KINERJA BANK SENTRAL INDONESIA (BI) DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

EVALUASI KINERJA BI (periode 2003 -2008)

Pertama

Sejak krisis ekonomi tahun 1997/1998 sampai dengan tahun 2003, kredibilitas kebijakan pemerintah dan BI khususnya relatif rendah. Sebab kebijakan ekonomi yang dibuat dan dilaksanakan sangat bertumpu pada program-program IMF. Yang berakibat pada kurang efektifnya kebijakan ekonomi dan moneter yang dilaksanakan.

Misalnya :

Kurang responsifnya perbankan terhadap kebijakan moneter yang menurunkan suku bunga SBI, tetapi tidak diikuti dengan penurunan suku bunga kredit sehingga sulit meningkatkan jumlah kredit.

1. Posisi NPL masih tinggi, akibat belum bergeraknya ekonomi sektor riel.

2. Tingginya tingkat inflasi

3. Besarnay posisi utang luar negeri

4. Cadangan devisa yang terbatas 5. Masalah BLBI

Kedua

Berdasarkan kondisi yang tidak kondusif diatas, maka BI dituntut untuk menyiapakan dan melakukan terobosan-terobosan kebijakan strategis untuk mengatasi masalah. Dengan cara :

1. Bidang moneter :

1. Berusaha untuk mencapai stabilisasi harga domestik, melalui strategi kebijkan Inflation Targeting Framework (ITF).

2. Untuk memelihara stabilitas nilai tukar rupiah, BI memperkuat posisi cadangan devisa dengan strategi first line of defense serta melakukan startegi second line of defense melalui keikutsertaan BI dengan negara-negara ASEAN.

1

2. Bidang Perbankan :

Untuk meningkatkan ketahanan industri perbankan nasional, BI telah mengimplementasi program Arsitektur Perbankan Indonesia (API 1-6) sejak tahun 2004 dengan 6 pilarnya :

1. Dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas permodalan bank, penerapan single presence policy dan strategi merger perbankan dalam rangka memperbaiki kualitas pengaturan perbankan.

2. BI mendirikan Lembaga Riset Perbankan Daerah (LRPD) untuk meningkatkan peran perbankan dalam perekonomian daerah

3. Menciptakan pengawasan dan pengaturan yang efektif dengan mengacu pada standar-standar internasional.

4. Meningkatkan kemampuan kualitas manajemen operasional perbankan.

5. Membentuk biro informasi kredit untuk mengatasi problem asymetric information.

6. Meningkatkan perlidungan dan pemberdayaan masyarakat serta meluncurkan program edukasi masyarakat dibidang perbankan.

3. Bidang Sistem Pembayaran :

1. BI telah membangun infrastruktur sistem pembayaran dalam kegiatan transaksi swasta dan pemerintah melalui penerapan BI-Real Time Gross Settlement dan Sistem Kliring Nasional Indonesia.

2. BI juga menggunakan kartu dalam sistem pembayaran termasuk sistem pembayaran non tunai, yaitu sistem pembayaran elektronok (e-money).

Ketiga

Sesuai data tercatat bahwa selama 5 tahun terakhir, beberapa indikator ekonomi makro menunjukkan hasil yang baik dan signifikan. Seperti pertumbuhan ekonomi rata-rata yang cukup tinggi, inflsi dan nilai tukar yang rendah dan stabil, besranya jumlah simpanan dan kredit perbankan, derasnya arus keuangan internasional dalam pasar keuangan domestik, menin gkatnya cadangan devisa, serta semakin kecilnya rasio utang luar negeri .

2

KEBIJAKAN BANK SENTRAL INDONESIA DALAM SKALA NASIONAL DAN DAERAH

SKEMA STRUKTUR BI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI

Review Strategi, Mekanisme, Dan Instrumen Kebijakan Bank Sentral

Pertama

review tentang tugas Bank sentral dibidang pelaksanaan kebijakan moneter seperti menstabilkan nilai uang sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan secara tidak langsung mempengaruhi tujuan ekonomi makro, misalnya mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan dan terjalinnya ekonomi internasional yang stabil dan sehat.

• Kedua

review tentang tugas bank sentral dalam bidang perbankan, kaitannya dengan kebijkan pengaturan dan pengawasan perbankan.

• Ketiga

review tentang tugas bank sentral dalam kaitannya dengan kebijakan bank sentral dalam sistem pembayaran.

• Keempat

review tentang tugas bank sentral lainnya. BI melakukan kebijkan-kebijakan tertentu selain tugas pokoknya terutama persolalan khusus yang dihadapi pelaku ekonomi yang

3

Instrumen

Sasaran Operasion

al

Sasaran

Antara Sasaran Akhir

Kerangka Kerja Kebijakan Moneter

Kerangka Operasional Kerangka Strategis

“Jangkar”

Nominal - Nilai tukar Besaran moneter Inflasi (inflation targeting) Output nominal No explicit nominal anchor

Penargetan

dianggap memerlukan pemihakan kebijakan oleh bank sentral atau pemerintah .

Untuk mengetahui bagaimana suatu kebijakan moneter dilaksanakan, maka perlu dipahami tentang kerangka operasional kebijakan moneter yang pada umumnya mencakup instrumen, sasaran operasional, dan sasaran antara yang dipergunakan untuk mencapai sasaran akhir yang telah ditetapkan. .

Kerangka Kerja Kebijakan Moneter

Implementasi kebijakan moneter dalam mencapai sasaran akhir dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatankuantitas besaran moneter (quantity based approach) dan suku bunga sebagai harga besaran moneter (price based approach). Pendekatan berdasarkan kuantitas dilakukan dengan menetapkan sasaran operasional ug primer dan sasaran antara jumlah uang beredar atau kredit pada tingkat tertentu. Sedangkan pendekatan berdasarkan suku bunga dilakukan dengan mentapkan sasaran oparional suku

4

- OPT - sk bunga jk. pd - sk. bunga jk. pj - Inflasi

- Fas. Diskonto - uang primer - M1, M2, kredit - Pertumbuhan Ek.

- Giro Wajib Min - Imbauan, dll

bunga jangka pendek pada tingkat tertentu, tetapi perkembangn suku bunga jangka menengah tidak ditetapkan secara tegas sebagai sasaran antara. Pengaruh perubahan sasaran operasional ditransmisikan pada perubahan sasaran akhir melalui perkembangan beragam variabel informasi yang berfungsi sebgai indikator utama dari perkembangan kegiatan ekonomi dan tekanan inflasi.

Sasaran antara diperlukan karena untuk mencapai sasaran akhir yang ditetapkan, terdapat tenggang waktu antara pelaksanaan kebijakan moneter dan hasil pencapaian sasaran akhir. Oleh karena itu, diperlukan adanya indikator-indikator yang lebih segera dapat dilihat untuk mengetahui indikasi arah pergerakan ekonomi dan inflasi ke depan dan respon kebijakan moneter yang diperlukan, yang biasanya disebut sasaran antara. Selain itu, sasaran antara yang dipilih harus memiliki kestabilan hubungan dengan sasaran akhir. Beberapa sasaran antara yang dapat digunakan antara lain adalah besaran moneter seperti M 1, M2, kredit, dan suku bunga.

Selanjutnya, untuk mencapai sasaran antara tersebut, bank sentral memerlukan

sasaran-sasaran yang bersifat operasional agar proses transmisi dapat berjalan sesuai dengan

rencana. Sasaran operasional yang dpilih harus memiliki kestabilan hubungan dengan sasaran

antara, dapat dikendalikan bank sentral, dan informasi tersedia lebih awal daripada sasaran

antara. Beberapa sasaran operasional yang dapat digunakan antara lain adalah uang primer

(M0) dan suku bunga jangka pendek.

Sedangkan, instrumen moneter adalah instrumen yang dimiliki oleh bank sentral yang

dapat digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi sasaran-

sasaran operasional yang telah ditetapkan. Instrumen kebijakan moneter dapat digolongkan

kedalam dua jenis, yaitu instrumen kebijakan moneter langsung (direct monetary policy

instrument) dan instrumen kebijakan moneter tidak langsung (indirect monetary policy

instrument).

Figura Kebijakan Moneter Indonesia, Tahun 2004

Terpilihnya gubernur BI yang baru pada Mei 2003 merupakan sesuatu yang positif, ditengah kondisi perekonomian negara yang mulai membaik. Misalnya dari :

• Sisi internal, kondisi makroekonomi yang mulai pulih tercermin dari menurunnya dan stabilnya perkembangan inflasi termasuk susku bunga SBI. Termasuk mulai berjalannya fungsi intermediasi perbankan serta membaiknya peran pasar modal dan keuangan.

5

• Sisi eksternal, pertumbuhan volume perdagangan sedikit membaik meskipun ada persoalan ketidakstabilan geopolitis dan terjadinya wabah SARS sehingga kinerja ekspor sedikit terganggu, namun kepercayaan dari internasional sudah mulai membaik dan cadangan devisa masih tetap bertahan hampir US$ 4 milliar . Arah kebijakan moneter Indonesia tahun 2005. .

• Dari sisi ekonomi selama periode tahun 2004 dengan sekian banyak peristiwa pertumbuhan ekonomi domestik cukup baik

• Gubernur Bank Indonesia mengatakan sebagai hasil dari telah terjadinya peralihan kebijakan ekonomi pemerintah dari yang brorientasi manajemen krisis ke kebijakan yang berorientasi pemulihan yang selanjutnya diarahkan untuk tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Dalam pelaksanaan stratgi API di dasarkan pada Enam program kegiatan utamaPenguatan struktur perbankan nasional

1. Peningkatan kualitas pengaturan perbankan 2. Peningkatan fungsi pengawasan perbankan

3. Peningkatan kualitas manajemen dan oprasional perbankan 4. Pengembangan infrastruktur perbankan 5. Peningkatan perlindungan nasabah 6. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan

Tantangan ke depan 1. Pertumbuhan kredit perbankan yang masih rendah 2. Struktur perbankan yang belum optimal

6

3. Pemenuhan kebutuhan layanan perbankan yang masih kurang 4. Pengawasan bank yang masih perlu ditingkatkan 5. Kapabilitas perbankan yang maih rendah 6. Profitabilitas dan efisiensi bank yang tidak mampu bertahan

Kerangka kebijakan moneter Indonesia Tahun 2006 .

Berdasarkan beberapa indikator ekonomi maka ada beberapa tantangan yang akan dihadapi perekonomian Indonesia.Memperbaiki manajemen intermediasinya, baik dalam aspek pengelolaan pnyerapan dana, dalam aspek penyaluran kredit, maupun dalam aspek peningkatan produktivitas atau profitabilitas perbankan sendiri . .Oleh karena itu langkah strategis jangka pendek BI; ;

1. Melakukan penyesuaian terhadap praktek kebijaksanaan dari peraturan bank

Indonesia

2. BI akan mempertimbangkan penyesuaian terhadap ketentuan besarnya cadangan

wajib minimum

3. BI meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan jasa keuangan perbankan syariah

4. Meningkatkan kemampuan perbankan untuk melayani kebutuhan keuangan sektor UMKM di berbagai pelosok wilayah scara merata dan proporsional

7

Arah kebijakan Moneter Indonesia Tahun 2008 .

Berdasarkan tantangan dan kondisi perekonomian maka BI membuat rancangan pendekatan kebijakan moneter yang akan ditempuh guna mengatasi berbagai hal yaitu:

a. Inisiatif di bidang moneter terutama untuk menjawab tantangan globalisasi sektor keuangan

b. Inisiatif di bidang perbankan, BI akan melakukan tiga kebijakan dasar

c. Inisiatif di bidang sistem pembayaran Nasional, agar supaya mendukung stabilitas sistem keuangan. .

8

• KEBIJAKAN MONETER BI “ INFLATION TARGETING FRAMEWORK (ITF)”

Dengan berlakunya UU No.23 tahun 1999 yang kemudian diubah dengan UU No.3 tahun 2004 tentang BI, maka secara mendasar tujuan BI telah berubah yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah (pasal 7). BI hanya menrauh perhatian pada inflasi dan tidak memperhatikan lagi aspek pertumbuhan ekonomi maupun kebijakan dan perkembangan ekonomi secara keseluruhan.

9

• Beberapa alasan utama BI memilih kerangka kerja kebijakan moneter ITF:

1. Amanat UU no.23/1999 tentang BI sebagimana telah diubah dengan UU No.3 tahun 2004

2. Memenuhi prinsip kebijakan moneter yang sehat.

3. Hasil riset menunjukkan semakin sulit melakukan pengendalian besaran moneter melalui uang primer

4. Pengalaman empiris dinegara lain, negara yang menerapkan ITF berhasil menurunkan inflasi tanpa me ningkatkan volalitas ouput.

5. Kerangka ITF dapat meningkatkan kredibilitas BI sebagai lembaga pengendali inflasi strategis melalui komitmen pencapaian target . .

Dalam pengendalian moneter dilakukan dengan menggunakan :

1. Operasi pasar terbuka

2. Instrumen likuditas otomatis

3. Intervensi dipasar valas

4. Penetapan giro wajib minimum

5. Himbauan moral

Transmisi Kebijakan Moneter .

Mekanisme transmisi kebijakan moneter adalah suatu proses dimana suatu kebijakan moneter dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan inflasi

10

DILEMA KEBIJAKAN UANG KETAT BI

Berbagai intsrumen yang ditentukan BI pada akhir tahun 2005 hingga tahun 2006 semangatnya dicirikan oleh kebijkasanaan moneter uang ketat dengan dinaikkanya suku bunga indikator BI rate dan hanya sekitar 8% hingga mencapai 12,25%, suku bunga SBI, suku bunga imbala]n jas giro sektor perbankan, serta menyerap likuiditas perbankan melalui FTK dengan variable rate tender.

Prospek kebijakan suku bunga BI rate tinggi Bank Indonesia

• Meskipun para pelaku di pasar kredit, baik pengguna kredit maupun sektor yang mengelolanya, yakni perbankan menghadapi kesulitan tapi kebijaksanaan moneter BI tetap mengandalkan suku bunga tinggi

• Dampak pada suku bunga tinggi meningkatnya tingkat pengembalian aset aset yang ditransaksikan seperti surat utang

Dilema kebijakan tingkat suku bunga rendah Bank Indonesia

• Salah satu indikasi yang dapat menunjukkan membaiknya kondisi moneter dan keuangan suatu negara adalah jika semakin rendah tingkat suku bunga di pasar keuangan .Kebijaksanaan tingkat suku bunga rendah tersebut akan berimplikasi pada meningkatnya kesejahteraan ekonomi rakyat. .

11

Menyikapi kebijakan suku bunga BI Rate Tinggi

• Gencarnya bank BI mengunakan instrumen kebijakan moneter suku bunga BI ratenya memberi sinyal dan dampak akan semakin ketatnya likuiditas perekonomian berupa kredit di pasar kredit

• BI melakukan kebijakan moneternya yang baru, melalui beberapa langkah yaitu menggunakan suku bunga RI rate sebagai referensi rate dalam pengendalian monter dan penguatan proses perumusan kebijakan moneter dengan strategi antisipatif

BANK INDONESIA SEBAGAI OTORITAS SISTEM PEMBAYARAN

• UU tentang Bank Iondonesia no.23 Tahun 1999 telah menetapkan bahwa salah satu tugas utama BI sebagai Bank Sental adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran nasional.

• Bank Indonesia berupaya untuk memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Caranya ialah melalui peningkatan efisiensi sistem keuangan melalui peningkatan keamanan dan stabilitas transaksi keuangan.

• Bank Indonesia berwenang menetapkan kebijakan, mengatur, melaksanakan dan memberi persetujuan, perizinan dan pengawasan atas penyelenggaraan sistem pembayaran.

Transaksi yang ahrus dilaksanakan Bank Indonesia :

1. Stelment operasi pasar terbuka

2. Menyelesaikan tagihan/gaji pensiun

3. Transaksi yang terkait dengan rekening pemerintah dan lembaga internasional yang ada di Indonesia.

Bank Indonesia sebagai regulator dan fasilitator, berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem pembayaran, prosedur persetujuan, prasyarat keamanan dan efisiensi sistem pembayaran dan pembayaran bersifat elektronik serta ketentuan dan sanksi tentang pelanggaran ketentuan BI yang tidak di taati.

BI bertanggung jawab agar masyarakat luas dapat memperoleh layanan jasa sistem perbankan yang efisien, cepat, tepat dan aman. Serta menyediakan jasa sistem

12

pembayaran dengan lembaga lainnya. Baik yang berbasis warkat dengan penyelesian sistem kliring maupun instrumen berbasis elektronik.

Perkembangan ekonomi yang semakin meningkat tahun 2000, BI menggunakan sistem berbasis elektronik. Alasannya karena sistem tersebut andal, cepat dan adanya kepastian pengiriman.

PERAN BANK INDONESIA LAINNYA

Kebijakan BI Memberdayakan sektor UMKM

Di Indonesia, pengembangan sektor ekonomi UMKM menduduki peran yang startegis dalam mewujudkan kebijaksaan pemerataan hasil-hasil bangunan. Salah satu upaya pemerintah untuk merealisasikan hal tersebut adalah dengan melaksanakan kebijakn keuangan melalui penyaluran berbagai kredit program yang disebut kebijaksanaan kredit kecil dalam rangka menjamin dana pembiayaan usaha. .

Kebijaksanaan Perkreditan untuk UMKM Di Indonesia .

Sektor ekonomi UMKM telah mempunyai peran penting dalam perekonomian Indonesia seperti tercermin pada kontribusinya terhadap PDB yang secara relatif mengalai peningkatan demikian pula kapasitasnya menyerap tenaga kerja serta khususnya pada kontribusinya terhadap produk ekspor. .

13

KARAKTE UMKM DAN MASALAH KETERBATASAN SISTEM PEMBIAYAAN USAHA DARI SEKTOR PERBANKAN .

Ciri pertamanya adalah bahwa hampir setengah dari sektor ekonomi UMKM hanya menggunakan kapasitas usahanya 60% kurang, penyebabnya antara laian karena kelemahan perencanaan usaha disebabkan tervatasnya visi karena kebanykan sekedar ikut ikutan berusaha

Kemudian pada tahap pengenalan usaha, sektor usaha tersebut menghadapi persoalan pemasran, permodalan dan hubungan usaha. Selanjutnya, ciri yang ketiga adalah umumnya sektor usaha ini sukar untuk meningkatkan pangsa pasarnya dan bahkan cenderung mengalami penurunan usaha karena kekurangan modal. .

. Ciri yang keempat adalah tingginya tingkat ketergantungan terhadap bantuan pemerintah berupa permodalan pemsaran dan pengadaan barang baku.

Ciri terakhir adalah sebagian besar pengusaha mengaggap bahwa untuk memperoleh bantuan keuangan dari perbankan merasa rumit terutama karena persyaratan dokumen yang harus dipersipalan sukar di penuhi.

Ditinjau dari aspek permodalan dan keuangannya

• Umumnya sektor usaha kecil dan menengah memulai usahanya dengan modal sedikit

• Terbatasnya sumber sumber dana yang dapat dimanfaatkan untuk membantu kelancaran usahanya

• Kemampuan memperoleh pinjaman kredit perbankan relatif rendah

• Banyak dari pelaku sektor ekonomi UMKM belum mengerti pencatatan keuangan

• Umumnya sektor-sektor ekonomi UMKM kurang mampu membina hubungan dengan perbankan

14

Langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuan perbankan dan usaha kecil Pemberian bantuan teknis

Program two-step loan

Mendorong kerjasama antar bank dalam rangka KUK

Kerjasama dengan instansi terkait

Memperbaiki sistem keuangan golongan ekonomi lemah

Penyempurnaan dan pengembangan sistem informasi kredit serta penelitian sektor sektor potensial yang akan dibiayai dengan KUK

Perlunya BI mendorong kredit sektor pertanian di KTI

Beberapa hal yang harus dilakukan perbankan dalam rangka pembenahan fungsi-fungsi pembiayaannya untuk sektor unggulan pertanian di KTI

a. Sektor perbankan secara sendiri-sendiri atau berkelompok dapat membuat dan melaksanakan sistem perkreditan yang mempunyai manfaat nilai tambah khusus untuk sektor ekonomi unggulan .

b. Perlu kiranya perbankan menerapkan sistem atau program kredit kepada kelompok terutama kepada kelompok-kelompok usaha yang sudah mapan di bidang agro.

c. Sektor perbankan perlu membentuk jaringan kerja antarbank untuk meningkatkan jangkauan sektor perbankan terhadap sektor ekonomi unggulan agro khususnya

d. Pemerintah dan utamanya BI harus selalu berupaya menjadi pusat informasi untuk sektor unggulan pertanian yang dapat diandalkan untuk di bangun dan dikembangkan

Peran Bank Indonesia Makassar memberdayakan sektor ekonomi UMKM di sulawesi selatan

• Menetapkan aturan penyaluran KUK bagi perbankan pelaksana

• Mendorong pengembangan kelembagaan sektor ekonomi UMKM

• BI memberikan bantuan- bantuan teknis dalam hal pelatihan, penyedia informasi bisnis serta melakukan penelitian

• BI berkewajiban meningkatkan kerjasama antar stakeholder

15

Peran Bank Indonesia Makassar Mendimasasi Makassar Tripatit Meeting

• Tujuan kespakatan tripartit Makassar adalah meningkatkan atau mengembangkan sektor ekonomi UMKM dalam perekonomian di Sulawesi Selatan

Tujuh butir kesepakatan yaitu

1. Peningkatan fungsi intermediasi perbankan Sul-sel

2. Peningkatan akses pembiayaan sektor ekonomi UMKM

3. Adanya skim kredit khusus sektor ekonomi UMKM

4. Peningkatan infrastruktur perbankan

5. Peningkatan kewenangan pemutusan kredit pada kantor cabang perbankan di KTI

6. Peningkatan pembiayaan ke sektor pertanian

7. Restrukturisasi kredit sktor UMKM

KEBIJAKAN BANK SENTRAL INDONESIA DALAM SKALA INTERNASIONAL

Tiga aspek ekonomi moneter dan keuangan utama yang perlu dikelola oleh Bank Sentral :

1. Cadangan devisa

2. Sistem nilai tukar

3. Utang luar negeri

16

Menurut UU tentang BI, No 23 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2004, ketiga aspek tersebut diserahkan penanganan, pengelolaan dan kebijakannya kepada bank sentral (BI).

KEBIJAKAN BI MENGELOLA DEVISA DAN NILAI TUKAR

Cadangan devisa dapat diartikan sebagai seluruh aktiva luar negeri suatu negara yang dikuasai oleh otoritas moneter yang dapat digunakan setiap waktu untuk berbagai tujuan strategis.

Motif pemilikan cadangan devisa :

Motif untuk transaksi

Motif untuk berjaga-jaga

Motif spekulasi

Cadangan devisa yang dikelola BI berupa :

1. Uang kertas asing

2. Giro

3. Deposito berjangka

4. Wesel

5. Surat berharga luar negeri

Kebijakan nilai tukar bertujuan untuk menunjang efektivitas kebijakan moneter dalam rangka memelihara stabilitas harga barang-barang di pasar domestik dari pengaruh harga barang-barang impor .Untuk menjunjung efektivitas kebijakan moneter Tingkat inflasi rendah dan stabil, maka secara tidak langsung akan mendukung tercapainya tujuan pertumbuhan perekonomian indonesia .

Volatilitas nilai tukar rupiah yang mengkhawatirkan bank indonesia

17

BI dan pemerintah berupaya sekuat mungkin untuk mencapai nilai tukar yang dianggap wajar dan tidak mengalami volatilitas yang besar

Berbagai keadaan yang mengancam perekonomian tersebut, sebagai akibat volatilitas nilai tukar yang semakin liar.

Kebijaksanaan yang diambil untuk mengatur jual dan beli us dollar dari lembaga-lembaga ekonomi dibawah pengelolaan pemerintah sendiri .

Kebijakan nilai tukarBI mengkhawatirkan

Nilai tukar yang sering disebut “kurs” adalah harga satu unit mata asing/valuta asing (valas) dalam mata uang domestik suatu negara

Nilai tukar ini dapat berubah-ubah, menguat atau melemah, yang disebabkan mekanisme pasar karena diatur oleh pemerintah/ Bank sentral

Beberapa faktor yang menyebabkan menguat dan melemahnya nilai tukar

Dari sisi permintaan:

a. Besar kecil kebutuhan valas untuk pembayaran impor barang/jasa dari luar negeri

b. Besar/kecilnya aliran modal keluar

c. Intervensi valas bank sentral

Dari sisi penawaran

a. Besar/ kecilnya penerimaan ekspor

b. Besar/kecilnya aliran modal masuk

c. Intervensi valas bank sentral

Perubahan permintaan dan penawaran kurs valas disebabkan karna adanya perubahan pada beberapa variabel variabel ekonomi makro dan mikro domestik dan internasional Seperti pendapatan nasional, jumlah uang dan kredit, inflasi, suku bunga, kebijakan nilai tukar dan cadangan devisa. .

Keterbatasan kebijakan nilai tukar bank Indonesia .

18

Jika nilai tukar rupiah menguat, maka akan mempersulit posisi tawar di pasar Internasional, sebab harga produk komoditas ekspor akan menjadi mahal, sehingga mempersulit perbaikan posisi cadangan devisa.

Jika nilai tukar rupiah melemah, hal ini akan mempersulit posisi produktivitas para industriawan kita karena mereka terbebani biaya usaha yang semakin berat

Pengaruh dari perkembangan pendapatan masyarakat terhadap posisi nilai tukar akan berhubungan terbalik

Pengaruh tingkat suku bunga berhubungan lurus, sehingga jika suku bunga dalam negeri tinggi maka nilai tukar mata uang nasional akan menguat pula, atau sebaliknya

Segala sesuatu yang perlu diperhatikan oleh otoritas negara ke depan adalah bukan hanya ditumpukkan pada upaya memperkuat atau melemahkan posisi nilai tukar rupiah saja, tapi kebijaksanaan adalah manfaat yang dapat diperoleh dari posisi nilai tukar rupiah yang berlaku

PERAN BANK INDONESIA MENGELOLA UTANG LUAR NEGRI

PERAN BI DALAM MENYELESAIKAN UTANG IMF

Pada tanggal oktober 2006, BI dengan segala kewenangan yang dimilikinya telah membayar seluruh dana pinjaman berjaga-jaga kepada IMF

• Kebijakan ini dilakukan untuk membuktikan keinginan kuat pemerintah mengakhiri kerjasama dengan IMF yang sudah menjadi tuntutan banyak pihak

• Dengan terbebasnya pemerintah dari utang IMF dan kelompoknya berarti pemerintah sudah harus mengoreksi beberapa kebijakan ekonominya.

• Pemerintah perlu mengoreksi kebijakan anggaran negara agar menjadi kebijakan yang sesuai dengan pemenuhan hak konstitusi rakyat

• Pemerintah perlu melakukan kebijakan pencabutan subsidi termasuk kebijakan swastanisasi lewat privatisasi perusahaan negara yang menguasai hajat hidup orang banyak

• Pemerintah harus mampu menyakinkan dunia internasional bahwa penghapusan utang merupakan bagian strategis yang dapat membantu indonesia keluar dari krisis

19

Menyimak Peran dan Kinerja Badan Supervisi Bank Indonesia .

Pengalaman buruk kasus BLBI dianggap oleg beberapa pihak sebagai akibat terlalu independennya BI, hasil amandemen UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia.

Karena itu publik mendesak perlu adanya lembaga yang dapat mengawasi BI. Desakan itu diterima DPR dengan dimasukkannya dalam salah satu pasal revisi UU BI No. 3/2004 sebagai Amandemen atau UU No. 23/1999 yaitu pasal 58A, yang menetapkan adanya lembaga pengawas BI yang dikenal dengan Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI).

Berikut kejelasan Pasal 58A dalam UU No. 3/2004 :

1. Untuk membantu DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan bidang tertentu terhadap BI sehingga dibentuk badan supervisi untuk meningkatkan akuntabilitas, independesni, transparansi dan kredibilitas BI

2. Badan supervisi terdiri 5 orang anggota

3. Keanggotan dipilih dari oarang-orang yang mempunyai integritas, moralitas, kemapuan, profesionalisme dan berpengalaman dibidang ekonomi, keuangan, perbankan atau hukum.

4. Seluruh biaya badan supervisi dibebankan pada anggaran operasional Bank Indonesia

5. Badan supervisi berkedudukan di jakarta

6. Badan supervisi menyampaikan laoran pelaksanaan tugasnya kepada DPR sekrang-kurangnya sekali 3 bulan atau sewaktu-waktu apabila diminta oleh DPR

Untuk mengoperasikan isi Pasal 58A, maka disusun penjelasan Pasal 58A ayat 1 bahwa yang dimaksud dengan pengawasan dibidang tertentu BSBI adalah melakukan tugas :

1. Telaahan atas laporan keuangan tahunan BI

2. Telaahan atas anggaran operasional dan investasi BI

20

3. Telaahan atas prosedur pengambila keputusan kegiatan operasional diluar kebijakan monetr dan pengelolaan aset BI .

Badan Supervisi, tidak dapat :

Menghadiri Rapat Dewan Gubernur

Mencampuri dan menilai kebijakan BI

Mengevaluasi kinerja Dewan Gubernur

Menyatakan pendapat untuk mewakili BI

Menymapaikan informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya langsung kepada

publik

PERLUNYA MEREVITALISASI PERAN BADAN SUPERVISI BANK INDONESIA (BSBI) .

Secara konseptual Badan Supervisis dibentuk sebagai “ Badan Pengawas” . Peranannya lebih kearah Governance Responsibility, yaitu untuk memastikan tantang kinerja Dewan Gubernur

Secara lebih spesifik , Badan Supervisi semula diusulkan untuk dapat melakukan review atas kinerja Dewan Gubernur dan BI, menyetujui anggran operasional BI, menyetujui remunerasi anggota Dewan Gubernur termasuk Gubernur BI hingga pada memberikan rekomendasi kepada presiden utnuk memberhentikan anggota Dewan Gubernur BI. .

PERIHAL PENDIRIAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DI INDONESIA

Pertama: ;Sudah 20 negara di eropa dan asia yang mempunyai lembaga sejenis OJK, dengan

21

beberapa perbedaan karakteristik dan fungsinya, bentuk organisasi dan mekanisme kerjanya.

Yang jelas bahwa informasi ke publik tentang berbagai kegiatan lembaga-lembaga ini sulit diperoleh daripada informasi kegiatan dan laporan tahunana bank sentralnya sendiri.

Kedua:Jika persoalan pertama sudah diatasi, maka hal berikutnya adalah perlunya menjawab 4 masalah pokok :

1. Mengenai runag lingkup pengaturan dan pengawasan yang akan dilakukan.

2. Perlu dilakukannya pentahapan dalam pelaksanaan tugas OJK nantinya

3. Tahapan pekerjaan OJK perlu memprioritaskan untuk terlebih dahulu menangai sektor perbankan.

4. OJK perlu melakukan kerjasama secara baik dan jelas mekanisme kerjanya dengan lembaga lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas sektor perbankan.

Ketiga:Persoalan pendirian OJK memang strategis hanya masalahnya masih banyak menghadang. Yang jelas terlihat belum adanya upya-upaya keras lagi dari pemerintah, Bappepam dan terutama BI un tuk mempersiapkan agenda-agenda sistematis untuk mempersiapkan dapat berdirinya OJK tersebut.

KONTROVERSI DANA BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI)

Terbitnya Keputusan Menteri Keuangan No. 151/KMK.01/2006 pada tanggal 16 Maret 2006, yakni keputusan yang menetapkan bahwa delapan penerima atau pelaku yang telah menilap dana BLBI akan dibebaskan dari jeratan hukum jika mereka membayar 100 persen hutangnya hingga akhir tahun 2006 ini. Tapi jika tidak maka segera akan dilakukan proses hukum terhadap yang bersangkutan.

Sehingga Masalah ekonomi ini dipersoalkan kembali oleh banyk pihak Dikatakan oleh Kwik Kian Gie bahwa skandal BLBI adalah kasus korupsi terbesar yang pernak terjadi di republik ini. BPK menjelaskan bahwa dari Rp 178,7 trilyun dana total BLBI yang dikucurkan kepada 48 bank umum nasional ternyata sekitar Rp 138,4 trilyun dinyatakan berpotensi merugikan negara.

22

Kwik Kian Gie menekankan bahwa meskipun ada debitur BLBI tersebut telah melunasi utangnya, tapi upaya penyelesaian hukum tetap harus dilaksanakan. Karena jika tidak, maka akan mengakibatkan ketimpangan perlakuan yang telah diterima oleh para pelaku yang stausnya sama.

Dalam tatanan praktis, pihak kejagung telah menegaskan bahwa meskipun para debitur BLBI tersebut mengembalikan dana pinjamannya, maka itu bukan berarti bahwa otomatis mereka bebas dari tuntutan pidana

MENYIMAK KONTROVERSI BANK INDOVER YANG MENGKHAWATIRKAN

Pada tanggal 7 Oktober 2008, Bank Sentral Belanda, De Nederlandsche Bank/DNB menyatakan bahwa Pengadilan Belanda telah memutuskan untuk membekukan kegiatan operasional Indover Bank yang berkedudukan di Amsterdam.

Bank Indover didirikan pada tahun 1828 sebagai salah satu lembaga keuangan tertua di Nederland.

Awal permaslahan Bank Indover terjadi pada 6 Oktober saat secara tiba-tiba ada penarikan dana dalam jumlah besar 9rush), termasuk penarikan dana oleh beberapa bank nasional dan daerah di Indonesia.

Pada hari itu Bank Inodver tidak dapat memenuhi permintaan dana sekitar 100 juta euro, sehingga anak perusahaan BI ini meminta pinjaman ke sesama Bank lain di eropa. Tapi beberapa bank yang selama ini menjadi counterpartnya tidak menyetujui atau menghentikan kredit linesnya, kerena juga sedang dilanda krisis keuangan global.

Padahal sampai dengan agustus 2008 Indover sebenarnya masih mencetak laba sebesar 2,0 juta euro dengan rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 18%. Tapi karena setnya bermaslah, Indover Bank tidak sanggup menyelesaikan kewajibannya.

Maslah menjadi berat, saat memasuki bulan September dan Oktober 2008, krisis keuangan dunia semakin menyebar, likuidtas pasar ekuangan semakin seret karena aliran dana antar bank menciut dalam pasar finansila internasional.

KONTROVERSI PERAN BI DALAM KASUS BANK CENTURY

23

Di asumsi oleh pihak yang pro kebijakan “ Blanket guarantee” dengan adanya kebijakan tersebut maka pemegang dana, akan merasa aman dan tidak menarik dananya

Ceritakan dengan menggunakan bahasa anda mengenai awal mula kasus bank century, proses penyelesaian yang dilakukan pemerintah serta pihak-pihak yang berkepentingan didalamnya! !

MENELISIK LAPORAN KEUANGAN BANK INDONESIA

Untuk memahami perihal bank sentral di suatu negara termasuk bank sentral di indonesia, dapat dilakukan dengan menelaah laporan BI ke publik, terutama laporan keuangannya. Mislanya dari laporan keuangan bank sentral dapat digali berbagai informasi berkaitan dengan aktivitas, kinerja, kondisi keuangan serta peranannya dalam membantu melancarkan kegiatan ekonomi dan bisnis dengan fungsinya sebagai pengedar uang, mengatur sistem pembayaran serta mengawal kinerja perbankan.

KEBIJAKAN MONETER ALTERNATIF DI INDONESIA

PERSPEKTIF KEBIJAKSANAAN MONETER DALAM SISTEM PEREKONOMIAN KREDIT (OVER DRAFT ECONOMY)

Para ahli menerangkan, kenyataannya ada negara sistem perekonomiannya di dominasi oleh sangat besarnya peranan kredit yang bersumber dari perbankan

Dihipotesiskan bahwa perekonomian yang berbasis pada kredit perbankan, negara tersebut dikategori sebagai sistem perekonomian utang

Pertama, sistem perekonomian utang ditunjukkan sebagai suatu sistem perekonomian yang sumber pembiayaan usaha para pelaku ekonominya didominasi dari kredit perbankan

Kedua, Konsekwensi logis dari kenyataan tersebut, mengakibatkan mekanisme penciptaan uang, bersifat endogen

Ketiga, berarti peranan Bank sentral bersifat hirarki terbalik dengan peran utamanya sebagai tempat peminjaman terakhir

PROSPEK KEBIJAKSANAAN MONETER ISLAM DI INDONESIA

24

Indonesia menjadi negara unik, karena merupakan negara terjauh dari asal atau sumber agama samawi Islam, namun mempunyai jumlah penganut agama ini yang sangat besar, yang diperkirakan 90 persen dari jumlah penduduknya.

Pemerintah Indonesia melalui bank sentralnya yakni Bank Indonesia menganggap penting dan strategis untuk berupaya menerapkan kebijaksanaan atau manajemen moneter yang sesuai dengan syariat Islam.

Diantaranya, ditunjukkan dengan dikelurkannya UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No.23 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU RI No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. .

25

26

27