Deiyai 19,00 7,79 8,32 7,39 Kota Jayapura 10,66 9,84 10,19 10,32

Jumlah Total

(5,56) 1,33 8,01 2,98

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id

40 Statistik Daerah Provinsi Papua, 2010

http

://pap

ua.b

ps.g

o.id


Recommended